Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan penerapan lebih lanjut dari konsep branding yang diterapkan pada sektor nirlaba oleh Faircloth (2005). Konsep branding yang populer seringkali ditujukan untuk sektor profit guna mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan perkembangan dan persaingan di sektor non profit dewasa ini juga terus berkembang. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan global, di Indonesia sendiri sudah banyak lembaga nonprofit yang bergerak di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan WWF. Organisasi-organisasi ini seringkali bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama yang mungkin diberikan oleh para donatur, baik itu sumbangan dari lembaga atau perorangan. Dalam kasus Greenpeace di Indonesia, ekuitas merek berbasis penyedia sumber daya (frasa yang disesuaikan dari ekuitas merek berbasis pelanggan yang disajikan oleh Kevin Keller) sangat penting bagi organisasi karena Greenpeace hanya menerima dana pribadi dari individu. Sebuah studi baru-baru ini di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi donor dan relawan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi nirlaba dan Greenpeace khususnya untuk mengoptimalkan konsep branding dan memanfaatkan konsep ini untuk membangun ekuitas merek berbasis penyedia sumber daya yang lebih kuat. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menerapkan konsep ekuitas merek yang dikembangkan untuk sektor nirlaba ke lingkungan nirlaba di Indonesia, 2) mengukur faktor penghambat dan pendukung ekuitas merek berbasis penyedia sumber daya yang memengaruhi dukungan penyedia sumber daya yang bias untuk Greenpeace, 3) memperoleh pemahaman deskriptif tentang ekuitas merek berbasis penyedia sumber daya Greenpeace, dan 4) menyarankan tindakan membangun ekuitas merek yang benar bagi Greenpeace untuk mengatasi kemungkinan masalah bermasalah dan mengembangkan ekuitas merek berbasis penyedia sumber daya mereka, untuk mendukung tujuan mereka sebagai organisasi nirlaba lingkungan

---

This research is a further application of the branding concepts applied to the non-profit sector by Faircloth (2005). The popular branding concepts are often intended for the for-profit sector in order to achieve competitive advantage, meanwhile the development and competition in the non-profit sector this day and age also continues to grow. Along with the increasing attention towards global environmental issues, in Indonesia alone there are already numerous nonprofits working in the area of environmental protection and preservation, such as Greenpeace, Walhi and WWF.

These organizations often compete for the same resources that may be provided by donors, both donations from agencies or individuals. In the case of Greenpeace in Indonesia, the resource provider-based brand equity (phrase adjusted from the customer based brand equity presented by Kevin Keller) is extremely important for the organization because Greenpeace only receives private funding from individuals. A recent study in Indonesia shows that Indonesians still own a high potential to become donors and volunteers. Therefore, it is important for non-profit organizations and Greenpeace in particular to optimize branding concepts and utilize these concepts to build a stronger resource provider based brand equity.

This research aims to 1) exercise brand equity concepts developed for the for-profit sector to a non-profit setting in Indonesia, 2) measure the inhibiting and supporting antecedent factors of resource provider based brand equity which influence biased resource provider support for Greenpeace, 3) obtain a descriptive understanding of the Greenpeace resource provider based brand equity, and 4) suggest the correct course of brand equity building actions for Greenpeace to overcome possible problematic issues and develop their resource provider based brand equity, in order to support their cause as an environmental non-profit organisation."

