Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembahasan commoning menjadi diskusi yang lebih luas di tahun-tahun terakhir. Commons yang pada awalnya biasa digunakan untuk menggambarkan rural artefact, sebagai sumber daya rural yang digunakan bersama sebagai strategi penghidupan, dapat dikaji lebih luas dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda seiring dengan berkembangnya penelitian-penelitian etnografis yang sudah ada. Gagasan dan paradigma baru itu memungkinkan beragam pandangan tentang ruang lingkup commons dan proses commoning yang telah dipraktikkan di kampung sebagai sumber daya yang dibangun secara sosial dalam bentuk permukiman informal. Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi, menceritakan dan memahami ruang lingkup commons dan commoning dalam beberapa kasus penggusuran yang telah lama direncanakan namun tidak dilaksanakan dan yang sudah tergusur yang digunakan sebagai tinjauan teoretis untuk mengidentifikasi commons dan commoning di Bidaracina serta pengaruhnya ke lingkung bangun kampung. Pendekatan tinjauan literatur naratif dan wawancara jarak jauh digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, yang terutama berfokus pada bagaimana paradigma-paradigma baru dari commoning dimanifestasikan dalam lingkungan semacam itu di mana penggusuran yang diharapkan tetapi agak tidak pasti sedang mengancam mereka. ......Discourses around the idea of commons and commoning have become a broader discussion in recent years. The idea surrounding commons, which was originally used to describe rural artifacts—as rural resources that are used and managed together as survival strategies—has been redefined mainly through ethnographic research approaches. Those new ideas and paradigms allow for diverse views about the scope of the commons and the process of commoning that has been practiced in kampungs as socially constructed resources in the form of informal settlements. This study is trying to narrate and understand the scope of commons and commoning in some of the long-envisioned yet unimplemented eviction and two of the already-evicted as a theoretical conversation to identify commons and commoning in Bidaracina and their influence on the built environment. The narrative literature review approach and online distant interview were used to answer the questions of this research, which concern mainly on how the new paradigms of commoning are manifested in such neighborhoods where an expected but rather uncertain eviction is imminent.

Abstrak :
Kehadiran beberapa ruang kota yang didesain eksklusif untuk sebagian kalangan telah menjadi hal yang sering terlihat di Jakarta. Hal ini membuat saya mempertanyakan tentang social equity yang diharapkan hadir di dalam kota oleh Hamid Shirvani 1985 . Social equity tidak tercermin dengan eksklusif-nya ruang-ruang kota. Idealnya, ruang-ruang kota lebih inklusif agar semua kalangan, termasuk yang berhubungan dengan informalitas, bisa menggunakannya. Informalitas, yang sudah memiliki perwujudan dalam ruang-ruang kota dan bahkan sudah dianggap sebagai gaya hidup berkota khususnya di kota-kota 'global south', belum bisa terakomodasi dengan eksklusivitas ruang-ruang kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informalitas penting untuk dijadikan pertimbangan pada perancangan kota untuk menciptakan ruang-ruang kota yang lebih inklusif.Melihat pandangan Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou-Sideris dan Mukhija 2015 tentang informalitas bahwa negosiasi menjadi sesuatu yang penting dalam prosesnya, saya mendapati bahwa perlu untuk memartisipasikan informalitas dalam proses desain untuk menghasilkan sebuah desain yang inklusif. Untuk memartisipasikan informalitas, saya melakukan observasi langsung, wawancara, dan diskusi bersama pelaku informalitas untuk mengerti sejauh mana cakupan, kebutuhan, dan perwujudan dari informalitas dalam suatu ruang kota. Selain itu, analisis tentang letak kehadiran informalitas menunjukkan bahwa dibutuhkan intervensi 'penunjang' kebutuhan yang akan 'diisi' dan dipakai oleh pelaku informalitas untuk mengakomodasi informalitas di dalam suatu ruang kota. Tesis perancangan ini menawarkan alternatif lain bagi perancangan perkotaan untuk memeransertakan informalitas sebagai salah satu syarat proses desain yang harus diakomodasi dalam kebijakan kota. Dengan begitu, desain yang dihasilkan akan mampu mencakup lebih banyak pengguna kota terutama para pelaku informalitas sehingga lebih inklusif. ......The presence of public spaces that designed exclusively for some segment of city users only has become more common practices in Jakarta. This leads to the question of social equity in the city. With the exclusivity of urban spaces, social equity in the city is hardly attainable. Ideally, urban spaces in the city should be designed to be more inclusive so every segment of city users, including from informal sectors, can utilizes those spaces. While informality already has manifestations in city spaces and even has been considered as one of urban way of lifes notably in ldquo global south rdquo cities, its presence cannot be accomodated by the city rsquo s public spaces which designed for exclusivity. Therefore, there is a need to considerate informality in the designing of urban spaces to create more inclusive urban spaces.By reviewing Ananya Roy 2004, 2005 , Nezar AlSayyad 1981, 2004 , Loukaitou Sideris and Mukhija rsquo s 2015 notions on informality that negotiation is an essential feature of its process, I find that it is necessary to participate informality in the design process to create an inclusive design. In order to achieve that, I do direct observations, interviews, and discussions with the informality practicioners to determine the scope, needs, and manifestations of informality in urban spaces. Furthermore, analysis of the informality rsquo s presence location shows that it requires the need supporting intervention which will be ldquo filled rdquo and used by informality practicioners to accomodate informality in urban spaces. This design thesis offers an alternative design of urban space which considers the informality as one of the requirements in the design process that must be accommodated in urban policy. Therefore, the produced design will be able to accomodate more city users, informality practicioners in particular, making it more inclusive.

