Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang dekat dengan ibukota negara namun masih tertinggal, termasuk dalam bidang pendidikan. Melihat kondisi buruk pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dimana standar nasional pendidikan masih menghadapi banyak kendala. Penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi kebijakan standarisasi pendidikan nasional menjadi sangat krusial. Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan standardisasi pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar di Lebak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan SNP pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Lebak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasilnya adalah Standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan adalah yang paling bermasalah. Selain konten dan faktor konteks kebijakan, ada faktor lain seperti geografis dan akses, budaya lokal dan pengaruh peraturan pemerintah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan adalah pembangunan sarana pendidikan dan akses menuju sekolah. Hal ini dikarenakan kendala yang terjadi di ketiga Sekolah Dasar yang menjadi sampel penelitian adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mencapai standar nasional pendidikan di Kabupaten Lebak, perlu adanya penggalian sumber pendanaan yang lain selain Bantuan Operasional Sekolah BOS dan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan supaya menjamin keamanan badan publik.

---

Basic education is an obligation that must be provided by the government. Lebak District as an area close to the state capital but still bad condition including in the field of education. Seeing the bad condition of basic education in Kabupaten Lebak where the national standard of education still faces many obstacles. Quality assurance of education through the implementation of national education standardization policy becomes very crucial. The focus of this research is the application of national education standardization at the primary school level in Lebak.

The purpose of this study is to analyze the implementation of National Education Standards SNP policy at the primary school level in Kabupaten Lebak and the factors that influence it. This research is post positivist research. Data were collected using in depth interview and observation. The result is the standard of facilities, infrastructure and financing standards are the most problematic. In addition to content and policy context factors, there are other factors such as geography and access, local culture and the influence of government regulations.

Suggestions that can be given from research conducted is the development of educational facilities and access to schools. This is because the constraints that occur in the three primary schools that become the research sample is the standard of educational facilities and infrastructure. In order to achieve the national standard of education in Kabupaten Lebak, it is necessary to extract other sources of funding other than Bantuan Operasional Sekolah BOS and the need for a regulation that regulates community participation in the provision of education to ensure the security of public institutions."

"The title of the research is "Implementation license of found policy in Bogor Regency" (case at sub division of building management in Bogor Regency)...."

"Program pemagangan ke Jepang merupakan bagian dari program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan keahlian dan kemampuan pada sumber daya manusia di Indonesia agar terserap pasar kerja dan memiliki daya saing di era globalisasi. Studi tentang implementasi kebijakan program ini dilakukan untuk melihat implementasi program pemagangan ke Jepang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 namun masih memiliki berbagai persoalan terkait partisipasi masyarakat untuk mengikuti program, serta peserta pemagangan yang melarikan diri saat berada di Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, serta teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam implementasi program pemagangan ke Jepang masih memiliki berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu yang terkait dengan sosialisasi, permasalahan pihak pelaksana mencakup keterbatasan jumlah pihak pelaksana dan komitmen pihak pelaksana dalam menjalankan program, kesiapan mental dan tindakan indisipliner peserta pemagangan, serta ketersediaan fasilitas penunjang program.

---

Apprenticeship program to Japan is a part of job training program implemented by the Directorate General of Training and Productivity Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This program aims to provide training skills and abilities of human resources in Indonesia to be absorbed by the labor market and competitiveness in the globalization.

Studies on the implementation of program policies is done to see the implementation of apprenticeship program to Japan that have been implemented since 1993. However, the program still has many problems related to the participation of the society in the program, and the trainee who escaped while in Japan. This research uses qualitative and descriptive approach. Data collection uses techniques through in-depth interviews, literature study, and field observations.