"ABSTRAKatar Belakang. Kanker kepala dan leher (KKL) merupakan kanker peringkat ke 6 di Dunia. Mayoritas pasien KKL datang ke Rumah Sakit pada stadium lokal lanjut. Progression Free Survival (PFS) merupakan luaran yang baik untuk mengevaluasi keberhasilan suatu terapi pada kasus tumor padat. Peneliti memilih PFS 2 tahun pada kanker kepala dan leher untuk diteliti karena kurun waktu 2 tahun merupakan waktu biologis untuk suatu tumor padat dapat berkembang kembali. Penelitian dilakukan karena perbedaan jenis kanker kepala leher di Indonesia dibandingkan dengan negara Eropa dan Amerika.Tujuan. Mengetahui mortalitas 2 tahun pasien KKL serta PFS 2 tahun pasien KKL serta faktor-faktor yang Memengaruhi.Metode Studi dengan desain kohort retrospektif yang meneliti 216 pasien KKL stadium lokal lanjut yang menjalani kemoradiasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam rentang waktu Januari 2015 sampai Desember 2017. Data diambil melalui rekam medis. Data laboratorium yang diambil memiliki rentang waktu 2-4 minggu sebelum dan 2-4 minggu setelah kemoradiasi. Jika ada data yang kurang seperti durasi ikan asin dan riwayat merokok dikonfirmasi melalui media telepon. Pada penelitian ini tidak melihat proses pembuatan ikan asin dan jumlah ikan asin yang dikonsumsi. Penelitian ini tidak meneliti HPV maupun EBV. Pengamatan PFS dimulai dari hari pertama kemoradiasi sampai terjadinya event berupa progresi atau kematian dalam kurun waktu 2 tahun. Data PFS dicatat dalam 2 kelompok PFS ≤ 2 tahun dan >2 tahun. Analisis bivariat menggunakan uji Kai Kuadrat, variabel-variabel yang bermakna akan diuji lebih lanjut dengan menggunakan uji regresi logistik.Hasil. Penelitian ini mendapatkan 216 pasien yang menjalani kemoradiasi pertama kali di RSCM. Terdapat 103 (47,69%) pasien yang meninggal dalam 2 tahun pasca pengobatan. Sedangkan terdapat 108 (50%) pasien yang mengalami PFS 2 tahun. Berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan bahwa merokok (p=0,024), kadar hemoglobin < 12 g/dl (p=0,008), ECOG (p=0,017), serta respons terapi (p=0,006) memengaruhi PFS 2 tahun pasien KKL.Kesimpulan. Proporsi kematian dalam 2 tahun di RSCM masih cukup tinggi (47,69%), dengan PFS 2 tahun mencapai 50%. Kebiasaan merokok, kadar hemoglobin, ECOG serta respons terapi memengaruhi PFS 2 tahun pasien KKL.

---

ABSTRACTBackground. Head and neck cancer (HNC) is the 6th cancer in the world. The majority of HNC patients come to the hospital at the locally advanced stage. Progression Free Survival (PFS) is a good outcome for evaluating the success of therapy in solid tumor cases. Researchers chose a 2-year PFS in head and neck cancer to study because within 2-year period is the biological time for a solid tumor to progress again. The study was conducted because of differences in the types of head and neck cancer in Indonesia compared to European and American countries.Aim. Knowing the mortality of HNC patients and 2 years PFS of HNC patients as well as the factors that influenced.Method. A retrospective cohort study design that examined 216 locally advanced HNC patients who underwent chemoradiation at Cipto Mangunkusumo Hospital in the period of January 2015 to December 2017. Data retrieved through medical records. Laboratory data taken 2-4 weeks prior and 2-4 weeks after chemoradiation. If there is insufficient data such as the duration of salted fish and smoking history it is confirmed through telephone. this study did not see the process of making salted fish and the amount of salted fish consumed. This study did not examine HPV or EBV. PFS observation starts from the first day of chemoradiation until the event occurs in the form of a progression or death within 2 years. PFS data are recorded in 2 PFS groups ≤ 2 years and> 2 years. Bivariate analysis using the Chi Square test, if these requirements are not met, the researcher uses the Fischer-exact test. Variables will be further tested using multivariat logistic regression tests.Results. This study found 216 patients who underwent chemoradiation for the first time at RSCM. There were 103 (47.69%) patients who died within 2 years after treatment. Whereas there were 108 (50%) patients who had PFS 2 years. Based on the results of multivariate analysis, it was found that smoking (p = 0.024), hemoglobin level <12 g / dl (p = 0.008), ECOG (p = 0.017), and therapeutic response (p = 0.006) affected PFS 2 years.Conclusion. The proportion of mortality within 2 years in RSCM is still quite high (47.69%), with a 2-years PFS reaching 50%. Smoking, hemoglobin levels, ECOG and therapeutic response affect the 2-year PFS of patients."

"Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel,putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka panganmenyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsurmempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, MajelisKomisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat olehpara terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beligaram dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak adanyakartel akan terjadi ketika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain,kenaikan harga signifikan ini tidak disebutkan sebagai tolok ukur untuk meloloskanunsur terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalamperkara kartel ban dan ayam. Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 11 ini, MajelisKomisi dapat menggunakan bukti ekonomi diluar jangka waktu objek perkarauntuk melihat pergerakan perubahan harga dari sebelum dan sesudah kartel.

---

In fulfilling the elements of Article 11 Law Number 5/1999 which regulates cartels,KPPU decision Number 09/KPPU/I/2018 concerning the cartel of salt for variousfood industry states that there is no proof of the cartel behavior because the elementsof influencing prices and monopolistic practices and or unfair business competitionare not fulfilled. However, in the decision of the salt cartel, the Commission Councildid not consider the excess profits obtained by the reported parties based on theprofit margin from the value of the salt purchase price and the value of the sellingprice. In addition, the Commission Council assesses that the impact of the cartelwill occur when there is a significant price increase. On the other hand, thissignificant price increase is not mentioned as a benchmark to pass the elements ofmonopolistic practices and or unfair business competition in the cases of the tireand chicken cartels. In proving the elements of Article 11, the Commission Councilcan use economic evidence outside the time period of the case object to see themovement of price changes from before and after the cartel."

"Perlindungan terhadap Petani bawang merah dari bahaya pestisida merupakan suatu tantangan bagi dinas- dinas yang terkait di Kabupaten Brebes. Data hasil uji Cholinesterase darah yang dilakukan Dinas Kesehatan Brebes, dari 1764 sampel darah petani menunjukkan dan 1181 orang ( 66,9 %) masuk kategori normal sedangkan 583 orang ( 33 %) masuk kategori ringan sampai berat.Thesis ini meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi petani bawang merah yaitu : kepemilikan lahan, pengetahuan tentang pestisida, masa kerja dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 ).Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 4 faktor yang diteliti, hanya 1 faktor yang mempengaruhi persepsi petani bawang merah yaitu pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ). Bila dilihat lebih jauh, pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) adalah faktor eksternal yang dapat diintervensi.

---

Influencing Factors on the Perception Onion Farmer of Pesticide Used at the Brebes ResidenceOnion farmer protection from dangerous pesticides is a big challenge for the institutions at Brebes residence. Health services was reporting a set of data blood cholinesterase test from 1764 blood sample of onion farmer show that 1181 sample (66,%) is normal and 583 sample ( 33% ) are light, middle, and weight.

In this Thesis the writer was doing a research to find out the relationship between a set of factors with onion farmer perception of pesticide used. Those factor are : period of work, the owner of land, knowledge of pesticide, and safety training.

The result of this research show that 1 of 4 factors are significantly influencing onion farmer perception, that is safety and occupational health training. When we look deeper , safety and occupational health training is a external factors that is something intervened able."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi partisipasi perempuan dalam politik dan keterwakilan dalam politik, serta secara khusus untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterwakilan perempuan Bali di DPRD Provinsi Bali hasil Pemilu 1999 lalu. Penelitian berangkat dari sebuah fenomena dan rasa ingin tahu penulis tentang mengapa perempuan Bali tidak terwakili di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999 lalu. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hubungan antar variabel, dengan tipe penelitian yang bersifat desktiptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode in depth interview dan studi pustaka, sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori-teori gender, partai politik, keterwakilan politik serta sistem pemilu, dengan satuan analisis Provinsi Bali.Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Perempuan Bali tidak terwakili dalam DPRD Provinsi Bali berdasarkan hasil pemilu 1999. yaitu sebagai berikut:Pertama, budaya masyarakat Bali yang bersifat Patriarkhi. Dalam masyarakat Bali, doktrin-doktrin sistem patriarkhal sudah melekat sekurang-kurangnya ke dalam empat sendi kehidupan dengan sub-sistemnya masing-masing: agama, hukum, keluarga dan media. Kedua, faktor lain yang berpengaruh terhadap ketidakterwakilan perempuan di DPRD Bali hasil pemilu 1999 adalah kurangnya Political Will dan Perspektif Gender Elit Partai Politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga sangat berkaitan dengan tipe dari sistem pemilu yang digunakan. Ketiga, Selain kedua hambatan atau faktor penyebab ketidakterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999, masih terdapat suatu faktor yang juga cukup berperan yaitu faktor yang berasal dari perempuan Bali itu sendiri atau faktor internal yaitu: sumber daya manusia (SDM) perempuan Bali di bidang politik masih relatif rendah/kurang.(158 ; xvi + 14 tabel + Lampiran + Bibliografi : 43 buku, makalah, dokumen, Koran, majalah

