Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan independensi dan kompetensi Auditor Internal serta optimalisasi peranan independensi dan kompetensi auditor dalam peningkatan kualitas hasil audit di Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi. Hasil analisis dengan menggunakan teori peranan yang menunjukkan bahwa peranan independensi dan kompetensi Auditor Internal dapat meningkatkan kualitas hasil audit di BNN. Peranan independensi Auditor Internal memberikan kebebasan kepada auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan intern tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga hasil audit yang dilaksanakan berkualitas. Sedangkan peranan kompetensi Auditor Internal mendorong Auditor Internal untuk dapat melakukan tugas dengan baik dan mendapat kepercayaan bahwa mereka mampu menjalankan tugas sebagai pengawas intern. Inspektorat Utama BNN telah melakukan optimalisasi peranan independensi dan kompetensi dengan menerapkan sistem pengawasan auditor yang berjenjang. Peranan independensi dan kompetensi yang dijalankan oleh Auditor Internal BNN dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan peranan independensi dan kompetensi Auditor Internal agar kualitas hasil audit terus meningkat.Kata Kunci: Auditor Internal, Independensi, Kompetensi.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the role of independence and competence of Internal Auditors as well as optimizing the role of independence and competence of auditors in improving the quality of audit results in the Badan Narkotika Nasional. This research is qualitative research with triangulation method. The results of analysis used the theory of the role which shows that the role of independence and competence of Internal Auditor can improve the quality of audit result in BNN. Role of the Internal Auditor independence gives freedom to the auditors in performing internal control without coercion from any side, so that the results of quality audits performed. While the role of Internal Auditor 39 s competence to encourage Internal Auditors to be able to perform the task well and get the confidence that they are able to perform duties as internal supervisor. Inspektorat Utama BNN has optimized the role of independence and competence by implementing a tiered auditor supervision system. The role of independence and competence undertaken by the BNN Internal Auditor can improve the quality of audit results. This research is expected to be an input to the relevant parties to pay more attention to the role of independence and competence of Internal Auditors in order to improve the quality of audit results.Keywords Competence Independence Internal Auditor

Abstrak :
Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah sesuatu yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 juga mengatur keberadaan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tulisan ini membahas ruang lingkup badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan bagaimana Konsep Ideal Independensi badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan penelitian. Tulisan ini menemukan ruang lingkup badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah badan yang memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni di antaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Organisasi Advokat, dan Badan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Namun tidak semua dari fungsi-fungsi tersebut telah terdapat badannya yang diatur dalam undang-undang. Tulisan ini mengusulkan idealnya dilakukan perubahan pengaturan kelembagaan dan pembentukan badan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yakni perubahan pada lembaga Kejaksaan, pembentukan Organisasi Advokat oleh negara, pembentukan Badan Eksekusi Negara, dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional, sehingga independensi dari badan-badan tersebut tetap terjaga sebagai yang terkait atau bagian dari kekuasaan kehakiman. ......This thesis examines the scope and concept of bodies related to the judiciary's The Independence of the Judicial Power is guaranteed by Article 24, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Article 24, paragraph (3) of the UUD 1945 also regulates the existence of bodies related to Judicial Power. This thesis discusses the scope and concept of these bodies that are related to Judicial Power and the ideal concept of their independence in Indonesia. This research used legal-normative method, employing primary, secondary, and tertiary legal sources. The thesis finds that the scope of bodies related to Judicial Power includes those with functions in investigation and prosecution, execution of court decisions, provision of legal services, and dispute resolution outside the court, i.e., the Police, the Prosecutor's Office, Penitentiary Institutions, Bar Associations, and Resolution of Disputes outside of the Judicial System Bodies. However, not all of these functions have corresponding bodies established by law, thus this thesis proposes institutional arrangements should be changed, and several new bodies should be established to implement the provisions of Article 24, paragraph (3) of the UUD 1945. These changes include reforms to the Attorney General's Office, the establishment of a State Bar Association, the creation of a National Execution Body, and the formation of National Dispute Resolution Body, so that the independence of these bodies is maintained as related or part of the judicial power.

