Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStrategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menetapkan sebagai prinsip yaitu meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar, sebagai pokok kegiatan yaitu mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dan mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh tim kerja STBM tingkat rukun tetangga/dusun/kampung. Di kabupaten Grobogan khususnya di desa-desa yang diteliti menunjukkan beragam kegiatan partisipasi masyarakat namun belum diketahui gambaran partisipasi masyarakat dalam implementasi strategi tersebut sehingga penelitian ini ingin mengetahui gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam implementasi strategi tersebut dan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil eksplorasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi strategi ini tidak muncul inisiatif dari masyarakat desa mengatasi masalah perilaku buang air besar di sembarang tempat berupa sebuah usulan dalam musyawarah, memutuskan adanya kegiatan untuk mengatasi masalah buang air besar di sembarang tempat secara partisipatif, termasuk memanfaatkan sumber daya yang dikumpulkan secara kolektif dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah ini seperti pada kegiatan-kegiatan yang mereka sudah kerjakan secara partisipatif di desa mereka.

---

ABSTRACTtIn Community Based Total Sanitation National Strategy was established as principle that is negate assistance for providing basic sanitation facility, as main activity that is enhancing social solidarity (mutual cooperation) and to prepare community for participating as a role and responsible that should be undertake by Community Based Total Sanitation team at smallest neigborhood group/hamlet/kampong. In Grobogan district, particularly in researched villages showed various community participation activities however has not known community participation figure in the strategy implementation so as this research would like to know community participation actual description in implementing the strategy and what driving factors and constrains in community participation during the strategy implementation. This research was using qualitative approach and decriptive method. Explorative result showed that not appear new initiative from village community that come up as a suggestion through discussion among community, make decision to establish activity for solving open defecation problem in participatory way, including utilize resource mobilization and conducting activity similar with community participation in activities planned by them."

"ABSTRAKPT. Factor indo Ayu adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kosmetika dengan merk Max Factor. Hingga saat ini, perusahaan telah memasarkan tiga jajaran produk Max Factor, yaitu Jajaran Max Factor Fame, Jajaran Max Factor Ultralucent dan Jajaran Max Factor Reguler. Setiap jajaran produk terdiri atas sejumlah produk-produk item dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada produk untuk perawatan kulit, produk tata rias dan produk minyak wangi. Khusus produk minyak wangi hanya disediakan oleh Jajaran Max Factor Fame. Dalam matriks evaluasi produk kedudukan masing-masing jajaran produk berbeda. Berdasarkan kriteria Polli dan Cook jajaran Max Factor Fame dan jajaran. Max Factor Ultralucent berada dalam tahap pertumbuhan, sedangkan jajaran Max Factor Reguler berada dalam tahap kejenuhan awal. Kedudukan saham pasar untuk jajaran Max Factor Fame dan jajaran Max Factor Ultralucent telah mencapai tahap average (rata-rata), sedangkan jajaran Max Factor Reguler mas ih berada pada tahap marjinal. Kedudukan keuntungan dari jajaran Max Factor Ultralucent dan jajaran Max Factor Reguler telah mencapai target, sedangkan jajaran Max Factor Fame sudah melampaui target yang ditentukan. Strategi jajaran produk yang dilakukan selama ini adalah dengan mengisi atau menambah sejumlah produk baru kedalam jajaran yang ada dengan kata lain melengkapi juml ah produk item yang ada dalam setiap jajaran produk. Adapun saran-saran yang diberikan untuk PT. Factorindo Ayu adalah perlunya di tingkatkan kelengkapan dari masing-masing jajaran produk, terutama jajaran Max Factor Ultralucent dan jajaran Max Factor Reguler. Hal ini dimaksudkan agar setiap jajaran produk menjadi lengkap dan konsumen tertarik pada produk kosmetika Max Factor. Dan juga yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan terhadap konsumen, agar konsumen dapat mudah menentukan produk mana yang cocok dengan keadaan dirinya."

"[ABSTRAKKejahatan selalu berkembang seiring dengan peradaban manusia, sepertisaat ini dimana manusia sudah beranjak pada penggunaan teknologi untukmemenuhi kebutuhan. Kejahatanpun semakin berkembang, mulai dari kejahatantradisional hingga kejahatan yang menggunakan teknologi canggih dan modern.Kejahatan dapat mengganggu stabilitas nasional, dimana stabilitas nasional dankeamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri sebagaimana tercantumdalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Halini disebabkan kejahatan dapat membuat ketakutan (Fear of crime) padamasyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dalam melaksanakankegiatan. Polresta Tangerang yang membawahi wilayah penyangga DKI Jakartayaitu meliputi wilayah Tangerang Kabupaten, dimana wilayah ini terdiri dariwilayah pemukiman dan wilayah perindustrian. Wilayah Polresta Tangerangmemiliki tingkat crime total yang cukup tinggi diantara Polres yang lain dijajaranPolda Metro Jaya. Terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencuriandengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Polri memiliki salah satustrategi dalam mencegah kejahatan curas, curat dan curanmor Kejahatan sebagaisalah satu fokus dari teori kriminologi menghendaki upaya pencegahan yangbersifat komprehensif serta bukan hanya berorientasi pada penindakan pelakukejahatan saja.Pencegahan Kejahatan bukan hanya merupakan tanggung jawab dariKepolisian semata, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisanmasyarakat dan pemerintah. Upaya pencegahan dirasa lebih baik daripada upayarepresif. Upaya Represif belum tentu memberikan efek jera bagi para pelaku,selain itu juga sudah menimbulkan korban baik materiil maupun imateriil. Olehkarena kejahatan curas, curat dan curanmor menyebabkan ketakutan padamasyarakat, maka perlu adanya strategi guna menanggulangi kejahatan.