---

Factors Influencing Women's Under-Representation In DPRD Bali Province on 1999 ElectionThis research aims to describe the condition of women's political participation and their representation in politics, in particular to analyze factors which influence Balinese women's under-representation in DPRD of Bali Province in 1999 election. This research began from a phenomena and the writer's curiosity on how the Balinese women were not represented at DPRD of Bali Province from the 1999 election. The writer used qualitative method of research, which aim explain and test the inter-variable relation by using descriptive-analytical method. The data collection technique was done by in-depth interview and literature study, while theoretical framework used was on theories of gender, political party, political representation and election system with Bali Province as the unit analysis.

The result of this research shows same factors which influence why Balinese women were not represented in DPRD of Bali Province according to the result of 1999 election, as follows:

First, patriarchy culture of Balinese society, the patriarch system of doctrines has been implanted in Balinese society on four subsystem of life: religion, legal, family and media. Second, other factor which influence the under-representation of women in Bali's DPRD resulted from 1999 election was the lack of political Will and Gender Perspective of Political Party's Elite. The representation of women in parliament is also related strongly with the type of election system being implemented. Thirdly, aside these problems of under-representation of women in DPRD of Bali Province from the result of 1999 election, one internal factor which come from the Balinese women themselves also playing an important role, which is the relatively low level of human resource factor of Balinese women in political sphere.

(158; xvi + 14 tables + appendices + bibliography (43 books, articles, documents, newspapers, magazine)"

"ABSTRAKPembangunan berwawasan lingkungan menuntut dilibatkannya semua manusia Indonesia termasuk didalamnya POLRI, untuk menjaga kemampuan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan hidup tetapi nampaknya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup belum seperti yang diharapkan. Oleh karena selama ini belum ada informasi yang dapat menjelaskan keragu-raguan tersebut maka dilaksanakanlah penelitian terhadap pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup. di jajaran KEPOLIITAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA, dengan tujuan mempelajari pelaksanaan pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mempelajari bobot sumbangan pengaruh faktor-faktor tersebut.Penelitian lapangan dilaksanakan dengan menerapkan penelitian survai (survey). Pengumpulan datanya digunakan kuesioner sebagai metode pokok dilengkapi dengan wawancara sebagai metode pelengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik melalui program SPSS (Statistical Packages For Social Science).Hipotesis dalam tesis ini menggunakan hipotesa kerja, yaitu :a. POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.b. Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor jenjang kepangkatan, pendidikan ABR1/POLRI dan latar belakang penugasan.c. Jenjang kepangkatan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (2) Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh jenjang kepangkatan dalam arti makin tinggi jenjang kepangkatan makin besar pengaruhnya, kemudian ditambah dengan tingkat pendidikan ABR1/POLRI. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan ABRI/POLRI makin besar pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Latar belakang penugasan memainkan peranan yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dicerminkan oleh semakin rendah wilayah penugasan (POLSEK) semakin banyak pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan, ditambah makin baik keadaan ekonomi keluarga makin banyak kesempatan yang dimiliki anggota POLRI untuk memperhatikan lingkungan hidup. Begitu juga anggota POLRI yang mempunyai jabatan di kampung akan lebih banyak kesempatan mengelola lingkungan hidup, dikarenakan mempunyai jam pertemuan dengan masyarakat yang cukup banyak. Hal ini dapat ditunjang apabila anggota POLRI yang penempatan tugasnya dibidang operasional, khususnya di BIMMA.S POL; (4) Adapun jenjang kepangkatan tidak mempunyai pengaruh yang besar, yang mempunyai pengaruh terbesar adalah jabatan di kampung dan wilayah penugasan. Banyak atau sedikitnya keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh pengalaman menjadi tokoh masyarakat atau jabatan di kampung, kemudian ditambah dengan pengalaman yang didapat di wilayah penugasan khususnya ditingkat Polisi Sektor.