Abstrak :
ABSTRAK Interior tidak hanya lahir di dalam sebuah bangunan, tetapi juga di dalam tempat dan praktik yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya: urban dan informalitas. Praktik informal dengan segala keterbatasannya mampu mencerminkan interior sebagai sebuah keadaan yang selalu berubah dan berkembang. Skripsi ini membahas tentang pembentukan ruang interior di ruang urban sebagai sebagai sistem yang terbentuk melalui proses penguasaan ruang yang terjadi dalam praktik informalitas. Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengenal berbagai taktik yang dimiliki oleh pelaku praktik informalitas sebagai upaya penguasaan ruang yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan dan kualitas hidup ketika menempati ruang kota.

---

ABSTRACT Interior does not only born inside a building but also in the least expected realm and practice urban and informality. Informal practice, in spite of its limitation, reflects the way of interior as an inter changing state, continually growing, and inter dependent. The thesis discusses the making of an interior ndash interiorization ndash within an urban context as a system formed through the process of mastering the space that occurs in the practice of informality. The goal of this thesis is to identify various tactics enacted by the actors of informality as an effort to control space in order to support the wellbeing while occupying the urban space.

Abstrak :
Makalah ini berpendapat bahwa selain faktor internal perusahaan, Institusi juga dapat mempengaruhi partisipasi perusahaan dalam jaringan produksi. Dengan menganalisis pengaruh akses ke kredit, lisensi impor, dan persaingan dari sektor informal, yang masing-masing mewakili lembaga keuangan, fasilitasi perdagangan, dan lingkungan bisnis, penelitian ini berupaya memberikan studi empiris tambahan tentang partisipasi lembaga dan perusahaan dalam Global Production Network (GPN), dengan fokus pada kasus Indonesia. Analisis regresi logistik menghasilkan temuan bahwa sebagian besar variabel signifikan secara statistik, dengan beberapa variasi antara perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Akses ke kredit, sebagai hambatan, tampaknya menjadi faktor yang secara negatif mempengaruhi partisipasi UKM dalam jaringan produksi, menyiratkan bahwa UKM di Indonesia masih terkendala oleh institusi keuangan. Sementara itu, lisensi impor dapat dianggap sebagai faktor paling penting yang mempengaruhi partisipasi perusahaan besar dan UKM, yang menyiratkan bahwa lisensi impor memberikan lebih banyak akses ke sumber daya kepada perusahaan yang mungkin menguntungkan daya saing mereka. Di sisi lain, sektor informal cenderung lebih berdampak negatif pada perusahaan yang lebih besar daripada UKM, menunjukkan bahwa dampaknya terjadi melalui saluran tertentu. Semua temuan menyoroti pengaruh institusi pada partisipasi perusahaan dalam GPN dan memberikan implikasi tertentu untuk kebijakan. Misalnya, sistem pengembangan keuangan, kebijakan pensinyalan, prosedur penyederhanaan pemberian izin impor, dan penerapan pajak untuk perusahaan informal adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong perusahaan lokal untuk berpartisipasi dalam jaringan produksi global. ...... This paper argues that in addition to a firm's internal factors, institutions may also affect a firm's participation in the production network. By analyzing the effect of access to credit, import license, and competition from the informal sector, which represent a financial institution, trade facilitation, and business environment, respectively, this study attempts to provide an additional empirical study about institutions and firms' participation in the Global Production Network (GPN), focusing on the case of Indonesia. A logistic regression analysis led to the finding that most variables are statistically significant, with some variations between larger firms and Small Medium Enterprises (SMEs). Access to credit, as an obstacle, appears to be the factor that negatively influences SMEs' participation in the production network, implying that SMEs in Indonesia are still constrained by financial institutions. Meanwhile, an import license can be regarded as the most crucial factor that affects both the larger companies and SMEs' participation, implying that an import license provides firms with more access to resources that may benefit their competitiveness. On the other hand, the informal sector tends to more negatively affect the larger firms than the SMEs, suggesting that its impact occurs through a specific channel. All the findings highlight the influence of institutions on a firm's participation in the GPN and provide certain implications for policy. For example, financial development systems, signaling policies, simplifying procedures of granting import permits, and implementing a tax for the informal firm are some policies that can be implemented by the government to encourage local companies to participate in the global production network.

