Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram corporate social responsibility CSR pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, programnya selama ini yang cenderung unilateral mengarah problematik. Sebab sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral, dalam studi ini, dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandataris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan studi kasus pada program CSR Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

---

ABSTRAKCorporate Social Responsibility CSR programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, in this study, are categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses constructivism paradigm, qualitative approach, and case study on the CSR programme of Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS."

"Tesis ini membahas mengenai peranan global governance (EITI) dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sektor industri ekstraktif terkait dengan fenomena resource curse baik itu pada tatanan global maupun di Indonesia melalui mekanisme asistensi dan substitusi. Peran tersebut dijalankan oleh World Bank melalui pencangkokan norma EITI kepada stakeholders industri ekstraktif di Indonesia. Terkait dengan agenda perbaikan reputasi publik, World Bank berperan aktif pada fase pembingkaian, institusionalisasi dan titik lebur dalam proses pengimplementasian EITI di sektor industri ekstraktif Indonesia 2006-2010. Adapun kepentingan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI antara lain untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) pada sektor industri ekstraktif di Indonesia dan untuk meningkatkan profil internasionalnya. Salah satu tonggak penting dalam pengimplementasian EITI di Indonesia ialah dikukuhkannya Indonesia sebagai EITI Candidate Country pada 21 Oktober 2010.

---

This thesis focused on the role of Global Governance (EITI) in dealing with issues surrounding the management of extractive industry associated with "resource curse" at the global level as well as in Indonesia through technical assistance and substitution mechanism. Such role exercised by the World Bank through advocating EITI norms towards the Indonesian extractive industry stakeholders. With respect to its reputational agenda, the Bank played a proactive role in particularly within the framing, institutionalization and tipping point phases of EITI implementation in Indonesia 2006-2010. The interest of the Indonesian Government in regards to the EITI implementation is to increase its extractive industry Foreign Direct Investment (FDI) as well as to enhance its international profile. Moreover, one of the important milestones of Indonesia EITI implementation is when the country accepted as an EITI Candidate Country on October 21st 2010."

"ABSTRAKTransparansi dan keterbukaan data dipercaya dan berkembang sebagai suatu best practice untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik good governance . Begitupun promosi transparansi bagi tata kelola sektor ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan tambang telah diterima sebagai solusi yang paling efektif untuk lsquo;menyelamatkan rsquo; negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dari buruknya tata kelola mereka. Meskipun begitu, penerimaan bahwa transparansi industri ekstraktif merupakan sebuah hal yang baik tidak terjadi begitu saja melainkan melalui berbagai perdebatan hingga akhirnya membentuk suatu pandangan umum. Berbeda dengan perspektif literatur-literatur yang dominan berkembang, tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang kritis penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif hingga adopsi dan implementasinya di negara berkembang yang penulis fokuskan pada Indonesia. Penulis menggunakan perspektif Gramsci untuk melihat proses terjadinya hegemoni intelektual dalam penyebaran suatu gagasan oleh sebuah blok historis yang bergerak dari berbagai arah. Penulis memfokuskan analisis pada lima fitur hegemoni intelektual yang merupakan hasil pemikiran Robert Cox, kemudian melihat proses penyebaran gagasannya mulai dari pembentukan blok historis hingga perluasannya keluar blok historis. Tulisan ini akan memperlihatkan proses perkembangan gagasan transparansi industri ekstraktif serta peran berbagai aktor didalamnya hingga mencapai adopsi dan implementasi di Indonesia.Kata kunci: EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparansi, transparansi industri ekstraktif, Gramsci, Hegemoni.