---

ABSTRACTCrime is always evolving along with human civilization, like today wherepeople have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to begrowing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated andmodern technology. Crime can disturb national stability, where the nationalstability and security in the country is the responsibility of the police as stated inLaw No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crimecan create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortablein carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area ofDKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas.Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others inMetro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motorvehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime.Police Operational Management needs to be implemented properly so thatevery stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses ofcriminological theory requires that prevention efforts are comprehensive andaction-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only theresponsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of societyand government. Prevention is considered better than the repressive efforts.Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but italso has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fearin society, hence the need for a strategy for tackling crime., Crime is always evolving along with human civilization, like today wherepeople have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to begrowing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated andmodern technology. Crime can disturb national stability, where the nationalstability and security in the country is the responsibility of the police as stated inLaw No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crimecan create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortablein carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area ofDKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas.Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others inMetro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motorvehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime.Police Operational Management needs to be implemented properly so thatevery stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses ofcriminological theory requires that prevention efforts are comprehensive andaction-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only theresponsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of societyand government. Prevention is considered better than the repressive efforts.Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but italso has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fearin society, hence the need for a strategy for tackling crime.]"

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan yang berada di bawahfungsi Binmas Polri. Manajemen SDM Polri khususnya Penempatan kerja atau Placement sangat menentukan personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di wilayah rawan aksi terorisme dan merupakan faktor penting dalam menjalankan fungsi kepolisian bidang preemtif dan preventif terhadap segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Poso. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia Polri adalah untuk meningkatkan kontribusi personel Polri terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi. Hal ini dapat di pahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang Polri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi penempatan personel Bhabinkamtibmas di wilayah konflik khususnya Polres Poso, dalam pencegahan kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan pada penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Poso adalah Implementasi mekanisme dalam menempatkan anggota Polres Poso khususnya Bhabinkamtibmas belum seluruhnya berdasarkan kompetensi, motivasi, serta prinsip thelocal boy and the local job, dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya akan berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian Polmas untuk mencegah kejahatan terorisme di Kabupaten Poso. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, manajemen SDM serta pencegahan kejahatan terhadap kejahatan terorisme. Aksi teror ini tidak hanya mengarah pada aparat keamanan atau polisi saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut menjadi korban teror. Implementasi Strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena di sinilah tempat kelangsungan hidup organisasi. Oleh karenna itu, implementasi penempatan Bhabinkamtibmas harus sesusai dengan mekanisme tentang penempatan anggota Polri, dengan demikian harapan masyarakat kepada organisasi Polriyakni keberadaan polri dalam mencegah kejahatan teroris dapat berjalan maksimal dan dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat di Kabupaten Poso.

---

Bhabinkamtibmas caretaker of community policing in the village or sub district under theBinmas Polri Department. Indonesian National Police rsquo s INP Human Resource Managementespecially work placement very determining officer of Bhabinkamtibmas in carrying out itsduties in the region prone to acts of terrorism crime and is an important factor in carrying outthe police functions in the field of preemptive and preventive against all forms of crime in thejurisdiction of Poso District Police. The main objective of Indonesian National Police rsquo shuman resource management is to increase the contribution of INP officer to the organizationin order to achieve organizational productivity. This can be understood because all theactivities of the organization in achieving the goals, depends on the man who manages theorganization of INP. The purpose of this research is to solve the problems related to theimplementation of Bhabinkamtibmas officer placement in conflict areas especially Poso rsquo sofficers, in the prevention of terrorism crime. This study uses a qualitative approach that is amethod to explore and understand the meaning of a problem on placement Bhabinkamtibmasin Poso district police. The problems in Poso district police are the implementation ofmechanisms in placing Poso Police members, especially Bhabinkamtibmas, not entirelybased on competence, motivation, and principles local boy and the local job, due to lack ofofficer, personal ability and so on will have an impact on the success of Bhabinkamtibmasofficer to implement policing program to prevent terrorism crime in Poso district police. Thetheory used in this research is implementation, human resource management and crimeprevention against terrorism crime. This act of terror not only leads to security forces orpolice, but civil society has the potential to become a victim of terrorism. ImplementationStrategy of human resource development becomes important because here is where theorganization survives. At the end, hope of the community to the Police organization that theexistence of the police in preventing terrorism crime in the midst of the community canprovide a sense of safe and secure in Poso District."

"Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya.

---

The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without

punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media."