Abstrak :
Pada beberapa kasus, pedagang kaki lima (PKL) atau pavement economy melakukan penolakan terhadap penggusuran dan relokasi yang mengindikasikan bahwa lokasi menjadi hal yang sangat penting bagi para PKL. Mengaitkan pemilihan lokasi pavement economy dengan space syntax, maka pergerakan dalam kota dan isovist yang mempengaruhi keramaian akan berdampak pada pola persebaran pavement economy yang melakukan pemasaran dengan menggunakan sebagian jalan untuk langsung mendekati konsumen. Ujung Tenggara Kebon Kacang dan beberapa titik di Timur Kebon Kacang, pada area perbatasan dengan Grand Indonesia (GI) dan Plaza Indonesia (PI), terdapat sekumpulan pavement economy yang mengalami perubahan persebaran dari waktu ke waktu mengikuti perubahan intensitas manusia yang terjadi di lokasi ini. Hasil analisis studi kasus tersebut menunjukkan bahwa respon yang dilakukan pavement economy terhadap pergerakan dan keramaian dalam penentuan lokasi berbeda-beda bergantung pada jenis pavement economy. Di balik kegiatan informal oleh pavement economy, terdapat pula pengaturan tidak tertulis (informal) yang turut mempengaruhi pemilihan lokasi, melalui negosiasi ruang untuk di satu sisi mempertahankan keberadaan pavement economy yang menopang kehidupan bangunan formal dan di sisi lain tidak mengganggu penampakan bangunan formal. ...... In some cases, pedagang kaki lima (PKL) or pavement economy refuses eviction and relocation that indicates the importance of location for PKL. Relating pavement economy location choice with space syntax conclude that movement inside the city and isovist which affect crowd will affect the spread of pavement economy that do the marketing by using part of street for approaching consumers. In the most southeast part of Kebon Kacang and several spots in the east of Kebon Kacang, on the borderline to Grand Indonesia (GI) and Plaza Indonesia (PI), there are groups of pavement economy which pattern changes in time following the change of human intensity in the location. The result of the study case analysis shows that the respon of pavement economy towards movement and crowd in relation to location choice are different according to the each type of pavement economy. Behind the informal activity by pavement economy, there are unwritten (informal) regulations that also affects the location choice, through space negotiation, in one side, to keep the existance of pavement economy that support the life of the formal building and, in the other side, to not disturbing the look of the formal building.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana para penghuni permukiman informalmembentuk jaringan sosial dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan.Menggunakan konsep informalitas perkotaan serta pemikiran terkait dengan proses pembentukanjaringan sosial, tesis ini berusaha untuk menjelaskan informalitas sebagai proses, bukan sekedarproduk dari urbanisasi dan globalisasi. Metode kualitatif dengan pendekatan Actor NetworkTheory dipilih untuk dapat menjawab bagaimana proses pembentukan jaringan sosial pada 10keluarga penghuni permukiman informal dalam membangun sektor ekonomi berbasis hunianatau Home Based Enterprises HBE sebagai sumber penghidupan. Melalui penelitian ini,diperlihatkan bahwa jaringan sosial para penghuni informal dibentuk melalui proses panjang.Dalam proses pembentukan HBE, transformasi hunian menjadi suatu kesempatan bagi parapenghuni informal untuk