---

ABSTRACTTransparency through data disclosure has evolved as a best practice to achieve good governance. The promotion of transparency for extractive sector governance, particularly oil, gas and mining has been accepted as the most effective solution to 39 rescue 39 resource rich developing countries from poor governance. Nevertheless, the acceptance of the notion of extractive industry transparency should not be taken for granted as it went through various debates to finally win the general consensus that makes it has to be seen as a process. In contrast to the dominant perspectives of the spreading literatures, this paper attempts analyze the idea of extractive industry transparency through a critical perspective. This writing is focusing on the adoption and implementation of the notion in Indonesia. This writing uses Gramscian perspective to analyze the aspect of intellectual hegemony promoted by a historical bloc through different directions. This writing focuses on the five features of intellectual hegemony from Robert Cox, then sees the process of idea dissemination within the historical bloc to the actors outside of the historical bloc. This paper shows the dissemination of the notion of extractive industries transparency and the role of various actors within it to reach the adoption and implementation in Indonesia.Keywords EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparency, extractive industries transparency, Gramsci, Hegemony."

"Tesis ini menganalisis dinamika kolaborasi yang terjadi di dalam Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia. Dinamika kolaborasi di dalam multi-stakeholder group (MSG) yang merupakan unsur inti EITI penting dianalisis untuk melihat bagaimana tata kelola kolaboratif dijalankan untuk mengatasi persoalan kebijakan publik (wicked problem). Penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif milik Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Interaksi antar aktor dari arus informasi dan komunikasi juga dianalisis menggunakan metode analisis jejaring sosial melalui ukuran kepadatan jaringan dan sentralitas. Hasil penelitian menemukan dinamika kolaborasi secara prinsip telah dijalankan di dalam EITI Indonesia. Namun, terdapat tantangan pada dimensi principled engagement akibat sering bergantinya personil dalam MSG, kondisi itu menciptakan lapisan (layering) aktor yang aktif dalam berkolaborasi. Temuan faktor-faktor yang mempengaruhi collaboration dynamics, terjadi pada variabel system context dalam sub-dimensi policy and legal framework soal kedudukan payung hukum EITI penting dalam memberikan legitimasi platform tersebut. Pada variabel drivers, sub-dimensi initiating leadership merupakan kunci dari keberlangsungan pelaksanaan EITI terutama pada saat proses terjadinya transisi akibat perubahan payung hukum. Temuan pengukuran SNA menunjukan kepadatan jaringan yang rendah akibat kolaborasi hanya terjadi pada ruang formal. Hasil ukuran sentralitas menunjukan temuan yang hampir sama di semua ukuran dimana Sekretariat EITI dan Ketua Eksekutif EITI memiliki peringkat tertinggi, yang berarti keduanya berperan sentral dalam arus informasi dan komunikasi di dalam MSG EITI Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan antar aktor dalam berkolaborasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan payung hukum dan aturan main untuk meningkatkan partisipasi aktor-aktor MSG dan juga mendorong peningkatan interaksi secara substansial yang bergantung pada pertemuan formal.

---

This thesis analyzes the dynamics of collaboration within Indonesia's Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI). The dynamics of collaboration inside the multi-stakeholder group (MSG), a vital component of the EITI, must be examined to understand how collaborative governance is applied in solving public policy challenges (wicked problems). This study uses Emerson and Nabatchi's (2015) collaborative governance theory as an analytical tool to examine the dynamics and factors that influence collaboration dynamics. Interactions between actors from the flow of information and communication were also analyzed using social network analysis (SNA) methods through network density and centrality measures. The research results found that the dynamics collaboration in principle has been carried out in EITI Indonesia. However, there is a challenge in the principled engagement dimension due to frequent changes in MSG personnel, which creates layers of actors actively collaborating. The findings of the factors that influence collaboration dynamics occur in the system context variable in the sub-dimension of policy and legal framework regarding the position of the EITI regulation, which is essential in giving legitimacy to the platform. In the drivers variable, the initiating leadership sub-dimensional is the key to the sustainability of EITI implementation, especially during the transition process due to changes in the legal framework. The findings of measuring centrality through the SNA generally show almost the same results, where the EITI Secretariat and the EITI Executive Chair have the highest-ranking roles, which means that both are central in the flow of information and communication within the EITI Indonesia MSG. This condition results in an imbalance between actors in collaborating. This research recommends strengthening the legal framework and rules of the game to increase the participation of MSG actors and encourage substantially increased interaction that relies on formal meetings."

