Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah Hukum waris KUHPerdata. Hukum waris ini menjamin bagian mutlak anak sah apabila hak mewarisnya dikesampingkan oleh surat wasiat. Walaupun hukum waris ini telah sering dibahas dalam berbagai jurnal penelitian, namun masih banyak persoalan dalam hukum ini yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03/PK/Pdt/2006. Keputusan ini berisi penolakan terhadap tuntutan dari anak angkat pewaris atas pelaksanaan Surat wasiat tekait bagian mutlaknya (Legitime Portie). Padahal, dalam pengaturan pengangkatan anak, berdasarkan staatsbald 1917 : 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 tentang pengangkatan anak, tertulis bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak sah.

---

Inheritance laws that apply to Chinese Citizens of Indonesia is the civil code. Inheritance law ensures the absolute right of a legitimate child if his inheritance right was ruled out by the testament. Although the law of inheritance has been frequently discussed in various research journals, but there are still many problems in this law that interesting to discuss further. One of them is the Republic of Indonesia Supreme Court Verdict No.03/PK/Pdt/2006. This verdict contains a rejection of the demands of the adopted child the heir of the absolute. In fact, in the regulation of adoption, based on staatsbald 1917: 129, jis 1919-81, 1924-557, 1925-92 about the adoption, it said that the position adopted with a legitimate child is same."

"ABSTRAKPertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku, namun juga dapat dilakukan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan lebih bagi korban perbuatan melawan hukum, karena tak jarang pelaku perbuatan melawan hukum tidak dapat bertanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana perkara yang terjadi antara Haloman Silalahi (Penggugat) melawan Tumbur Yopieter Siregar (Tergugat I) dan Guntur Siregar (Tergugat II). Dimana dalam kasus ini Tergugat II selaku orang tua sekaligus majikan dari Tergugat I dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) dan (3) KUHPerdata. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas vicarious liability yang dilakukan oleh anak dan bawahan sebagaimana hukum yang berlaku dan doktrin-doktrin yang diakui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum tertulis. Dari penelitian ini terlihat bahwa tanggung-gugat orang tua dan majikan terpenuhi oleh Tergugat II. Namun kedua jenis tanggung-gugat ini selanjutnya akan dibandingkan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga doktrin-doktrin yang diakui.

---

ABSTRAKThe case law which is used in this thesis, shows of how PT. Blue Bird could be held liable even though it was hard to prove so in the first place. Hence, in order to prove its liability, both parties’ obligations and rights based on Transportation Law have to be considered. Liability for tort not only can be imposed by the offender but also can be imposed by others. The purpose is to give more protection to the victims of tort, because often the tort offender could not be able to responsible. For instance, in the case that occured between Halomoan Silalahi (Plaintiff) against Tumbur Yopieter (Defendant I) and Guntur Siregar (Defendant II). In this case, the Defendant II acted as a parent and as an employer of Defendant I who was imposed liability for tort committed by Defendant I in accordance with Article 1367 (2) and (3) of Indonesia Civil Code. This research purposes to discuss the application of vicarious liability principle of tort committed by children and employee as the aplicable law and recognized donctrines. The method used in this research is normative juridicial method, which is conducted by examining the legal norms.This research shows the liability of parents and employers are fulfilled by Deffendant II. However, these two types of liability will be compared using the applicable law and the recognized doctrines."

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."