Abstrak :
Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit, Kurator harus independent dan tidak berpihak terhadap salah satu pihak. Akan tetapi dalam prakteknya tugas ini tidak mudah dan dapat dijalankan dengan mulus. Sulit sekali menjaga hubungan yang seimbang antara Kurator dengan Kreditor, Kurator dengan Debitor dan Kurator dengan Hakim Pengawas. Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mendata/mengumpulkan harta Debitor, agar dapat membayarkan utang-utang Debitor terhadap para Kreditor. Dalam pelaksanaannya bisa saja Debitor tidak kooperatif, sehingga Kurator kesulitan menjalankan tugasnya. Kurator yang berpihak kepada Debitor dengan cara menutup-nutupi keberadaan harta pailit dapat berakibat tidak terbayarnya utang Debitor terhadap Kreditor. Kurator yang berpihak kepada Kreditor, sehingga dalam penjualan benda-benda harta pailit, tidak melelangnya dengan harta yang patut juga dapat merugikan Debitor.Independensi Kurator sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada suatu kepailitan, agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Akibat dari Kurator yang tidak independent adalah tidak tercapainya keadilan dalam suatu pemberesan dan pengurusan harta pailit yang menjadi tugas Kurator. Oleh sebab itu sebelum menerima penunjukannya sebagai Kurator dalam suatu kepailitan, Kurator harus mengukur kemampuannya apakah mampu mengurus dan membereskan harta pailit, memeriksa apakah ada benturan kepentingan dengan salah satu pihak dan yakin dapat bersikap adil terhadap setiap pihak.

---

Receiver plays a significant role in a bankruptcy proceeding for administration and settlement proceedings of the bankrupt estate. Section 5 of Article 1 of Law number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Moratorium stipulates that the Receiver shall mean the Probate Court or an individual appointed by court for the purpose of administration and settlement of the bankrupt-Debtor?s assets under supervision of the Supervisory Judge. In performing the settlement and administration process upon the bankrupt estate, the Receiver must be independent and not in favour of either party. However, in practice, this stand is not easily and not smoothly carried out. It is a very heavy task to keep in balance positions between the Receiver and Creditors, Receiver and Debtor, and Receiver and the Supervisory Judge. The Receiver, in performing its duties, must be able to collect/gather the Debtor?s assets for the purpose of repayment of the Debtor?s debts to Creditors. In practice, it is possible that the Debtor is not cooperative and as a consequence, the Receiver will deal with barriers in performing its duties. The Receiver that stands for the Debtor by way of concealing the existence of the bankrupt estate may cause the Debtor?s debts owed to Creditors being unpaid. Otherwise, the Receiver that stands for Creditors which, in the disposal of the bankrupt estate, does not auction any appropriate assets will also bring about loss towards Debtor. Independence of the Receiver is crucial for the performance of the Receiver?s duties in administering and settling the bankrupt estate in a bankruptcy proceeding, in order that the duties of the Receiver can be performed well. The consequence of the Receiver which is not independent may cause fairness in the settlement and administration proceedings of the bankrupt estate under the Receiver?s duties can not be attained. Therefore, before accepting its appointment as a Receiver under a bankrupt proceeding, the Receiver must be aware of its capabilities in administering and settling the bankrupt estate and to examine whether there will be conflict of interest with either party, and certain that being able to be fair towards parties.

Abstrak :
Independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip kunci dalam kekuasaan kehakiman yang kadangkala sering bertolak belakang.Secara teori kedua prinsip ini dapat dijelaskan secara gamblang,namun dalam tataran pelaksanaan tidak mudah menjalankan prinsip-prinsip ini....