---

ABSTRACT

Development based on environmental insight requires the involvement of all Indonesians, including the Police Force, to take care of the sustained capability of environment through environmental management. However, the realization of the environmental management has not gone as it is expected. Since no information is as yet available so far to clarify this question, a study on the involvement of the Indonesian Police Force in environmental management in the ranks of DKI Jaya Metropolitan Police. The objective of this study is to study the relationship of the Indonesian Police involvement in environmental management, the affecting factors, and intensity of the effects that these factors contribute to.

Field study was conducted using the survey method. The primary data were collected by means of a questionnaire and the secondary data were collected from reports and related documents. The collected data were analyzed by using statistical method and SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) program.

The working hypothesis includes:

a. DKI-JAYA Metropolitan Police (Jakarta Metropolitan Regional Police, Republic of Indonesia Police) is not yet much involved in the living environmental management.

b. The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is influenced by the respective ranks, their education and field of duty.

c. The respective rank is the factor which has the largest influence towards the involvement of Indonesian Police Force in the living environmental management.

The research/survey results indicate that (1) Metropolitan District Police, Indonesian Police Force is not yet much involved in the 'living environmental management; (2) The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is much more determined by the respective rank, in the sense that the higher the level of rank, the larger the influence. The same is true with the education level of the Indonesian Armed Forces/Indonesian Police Force, the higher the education level the larger the influence in the living environmental management (3) The background of duty assignment plays an important role in the living environmental management and it is reflected by the lower the assignment/task area (sector Police), the larger the influence in the environmental management. In addition, the better the family economical condition, the more opportunities they have to pay attention to the living environment. The same is true with Police Force members assigned in kampongs; they will have more opportunities to manage the living environment. This is clue to the availability of many meetings with the community. Such is the case if they were supported by Police Force members whose placement of duty is in the operational field, specifically in the BIMMAS POL (Community Guidance Police). (4) The respective ranks have no big influence. The biggest influences are those with jobs in the kampongs and field of duty. The amount of involvement in living environmental management is determined by their experience as community leader or jobs in the kampongs. In addition the experience obtained in their respective area assignment, especially at the level of sector Police."

