Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi perhatian pemerintah untuk mengeluarkan Kebijakan  dalam rangka mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Pentingnya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) karena Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu negara. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan target pembangunan global yang telah terintegrasi dengan pembangunan nasional yang terdapat pada Millenium Development Goals (MDGs) kemudian sekarang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) tertuang dalam Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Garut belum diimplementasikan dengan baik karena beberapa hal yaitu sosialisasi Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal)  kurang merata ke seluruh masyarakat terutama pada masyarakat yang tinggal di desa, tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat masih kurang, struktur organisasi walaupun bertingkat-tingkat tetapi memudahkan koordinasi, namun tugas tim Monitoring dan Evaluasi dalam memantau dan mengevaluasi kelengkapan fasilitas kesehatan belum terlihat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk persalinan, selain itu kondisi ekonomi, sosial budaya belum dapat mendudukung program ini. Penelitian ini memberikan saran sosialisasi dilakukan secara merata sampai ke pelosok desa, menambah tenaga kesehatan dan upaya pemerataannya di  seluruh Puskesmas, meningkatkan peran dan tugas Tim Monitoring dan evaluasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan fasilitas persalinan di seluruh Puskesmas, menambah sarana dan prasana kesehatan, menanamkan sikap perlunya ibu hamil menjaga kesehatan dan lebih mengutamakan persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan yang lebih terdidik. ......The problem of high Maternal Mortality Rate (MMR) becomes the government's attention to issue Policy in order to reduce Maternal Mortality Rate (AKI). The importance of reducing Maternal Mortality Rate (MMR) because Maternal Mortality Rate is one indicator of the prosperity of a country. Maternal Mortality Rate (MMR) is a global development target that has been integrated with national development in the Millennium Development Goals (MDGs) and is now continued with Sustainable Development Goals (SDGs). The importance of achieving the target of Sustainable Development Goals (SDGs) is set out in Presidential Decree No.59 of 2017 on Sustainable Development Objectives.

 This study used a qualitative approach through in-depth interviews. This study aims to analyze the implementation of Maternity Assurance Program (Jampersal) in Garut regency. The results of this study indicate that Pampam Guarantee of Labor (Jampersal) in Garut regency has not been implemented well because some things that is socialization Pogram Guarantee of Labor (Jampersal) is not evenly distributed to all society, especially in people who live in village, health workers such as doctors and nurses are still lack , although the structure of the organization of multiple levels but facilitate coordination, but the task of the Monitoring and Evaluation team in monitoring and evaluating the completeness of health facilities has not been seen. Inadequate facilities and infrastructure for childbirth, in addition to economic conditions, socio-culture has not been able to support this program. This research provides socialization suggestions to be conducted equally to the remote areas of the village, increasing health personnel and equity efforts throughout Puskesmas, increasing the role and duties of the Monitoring and Evaluation Team to monitor and evaluate the completeness of the delivery facilities throughout Puskesmas, add health facilities and facilities, instilling the attitude of the need for pregnant women to take care of health and to give priority to delivery is handled by health workers who are more educated

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengaruh perencanaan dan pengorganisasian terhadap implementasi program di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam melakukan kegiatan perencanaan perlu adanya persiapan yang matang terhadap sumberdaya-sumberdaya yang diperlukannya, serta adanya pengaturan waktu (time schedule)yang baik. Di sisi lain, perlu adanya penelaahan kembali (review) terhadap struktur organisasi-struktur organisasi sebagai pelaksana atau implementator program, serta diisi dengan sumber daya manusia yang sesuai dan kompeten.