meningkatkan pendapatan dengan menjadikan keluarga sebagai modaproduksi utama. Tidak hanya itu, transformasi hunian memperlihatkan bagaimana proseskegiatan produksi yang dilakukan, dapat mempengaruhi fungsi peran anggota keluarga dalammenjalankan kegiatan ekonomi. Melalui penelitian ini, HBE tidak hanya membangun jaringansosial para pelaku usahanya, namun juga dapat membentuk jaringan pasar yang lebihprofessional dengan mengaitkan antara sektor ekonomi informal dengan sektor ekonomi formalkota. HBE menjadi strategi bertahan hidup bagi para penghuni informal untuk mencapailivelihood. ...... The rapid growth of cities quickly results in greater challenges, not only for the government butalso for urban planners. The dramatic changes in socio spatial aspects as a consequence of hyperurbanization has become the major cause of the urban informality to surface. Today, informaleconomy activities has become an important issue within the urban planning study. Despite theminimum political power from its illegality, it has been found that there is a major power andpotential of urban informality actors who succeed to created huge impact on the city planningand development processes. Home based enterprises HBE as a component of urban informalityhas become an alternative economic sector that is able to support citizens needs. There is a needto reconsider HBE activities from their positive contributions, which offset their negative effectson urban space. Using urban informality as a main concept, this research explain how HBE ininformal settlement area of Pejompongan Central Jakarta successfully created their socialnetwork through the ownership of social capital and give its effect to provide the citizen rsquo s needs.Qualitative research method with Actor Network Theory ANT as an approach shows themovement of HBE rsquo s social network has not only successfully become a new surviving strategyby informal settlement dwellers to free themselves from poverty, but also has successfully ableto form a new urban spatial configuration.

Abstrak :
Kondisi ekonomi tertentu telah memicu orang-orang di kampung kota untuk melakukan inovasi pada huniannya hingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bertinggal, tetapi juga sebagai tempat mencari nafkah. Pada skripsi ini rumah usaha merujuk pada hunian warga di Kampung Luar Batang 9, Jakarta Utara, yang mengalami penambahan fungsi sebagai tempat melakukan usaha skala kecil. Keberadaan rumah usaha dipicu, dipertahankan, dan kembali mempertahankan informalitas kampung kota. Rumah usaha merupakan bentuk adaptasi manusia untuk hidup dalam permukiman informal. Kajian rumah usaha untuk hadir dan bertahan ditinjau melalui terjadinya negosiasi-negosiasi oleh aktor ekonomi dalam ethical action. Dampak dari aksi ini ditelusuri dengan teori people as infrastructure yang mengaitkan aktor ke jaringan manusia yang semakin luas. Terpicunya keberadaan rumah usaha juga dikaitkan dengan konfigurasi spasial permukiman yang menentukan strategic value kawasan tersebut. Sebagai kelanjutannya, strategic value terhubung dengan persebaran rumah usaha melalui adanya multiplier effect hingga fenomena ini mempertahankan jaringan ekonomi informal masyarakat. Melalui kajian-kajian tersebut saya menemukan bahwa informalitas kampung kota merupakan hal yang menjadi pemicu keberadaan rumah usaha, untuk kemudian pada keberlangsungannya rumah usaha kembali mempertahankan informalitas kampung kota.

