Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Cipta seharusnya dapat menjadi modal pemasukan atau inbreng ke perusahaan. Sifatnya sebagai benda bergerak tidak berwujud tidak dapat disamakan dengan hukum kebendaan lainnya. Hal ini dikarenakan sifat natural dari hak cipta itu sendiri memiliki hak dan kewajiban beserta akibat hukum yang berbeda, terutama jika dialihkan sebagai modal untuk perseroan. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang diantaranya penerapan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dijadikan modal pemasukan ke dalam perusahaan dan peran notaris dalam pembuatan akta pemasukan ke dalam perseroan berupa hak cipta. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah doktrinal dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mana sumbernya berasal dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak ekonomi dari hak cipta dapat dijadikan dialihkan baik Sebagian maupun seluruhnya sebagai modal dalam perseroan dengan dilakukan penilaian terlebih dahulu dan mendapatkan imbalan berupa saham dari perseroan sebagai ganti dari pengalihan hak ekonomi tersebut dengan dibuat secara jelas dalam sebuah akta baik akta notaril atau bawah tangan dengan mengikuti kaidah pembuatan akta inbreng.

---

Copyright should be able to become capital income or investment into the company. Its nature as an intangible movable object cannot be equated with other material laws. This is because the nature of copyright itself has different rights and obligations along with legal consequences, especially if it is transferred as capital to a company. This study has two formulations of the problem, including the application of copyright as an intangible movable object used as capital for entry into the company and the role of the notary in making the deed of entry into the company in the form of copyright. The research method used in this writing is doctrinal and the data used in this research are primary data and secondary data which come from literature studies. The conclusion of this study is that economic rights from copyright can be transferred either in part or in whole as capital in the company by conducting a prior assessment and receiving compensation in the form of shares from the company in exchange for the transfer of these economic rights by making it clear in a deed, both notarial deed or privately by following the rules for making an inbreng deed."

"ABSTRAKHibah adalah pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dengan cuma-cuma, dimana tidak dapat ditarik kembali. Seorang pemberi hibah/pewaris sebagai individu, mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja atas harta kekayaanya, tetapi pembentuk undang-undang membatasi kebebasan tersebut karena kebebasan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Pembatasan tersebut ialah legitieme portie. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan hibah yang membebaskan si penerima hibah atas kewajiban inbreng dalam hal melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris lainnya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?; Apakah pembagian waris dalam putusan Peninjauan Kembali No: 797 PK/Pdt/2001 sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Tindang Hukum Perdata? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dalam tesis ini., hibah dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan Pewaris dan di dalam akta hibah ditegaskan penerima hibah dibebaskan dari kewajiban inbreng ke dalam harta peninggalan Pewaris. Akta hibah tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung karena hibah tersebut melanggar legitieme portie ahli waris. Berdasarkan Pasal 1087 KUHPerdata, sekalipun di dalam akta hibah secara tegas menentukan bahwa yang menerima hibah tersebut dibebaskan dari, kewajiban inbreng, tetapi jika sampai legitieme portie terlanggar maka penerima hibah wajib inbreng apa yang pernah dihibahkan kepadanya. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara ini, akta hibah tersebut tidak dibatalkan, melainkan para penggugat hanya berhak menuntut legitieme portie (Pasal 920 KUHPerdata). Dalam hal hibah tersebut melanggar legitieme portie, sebaiknya untuk memenuhi kekurangan tersebut dilakukan pemotongan/inkorting dari hibah semasa hidup pewaris. Hibah terhadap seluruh harta pasti melanggar legitieme portie apalagi hibah seluruh harta tanpa inbreng.

