Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Akuisisi perusahaan asuransi diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa akuisisi dilakukan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham perusahaan asuransi/reasuransi lain sehingga beralihlah pengendalian. Namun, tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai akuisisi terhadap perusahaan penunjang usaha asuransi. Peneliti meneliti akuisisi PT Accette Broker Asuransi oleh Howden Broking Group Limited atas 80% (delapan puluh persen) saham milik Accette Holding Pte (Singapore) Limited. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perasuransian di Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pengaturan akuisisi perusahaan pialang asuransi juga merujuk pada ketentuan akuisisi perusahaan asuransi. Perlu dipertimbangkan aspek berikut: pembatasan kepemilikan asing, estimasi waktu lamanya akuisisi dan persetujuan Menteri Keuangan, tata kelola perusahaan bagi perusahaan perasuransian dan kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

ABSTRACT
Acquisition of an insurance company is governed under the Decree of Minister of Finance Republic of Indonesia Number 426/KMK.06/2003 which stipulates that an acquisition is conducted by acquiring all of or majority of shares in another insurance/reinsurance company, which resulted in a change of control in such insurance/reinsurance company. However, there is no specific regulation for acquiring an insurance broker company. The researcher is interested to further study the acquisition of PT Accette Broker Asuransi by Howden Broking Group Limited of 80% (eighty percent) shares owned by Accette Holding Pte (Singapore) Limited. This research is conducted based on a normative judicial approach method by reviewing the applicable insurance laws regulations in Indonesia. The data collection method used in this research is a library research method with statutory approach. Acquisition on an insurance broker company shall also refer to the regulations concerning acquisition of an insurance company. The following aspects are to be considered in acquiring an insurance broker company: foreign ownership restriction, acquisition timeline and approval from the Minister of Finance, good corporate governance for insurance companies and mandatory notification to the Business Competition Supervisory Commission.;

Abstrak :
Kemunculan program IPHPS sebagai model perhutanan sosial terbaru yang hak pengelolaan sepenuhnya berada di tangan masyarakat dalam kasus ini Poktan WBM pada masyarakat desa Mekarwaru, masih belum berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pokja PPS selaku mediator dalam proses perolehan lahan tani juga bertindak sebagai broker yang mencoba untuk membantu pengembangan masyarakat desa dengan membantu memperoleh SK IPHPS dan menarik investor masuk untuk berinvestasi pada lahan IPHPS. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang konsep dan praktik mengenai kendala pada program IPHPS sebagai bentuk perhutanan sosial dengan skema terbaru dan menjadi prioritas pemerintah di desa Mekarwaru. Skripsi ini berfokus untuk menganalisa tugas, peran, dan fungsi Pokja PPS sebagai broker dalam program IPHPS. Peran Pokja PPS yang dipertanyakan ini sebenarnya tidak selalu positif dan negatif melainkan dinamis tergantung situasi. Desa bukan lagi merupakan ‘komunitas’ yang homogen dimana warga masyarakatnya memiliki tujuan yang sama. Perbedaan ini antara lain disebabkan adanya diferensiasi sosial-ekonomi di masyarakat. Studi ini tidak hanya melihat sejumlah kendala yang ada dalam implementasi program IPHPS Desa Mekarwaru, tetapi jugaperan Pokja PPS sebagai broker. Peran Pokja PPS sebagai broker sangat strategis dan sentral dalam implementasi program IPHPS. Pertanyaan studi ini adalah bagaimana peran Pokja PPS dalam implementasi program IPHPS dan pasca perolehan Surat Keputusan (SK) dan apa implikasinya pada masyarakat desa Mekarwaru? Riset etnografis dilakukan penulis dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019 serta sebelumnya sudah datang ke desa Mekarwaru pada bulan April dan Juli 2018. Dengan mengamati aktivitas Poktan WBM sebagai kelompok tani dan Pokja PPS yang merupakan broker utama dalam program IPHPS. Studi ini menemukan bahwa Pokja PPS secara aktif menjalankan tugasnya sebagai broker dengan membantu mempertemukan negara dengan masyarakat dalam proyek pembangunan dalam hal ini perhutanan sosial. Serta menjembatani antara masyarakat dalam hal ini Poktan WBM dengan investor. Studi ini memperlihatkan bahwa broker memiliki peran sentralnya dalam program perhutanan sosial dan dapat membawa dampak yang sangat besar dalam kelanjutan serta mempengaruhi hasil akhir program yang dijalankan pemerintah. ......The emergence of the IPHPS program as the latest social forestry model whose management rights are fully in the hands of the community in this case it is the Poktan WBM in the Mekarwaru village community, has not yet proceeded according to the needs of the village community. PPS Working Group as mediator in the process of acquiring farmland also acts as a broker in trying to help the development of village communities by helping to 'Legalize' SK IPHPS and attracting investors to invest in IPHPS land. This study aims to get an overview of the concepts and practices of the obstacles in the IPHPS program as a form of social forestry with the latest scheme and a priority for the government in Mekarwaru village. This thesis focuses on analyzing the tasks, roles and functions of Pokja PPS as a broker. The questionable role of the PPS Working Group whose not always positive and negative but dynamic depending on the situation. The village is no longer a homogeneous 'community' that still has the same goal because of socio-economic differentiation. By looking at the obstacles that occur in the Mekarwaru Village IPHPS program and the role of the PPS Working Group as a broker to provide understanding that the role of the PPS Working Group as a broker is very strategic and central in the running of the IPHPS program. This writing focuses on how the role of Pokja PPS in the implementation of the IPHPS program and after the acquisition of SK occurred in the Mekarwaru village community? The writing is the result of the author's ethnographic research over a period of several months, on the activities of Poktan WBM working farmers and Pokja PPS who are the main brokers in the IPHPS program. This study found that the PPS Working Group has actively carried out its duties as a broker by collecting projects, exchanging and exchanging discursive commodities from IPHPS lands and further forming narratives that can attract investors into. This study shows that the broker and its central role can have a very big impact on the progress and the final results of the programs being implemented.