Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri hiburan merupakan sebuah industri yang terlibat dalam penyediaan konten hiburan, seperti radio, film, televisi, dan teater. Di Tiongkok, industri hiburan berkembang dengan pesat sejak adanya kebijakan reformasi dan keterbukaan hingga dapat dikenal di mancanegara, salah satunya di Korea Selatan. Hubungan kerja sama dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan telah terjalin sejak lama, namun hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah karena terjadinya THAAD pada tahun 2016, yang membuat Tiongkok memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Kondisi hubungan dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan dengan adanya THAAD menjadi pokok bahasan dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, yang mencakup beberapa tahapan, yaitu menentukan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sanksi ekonomi yang diakibatkan oleh THAAD turut terasa dalam kerja sama di industri hiburan, terutama terkait dengan investasi, penayangan konten hiburan Korea Selatan di Tiongkok, dan kerja sama SDM.

---

The entertainment industry is an industry involved in providing entertainment content, such as radio, film, television, and theater. In China, since the reform and opening up policy, the entertainment industry has grown rapidly and has become recognized internationally, including in South Korea. The cooperative relationship in the entertainment industry between China and South Korea has existed for a long time, but the relationship has not always run smoothly. One of them is due to the deployment of THAAD in 2016, which made China impose economic sanctions on South Korea. The condition of the relationship in the entertainment industry between China and South Korea with the presence of THAAD is the subject of this research. The method used is a qualitative method with a historical approach, which includes several stages, namely determining the topic, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the impact of economic sanctions caused by THAAD is also felt in cooperation in the entertainment industry, especially related to investment, broadcasting South Korean entertainment content in China, and human resource cooperation."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam usaha memajukan industri serta fasilitas hiburan di Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya dalam bentuk Djakarta Fair. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai Djakarta Fair. Pemahaman akan kegiatan Djakarta Fair pada masa Gubernur Ali Sadikin ini diharapkan akan menimbulkan rasa kepedulian untuk terus menyelenggarakan festival ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Djakarta Fair dibentuk dengan perencanaan yang baik dan memperhatikan segala aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial budaya serta hubungan internasional, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam tiga bidang tersebut.

---

This research tries to explain about the efforts of Jakarta’s Government in increasing industry and entertainment sectors in Jakarta and Indonesia in general, in the form of Djakarta Fair. The method that had been used by the writer for this research is The Historical Method which consists of Heuristic, Critics, Interpretation, and, Historiography.

The purpose of this research is to give a view of Djakarta Fair in the past, from the background, the process, and how it is finally held in Jakarta. The writer hopes that readers will have enough information about Djakarta Fair, so they will always support this event.

The result of this research is that Djakarta Fair, which still continues until today, was well-planned and considering many aspects, from economic, cultural social, and the International relationship and also giving positive impacts in that three aspects above. "

"Sektor pariwisata tampaknya masih menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menargetkan PAD sebesar Rp 2,065 triliun dari sektor pariwisata. Jumlah ini lebih besar dibanding perolehan PAD tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 1,9 triliun. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah maka sektor pariwisata khususnya hiburan dapat menjadi andalan untuk daerah dalam pendapatan daerah selain mekanisme yang didapat dari Pajak PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Pajak Penjualan dan PPh. Bahwa mekanisme perputaran uang pada dunia bisnis hiburan sesungguhnya mempunyai prospek yang menarik. Namun meski jenis hiburan secara ekonomis telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, pada prakteknya mengandung kerumitan tersendiri. Yakni pola pengaturan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya selain sebagai fasilitator dan membina tetapi juga harus mampu mengintervensi dalam setiap kegiatan perekonomian termasuk juga bisnis hiburan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini penulis menyoroti masalah tentang kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri hiburan di DKI Jakarta pada bulan Ramadhan setelah SK Gubernur tersebut efektif berlaku periode 2004. Evaluasi kebijakan dari pengaturan ini menjadi bahan penulisan ini, karena didasari apakah efektif dengan SK Gubernur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana evaluasi kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri pariwisata bidang hiburan. Sehingga dilakukan pengambilan sampel secara non probality sampling dengan teknik sampling purposive 110 sampel yang bekerja di sektor hiburan seperti bartender, waiter, terapist guna mendapat penjelasan tentang kebijakan ini dan pengaruhnya bagi penghasilan mereka dan juga mendapatkan informasi secara mendalam tentang kebijakan ini serta wawancara mendalam dengan tokoh FPI, pengusaha hiburan serta Ketua Asosiasi. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang efektif diberlakukan mulai tahun 2004 ternyata efektif untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban antar umat beragama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

---

The tourism sector still seems to be the mainstay of the city government in the acquisition to boost revenue (PAD). This year, the city government through the Department of Tourism and Culture (Disparbud) revenue target of 2.065 trillion rupiahs from tourism. This amount is greater than the acquisition of PAD in 2010 which only reached 1.9 trillion rupiahs. In the context of local revenue, especially the tourism sector of entertainment can be a mainstay for the region in addition to the mechanism of local revenue derived from the UN Tax, Customs Acquisition Rights on Land, Sales Tax and Income Tax. The mechanism of circulation of money in the world of entertainment business has an exciting prospect indeed. In relation to the matter, in writing, the writer highlighted the problem of policy implementation timing entertainment industry in Jakarta during Ramadan after the decree of the Governor of the effective period of 2004. Policy evaluation of this arrangement the subject of this writing, because it is based is effective with the Governor Policy. This research was conducted with the aim to describe how the evaluation of the timing of implementation of the policy areas of the tourism industry of entertainment. Thus conducted a random sample of non probability sampling with 110 samples purposive sampling technique that works in the entertainment sector such as bartender, waiter, therapists in order to get an explanation of this policy and the effect on their income and also get in depth information about this policy. as well as in-depth interviews with prominent FPI, entertainment entrepreneur and Chairman of the Association. Regulation of the Governor of DKI Jakarta, which takes effect starting in 2004 was effective to maintain conduciveness and inter-religious order in the conduct of worship in Ramadan. The decline of the entertainment tax during this gubernatorial run the range of 2 billion per year but the rate of decline in income from the entertainment sector workers reached more than 60% as there are workers who do not work at all in the month of Ramadan which is the therapist that his business should be closed, and restrictions on hours work of 8 hours of operating time only be 4 hours time to try to like in a karaoke, disco, bar business."

"Cancel Culture atau dikenal sebagai aksi boikot merupakan fenomena memboikot seseorang akibat mengucapkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Aksi boikot ini banyak terjadi di media sosial dan mayoritas menargetkan seorang selebriti. Fenomena Cancel Culture ramai terjadi di berbagai negara, termasuk di Tiongkok. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan fenomena Cancel Culture oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan dan dampaknya bagi perkembangan industri hiburan di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam industri hiburan Tiongkok umumnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah menggunakan aksi pemboikotan untuk mengatur kembali industri hiburan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat atas nilai-nilai budaya yang dianut Tiongkok.

---

Cancel Culture or known as boycott action is a phenomenon of boycotting someone due to their saying or taking actions that are contrary to the norms that exist in society. These actions happen a lot on social media and the majority target is celebrities. The Cancel Culture phenomenon is happening in various countries, including China. This research article discusses the use of the Cancel Culture phenomenon by the Chinese government to control the entertainment industry and its impact on the development of the entertainment industry in China. This study article used the qualitative research method with a cultural approach. And also collected data through literature studies. The results show that infractions that occur in the Chinese entertainment industry are generally related to cultural values ​​in Chinese society. The government uses boycotts to reorganize the entertainment industry, as well as reminding back the people of China of their cultural roots. "