Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan moratorium kehutanan dalam mengurangi deforestasi di Indonesia dan mengukur dampaknya terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Untuk tujuan ini, model regresi data panel digunakan dengan menggunakan data panel 14 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hasilnya mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium kehutanan dapat mengurangi deforestasi dengan sedikit meningkatkan kawasan berhutan di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan temporal di kawasan hutan ini dihasilkan melalui industri perkebunan hutan yang akan lebih aktif dalam melakukan penanaman kembali pada area konsesi. Selain itu, kebijakan moratorium juga tampaknya mempengaruhi industri perkebunan hutan untuk secara intensif menggunakan input mereka untuk mempertahankan / meningkatkan output industri; oleh karena itu, industri perkebunan kelapa sawit akan lebih memilih untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dibandingkan produk yang memiliki nilai tambah yang rendah. Selain itu, kebijakan moratorium ini ternyata tidak terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan pada industri perkebunan kelapa sawit.

---

This study examines the effectiveness of the Forest Moratorium Policy (FMP) in reducing deforestation in Indonesia and measures its impact on the palm oil industry. To this end, panel data regression model is employed with longitudinal data of 14 provinces in Sumatera and Kalimantan Islands. The results reveal that the FMP could reduce deforestation by slightly increasing a trend of forested area. This temporal increase in forested area is generated by the forest plantation industry that would be more active in replanting their concession area under the FMP. Moreover, the FMP also appear to influence the forest plantation industry to intensively utilize their inputs to maintain/increase their output; hence, they would prefer to produce final products that have the high value-added instead of low value-added, while the FMP would not give significant negative impact on the palm oil industry."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai gerakan lingkungan anti sawit Greenpeace. Gerakan ini bertujuan untuk menghentikan laju deforestasi Hutan Indonesia yang diakibatkan oleh semakin meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Gerakan ini termanifestasikan ke dalam bentuk kampanye anti sawit Greenpeace, terhadap salah satu perusahaan besar industri kelapa sawit Indonesia, yakni Sinar Mas, selama periode tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif-analitis. Bentuk dari strategi gerakan ini adalah pemilihan target kampanye, menjadi saksi langsung sebuah peristiwa, pembentukan jaringan lokal-nasional, dialog dan forum diskusi, penggunaan aksi langsung tanpa kekerasan, serta penciptaan tekanan pasar.

---

This research explains about Greenpeace anti-palm environmental movement. This movement intends to stop deforestation in Indonesia caused by oil palm plantation expansion. The movement manifested in the form of anti-palm oil campaigns of Greenpeace to one of palm oil big company, Sinar Mas, in 2008-2010. The research uses qualitative method with descriptive-analytic approach. The forms of strategy are: selection of campaign target, bearing witness, establishment of local and national network, dialogue and discussion forum, non-violent direct action, and market pressure."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, retained profits, dan liquidity perusahaan terhadap struktur hutang perusahaan yang tercermin dalam total debt, long term debt, dan short term debt. Sampel yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah 32 perusahaan dalam industri kelapa sawit di negara Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di dalam bursa masing-masing negara dengan periode penelitian tahun 2007-2013. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari software Thomson Eikon Reuters dan diolah dengan software Eviews 7. Hasil regresi menunjukkan bahwa size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, dan liquidity memiliki pengaruh signifikan terhadap setidaknya satu dari tiga unsur struktur hutang yang diteliti dalam periode tertentu, sedangkan retained profits tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketiganya di sepanjang periode penelitian;The main purpose of this study is to analyze the effect of firm?s size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, retained profits, and liquidity to its debt structure reflected on its total debt, long term debt, and short term debt. This study uses 32 Indonesian and Malaysian companies from palm oil industry listed in each country?s stock exchange in the period of 2007 to 2013. The data in this study is processed using software Thomson Reuters Eikon and Eviews 7. The result of regression prove that size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, and liquidity affects to at least one of the three elements of debt structure that being studied in certain years while retained profits didn?t give any significant effect to any of the element of debt structure during the period., The main purpose of this study is to analyze the effect of firm’s size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, retained profits, and liquidity to its debt structure reflected on its total debt, long term debt, and short term debt. This study uses 32 Indonesian and Malaysian companies from palm oil industry listed in each country’s stock exchange in the period of 2007 to 2013. The data in this study is processed using software Thomson Reuters Eikon and Eviews 7. The result of regression prove that size, profitability, tangibility, non-debt tax shield, and liquidity affects to at least one of the three elements of debt structure that being studied in certain years while retained profits didn’t give any significant effect to any of the element of debt structure during the period.]"