---

This research is explaining the influence of plannning and organizing to programme implementation in Constitutional Court of Republic of Indonesia. Designing of the research is assossiatif through the kuantitative data. The results of the research suggest that its necessarily good prepare of the material on planning activities and arrange of good time schedule. In other, its necessarily to review of organization structure as implementor of programme, and filling of competence individuals.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner di Kecamatan Mampang. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa implementasi program PKT pada UMKM Kuliner di Kecamatan Mampang Prapatan. Keberhasilan implementasi program dinilai berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dimana memuat dimensi-dimensi seperti kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang terlibat, kekuasaan kepentingan strategi, karakteristik aktor, dan daya tanggap kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi program PKT pada UMKM Kuliner dinyatakan berhasil karena telah memuat delapan indikator, satu indikator yang belum memuat yakni indikator karakteristik aktor dimana dalam keberjalanan program PKT di Kecamatan Mampang Prapatan belum menjelaskan secara rinci karakteristik tersebut.
This study discusses The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The focus of this research is to analyze The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The successful implementation of the program is assessed based on the theory put forward by Marilee S. Grindle which includes dimensions such as the interests of the target group, the types of benefits, desired changes, location of decision making, program implementers, resources involved, power of strategic interests, actor characteristics, and responsiveness of the target group. The method of this research used post-positivist approach, the techniques of this research with literature studies and in-depth interviews. The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District is success because that explain eight indicators, one indicator that did not explain is actor characteristics.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai program observasi keselamatan sebagai cara mengubah perilaku tidak aman sehingga secara dini perilaku tindakan tidak aman sebelum cidera terjadi. Evaluasi terhadap program observasi keselamatan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif program berjalan dalam upaya peningkatan perilaku kerja aman di PT Trakindo Utama cabang Jakarta tahun 2009. Penelitian ini adalah studi evaluasi deskriptif analitik dengan menggunakan survey berupa penyebaran kuesioner dan data sekunder perusahaan. Populasi penelitian adalah adalah seluruh pekerja pada direct service (pekerja di area workshop) sebanyak 85 diwakili 61 orang responden. Simpulan hasil penelitian bahwa ownership yang baik masih kurang berkontribusi pada pelaksanaan program observasi keselamatan dan berdasarkan tipe dalam penerapannya, PTTU cabang Jakarta berada pada tipe participative yaitu partisipasi sebatas upaya pencapaian tujuan target pengumpulan pelaporan kartu. Kontribusi terbesar dalam pelaksanaannya adalah supervisor dan foreman sedangkan partisipasi karyawan masih kurang. Karena masih belum efektifnya pelaksanaan program observasi keselamatan, maka disarankan pihak perusahaan melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan penetapan tujuan. Hasil evaluasi perlu dianalisis sehingga dapat mengidentifikasi masalah. Selain itu, motivasi pekerja dan manajemen harus ditingkatkan sehingga upaya perubahan perilaku bekerja aman dapat tercapai dan menurunnya angka kecelakaan kerja akibat perilaku tidak aman.

---

This focus of this study is the observation of the safety program as a way to change behavior so that it does not secure the early behavior of the action is not safe before the injury occurred. Evaluation of the safety observation program needs to be done to find out how effective the program is running in efforts to increase safe work behavior at PT Trakindo Main branch Jakarta in 2009. This research study is descriptive analytical evaluation using the form of the distribution of the questionnaire survey and secondary data company. Population is the whole research is the direct service workers (workers in the workshop area) represented 85 of the 61 respondents. That the ownership of research results that are less well contribute to the implementation of the program based on the observation of safety and type in the application, Jakarta PTTU branch is located on the type of participation that is participative efforts to achieve a target goal of collecting cards. The biggest contribution is in its implementation while the foreman and the supervisor, employee participation is still lacking. safety observation program still not effective, the parties are advised to evaluate the performance of the company in accordance with the determination of the goal. The evaluation will need to analyze so that they can identify the problem. In addition, the motivation of workers and management should be improved so that efforts to change attitudes to work safety can be achieved and the decreasing number of accidents due to unsafe behavior.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini memotret bagaimana implementasi program community development yang terjadi di Kabupaten Sampang Pulau Madura, memang Implementasi program community development dan relasi sosial antar daerah tidak bisa disamaratakan. Permasalahan yang sering muncul adalah upaya resistensi dari masyarakat kepada korporasi. Hubungan keduanya yang terjadi tidak menunjukkan sebaliknya atau kooperatif. Sikap apatis yang ditunjukkan oleh masyarakat adalah keunikan tersendiri. Namun fluktuasi konflik tetap ada, hanya saja penyebabnya karena tidak meratanya bantuan dan beragamnya jenis program yang diterima. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana implementasi program tersebut dan relasi sosial yang terlihat kooperatif malah menimbulkan konflik horisontal sebagai dampaknya. Hasil studi ini menunjukkan adanya penyebab konflik dikarenakan bukan karena keberadaan korporasi namun berhubungan dengan program yang digulirkan.