"Dalam mewujudkan amanat UUD'45, pemerintah mengalokasikan Rp 30,60 trilyun dan Rp 322,44 trilyun dalam belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan. Tetapi jumlah itu belum cukup menggratiskan biaya pendidikan. Jangankan untuk semua level pendidikan, untuk menunjang wajib belajar sembilan tahun tingkat SD dan SMP raja jumlah tersebut jauh dari cukup. Akan tetapi, selain dalam belanja pemerintah pusat, ada transfer pemerintah pusat kepada daerah yang peruntukkannya khusus di bidang pendidikan. Bentuknya Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi bidang pendidikan.DAK non DR ini bersifat khusus, pertama karena sifatnya yang "memusat" di tengah isu desentralisasi dan otonomi daerah yaitu untuk kegiatan prioritas nasional. DAK non DR hanya menyerahkan pelaksanaan kegiatan kepada daerah, tetapi untuk tahap perencanaan dan pengawasan berada di Langan pemerintah pusat. Hal kedua yang membuatnya khusus karena mewajibkan daerah penerima dana untuk menyertakan dana pendamping sebesar 10% dari pagu yang dialokasikan buat daerah tersebut (matching grant). Selain itu dana DAK non DR berpotensi meningkat apabila pasal 108 UU No.33/2004 diberiakukan. UU tersebut memerintahkan agar dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang berada di departemen teknis, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.Untuk pengalokasian DAK non DR digunakan tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Di dalam ketiga kriteria tersebut terdapat variabel-variabel Indeks Fiskal Netto (IFN), Indeks Karakteristik Wilayah (IKW), jumlah SD/MI rusak berat (SDM!) dan Indeks Karakteristlk Wilayah (IKK). Selain itu, agar kriteria teknis tidak terbatas pada jumlah 5D/MI yang rusak berat padahal tujuan DAK non DR bidang pendidikan untuk menunjang wajib belajar sembilan tahun, maka scat exercise variabel yang mempengaruhi alokasi DAK non DR, ditambahkan dua variabel babas yaitu jumlah penduduk buts huruf usia 15-24 tahun (BUTA) dan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih bersekolah SD-SMP (SDSMP).Hasil persamaan regresi berganda dimana DAK non DR bidang pendidikan sebagai variabel terikat, dan IFN, IKW, SDMI, IKK, BUTA dan SDSMP sebagai variabel babas membuktikan semua variabei babas tersebut signifikan-mempengaruhi pengalokasian DAK non DR bidang pendidikan, kecuali BUTA. Hasil regresi terbaik menunjukkan IKK menjadi variabel paling elastis atau paling berpengaruh terhadap alokasi DAK Non DR bidang pendidikan diikuti SDMI, IFN, SDSMP dan IKW. Adapun untuk dua variabel tambahan (BUTA dan SDSMP) menunjukkan hasil yang berbeda, variabel buts huruf tidak signifikan sedang variabel penduduk sekolah SD-SMP signifikan. Dan hasil tersebut, yang bisa dikemukakan disini adalah pertama DAK adalah bentuk dana khusus dengan tujuan hanya untuk rehabilitasi gedung SDJMI rusak berat atau pengadaan meubelaimya. DAK tidak dimaksudkan menutup seiuruh biaya pendidikan, sehingga wajar bila penambahan variabel yang tebih lugs seperti jumlah seluruh penduduk dengan kriteria dan usia tertentu hasiinya tidak sebaik variabel utamanya. Akan tetapi keberadaan dua variabel tambahan ini kiranya juga tidak dinisbikan mengingat untuk proyeksi masa depan, seiring penambahan dana OAK, variabel-variabel tersebut diperiukan keberadaanya.IKK menjadi variabel paling berpengaruh karena indeks ini yang digunakan untuk menyamakan penghitungan dari sisi fiskal kewilayahan dan sisi teknis pendidikan. IKK digunakan sebagai pengali balk untuk penentuan bobot teknis pendidikan maupun bobot daerah. Karena itu bila pengaruh IKK paling elastis (menentukan) untuk hasil regresi tampaknya hal yang masuk akal. Tetapi paling berpengaruhnya IKK juga patut dikritisi, mengingat bila tujuan pengalokasian DAK non DR untuk merehabilitasi gedung SDJMI rusak tetapi mengapa justru tingkat biaya di suatu daerah yang paling mempengaruhi pemberian dana. Yang ditakutkan adalah nantinya besar kecilnya alokasi OAK pendidikan justru ditentukan biaya pembangunan gedung di suatu daerah, dibanding kuantitas gedung SD/MI yang mengalami kerusakan berat.Selain dalam DAK non DR, IKK turut berperan dalam penentuan alokasi DAU. IKK dipergunakan sebagai pertimbangan untuk dua dana perimbangan tersebut setelah terjadi perbaikan atas kritik yang disampaikan Brodjonegoro dan Risyana (2002:143) saat penghitungan formula DAU TA 2002. Brodjonegoro dan Risyana menilai penggunaan IKK sebagai data alternatif untuk menggantikan indeks harga satuan bangunan suatu kabupaten/kota yang dipakai dalam formula DAU saat itu, dianggap kurang merepresentasikan kondisi geogral'is di Indonesia. Alasannya karena ternyata indeks (IKK) di Jakarta lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah yang relatif terisolasi saat itu.Untuk penghitungan TA 2005 ini, kritik yang disampaikan telah diperbaiki karena IKK propinsi terisolir sudah lebih tinggi dibanding yang tidak. Misal IKK Propinsi Papua 160,85, Maluku 116,71, Maluku Utara 114,49, Sulut 103,88 dibanding IKK Propinsi DKI Jaya 96,78, Jawa Barat 89,79, Jawa Tengah 88,54, maupun Jawa Timur 89,52. Penggunaan IKK untuk penghitungan dua jenis dana itu, dari sisi standardisasi penghitungan fisik bangunan dapat dipandang telah terjadinya keseragaman dalam pola perencanaan anggaran."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dan melakukan analisis rasio untuk menetapkan efektifitas dan efisiensinya.Hasil penelitian pada lima model regresi linier berganda membuktikan bahwa ada dua faktor (independen variabel) yang selalu konstan mempengaruhi tunggakan pajak dari tahun 2005 s.d. 2007, yaitu Hasil Pemeriksaan dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang selalu memberikan hasil uji t0 yang signifikan (di bawah 5%). Secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 diketahui bahwa rata-rata pencapaian target adalah sebesar 81%. Hal ini berarti target tidak 100% tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dilaksanakan dengan efektifitas 81%. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dikatakan dari tahun 2005 hingga 2007 masih dibawah 1% sehingga dapat dikatakan masih efisien.Berdasarkan hasil penelitian, perbaikan kualitas audit pajak dan etika yang baik sebaiknya ditingkatkan dengan diklat/pendidikan secara berkala. Pada penagihan pajak, strategi pencairan tunggakan pajak harus lebih dicermati, misalnya dengan menekankan pada pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang memiliki tunggakan besar dan relatif masih baru.