Abstrak :
Abstrak
Tujuan penulisan ini ada tiga: (i) menguraikan lebih detail mengenai rencana pemerintah (pusat) dalam mereposisi kelembagaan inspektorat; (ii) membahas respon beberapa inspektorat terhadap wacana pemerintah diatas; dan (iii) memberikan masukan, baik dari perspektif konseptual maupun praktikal, mengenai langkah penyesuian yang perlu diambil pasca terkait dengan respon tersebut. Hasil penulisan menunjukkan bahwa, berbeda dengan yang mungkin dimaknai publik, wacana ini lebih ditujukan kepada inspektorat daerah saja; yaitu dengan membentuk mereka menjadi lembaga kuasi vertikal. Wacana ini akan berdampak pada peningkatan eselonisasi inspektur dan mempengaruhi pola relasi antara inspektorat dengan kepala daerahnya. Inspektorat yang pro dengan gagasan ini menyatakan bahwa reposisi tersebut dapat meningkatkan independensi inspektorat, sehingga lebih imun dari intervensi.

Abstrak :
Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest. Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest. In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure.

Abstrak :
The objective of this research is to provide empirical evidence of the influence of internal auditors? personal factors which consist of competency, independence, accountability, audit experience, ethics sensibility, and gender on audit quality. This research was done to government auditor working for government institution in Indonesia. Data of this research are primary data of perception of respondents which were collected by a survey using questionnaire. Numbers of questionnaire distributed were 329 copies and 279 copies were returned, so the response rate is 84,8%. Data were analyzed by using SEM and multiple regressions. The two procedures give the same result that ethics sensibility and accountability have positive influences on audit quality. Meanwhile competency, independence, audit experience, and gender have no influences on audit quality.

---

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor personal auditor internal yang terdiri dari kompetensi, independensi, akuntabilitas, pengalaman audit, pemahaman etika, dan gender terhadap kualitas audit. Penelitian dilakukan terhadap auditor internal pemerintah yang bekerja pada LPND di Indonesia. Data penelitian adalah data primer berupa persepsi responden yang dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 329 buah dan yang kembali 279 buah, sehingga response rate adalah 84,8%. Data diolah dengan SEM dan regresi berganda. Dengan kedua prosedur diperoleh hasil penelitian yang sama, yaitu pemahaman etika dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan kompetensi, independensi, pengalaman audit, dan gender tidak terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit.

Abstrak :
[ABSTRAK
Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia sebagai negara dengan kasus tuberkulosis terbanyak, setelah India, China, dan Afrika Selatan (WHO,2012). Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kasus tuberkulosis adalah menerapkan strategi pengobatan Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS) dalam waktu 6-9 bulan. Membangun sebuah model agar dapat memprediksi hasil pengobatan tuberkulosis sangat dibutuhkan untuk membantu para tenaga medis untuk mensupervisi setiap pasien berdasarkan kondisinya dan status resikonya. Penelitian ini menggunakan metode dynamic bayesian networks. Metode dynamic bayesian networks juga digunakan untuk mengidentifikasi independensi variabel pada penyakit tuberkulosis. Dalam penelitian software CaMML versi 1.4.1 digunakan untuk membangun struktur graf dynamic bayesian networks dan package Netica J-API yang berbasis Java untuk memvisualisasikan serta evaluasi graf. Evaluasi dilakukan dengan mengukur nilai akurasi dengan membentuk matriks konfusi dan menghitung logarithma loss.Tingkat akurasi struktur graf dalam memprediksi hasil pengobatan tuberkulosis sebesar 76,47% pada eksperimen 1 dan 100% pada eksperimen 2. Hal ini menunjukkan bahwa struktur graf yang terbangun dapat digunakan untuk model dalam mengidentifikasi keterkaitan variabel dalam data pengobatan TB. Selain itu, identifikasi hubungan variabel hasil pengobatan tuberkulosis dengan variabel data yang lain bersifat dependen atau indepeden dapat dilakukan melalui struktur dynamic bayesian networks dengan menggunakan algoritma d-separation.;