---

ABSTRACT The focus study was implementation of community development programs that occurred in Sampang, Madura Island, indeed Implementation of community development and social relations between regions can not be generalized. The problem that often arises is the resistance efforts of the community to the corporation. Their relationship is happening does not indicate otherwise or cooperative. The apathy shown by the community is unique. But fluctuations in the conflict remain, just cause because of the unequal distribution of aid and various types of programs are acceptable. In this study, the authors examine how the implementation of these programs and cooperative social relations are visible even cause horizontal conflict as a result. Results of this study indicate a cause of conflict because it were not for the existence of the corporation but relates to programs initiated.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini budaya literasinya rendah. Penelitian PISA Programme for International Student Assessment dari tahun ke tahun literasi Indonesia rendah, terkahir tahun 2015 peringkat 69 dari 76 negara. Pemerintah melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2015 mengeluarkan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah yang diterapkan di sekolah. IPNU DKI Jakarta sebagai organisasi pelajar turut membantu pemerintah dengan programya ldquo;Satu Juta Pelajar Menulis rdquo;, yang secara teknis memberikan pelatihan kepenulisan di 25 Sekolah Menengah di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program satu juta pelajar menulis Angkatan I IPNU DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara diperoleh bahwa implementasi program Satu Juta Pelajar Menulis berjalan sesuai konsep awal mulai cara menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yakni menstranmisikan informasi program sebagai bentuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Sekolah serta peserta program ini hal itu dilakukan dengan jelas dan konsisten. Selain itu sumber daya yang dimiliki program ini cukup baik dengan beberapa catatan. Faktor lain yang mempengaruhi dalam ini bahwa kecenderungan sikap yang dimiliki fasilitator sesuai dengan Standar Operasional. Terakhir faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas program ini yaitu adanya struktur yang menempati sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu struktur kepanitiaan dan fasilitator, dengan adanya struktur tersebut juga diberlakukan SOP atau ketentuan yang menjadi acuan dalam implementasi program ini. Kendala program ini adalah fasilitator yang masih lemah pemahaman literasinya sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses implentasinya, tidak konsisten dan tidak ada insentif.

---

ABSTRACT
Indonesia in recent years has low literacy culture. PISA Programme for International Student Assessment research from year to year Indonesian literacy is low, last year 2015 ranked 69 out of 76 countries. Government through regulation of education and culture minister number 23 year 2015 issued a policy of School Literacy Movement implemented in schools. IPNU Jakarta as a student organization helped the government with its program Satu Juta Pelajar Menulis , which technically provides writing training in 25 Secondary Schools in Jakarta. The purpose of this study is to analyze the implementation of the program of Satu Juta Pelajar Menulis , Batch one IPNU Jakarta. This research uses descriptive qualitative method with case study approach. The results of this study based on observation, documentation and interviews found that the implementation of One Million Student Writing program runs according to the initial concept of how to establish communication with various parties namely to programmatic information as a form of cooperation with the Department of Education of Jakarta, principals and participants of this program is done clearly and consistently. In addition, the resources of this program is quite good with some notes. Another factor that influences in this is that the attitude trends that facilitators have in accordance with the Standard Operational Procedures SOP . The last factor that greatly affects the effectiveness of this program is the structure that occupies the main tasks and functions of the structure of the committee and facilitator, with the structure is also applied SOP or provisions that become the reference in the implementation of this program. Constraints of this program is a facilitator who is still weak understanding of literacy so that this becomes an obstacle in the implementation process., inconsistent and no incentives.