Results of this study concludes that the implementation of the apprenticeship program to Japan still has several problems to be solved, which is related with socialization, problems of implementers includes a limited number of implementers and implementing the commitments to implement the program, mental readiness and undisciplined trainee, as well as the availability of facilities supporting program."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan peletakan reklame di provinsi DKI Jakarta, dengan melihat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan masalah pada pola penyebaran reklame yang menyangkut dengan estetika kota atau keindahan kota, kebijakan yang berkaitan dengan peletakan reklame dan bagaimana peran pemerintah terhadap pengimplementasian kebijakan peletakan reklame di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi kebijakan peletakan reklame di DKI Jakarta belum berjalan secara efektif dan optimal. Masalah perijinan reklame dan administrasi pajak reklame hendaknya mendapat pengawasan serius dari pemerintah, masih ada beberapa reklame yang belum berizin atau yang menyalahi aturan tidak mendapat tindakan. Hal yang sering terjadi adalah lemahnya pengawasan dan penertiban yang terjadi sehingga menimbulkan beberapa contoh kasus yang merugikan, baik terhadap masyarakat (publik) maupun kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Hal lain yang menjadi patut mendapat perhatian adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakan kebijakan dalam membenahi empat faktor pendukung didalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, dalam hal ini terkait kebijakan penyelenggaraan dan peletakan reklame.

---

The focus of this study is policy implementation of the advertising placement in DKI Jakarta by looking at the adverting placements issues which affected the beauty or the aesthetic of the city, policy which managed the advertising placement and how the government role to implementing the policy in DKI Jakarta. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of depth interview. The results of research suggesting that the implementation of the policy of the advertising placement in DKI Jakarta not yet operating effectively and optimal. The problem of tax administration and the licensing billboard ads should get serious supervision of the government because there are still some ads that has not been licensed or that which violating the rules. It often happens because of the lack of supervision and control of what happens and that generate some examples of cases of adverse, both to the community public as well as to the provincial government in this budget income local revenue. Another thing that deserves attention is being the city through the efforts of policy supporting policies to cope with the four factors in the success of the implementation of public policy, in this case related to the implementation and the advertising placement."

"Kebijakan work from home diterapkan karena adanya pandemik Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk berusaha menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu intansi pemerintah yang menerapkan kebijakan work from home adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan work from home pada masa pandemik Covid-19 berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu dengan survey, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan work from home berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sudah dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal para pegawai merasa pelaksanaan kebijakan masih perlu diperbaiki yaitu dalam hal kedisiplinan, Kurangnya pemahaman akan tugas, Ketepatan dalam melakukan absensi. Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah perlu adanya aturan kerja yang jelas secara tertulis, sistem pengawasan yang baik kepada setiap pegawai, menerapkan sistem Reward and Punishment sebagai motivasi bagi para pegawai, adanya kesadaran dari masing-masing pegawai untuk memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi terhadap organisasi.

---

The work from home policy was implemented due to the Covid-19 pandemic that occurred in almost all of the world, including Indonesia. This policy was made as a form of government responsibility to try to ensure the safety of every citizen. The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform issued Circular Letter Number 19 of 2020 concerning Adjustment of the Work System of State Civil Apparatus in Efforts to Prevent Covid-19 in government agencies. One of the government agencies that implement the work from home policy is the Bekasi City Tourism and Culture Office. This study aims to find out more about how to implement work from home policies during the Covid-19 pandemic based on the perspective of employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office. The theory used in this research is the theory of policy implementation proposed by George Edward III. This study uses a quantitative approach with data collection methods, namely surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the implementation of the work from home policy based on the point of view of the employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office was in the good category. However, in some cases the employees feel that the implementation of the policy is still not good, namely in terms of discipline, lack of understanding of tasks, accuracy in carrying out attendance. Suggestions that can be given to the Bekasi City Tourism and Culture Office are the need for clear work rules in writing, a good supervision system for each employee, implementing a Reward and Punishment system as motivation for employees, awareness of each employee to have a commitment and high honesty towards the organization.

"

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Karawang. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Karawang yang termasuk daerah Industri sehingga memerlukan sarana transportasi untuk mendukung mobilisasi baik orang maupun barang salah satunya angkutan kota. Kemudian dihubungkan dengan implementasi retribusi izin trayek sebagai instrumen wajib. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Edward III dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Imleplementasi Retribusi Izin Trayek.