---

The objective of this research is to identify some significant factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward delinquent tax in west Jakarta DGT region. Double linier regression analysis model used to find out factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward tax delinquent and analysis ratio to set its effectiveness and efficiency.The results of five double linier regression models prove two factors (independent variable) that always constantly influence delinquent tax from year 2005 to 2007, such as audit result and decree for revision /decree for objection/appeal that always give significant result (below 5%) of t0 test. Overall from year 2005 to 2007 show that the average of target achievement is 81%. It means that the target can not be achieved 100% so the tax administration toward delinquent tax can be said the effectiveness is 81%. The efficiency of tax administration toward delinquent tax from year 2005 to 2007 still below 1%, so it can be said efficient.Based on the results of the research, the improvement of tax audit quality and ethic should be increase with course/education continually. In tax collection, the strategy of delinquent tax should be prepared carefully. For example, focus on the payment that has large amount delinquent tax and still relatively new."

"This article attempts to identify factors affecting participation in payment of irrigation service fees. There are fivevariables comprising demographic and economic of land variables were tested to find the variables that influenced theparticipation significantly. The five variables tested consisted of age and formal education as demographic variables;land productivity, land size, and land tenure as the economic of land variables. The results showed that formal education(demographic variable) had positive relationship and land size (economic of land variable) had negative relationshipwith the participation. Positive relationship between formal education and participation in payment of irrigation servicefees meant that the participation increased as farmers’ education increased. Meanwhile, negative relationship betweenland size and the participation in payment of irrigation service fees showed that the farmers’ participation wouldincrease as the land size owned by farmers decreased. In other words, participation in payment of irrigation service feeswas higher among farmers with small lands rather than that among farmers with large lands."

"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja di TOTAL E&P INDONESIE periode tahun 2008. Faktor-faktor yang diteliti mencakup media, sifat pesan, jangkauan target, dan keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja.Hasilnya memberikan gambaran bahwa efektifnya kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja pada periode tahun 2008 yang dilakukan di aktifitas pekerjaan drilling dipengaruhi oleh penggunaan media video dan drama, pesan yang bersifat emosional, serta adanya keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan. Selain itu, untuk mencapai kampanye keselamatan cidera tangan akibat kerja yang efektif, tidak hanya cukup dengan seluruh target terjangkau oleh kampanye, melainkan harus memperhatikan unsurunsur lain kampanye (sumber, pesan, media, kondisi saringan pada target, keterlibatan target dalam perencanaan & seleksi bahan, dan keterlibatan pihak manajemen).

---

This is a qualitative research with descriptive design that was aimed to know about influencing factors for effectiveness of occupational hand injury safety campaign in TOTAL E&P INDONESIE in the year period 2008. The factors were examined in this study consist of the media, the message characteristic, the reach of target, and the target involvement in the material planning & selection of occupational hand injury safety campaign.The result give a description that its effective of occupational hand injury safety campaign was carried out in drilling work activity that was influenced by video and drama usage, emotional message, and the target involved in the material planning & selection. In addition, to be effective occupational hand injury safety campaign, is not only enough with all of targets reached by campaign, but also must consider other elements of the campaign (source, message, media, filter condition on the target, target involvement in the material planning & selection, and management involvement)."