Abstrak :
Tata letak geografis Indonesia yang berada pada posisi rawan bencana menyebabkan pentingnya penerapan program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif. Di sisi lain, program ini terintegrasi pada perencanaan pembangunan jangka panjang. Salah satunya wilayah yang menerapkan program pengurangan risiko bencana, yakni Kabupaten Sleman. Sleman menempati urutan pertama dalam kepadatan masyarakat dan jumlah komunitas disabilitas terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. Tetapi dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi, seperti tingkat pemahaman yang masih melihat disabilitas sebagai individu yang tidak berdaya, aksesibilitas yang minim, sehingga menyebabkan keterpaparan bencana yang tidak proporsional. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengurangan risiko bencana dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi program di Kabupaten Sleman. Pendekatan postpositivism digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa sebagian besar adanya kesesuaian program dengan penerima manfaat, program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian penerima manfaat dengan organisasi pelaksana karena banyaknya program yang telah melibatkan komunitas disabilitas sebagai assessor terkait aksesibilitas yang diberikan dan pelatihan inklusivitas pada para implementor program. Di sisi lain, sinergitas terhadap organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pelaksana mulai masif dilakukan. Seiring waktu berjalan, pemerintah pun mulai mengubah mindset dalam memandang disabilitas sebagai kelompok berisiko tinggi yang perlu ditingkatkan kapasitasnya, meskipun belum secara merata pemahaman ini. Beberapa faktor pendorong dalam program ini ialah adanya komitmen dari pimpinan dalam memberikan setiap kebutuhan disabilitas, pelibatan disabilitas mulai dari pembentukan program hingga tahap evaluasi. Namun faktor penghambat dari ragam disabilitas dan ilmu pengetahuan yang terbatas menjadi kendala terbesar pada implementasi program pengurangan risiko bencana berbasis inklusif ini. ......Indonesia’s disaster-prone geographic condition makes it imperative for the government to implement an inclusive disaster risk reduction program. On the other hand, such program has been integrated into the national long term development plan. One of the regencies that implements a disaster risk reduction program is the Sleman Regency. Sleman ranks first in population density and the number of disability communities when compared to other regencies/cities in D.I. Yogyakarta. However, its implementation faces numerous obstacles, such as low level of understanding, that views disabled people as helpless individuals, and minimum accessibility, which result in a disproportionate exposure to disasters. This thesis aims to describe the implementation of disaster risk reduction program in Sleman Regency and analyze the factors which facilitate and inhibit program implementation. This research utilizes a post-positivism approach, with qualitative data collection method. This thesis found that for the most part, the program is compatible with the beneficiaries and implementing organizations. Such can also be said for the beneficiaries and implementing organizations. The reason for the compatibility is because the program has brought in the disability communities to act as assessors for matters related to accessibility and conducted inclusivity training for program implementers. The synergy between disability and implementing organizations has increased. Over time, the government has changed its mindset and started to view disability communities as a high-risk group which require capacity building, although such understanding is not yet widespread. Some of the driving factors are the leadership’s commitment in providing the needs of the disability communities and the involvement of disability communities in all stages of the program, from formulation until evaluation. On the other hand, the inhibiting factors for this inclusive disaster risk reduction program are the different types of disabilities and limited knowledge of program implementers regarding disability.