"Reforma Agraria merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir ketimpangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia, dalam upaya mewujudkan reforma agraria, telah mencanangkan Program Reforma Agraria yang difokuskan pada pendistribusian lahan kepada masyarakat. Upaya ini menghadapi tantangan yaitu ekspansi dari industri kelapa sawit di Indonesia yang menjadi semakin besar akibat dari kebutuhan energi global. Perkembangan industri kelapa sawit sejalan dengan kebutuhan akan lahan untuk perkebunan komoditas tersebut, salah satunya di Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia. Akibatnya, implementasi kebijakan reforma agraria di Riau menemui serangkaian masalah, yang membuat pemerintah daerah dihadapkan pada dilema untuk melanggengkan industri kelapa sawit demi memenuhi permintaan pasar global akan energi baru terbarukan, atau mewujudkan cita-cita reforma agraria. Menggunakan kerangka teoritik Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, studi ini berupaya untuk mengeksplorasi mengapa ekspansi industri kelapa sawit dapat menjadi suatu faktor yang menghambat upaya reforma agraria di Provinsi Riau, dengan berfokus pada proses redistribusi lahan di Kabupaten Siak.

---

Agrarian Reform is one of the efforts to minimize inequality in Indonesia. The Indonesian government, in an effort to realize agrarian reform, has launched the Agrarian Reform Program that focuses on distributing land to the community. This effort faces challenges, namely the expansion of the palm oil industry in Indonesia which is getting bigger as a result of global energy needs. The development of the palm oil industry is in line with the need for land for these plantation commodities, one of which is in Riau Province as one of the largest crude palm oil (CPO) producing regions in Indonesia. As a result, the implementation of the agrarian reform policy in Riau encountered a series of problems, which made the local government face the dilemma of perpetuating the palm oil industry in order to meet global market demand for new and renewable energy, or to realize the ideals of agrarian reform. Using the theoretical framework of the Merilee S Grindle Policy Implementation Model, this study seeks to explore why the expansion of the palm oil industry can be a factor hindering agrarian reform efforts in Riau Province, by focusing on the land redistribution process in the Siak District."

"Pemanasan global berdampak luas bagi Indonesia di berbagai sektor. Upaya pengurangan pemanasan global tidak bisa hanya dilakukan oleh negara tanpa keterlibatan semua pihak. Selama beberapa dekade terakhir, industri kelapa sawit di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini sering dikaitkan dengan masalah lingkungan, terutama emisi gas rumah kaca yang tinggi, yang kemudian diukur sebagai jejak karbon. Riset ini bertujuan untuk mengestimasi jejak karbon perusahaan pada tahun 2030, selaras dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia dan menentukan strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi jejak karbon menggunakan penilaian daur hidup organisasi dan pengambilan keputusan multi-kriteria. Penilaian daur hidup organisasi mengevaluasi kegiatan perusahaan dari hulu ke hilir dan nilai jejak karbonnya. pengambilan keputusan multi-kriteria amerupakan metode pemilihan alternatif terbaik dalam mengurangi jejak karbon perusahaan. Data dikumpulkan dengan menggunakan laporan historis perusahaan dan kuesioner yang diberikan kepada praktisi yang merupakan pemangku kepentingan. Temuan utama riset ini adalah total jejak karbon sebesar 64,5 juta CO2e dengan sumber kontribusi terbesar yaitu limbah pabrik kelapa sawit (POME), pemupukan, dan transportasi bahan baku. Alternatif terbaik pengurangan jejak karbon dapat dilakukan dengan pengolahan limbah cair menjadi Bio-CNG yang dapat digunakan juga sebagai bahan bakar kendaraan. Bio-Slurry yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai pengganti pupuk. Total pengurangan jejak karbon perusahaan dengan alternatif yang terpilih yaitu sebanyak 45,39 juta CO2e. Apabila hasil diekspansikan menjadi kontribusi industri kelapa sawit, pengurangan jejak karbon terhadap target NDC adalah sebesar 47,7 juta ton CO2

