Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara tradisional, pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi selama ini bertumpu pada jaringan teresterial. Tetapi disadari bahwa pengembangan jaringan terestrial memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi dan waktu pengembangan yang lama. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan sarana komunikasi yang lebih cepat dan accessable dalam memajukan pembangunan bangsa. Layanan teknologi satelit adalah pilihan tepat dan akan menjadi sarana utama yang akan mendominasi infrastruktur dunia untuk waktu ke depan.Thesis ini mempelajari ketidakleluasaan pendanaan sebagai akibat kumulatif risiko dari permasalahan ekonomi nasional, kemampuan kapital usaha, keberadaan kebijakan dan peraturan pada terkait peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia. Infrastruktur satelit menjadi pilihan dalam rangka mencapai tujuan memenuhi kebutuhan sektor publik melalui perluasan jangkauan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam mewujudkannya, penggunaan metode pendanaan project financing dikaji dalam manajemen risiko untuk maksud pengurangan beban pendanaan.Permasalahan pendanaan proyek diteliti melalui pendekatan identifikasi risiko yang paling mungkin timbul dalam urutan keutamaannya. Selanjutnya diteliti bentuk respon risiko yang tepat dalam pendekatan biaya paling efektif. Pada akhirnya akan dihasilkan suatu model dalam persamaan matematis. Secara keseluruhan manajemen risiko project financing akan menunjukkan kemampuannya menarik pendanaan swasta dalam rangka peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia.

---

Traditionally, development of telecommunications network infrastructure converge to teresterial network. But development and maintennant of terestrial network needs very high invesment, and the development takes much time. Indonesia as archipelagic country need quicker communications medium and accessable for development of nation. Satellite Technological service is proper choice and should be main term to predominate world infrastructure for future.This Thesis assess constraint of financing as cumulative impact of risk of national economics problems, ability of capital effort, regulation and policy related to communications satellite effort in Indonesia. Satellite infrastructure become choice for the agenda of reaching target fulfill requirement of public sector through extension of information and communications technological reach.In him realizing, usage of method financing of financing project studied in risk management for the purpose of mitigation of financing.Problems of project financing assess through approach identify risk which probably arise in sequence the core important. Hereinafter analyze the proper form of risk respon in approach of most effective expense. In the end will be form a model in mathematical equation. As a whole risk management of project financing will show the ability of attract private financing for the agenda of improvement of communications satellite business in Indonesia."

"ABSTRAKPenjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang masih baru di Indonesia. Dengan penjaminan, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur melalui BUMN/swasta tanpa mengeluarkan anggaran dari APBN. Namun demikian, penjaminan tersebut menimbulkan kewajiban kontinjensi yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sangat penting dalam mengelola risiko kewajiban kontinjensi atas penjaminan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur di Indonesia, terutama terkait unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan risiko. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penjaminan pemerintah Program 10.000 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan penting dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif. Langkah-langkah dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif dilakukan dengan mengomunikasikan informasi kepada pihak ekstern dan seluruh organisasi, mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko dan pengendalian intern, serta mengembangkan sistem informasi secara terus menerus. Selain itu, langkah manajemen risiko juga dilakukan dengan memantau, melaporkan, dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas internal pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemantauan atas risiko politik dan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas intern pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada mekanisme pemantauan atas risiko politik dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan oleh DJPPR dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

ABSTRACTThe government guarantee on infrastructure projects is a new financing alternative in Indonesia. With the guarantee, the government can provide infrastructure through state owned enterprises private without spending the budget from the state budget. However, the government guarantees create contingent liabilities that may pose fiscal risks. The role of risk management is crucial in managing the risk of contingent liabilities over government guarantees. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of risk management of government guarantee on infrastructure projects in Indonesia, particularly related to information, communication, and risk monitoring elements. This research uses qualitative descriptive method with case study approach on government guarantee of 10.000 MW Program. The results showed that the elements of information, communication, and monitoring of risk management is important in creating an effective government guarantee. Steps in creating risk management guarantee effective government do with communicating information to external parties and the whole organization, documented risk management policies and internal control, and develop information systems continuously. In addition, risk management measures are also carried out by continuously monitoring, reporting and risk mitigation, as well as conducting separate evaluations by government internal supervisors. The results also show that monitoring of political risks and separate evaluations by government internal supervisors has not been optimally implemented. To address these problems, this study proposes changes to monitoring mechanisms on political risks and proactive measures that should be undertaken by the DJPPR and the Inspectorate General of the Ministry of Finance."

