Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."

"Penerapan deminimis threshold pada transaksi cross border e-commerce bertujuan sebagai fasilitasi perdagangan, namun berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan dalam perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan perubahan deminimis threshold terhadap penghindaran pajak impor pada transaksi cross border e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan metode interrupted time series analysis, hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tingkat deminimis threshold menjadi USD75 pada tahun 2018 dan menjadi USD3 pada tahun 2020 telah dapat mengurangi pemanfaatan deminimis threshold secara tidak benar melalui underreporting nilai barang impor. Intervensi pemerintah tersebut berdampak pada penurunan tren kasus penghindaran pajak impor yang signifikan secara statistik.

---

Applying the Deminimis Threshold on the Cross Border E-commerce transaction aims to facilitate trade but can potentially increase non-compliance in taxation. This study aims to determine the impact of the deminimis threshold change policy on import tax evasion on cross-border e-commerce transactions in Indonesia. Using the Interrupted Time Series Analysis method, the results of empirical testing showed that the policy of changing the Deminimis Threshold to USD75 in 2018 and becoming USD3 in 2020 could reduce the use of Deminimis Threshold incorrectly through the underreporting value of imported goods. The government intervention impacts a decrease in the trend of a statistically significant import tax evasion."

"Penerimaan pemerintah berperan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional mengingat kebutuhan pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, total pengeluaran Pemerintah pada tahun fiskal 1985/1986 yang baru mencapai Rp. 22,8 trilyun telah melonjak menjadi Ro. 354,6 trilyun pada tahun fiskal 2001 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 19,5 % per tahun. Kebutuhan anggaran tersebut semakin membengkak pada tahun-tahun terakhir akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari merosotnya nilai mata uang rupiah, likuidasi dan restrukturisasi perbankan, bencana alam banjir dan kekeringan, serta konflik sosial dan politik, yang kemudian berujung pada krisis multidimensional.Pada masa krisis ekonomi, alokasi pengeluaran pemerintah semakin meningkat tajam guna mengakoniodasi berbagai program untuk mengatasi dampak krisis, seperti kebijakan subsidi, perlindungan terhadap masyarakat miskin, dan pemberian stimulus fiskal bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masyakat tersebut akhirnya belum dapat dilakukan secara maksimal berkaitan dengan keterbatasan yang dihadapi pada sisi penerimaan negara.Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan dalam negeri yang berupa hasil minyak bumi dan gas, pajak dan non pajak terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi. daerah otonom, bunga dan cicilan utang. Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan dibiayai oleh surplus penerimaan dalam negeri yang dikenal sebagai tabungan pemerintah dan penerimaan dari pinjaman luar negeri. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah telah mencapai US$ 70 milliar, sedangkan pinjaman pihak swasta mencapai US$ 80 milliar pada tahun 1999. Sementara itu cicilan bunga dan utang luar negeri pemerintah untuk tahun anggaran 1999/2000 telah mencapai Rp. 44,4 trilyun atau sekitar 31,2°k dari penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp. 142,2 trilyun. Untuk itu maka penerimaan dalam negeri."

"Banyak pihak beberapa saat ini beranggapan bahwa instansi yang paling bertanggung jawab terhadap kelancaran arus barang impor di pelabuhan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disingkat DJBC). Padahal, apabila ditilik lebih jauh, sangat banyak instansi yang terlibat dalam proses pengeluaran barang impor di pelabuhan. Dimulai dari perusahaan pengangkut, perusahaan asuransi, pelabuhan, pengusaha tempat penimbunan, pemilik peti kemas, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Karantina, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, pemilik truk pengangkut, sampai kuli angkut. Kesemuanya berperan dalam siklus besar pengiriman barang dari luar negeri.Sementara itu, DJBC sebagai suatu instansi yang mempunyai tugas yaitu sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, banyak peraturan pemerintah yang diterbitkan sebagai pedoman kerja dan kebijakan menyangkut tugas-tugas tersebut. Berkaitan dengan fungsi DJBC sebagai trade facilitator telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Pemberian Fasilitas Keringan Bea Masuk Terhadap Perusahaan Industri. Keputusan Menteri Keuangan ini telah berjalan dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun , dan belum pemah dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan dan bagaimana manfaatnya bagi perusahaan penerima.Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, Peneliti mencoba menggali implementasi dan kebijakan pemerintah tersebut, untuk kemudian dapat diketahui Pula bagaimana persepsi masyarakat usaha terhadap DJBC, dan sejauh mana DJBC dapat menjadi suatu instansi yang berperan sebagai trade facilitator.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan populasi terhadap perusahaan-perusahaan penerima fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000. Adapun sampling yang dipakai dengan menggunakan metode accidental sampling terhadap perusahaan penerima fasilitas yang mengajukan permohonan fasilitas untuk tahun kedua, ketiga ataupun mengajukan fasilitas bea masuk untuk bahan baku. Untuk mengetahui persepsi perusahaan-perusahaan penerima fasilitas terhadap implementasi kebijakan ini, akan dilakukan evaluasi menyangkut adanya prosedur yang telah dirancang dan sumber daya manusia pelaksananya.Sari kuesioner yang telah disebarkan, akan dapat diketahui seberapa jauh manfaat yang didapat bagi perusahaan, bagaimana pelaksanaan kebijakan ini baik dalam pemberian fasilitasnya, maupun pasca mendapatkan fasilitas. Hal lainnya, yang kelihatannya klasik bagi kita adalah koordinasi antar instansi terkait. Adanya anggapan bahwa DJBC sebagai instansi yang merupakan penghambat kelancaran arus barang impor perlu dilakukan pembuktian , dengan data-data yang ada apakah dapat menunjukkan bahwa pelayanan instansi ini dalam memberikan kemudahan pelayanan di pelabuhan pemasukan dapat diandalkan.Ketergantungan industri terhadap barang modal asal impor masih sangat tinggi. Beberapa hal yang mendasarinya dicoba digaii dari sisi para pengusaha industri tersebut. Hal ini akan lebih diperjelas lagi dengan data-data kuesioner yang didapat. Seberapa besar peran pemerintah dalam menyusun peraturan pendukung untuk tumbuh kembangnya industri di dalam negeri. Rekomendasi bagi penyiapan perangkat peraturan yang dapat mendukung stimulus pertumbuhan industri dalam negeri, layak untuk disarankan bagi keberadiannya. Untuk itu selain mendapatkan data-data yang dibutuhkan bagi pelaksanaan penelitian, pada akhirnya saran dan rekomendasi bagi penyempumaan kebijakan ini juga akan diketengahkan sebagai sumbangsih akademis dari peneliti.Selanjutnya, masukan bagi penyempumaan pelaksanaan di masa mendatang yaitu perlu dilakukan studi bagi pelaksanaannya di bawah satu atap, agar pelaksanaan lebih cepat dan tepat. Juga dad sisi tranparansi, perlu pula dirancang suatu mekanisme kepastian jangka waktu penerbitan keputusan pemberian fasilitas."