---

Indonesia is significantly impacted by global warming in several different ways. Global warming mitigation efforts cannot be solely carried out by nations without the participation of all parties. The palm oil business in Indonesia has grown significantly over the past few decades and is frequently linked to environmental issues, particularly the potential for substantial greenhouse gas emissions, which are subsequently quantified as carbon footprint. According to Indonesia's targets for reducing greenhouse gas emissions, this study attempts to predict the company's carbon footprint by 2030. It then uses organizational lifecycle assessment and multi-criteria decision-making to identify the most effective mitigation methods. An organization's life cycle assessment evaluates a company's upstream to downstream activities and the value of its carbon footprint. Multi-Criteria Decision Making (MCDM) is a method of selecting the best alternative for reducing a company's carbon footprint. Data were collected using historical company reports and questionnaires given to policymakers. The main finding of this study is that the largest sources of contribution to the carbon footprint are Palm Oil Mill Effluent (POME), fertilizer application, and transportation of raw materials, with a total of 64.5 million CO2e. Processing POME into Bio-CNG, which may also be used as vehicle fuel, is the best solution to reduce carbon footprint. Fertilizer can likewise be replaced with the Bio-Slurry that biogas generates. The selected alternative reduces the company's overall carbon footprint by 45.39 million CO2e. Expanding on this finding, the reduction in the carbon footprint of the palm oil industry's aim for the NDC is 47.7 million tons of CO2e."

"[Barang hasil pertanian terutama kelapa sawit yang rata rata pertumbuhannya besar diberikan fasilitas dibebaskan PPN namun dalam implementasinya merugikan industri kelapa sawit sehingga dilakukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menganalisis dasar pertimbangan dari pembuat kebijakan pihak yang mengajukan uji materi dan pihak yang memutus uji materi serta perbandingan dampak beban pajak ketika dibebaskan dan dikenakan PPN Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas PPN untuk barang hasil pertanian diberikan guna melindungi industri dalam negeri namun karena implementasi PP Nomor 31 Tahun 2007 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum maka diajukan uji materi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga peraturan tersebut batal demi hukum dan tidak berlaku umum Dampak beban pajak ketika dibebaskan PPN lebih kecil dibandingkan ketika dikenakan PPN baik dalam kondisi mendapatkan laba ataupun ketika mengalami kerugian.

---

Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007. By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss.;Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007 By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss , Agriculture commodity especially palm oil that on average have a substansial growth was given free value added tax but on the implimentation was getting disadvantaged in the palm oil industry so that proposed judicial review for Government Regulation No 31 year 2007 By using qualitative approach researcher analyzed the basic consideration from policy maker the side who submitted judicial review and other who deciding judicial review and also comparision of the impact of tax burden when it is free or when it is charged with value added tax The result of this research showed that free value added tax facilities for agriculture commodity are given to protect domestic industry but the implementation of Government Regulation No 31 year 2007 created an uncertainty law and then submitted the judicial review was granted by Supreme Court so that these regulation null and void and not generally accepted The impact of tax burden when was free is smaller than when was charged of the value added tax either in a profit or when get a loss ]"