Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Republik Indonesia memiliki target penanganan kawasan kumuh hingga 0% sebagai permulaan pengembangan smart city di tahun 2045. Identifikasi tingkat kekumuhan yang dilakukan pemerintah serta metode penanganannya lebih fokus terhadap lingkungan hunian sehingga ada kemungkinan munculnya permukiman kumuh yang tidak terlihat kumuh, atau sebaliknya. Indeks komposit telah digunakan sebagai metode penilaian sustainabilitas di berbagai skala dan sektor, salah satunya dalam skala permukiman. Penelitian dilaksanakan pada 4 kampung kota di Jabodetabek: kampung Cikini, kampung Gedong Pompa, kampung Cimone-Cincau & kampung Markisa. Dengan menggunakan indikator yang menggambarkan 3 parameter sustainabilitas, kampung Cimone-Cincau memiliki tingkat sustainabilitas terbaik (0,75) dan kampung Gedong Pompa memiliki tingkat sustainabilitas terendah (0,52). Belum ada kampung yang berhasil mencapai target program nasional penanganan permukiman kumuh KotaKu, 100% akses sanitasi & 100% akses air bersih. Pencapaian terhadap akses sanitasi di area studi berkisar di angka 87-97%, sementara akses air bersih hanya maksimal di angka 98% dengan pencapaian terendah 4%. Rendahnya akses sanitasi dan air bersih ini ditambah dengan permasalahan area terbuka dan vegetasi peneduh dapat berdampak pada kualitas hidup dan lingkungan serta kerentanan terhadap perubahan iklim. Penanganan kampung kumuh yang menyeluruh perlu melibatkan penegang kepentingan dari beragam sektor untuk mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan usaha program partisipasi masyarakat.

---

Republic of Indonesia’s Government has a target of 0% slum area as a starting point for smart city development in 2045. Slum identification and intervention method carried out by the government focuses mainly on the settlement’s environment with a possibility of slum that does not look like a slum or vice versa. Research is done on 4 urban slums in Jakarta Greater Area, Kampung Cikini, Kampung Gedong Pompa, Kampung Cimone-Cincau, and Kampung Markisa. By using indicators to describe the 3 sustainability pillars, Kampung Cimone-Cincau has the best sustainability with 0,75 and Kampung Gedong Pompa has the worst sustainability with 0,52. No urban slum has achieved the target of the national slum intervention program, KotaKu with 100% access to sanitation, and 100% access to clean water. All study locations reach 87-97% sanitation access, while access to clean water maxed out at 98% with 4% as the lowest. Low access to sanitation and clean water, with open area and tree cover problem can have an impact on dweller’s quality of life and environment, making them vulnerable to climate change. A thorough urban slum intervention needs to involve stakeholders from various sectors to overcome problems that cannot be resolved with community participation efforts.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji ukuran yang telah ada untuk mengidentifikasi status kelas penduduk dan mengenali kelas menengah Indonesia menggunakan ukuran baru dalam bentuk indeks komposit tertimbang yang menggabungkan variabel ekonomi dan nonekonomi. Hasil penelitian menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia yang dihitung menggunakan Indeks lebih kecil daripada yang dihitung menggunakan ukuran pengeluaran per kapita yang mengindikasikan bahwa kelas menengah dapat dikenali tidak hanya dari tingkat pengeluarannya saja, tetapi juga dari kondisi perumahan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan gaya hidup. Kelas menengah Indonesia didominasi oleh penduduk berusia produktif dan lebih banyak tinggal di perkotaan. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga kelas menengah masih berpendidikan di bawah SD/sederajat dengan mayoritas melakukan pekerjaan nonformal. Kelas menengah Indonesia diramalkan masih akan bertumbuh seiring dengan perbaikan pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan.

---

This research aims to test the competence of existing measurement in identifying class status and to identify Indonesian middle class using a new approachment that combines economic and noneconomic measurements. The result shows that the size of middle class that counted by composite index is smaller than the estimation produced by single economic variable measurement. It means that middle class can be identified not merely by its expenditure but also its accomplishment in housing, education, job, and lifestyle. Indonesian middle class is majority constituted by young people and lives in urban area. Most of head of middle class household are low educated and having informal job. The number of Indonesian middle class is predicted to still be expanding mainly driven by the improvement in income, education level, and jobs."

"Pembangunan di Kota Depok belakangan ini mengalami banyak kemajuan, secara fisik maupun non fisik. Kota Depok berperan sebagai salah satu kota penyangga di wilayah Jabodetabek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan arahan pengembangan struktur ruang dalam kebijakan RTRW di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kota Depok dan metode uji chi square untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan lokasi kawasan arahan pengembangan struktur ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah fasilitas sosial dan ekonomi, kependudukan, dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan wilayah Kota Depok sejak 2009-2019 bergerak ke arah utara, selatan, dan tenggara, dilihat dari bertambahnya kelurahan yang tingkat perkembangan wilayahnya menjadi “Sedang”. Tahun 2009 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Abadijaya. Kemudian di tahun 2019 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Depok. Daerah PPK dan 4 SPK (SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Tapos, dan SPK Cipayung) telah menjadi pusat perkembangan kota dan daerah yang mengalami perkembangan pun semakin meluas, dalam hal ini adalah kelurahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arahan struktur ruang kota depok dengan kondisi eksisting telah sesuai dan dapat mendorong perkembangan wilayah di daerah PPK dan SPK

---

Development in Depok City has recently experienced a lot of progress, both physically and non-physically. Depok City has a role as one of the buffer cities in the Jabodetabek area. This research needs to be done to analyze the regional development in Depok City and its suitability with the spatial structure development direction in the RTRW policy in Depok City. This study uses the composite index method to determine the level of development of the Depok City area and the chi-square test method to see the correlation between the level of regional development and the location on the directional area for the development of spatial structures. The variables in this study are the number of social and economic facilities, population, and accessibility. The results of this study indicate that the development of the city of Depok since 2009-2019 is to the noopen green space, south, and southeast, as sees from number of sub-districtwhose development levels have become “moderate”. The sub-district in 2009 with the highest development index was Sub-district Abadijaya. Then in 2019 the sub-district with the highest regional development index is Sub-district Depok. The PPK area and 4 SPKs (Cinere, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung) have become the center of urban development and areas that are experiencing more widespread development, in this case are sub-district. So it can be said that the direction of the Depok City spatial structure with the existing conditions is suitable and can encourage regional development in the PPK and SPK areas."