---

This research discusses the Implementation of Public Transportation Permits Charge Policy in Kabupaten Karawang. Discussion based on the condition of Karawang which is an industrial area needs both human transportation and stuff transportation. Angkutan Kota is one of them linking by Implementation of Transportation Permits Charge Policy as a substantial instrument. This research is qualitative research based on the theory of Edward III and descriptive data analysis techniques. The results of this research shows that successful of public policy implementation must be contain of four factors there are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are not relevant to those the researcher found on the field. There are some obstacles both from internal and external of Karawang in the implementing of Public Transportation Permits Charge Policy."

"Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus bebas dari kekerasan seksual agar hak-hak sivitas akademika dapat terpenuhi dan proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1984). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah terlaksana dengan cukup baik karena memenuhi dimensi organisasi yang terdiri dari sub dimensi sumber daya manusia, pembagian wewenang, dan fasilitas. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga telah cukup memenuhi dimensi interpretasi yang terdiri dari sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi terakhir yang terpenuhi dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Universitas Indonesia, yaitu dimensi aplikasi yang terdiri dari sub dimensi pedoman dan pembuatan strategi.

---

The implementation of the policy on preventing sexual violence at University of Indonesia is carried out by referring to Permendikbudristek 30 of 2021. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This study aims to analyze the implementation of sexual violence prevention policies at University of Indonesia by using the theory of public policy implementation model proposed by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the policy of preventing sexual violence at University of Indonesia by referring to Permendikbudristek No. 30 of 2021 has been carried out quite well because it fulfills the organizational dimensions which consist of the sub-dimensions of human resources, division of authority, and facilities. In addition, the implementation of the policy has also fulfilled enough the interpretation dimension, which consists of the sub-dimensions of transmission, clarity, and consistency. The last dimension that is fulfilled in the implementation of the policy on preventing sexual violence at universities at the University of Indonesia, namely the application dimension consists of the sub-dimension of guidelines and strategy making."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak restoran atas restoran mewah dari sisi UPPRD Tanah Abang dan penyebab terjadinya penunggakan pajak restoran atas restoran mewah di wilayah Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadinya isu penunggakan pajak restoran atas restoran mewah pada 5 (lima) mall besar di wilayah Tanah Abang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran dari sisi UPPRD Tanah Abang nyatanya masih terdapat beberapa kekurangan yang terlihat berdasarkan strategi terkait regulasi, komunikasi dan sosialisasi pajak restoran, sarana dan prasarana penunjang, serta program jangka menengah yang tersedia. Selanjutnya, penyebab utama terjadinya penunggakan pajak restoran mewah di wilayah Tanah Abang adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak pada restoran mewah dan kurangnya sumber daya manusia sebagai fiskus di UPPRD Tanah Abang."

"Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal.

---

The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy."

"ABSTRAKPenelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat inidigunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yangmenggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudiandiimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulansetelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013.Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulumyang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehinggapedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pascaperalihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut danmenugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnyamengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaanKurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkanPermendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013.Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan OlehUS Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskancara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan.Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yangmemberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokokpertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisisdan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untukmengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihakterkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitiandan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melaluiartikel berita di media massa.Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangunwarisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupunMendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalamproses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebabmasalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itusendiri adalah awal masalah

---

ABSTRACTThe background research is the dualism curriculum which currently used inIndonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 andsome schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in theMendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in theacademic year 2014/2015. Three months after the implementation is donesimultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then publishedPermendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basicallyexplains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelineson Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office,Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign TimSebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that theevaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and theimplementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is whyEducation Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 aboutthe postponement of Curriculum 2013 implementation.Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education ByUS Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes theideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of PolicyDevelopment Framework by Meredith Edwards which exposure stage of publicpolicy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kindof analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted afield study to collect information. Information obtained from interviews withstakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Researchand Development Agency, and add some supporting information through newsarticles in the mass media. The study found that there is a political agenda whichis to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and EducationMinister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process ofpublic policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because theproblem may not be written in the results of the evaluation but rather be thatevaluation itself is the beginning of the problem"