"Di Indonesia, proyek konstruksi jalan merupakan salah satu proyek vital yang besar peranannya dalam meningkatkan perekonomian negara. Data Statistik menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk pembangunan jalan masih merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga bagi kontraktor di Indonesia, infrastruktur jalan merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran utama untuk mendapatkan keuntungan (profit) mengingat pemilik (owner) seluruh proyek konstruksi jalan di Indonesia adalah Pemerintah. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan pengendalian yang efektif terhadap biaya pembangunan proyek jalan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan keuntungan kontraktor.Pengendalian atas penyimpangan biaya proyek dapat diukur dengan beberapa cara. Before-process variance merupakan bentuk pengendalian yang paling efektif karena risiko penyimpangan diukur sebelum terjadinya sehingga dapat direncanakan respon yang paling tepat untuk mengantisipasinya. Respon risiko dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu menghindari risiko, mengalihkan risiko, mengurangi dampak risiko, dan menyediakan dana seandainya risiko terjadi.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko kontraktor dalam pengendalian biaya proyek jalan perkerasan lentur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap PT. Hutama Karya dan PT. Waskita Karya selaku kontraktor BUMN yang telah menangani sejumlah proyek konstruksi jalan perkerasan lentur di Indonesia. Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan prioritas faktor.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria risk attitude personil proyek merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi. Kriteria identifikasi risiko dan faktor eksternal tingkat makro memiliki bobot yang sama pada urutan kedua diikuti dengan faktor eksternal tingkat proyek dengan bobot yang lebih kecil pada urutan ketiga. Sedangkan urutan prioritas faktor berdasarkan subkriteria adalah kepatuhan personil terhadap ketentuan yang berlaku sebagai faktor yang paling mempengaruhi, diikuti dengan tingkat kedisiplinan personil, kondisi politik, ketersediaan sumber daya, dan kondisi cuaca setempat.

---

In Indonesia, road infrastructure project is one of the most important project which have huge contribution in raising state?s economic matters. Statistic?s data shows that budget for road infrastructure project is still the largest compare to other sectors. For contractors in Indonesia, this situation makes road infrastructure project becoming prime target to obtain profit considering that owner?s of all road infrastructure project in Indonesia is the government. Mindful of those things, effectively cost control in Indonesia?s road infrastructure project need to be done in order to obtain profit.Controlling cost overrun can be done with several ways. Before-process variance is the most effective way because cost overrun measured early in the beginning of project phase. This makes contractor can focus to develop option of responses planning to avoid such cost overrun. Risk response itself can be done with four ways, that is risk avoidance, risk transfer, risk reduction, and risk absorption.This research is done to get knowledge about major factor that influence contractor?s risk response planning in controlling and monitoring cost of flexible pavement?s project in Indonesia. This research is done by case study in two contractors in Indonesia, PT. Hutama Karya and PT. Waskita Karya, that have complete amount of flexible pavement?s project in Indonesia. Data analysis is done by Analytic Hierarchy Process (AHP) method in order to obtain priority of factors.Result of this research determine personnel?s Risk Attitude as the most influence factor. Risk Identification and Macro Level External Factor have the equal rank in second place, and Project Level External Factor follows with smaller rank in third place. Priority factor?s by subcriteria is defined as follows. Personnel?s submissive of rules in the first place, personnel?s discipline in second place, political condition in third place, resources stock and supply in fourth place, and wheather condition in fifth place."