---

Certain economic conditions have prompted people in kampung kota to innovate their houses so that they are not only functioned as a place to dwell, but also a place to do income earning activities. Rumah usaha is a term I use in refering to those residence of Kampung Luar Batang 9, North Jakarta, which have additional function as a place to do small-scale enterprises. The existence of rumah usaha are triggered, sustained, and maintain urban kampung informality. Rumah usaha represents human adaptation in living on the informal settlement. The study about the existence and survival of rumah usaha are reviewed through the negotiations done by economic actors in running their ethical action. The impact of the actions is traced with the theory of people as infrastructure that relate the actors to wider human network. The existence of rumah usaha are also related to spatial configuration of the settlement that determines the strategic value of the area. As it goes the strategic value affects the spread of rumah usaha by multiplier effect, so that this phenomenon sustain the informal economy networks of the residents. Through these analysis I found that the informality of urban kampung has triggered the existence of rumah usaha, then by the on going process rumah usaha reciprocally sustain the urban kampung informality.

Abstrak :
Upah minimum terhadap pengangguran adalah topik klasik dalam bidang ekonomi pembangunan. Namun, belum ada kesimpulan yang seragam mengenai dampak upah minimum terhadap pengangguran. Sementara pengangguran dan informalitas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara berkembang telah melaksanakan desentralisasi penetapan upah minimum. Kebijakan ini telah menyebabkan variasi antar Provinsi baik yang berbeda pulau ataupun di dalam satu pulau. Tujuan paper ini untuk menemukan hubungan antara upah minimum pengangguran menggabungkan dengan setengah pengangguran dan informalitas menggunakan panel data set dari 33 provinsi di Indonesia sejak 2006 sampai 2012. Berdasarkan tetap statik dan efek random, upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif dengan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap penurunan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Hasil ini dianggap hasil yang mengejutkan karena banyak literatur sebelumnya menyebutkan hubungan yang positif. Hubungan negatif juga berarti monopsony yang memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Monopsony di Indonesia bukan suatu hal yang mengejutkan karena karakteristik geografis dan konsentrasi pasar yang ada. Selain itu, hasil dari 2SLS estimasi menggunakan komponen biaya hidup layak sebagai variabel instrumental memberikan hasil tidak berbeda dibandingkan model efek statik. ...... Minimum wage impact on unemployment is classical topic in area of economic development. However, there has been no uniform conclusion on how minimum wage gives impact to unemployment. Meanwhile underemployment and informality become serious problem faced by developing countries. Indonesia as one of the developing countries has decentralized the minimum wage setting. This policy has led to variation of provincial minimum wage across provinces between islands, but also variations within island. While there has been several studies which examine the minimum wage impact on Indonesian labor market, there is still no study on unemployment combine with underemployment and informality that taken into account of endogeneity problem from minimum wage. In order to fill this gap on the existing literature, this paper utilizes panel data set from 33 Indonesian provinces since 2006 to 2012. Fixed effect and random effect panel data set are being employed to find the relationship between minimum wage and this paper’s outcomes. Furthermore, two stages least square model is used to tackle the endogeneity between minimum wage and outcomes that this paper examines. Based on fixed effect and random effect model, minimum wage show negative relationships with unemployment, underemployment and informality. Increases in minimum wage will work towards reduced unemployment, underemployment and informality. This result is considered a surprising result due to many previous literatures provide positive relationships. The negative relationship also means that monopsony played a significant role in the Indonesian labor market. Monopsony in Indonesia is not a surprising fact due to geographical characteristics and market concentrations are existed. Furthermore, two stages least square estimation using decent living costs as instrumental variable provide no different result as compare to static effect models.