Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era digitalisasi telah mendorong kebutuhan akan pengelolaan informasi yang efektif dan aman, terutama pada lembaga hukum seperti Mahkamah Agung RI. Meningkatnya kompleksitas informasi dan ancaman terhadap data menjadikan penerapan model tata kelola informasi sangat krusial untuk menjamin keamanan, privasi, dan kepatuhan hukum terutama pada aplikasi informasi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan elemen-elemen Information Governance Reference Model (IGRM) pada aplikasi E-Sadewa di Mahkamah Agung RI. Penentuan informan peneltian dipilih melalui teknik purposive sampling dengan jumlah berjumlah 11 orang yang mencakup tim pengembang dan pengelola E-Sadewa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumen. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan elemen IGRM, seperti elemen bisnis, teknologi informasi, privasi, keamanan, risiko, hukum, dan manajemen rekod dan informasi, telah mendukung efisiensi pengelolaan aset barang milik negara pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melalui aplikasi E-Sadewa. Meskipun penerapan IGRM pada E-Sadewa menunjukkan potensi besar, tetapi untuk mencapai keberhasilan penuh masih dibutuhkan perhatian dan upaya yang berkelanjutan.

---

The digital age has necessitated the demand for robust and secure information management, especially within legal entities such as the Indonesian Supreme Court. The increasing complexity of information and threats to data have made the implementation of an information governance model crucial to ensure security, privacy, and legal compliance, especially for information applications. This qualitative study, employing a case study approach, analyzes the implementation of Information Governance Reference Model (IGRM) elements in the E-Sadewa application at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Informants were purposively selected with 11 informants in total comprising the E-Sadewa development and management team. Data was collected through observation, semi-structured interviews, and document analysis. The findings indicate that the implementation of IGRM elements, such as business, information technology, privacy, security, risk, legal, and records and information management, has supported the efficient management of state-owned assets within the Supreme Court and its subordinate courts through the E-Sadewa application. Although the implementation of IGRM in E-Sadewa shows great potential, continued attention and effort are required to achieve full success."

"Tata kelola informasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta visi LPP TVRI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata kelola informasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik model kematangan tata kelola informasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelola informasi yang sudah dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model tata kelola informasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manajemen informasi dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegrasi dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelola informasi yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada pada tingkat 2 matrik model kematangan tata kelola informasi yang berarti model tata kelola informasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi.

---

Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI is known in creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMS). Furthermore, this study also aims to determine the matrix level model for information governance maturity using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI. Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage is analyzed using business elements, legal elements and personal and security elements,

information technology elements, records and information management elements. These elements are carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle carried out by each element is integrated with each other in the Enterprise Content Management System (ECMS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard from the organization."