---

ABSTRAK

A grant is defined as a handing over of someone's part or whole assets to other person when he/she was still alive, which cannot be returned. As an individual, the inheritor has freedom to do whatever he/she pleases with the wealth. However, the lawmaker has made some limitation on the freedom to avoid it brings harm to the heir. This limitation called as legitieme portie. The main problem to be addressed in this thesis is concerning on how the execution of the grant that free the grant receiver from inbreng (defined as the process the return first the amount of assets that was given to the receiver before the inheritor passed away to the total amount of the inherited assets to be then redistributed fairly among all the heirs) obligation, since it violates the legitieme portie of other legitimate heirs, based on the regulation mentioned in the Book of Civil Law. Furthermore, has the mechanism of inheritance as determined on the Decision to Review No. 797 PK/Pdt/2001 been in accordance with the regulation consisted within the BOOk of Civil Law? The method applied in this research is the juridical-normative literature study, while the data collecting method used is document study. In this thesis, a grant was conducted on the whole assets of the inheritor, and within the grand certificate it was assered that the receiver of the grand is freed from any inbreng obligation adressed to the asset. The grant certificate was cancelled by the Supreme Court's Board of Judges since the grant considered as violating the legitieme portie of other heirs. According to the Article 1087 Book of Civil Law, despite the grant certificate has clearly stated that the receiver of the grand is freed from any inbreng obligation, but in case it violates the legitieme portie the receiver however should still pay the inbreng of the amount of assets received. In this case, the judge was supposed not to immediately cancel the certificate, but in stead he supposed to give heirs right to sue for the legitieme portie (Article 920 Book of Civil Law). In case the grant violates the legitieme portie, it is suggested that to fulfill the lack, a cut/inkorting of the grant should be applied, during the life time of the heirs. The grant taking the whole amount of assets is definetely considered as violating the legitieme portie, and it is even further within the situation it doesn't conform to the inbreng obligation on the implementation."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pemberian hibah semasa hidup orang tua kepadasalah satu anaknya, dikompensasikan sebagai pelunasan hutangnya. Terkaitdengan hibah, dalam Hukum Waris terdapat lembaga hukum seperti inbreng yangterkadang disalahartikan dengan inkorting, sehingga salah penerapannya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lembaga inbreng diterapkanpada saat ketentuan subjek dan objeknya terpenuhi. Berbeda dengan inkorting,inbreng dilaksanakan pada saat melakukan pencatatan pada pemisahan hartapeninggalan dan dimaksudkan untuk terciptanya pemerataan pembagian warisanyang adil, bukan untuk pemenuhan bagian mutlak. Disarankan agar parapenyandang profesi hukum terutama hakim dan Notaris lebih mendalami danmemahami peran dan pelaksanaan lembaga inbreng, agar tidak merugikanmasyarakat dikemudian hari atas kesalahpahaman mereka.

---

ABSTRAKThis thesis discusses about grants during the life time of a parent to one of her/hischildren, which compensated as debt repayment. Related to the grant, in theInheritance Law there is a legal institution such as inbreng which sometimesmisinterpreted with inkorting, so that incorrectly applied. This research useliterature research method in the form of normative juridical with qualitativeapproach in order to provide analytical descriptive data. Based on the research, itwas concluded that the inbreng applied when its subject and object are fulfilled.In contrast to inkorting, inbreng implemented at the time of registration on theseparation of inheritance and intended to create an equitable distribution ofinheritance, rather than for legitieme portie?s fulfillment. Suggested that the legalprofessions, especially the judges and Notary to further explore and understandthe role and implementation of inbreng institution, so as not be detrimental to thesociety in the future over those misconceptions."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai permasalahan yang timbul dari penyetoran modal saham Perseroan dalam bentuk tanah (Inbreng Tanah), yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pemegang saham, tanpa melalui adanya penilaian oleh ahli terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk menunjang data, dilakukan wawancara langsung terhadap narasumber, serta melakukan riset kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) beserta regulasi yang terkait, bahwa dalam rangka Inbreng Tanah maka harus dilakukan penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Akan tetapi, ternyata dalam Undang-UndangPerseroan Terbatas beserta regulasi yang terkait, belum jelas mengatur bagaimana sanksi dan akibat hukumnya apabila ketentuan mengenai penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan tersebut dilanggar, sementara akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Inbreng Tanah yang dibuat oleh Notaris telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah dilakukan peralihan status hak atas tanah menjadi milik Perseroan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

This thesis aims to understand and analyzing the problems that arise from payments for capital shares of the Company in the form of land (Inbreng of Land), which carried out on the basis of the shareholders agreement without appraisal by the expert. This research uses a normative juridical method, with the type of research used is descriptive qualitative. In order to support data, conducted direct interviews with resource persons, as well as library research through legislation, books and articles. Based on the results of the research, it is expressly regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law)and related regulations, that in the framework of Inbreng of Land, it must be appraised by the expert who are not affiliated with the Company. However, it turns out in Company Law and related regulations, it is not clear how the sanctions and legal consequences if the provisions of appraisal by the expert who are not affiliated with the Company are violated, while the deed of establishment or amendment of Articles of Association of the Company regarding Inbreng of Land has been ratified and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and the status of land rights has been transferred to become the property of the Company by the Land Deed Official."