"Tantangan program CSR korporasi di bidang industri ekstraktif Indonesia adalah merealisasikan keberlanjutan program, yang dinilai problematis sebab masifnya disharmonisasi serta rendahnya sinergitas antara pihak korporasi dengan pemangku kepentingan. Walaupun program CSR telah ditetapkan dengan wujud mandataris, keberlanjutan program CSR masih enggan diraih karena korporasi cenderung imperatif. Dalam cakupan model evaluasi program CSR, secara formatif dapat dipetakan menjadi tiga tingkatan yaitu internal program, organisasi pengelola, serta kemasyarakatan. Urgensi pada program CSR di indikasi terletak pada dimensi keberlanjutan, karena pada praktiknya pengelola terlalu mengabaikan durabilitas program tanpa merefleksikan potensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat setempat. Merespon hal tersebut, korporasi dapat melakukan intervensi melalui rekonstruksi model evaluasi formatif dengan mempertimbangkan proses konsolidasi terhadap komunitas lokal. Penulis berargumen, jika prosedur konsolidasi terlaksana dengan baik, akan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pemberdayaan dan tingkat partisipasi. Semakin tinggi tingkat konsolidasi, maka semakin tinggi tingkat pemberdayaan dan tingkat partisipasi, sehingga semakin tinggi pula tingkat keberlanjutan program CSR. Model Evaluasi dalam riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui teknik Digital Research Methods milik Dawson, yakni melalui teknik e-questionnaires serta online interviews, dengan melibatkan kelompok pemanfaat program CSR PT. Pertamina Lubricants Production Unit Jakarta diidaerahiKelurahaniTuguiSelatan,iKecamataniKoja, KotaiJakartaiUtara. Riset ini menggunakan uji analisis regresi untuk memperoleh potret secara ekstensif terhadap tingkat keberlanjutan program. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa tingkat konsolidasi berada dalam kategori tinggi, hal ini berkesinambungan dengan tingginya tingkat pemberdayaan dan tingkat partisipasi pemanfaat program, sehingga keberlanjutan dari program ini seyogianya akan berakselerasi dengan baik.

---

The challenge of corporate CSR programs in the Indonesian extractive industry sector is to realize the sustainability of the program, which is considered problematic due to the massive disharmony and low synergy between the corporations and stakeholders. Although the CSR program has been established in a mandatory form, the sustainability of the CSR program is still reluctant to be achieved because corporations tend to be imperative. Within the scope of the CSR program evaluation model, formatively it can be mapped into three levels, namely internal program, managing organization, and community. The urgency of the CSR program is indicated to lie in the dimension of sustainability, because in practice the manager ignores the durability of the program without reflecting on the social, economic, environmental, and cultural potential of the local community. Responding to this, corporations can intervene through the reconstruction of a formative evaluation model by considering the consolidation process for local communities. The author argues, if the consolidation procedure is carried out properly, it will be able to have a significant influence on the level of empowerment and level of participation. The higher the level of consolidation, the higher the level of empowerment and the level of participation, so the higher the level of sustainability of the CSR program. The evaluation model in this research uses a quantitative approach with data collection methods through Dawson's Digital Research Methods technique, namely through e-questionnaires and online interviews, involving a group of beneficiaries of the CSR program PT. Pertamina Lubricants Production Unit Jakarta in Tugu Selatan Village, Koja District, North Jakarta City. This research uses regression analysis to obtain an extensive portrait of the level of program sustainability. The results of this research show that the level of consolidation is in the high category, this is continuous with the high level of empowerment and participation of program beneficiaries, so that the sustainability of this program should accelerate well."