---

ABSTRACT
Indonesia ranks 4th in the world as the country with the most cases of tuberculosis, after India, China, and South Africa (WHO, 2012). Efforts to control tuberculosis cases are implemented by the Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS) treatment strategy within 6-9 months. Building a model that can predict the outcome of tuberculosis treatment is needed to help the medical staff to supervise each patient based on the condition and status of the risk. This research use dynamic Bayesian networks method. Dynamic bayesian networks method is also used to identify independency of the variables on tuberculosis treatment data. In this research, CaMML version 1.4.1 software is used to construct the graph of dynamic bayesian networks and Java based Netica-J API package is used to visualize and evaluate the graph. For evaluation, this research measure the value of accuracy obtained from a confusion matrix and calculate the logarithmic loss. In the first experiment, accuracy prediction of graph structure is 76,47% and in the second experiment the accuracy prediction is 100%. The result can be used as the model to identify the independency of variables in tuberculosis treatment data. In addition, identification of the relationship between tuberculosis treatment outcome variable and other variables are dependent or independent can be known using d-separation algorithm., Indonesia ranks 4th in the world as the country with the most cases of tuberculosis, after India, China, and South Africa (WHO, 2012). Efforts to control tuberculosis cases are implemented by the Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS) treatment strategy within 6-9 months. Building a model that can predict the outcome of tuberculosis treatment is needed to help the medical staff to supervise each patient based on the condition and status of the risk. This research use dynamic Bayesian networks method. Dynamic bayesian networks method is also used to identify independency of the variables on tuberculosis treatment data. In this research, CaMML version 1.4.1 software is used to construct the graph of dynamic bayesian networks and Java based Netica-J API package is used to visualize and evaluate the graph. For evaluation, this research measure the value of accuracy obtained from a confusion matrix and calculate the logarithmic loss. In the first experiment, accuracy prediction of graph structure is 76,47% and in the second experiment the accuracy prediction is 100%. The result can be used as the model to identify the independency of variables in tuberculosis treatment data. In addition, identification of the relationship between tuberculosis treatment outcome variable and other variables are dependent or independent can be known using d-separation algorithm.]

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum Kepailitan Indonesia memperkenankan Kurator untuk diusulkan oleh debitor maupun kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Ketentuan seperti ini dapat menimbulkan dugaan Kurator yang diusulkan akan cenderung bersikap tidak independen dan bersikap cenderung menguntungkan pihak yang mengusulkannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam tentang independensi Kurator yang diusulkan oleh salah satu pihak dalam perkara pailit dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi kepustakaan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach . Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa terlepas dari siapa yang mengusulkannya, seorang Kurator wajib untuk bersikap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peraturan perundang-undangan memberikan berbagai upaya hukum baik dalam ranah pidana, perdata maupun administratif yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Walaupun demikian, akan lebih baik apabila ketentuan mengenai independensi seorang Kurator diatur secara lebih terperinci agar dapat mempersempit celah hukum yang dapat dipersalahgunakan.

---

ABSTRACT
Indonesia Bankruptcy Law allows a curator to be proposed by a debtor or creditor on a bankruptcy case. This condition could raise suspicion towards curator who is proposed by debtor or creditor will tend to be not independent and a suspicion towards a one sided benefit of the proposing party. The purpose of this research is to investigate the independence of a curator that is proposed by one party on a bankruptcy case and a plausible legal effort that can be done against the curator who allegedly not independent. The method of research used will be in the form of library research with a statute approach. The conclusion of this research is that regardless of the proposing party, a curator has the responsibility and is obligated to be independent in enforcing his her authority. The statutory law provides several legal efforts in a form of criminal, civil as well as administrative legal effort that could be enforced towards curators who allegedly not independent. It is advisable to have a more detailed regulation towards the independence of a curator as it will narrow down any possible loophole that could be misused.