Abstrak :
CSR merupakan kewajiban sosial yang harus dijalankan oleh perusahaan yang berdiri di Indonesia berdasarkan berbagai undang-undang yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya program-program CSR yang diterapkan berbeda di tiap perusahaan, tergantung pada pemaknaan perusahaan terhadap konsep CSR. Penelitian ini, mencoba menunjukkan bahwa program sosial yang terimplementasi dengan baik, akan membentuk modal sosial perusahaan. Melalui modal sosial ini, perusahaan dapat memperoleh penerimaan dari masyarakat sekitar wilayah operasi korporasi dan pemerintah daerah, yang dapat membantu mempermudah jalannya bisnis perusahaan. Implementasi program CSR dalam kebanyakan penelitian dilihat berdasarkan sejauh mana tingkat keberhasilan program yang di capai oleh perusahaan, juga melihat berdasarkan tingkat ketergantungan stakeholder kepada perusahaan. Padahal melalui implementasi program CSR, dapat dilihat juga bahwa modal sosial ikut bermain dan terbentuk secara tidak disadari. Berdasarkan teori implementasi program yang di gunakan, tidak terdapat tahapan awal pendekatan yang penting dilakukan perusahaan dalam menarik perhatian stakeholder perusahaan, sehingga tulisan ini berusaha memberikan tambahan pendekatan sebagai salah satu dari tahapan awal yang harus dijalankan perusahaan. Tulisan ini juga memberikan pemahaman bahwa tahapan implementasi tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi harus dilakukan perbaikan sebelum akhirnya diimplementasikan kembali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengeksplorasi keberhasilan implementasi program CSR dan melihat apakah modal sosial sudah terbangun dengan baik, tidak hanya berdasarkan pandangan perusahaan, tetapi juga berdasarkan pandangan masyarakat sekitar daerah operasi dan pemerintah daerah.

---

CSR is a social obligation that must be run by a company established in Indonesia based on various laws and regulations. However, in practice CSR programs are implemented differently by each company, depend on the meaning of the concept of CSR companies. This study, trying to show if the CSR programs implemented well, it will form well social capital too for the company. Through this social capital, company can gain acceptance from communities around the area of corporate operations and local governments, which can help simplify the way business enterprises. Implementation of CSR programs in earlier study shows is based on the extent of the program's success achieved by the company, is also viewed by the level of dependence of stakeholders to the company. In fact, through the implementation of CSR programs can be seen also that social capital is formed unconsciously. Based on the used theory of implementation program, there are no initial stage approach for companies in attracting the attention of stakeholders of the company. So that this paper tries to provide an additional approach as one of the initial stages of the company should be run. This paper also gives an understanding that the implementation programs stage does not just stop on the evaluation, but must be improved before it is re-implemented. This study used qualitative methods to explore process of the successful implementation CSR programs and see whether social capital has been developed well, not only based on the views of the company, but also by society's views about regional and local government operations.

Abstrak :
Penyakit Tidak Menular PTM merupakan penyebab utama kematian di dunia. PTM atau penyakit kronis ini tidak dapat disembuhkan sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Prevalensi PTM di DKI Jakarta paling tinggi di Jakarta Selatan. Program rujuk balik merupakan program BPJS Kesehatan untuk menangani peserta dengan penyakit kronis yang sudah dinyatakan stabil dan telah dirujuk kembali ke faskes primer. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui implementasi pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program rujuk balik sudah berjalan sesuai dengan ketentuan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama obat-obatan. Untuk itu perlu adanya perhatian untuk memenuhi obat-obatan agar PRB berjalan dengan efektif. ......Non-Communicable diseases (NCD) also known as chronic diseases are by far the leading cause of death in the world. The disease generally takes place in a long period of time. The prevalence of NCD in DKI Jakarta is highest in South Jakarta. The Counter Referral Program CRP is BPJS Kesehatan rsquo s program to accommodate people with chronic diseases that has been declared stable and has been referred back to primary health care. The purpose of this research is to know the implementation of CRP in working area of BPJS Kesehatan in South Jakarta. The results showed that the implementation of CRP has been running in accordance with the provisions but there are still obstacles in the implementation, especially in medicines. Therefore, it is necessary to pay attention to fulfill medicines so that CRP will be effective.

Abstrak :
Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program. ......The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program.