Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketidaksesuaian penggunaan obat merupakan masalah yang sering dijumpai di pusat-pusat pelayanan kesehatan primer (Puskesmas). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita ISPA bukan pneumonia mendapatkan antibiotika yang seharusnya tidak perlu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai penggunaan obat pada pengobatan ISPA bukan pneumonia di puskesmas perawatan di Kota Bekasi tahun 2001 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidaksesuaian pengobatan ISPA bukan pneumonia di puskesmas perawatan Kota Bekasi tahun 2001 dengan buku pedoman pengobatan. Penelitian ini dikerjakan dengan cara potong lintang di lima puskesmas perawatan, yaitu Puskesmas Pondok Gede, Pejuang, Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu, dan Bantar Gebang I. Variabel independen terbagi menjadi tiga kelompok faktor yaitu predisposing (pendidikan, pelatihan, pengetahuan, sikap, lamanya melaksanakan tugas), enabling (ketersediaan obat dan ketersediaan serta pemanfaatan buku pedoman), reinforcing (supervisi dan monitoring). Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi ketidaksesuaian penggunaan obat pada ISPA bukan Pneumonia dengan buku pedoman pengobatan adalah 70 % dan terdapat 25 jenis obat yang diantaranya merupakan obat "brand name". Hasil analisis bivariat menunjukan adanya hubungan yang bermakna antara faktor predisposing (pengetahuan dengan p = 0,000 dan sikap dengan p = 0,000), reinforcing (supervise dengan p = 0,001 dan monitoring dengan p = 0,005). Dengan melihat tingginya proporsi ketidaksesuaian penggunaan obat dan banyaknya jenis obat.yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebur merupakan masalah yang harus ditangani secara proporsional. Untuk itu disarankan kepada pejabat berwenang di Dinas Kesehatan Kota agar melakukan pengaturan kembali terhadap obat-obat yang digunakan di puskesmas dan meningkatkan kesesuaian penggunaan obat dengan buku pedoman pengobatan. khususnya pada ISM bukan pneumonia. Disamping itu untuk penelitian selanjutnya agar menambah jumlah subyek yang dileliti. Daftar bacaan: 22 (1982 - 2000)

---

Inappropriate use of drug is the problem often meets in primary health center (Puskesmas). Some research showed that most of all patients with ARI non-pneumonia receive unnecessary drug such as antibiotic. The aim of this research was to know profile about use of drugs of treatment ARI non-pneumonia in primary health center plus of Bekasi in 2001. Beside that the purpose of research is to know the factors related to inappropriate use of drugs of treatment ARI non-pneumonia with treatment guideline in primary health center plus of Bekasi in 2001. The method of this research is cross sectional in five primary health center plus. It is Pondok Gede, Pejuang, Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu, and Bantar Gebang I. Independent variables were divided into three categories. It is predisposing factors (education, training, knowledge, attitude, and working time), enabling (stock of drugs and use of treatment guideline), and reinforcing (supervision and monitoring). Dependent variable was the inappropriate use of drugs of treatment ARI non-pneumonia with treatment guideline. The result of this research showed that inappropriate use of drugs of treatment ART non-pneumonia with treatment guideline proportion is 70 % and several of drug is 25 items, it is any drugs with brand name. Among independent variables tested, only 4 variables have significant relationship to the inappropriate use of drugs of treatment ARI non-pneumonia with treatment guideline. Those variables were predisposing factors (knowledge with p = 0,000; attitude with p = 0,000) and reinforcing factors (supervision with p = 0,001 and monitoring with p = 0,005). Based on the result of this research such as the inappropriate use of drugs of treatment ARI non-pneumonia with treatment guideline and various drug item, we can conclusion that it condition is a problem must do with proportional. It was suggested that the district official government to regulate use of drug in primary health center facilities (Puskesmas) and provide appropriate use of drugs with treatment guideline especially treatment ARI non-pneumonia. It was also recommended to the next researcher to add independent variables. References: 22 (1982-2000)

Abstrak :
Notaris dalam prakteknya melakukan pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan syarat formil dan materiil, diantaranya adalah dengan dibuat secara seksama dan dibacakan dihadapan para pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka notaris sudah melanggar ketentuan yang terdapat di Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan l, Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 9, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m, Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 dan 4, Pasal 6 Kode Etik Notaris, seperti pada studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No. 129/MPW-Jabar/2007 Tertanggal 26 Februari 2007. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian, maka diperoleh hasil: 1) pembacaan akta harus selalu dibacakan dengan patut agar para pihak tidak dirugikan serta tidak melanggar praturan yang berlaku. 2) Akibat hukum kepada notaris yang tidak seksama dalam membuat akte notaris, melanggar ketentuan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah/janji, Pasal 16 huruf a dan l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 dan Pasal 4 angka 14, pasal 4 angka 15 Kode Etik Notaris dan terhadap akte yang dibuatnya bisa menjadi batal demi hukum atau hanya menjadi akte di bawah tangan dalam kekuatan sebagai pembuktiannya. ...... In practice, Notary do the work based on the scope of their authority or office duties as a notary public by Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary and Notary Code. Notary in making the deed must be in accordance with the formal requirements and materially are to be made carefully and read out in front of the interested parties in a deed made. If this is not done then the notary had violated the provisions contained in Article 4, Article 16 paragraph (1) letter a and l, Article 44 paragraph (1) and (2), Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Article 9, Article 16 paragraph (1) letter a and m, Article 44 paragraph (1) and (2) of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, Articles 3 and 4, Article 6 Notary Code of Ethics, as in the case study region Investigator Award of the Tribunal Notary West Java. 129/MPW-Jabar/2007 dated February 26, 2007. Juridical method used is empirical, ie a study in addition to seeing the positive aspects of the law also look at the application or practice in the field. The data analysis technique used is descriptive qualitative, ie after the data is collected and then poured in a logical and systematic description of the form, then analyzed to obtain clarity problem solving, and then drawn conclusions deductively, from the general to the specific nature of things. According to the study, the obtained results: 1) readings should always be read out with the deed that the parties should not be harmed and does not violate applicable praturan. 2) Due to the notary law is not careful in making a notarial deed, violated the provisions of Article 4 UUJN on oath / pledge, Article 16 letters a and l of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary , Article 44 paragraph (1) of Act No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, Article 3 and Article 4, item 14, item 15 of Article 4 of the Code and the Notary deed that could be made null and void or just become certificate under the hand of the strength as proof.