"Infrastructure plays an important role to support the continued long-term development in order to increase economic growth. From the results of the World Economic Forum (WEF) in 2013 brought exciting news for Indonesia. One of the main programs of Mega Projects in the Infrastructure Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) 2011-2025 is the Sunda Strait Bridge (SSB) or Strategic Infrastructure and Regional Sunda Strait. The SSB will connect the islands of Sumatra and Java with a bridge at a length of ± 30 kilometers. The SBB is one of the mega infrastructure projects which is estimated to involve a total investment of US$25 Billion. This research establishes the approach to forecast demand in the case of conceptual design. The SSB is associated with innovations to determine the functions using value engineering methods. The approach involves forecasting demand with a System Dynamics simulation model that could provide a reliable estimate and generate scenarios to compare the financial feasibility of the project before and after the process involving innovation of project functions. Analysis involving demand forecasting with the System Dynamics Approach has confirmed that the Sunda Strait Bridge development with additional functions would increase the revenues of the overall project up to US$61.59 Million, in order to obtain an increased Internal Rate of Return (IRR) of the overall project up to 7.56% with a positive Net Present Value (NPV)."

"Dalam menghadapi gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai menggalakkan penggunaan jenis kontrak design and build karena dianggap dapat memberikan efisiensi baik waktu maupun biaya. Namun dalam pelaksanaannya, masih terjadi dispute diantara para stakeholder yang seharusnya dapat diminimalkan dengan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak design and build untuk meminimalkan dispute pada proyek infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka dan survey, diperoleh 4 empat sub-kegiatan manajemen kontrak design and build yang paling berpengaruh dan memiliki risiko tinggi terhadap dispute yaitu menyusun Detail Engineering Design DED , menandatangani kontrak, menyusun penawaran harga dan memperoleh Info Dini. ......In order to face the rapid infrastructure development in Indonesia, the Government is promoting design and build contract as it is considered to provide efficiency both in time and cost. However, in practice, there are still disputes amongst the stakeholders which should be could be minimized by appropriate contract management. This study aims to find contract management strategy of design and build to minimize dispute in infrastructure projects. Using literature and survey methods, this study found 4 four sub activities in design and build contract management which most affecting and having high risk to dispute, i.e. arranging Detail Engineering Design DED , signing contract, arranging price proposal and obtaining Early Information."

"Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur komponen keselamatan konstruksi dan standar untuk menentukan struktur biaya K3. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 tentang struktur biaya keselamatan konstruksi dalam bentuk tabel namun tidak memiliki definisi tertulis. Terdapat juga peraturan lain yang menjelaskan tentang keselamatan konstruksi yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang komponen keselamatan konstruksi dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 yang menjelaskan sub komponen keselamatan konstruksi yang sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019. Kedua peraturan tersebut menjelaskan tentang komponen keselamatan konstruksi tetapi tidak pada struktur biaya K3. Dengan demikian, penelitian ini menyusun komponen dan sub komponen K3 dari Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016. Selanjutnya, struktur biaya K3 digunakan untuk mengidentifikasi persentase komponen K3 yang diterapkan dalam proyek infrastruktur jalan di Indonesia. Hasil perhitungan persentase komponen keselamatan dalam penelitian ini didasarkan pada persentase rata-rata komponen K3 dari proyek infrastruktur jalan di Indonesia.......Indonesia have a constitution that govern the construction safety component and a standard to determine safety cost structure. It is stated on Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 regarding construction safety cost structure in form of table but have no written definition. There is also another regulations that explain construction safety which is Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 that explain about components of construction safety and Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 that explain the construction safety sub components that are in line with Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019. Those 2 regulation explain about construction safety components but not the safety structure. Thus, this research structured the safety components and sub components from Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 and Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 according to Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016. Furthermore, the safety cost structure is utilized to identify the percentage of safety components applied in road infrastructure project in Indonesia. The percentage calculation result of safety components in this research are based on the Occupational Health and Safety components average percentage of road infrastructure project in Indonesia."