Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulis ingin mengemukakan Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Indonesia Timur, khususnya pada Masa Revolusi (Perang Kemerdekaan tahun 1945-1949). Penulis merasa penulis_an sejarah pada Masa Revolusi mengenai daerah Indonesia Timur masih sedikit. Selain itu penulis ingin mengetahui pertama, latar belakang dibentuknya Negara Indonesia Timur (NIT). Kedua, alasan yang menyebabkan golongan nasionalis di Indo_nesia Timur bersedia turut di dalam NIT. Ketixa, sumbangan yang diberikan NIT dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Skripsi ini membahas tentang NIT dalam perjuangannya __. mempertahankan Persatuan Indonesia, _ serta mewujudkan Negara Republik Indonesia Serikat (Negara RIS). Uraian dibagi dalam tiga bab. Bab pertama, tentang proses pembentukan NIT, sejak Konferensi Mauna, Konferensi Pangkal Pinang hingga Konferen_si Denpasar. Namun sebelum itu, penulis merasa perlu memberi_kan sedikit gambaran mengenai kaadaan di Indonesia Timur, se_jak Proklamasi hingga datangnya Belanda. Di sini penulis kemu_kakan mengenai, berbagai partai politik di Indonesia Timur. NIT menganut bentuk Kabinet Parlementer. Di dalam ne_gara yang menggunakan bentuk tersebut, peranan Parlemen cukup besar. Karena itu di dalam bab kedua ini, penulis selain meng_uraikan Kabinet NIT, penulis kemukakan pula tentang peranan Parlemen NIT. Uraian ini dimulai dart Kabinet NIT yang pertama _

---

"

"The intention of this article is to discuss the relationship between the processes of fiscal and political decentralization, the outbreak of communal violence, and what I call 'the new politics of tradition' in Indonesia. In 1999 under the President Jusuf Habibie, the Indonesian parliament (DPR) voted in favour of two laws, No. 22 and 25 of 1999, which promised to leave a significant share of state revenues in the hands of the regional governments. Strongly supported by the liberal ideologues of the IMF and the World Bank, the two laws were envisaged within Indonesia as a necessary step towards devolving the centralized power of New Order patrimonialism and as a way of curbing separatism and demands for autonomy by giving the regional governments the constitutional and financial wherewithal to maintain a considerable degree of self-determination. Decentralization was in other words touted as the anti-dote to communal violence and separatist tendencies-an anti-dote administered or at least prescribed by multi-national development agencies in most conflict-prone areas of the world. This paper wishes to probe this idea by looking at the conflict and post-conflict situation in North Maluku. The conflict illustrates how local elites began jockeying for political control in anticipation of decentralization. The process of decentralization is in other words not merely an anti-dote but in some cases an implicated part in the production of violence. One reason for this is simply that the decentralization of financial and political control after three decades of centralization entails a significant shift in the parameters of hegemony-a shift towards which local political entrepreneurs in the regions are bound to react. The new 'politics of tradition' currently emerging in Indonesia is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralization."

"Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia. ......Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia."

"Tantangan utama dalam proses pendistribusian gas di wilayah Indonesia Timur adalah kondisi geografis daerahnya dimana terdiri dari berbagai pulau yang tersebar, variasi jumlah kebutuhan gas dan ketersediaan infrastruktur perpipaan yang kurang memadai. Transportasi gas bumi dalam bentuk rantai suplai Mini LNG sampai ke titik pembangkit listrik adalah salah satu opsi yang potensial untuk menggantikan minyak diesel sebagai bahan bakar. Optimisasi logistik digunakan untuk mendapatkan skenario transportasi LNG yang terbaik dengan biaya suplai terendah.Berdasarkan analisa dan hasil perhitungan optimisasi logistik disimpulkan bahwa pembagian 4 zona distribusi di Indonesia Timur adalah yang paling optimal dengan menggunakan metode transportasi Milk and Run. Kapasitas kapal pengangkut LNG untuk daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan masing-masing adalah 1 buah kapal berkapasitas 30.000 m3. Daerah Maluku memiliki 1 buah kapal berkapasitas 19.000 m3 dan untuk daerah Papua adalah 3 buah kapal masing-masing berkapasitas 30.000 m3, 10.000 m3 dan 2.500 m3.Jumlah dan kapasitas Tangki Regasifikasi untuk daerah Sulawesi Tengah adalah 4 buah tangki berkapasitas 7.000 m3, 5.000 m3, 4.000 m3 dan 4.500 m3. Daerah Sulawesi Selatan terdiri dari 2 buah tangki 4.000 m3, 2 buah tangki 3.000 m3, dan 2 buah tangki 5.000 m3. Daerah Maluku terdiri dari 2 buah tangki 2.300 m3, 8 buah tangki 1.200 m3 dan 4 buah tangki 600 m3. Untuk Daerah Papua memiliki 4 buah tangki 7.500 m3, 1 buah tangki 2.500 m3, 9 buah tangki 1.200 m3 dan 1 buah tangki 600 m3. Biaya suplai tertinggi untuk 4 wilayah tersebut sebesar 13,48 USD/MMBTU (Maluku) yang mana masih dibawah harga suplai minyak diesel sebesar 15.6 USD/MMBTU.......The main challenge in the process of gas distribution in Eastern Indonesia is the geographical conditions of the region which consists of scattered islands, a variety of natural gas demand and the lack of the existing piping infrastructure. Gas transportation in the form of supply chain with small scale LNG delivered to the Power Plant is a potential option replacing diesel oil as a fuel. Logistics optimization is used to find the best scenario of LNG transportation with the lowest supply cost.Based on analysis and the results of the logistic optimization calculations concluded that 4 distribution zones in the Eastern Indonesia are the most optimal distribution area by using of Milk and Run?s transportation methods. The Small LNG carrier capacity for Sulawesi Tengah and Sulawesi Selatan region each are 1 unit of 30.000 m3. Maluku region has 1 unit of 19.000 m3 and Papua region has 3 vessels which has a capacity of 30.000 m3, 10.000 m3 and 2.500 m3 respectively.The number and capacity of LNG Storage Tank in the Regasification Terminal for Sulawesi Tengah are 4 Tanks which has a capacity of 7.000 m3, 5.000 m3, 4.000 m3 and 4.500 m3 respectively. Sulawesi Selatan region consists of 2 units of 4.000 m3, 2 units of 3.000 m3, and 2 units of 5.000 m3. The Maluku region consists of 2 units of 2.300 m3, 8 units of 1.200 m3 and 4 units of 600 m3. And for Papua region has 4 units of 7.500 m3, 1 unit of 2.500 m3, 9 units of 1.200 m3 and 1 unit of 600 m3. The highest Supply Cost of each region is 13,48 USD/MMBTU (Maluku) which is still lower than supply cost of diesel oil about 15.6 USD/MMBTU."