Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah wisatawan internasional yang berkunjung ke Indoneisa dilihat dari 2 sisi t=yaitu dari sisi wisatawan dan dari sisi Indonesia sebagai tujuan wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan fixed effect terhadap 10 negara yang berkontribusi besar terhadap kepariwisataan internasional di Indonesia sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh variabel bebas dan variabel dummy dalam penelitian ini (PDB perkapita riil asal negara wisatawan periode 1 tahun sebelumnya, nilai tukar uang riil mata uang asal negara wisatawan terhadap rupiah, jumlah wisatawan internasional dati masing-masing negara yang berkunjung ke Indoneisa pada periode sebelumnya, infrastruktur jalan, tingkat pendidikan tertinggi jenjang SLTA yang ditamatkan pendududk Indonesia, keterbukaan ekonomi, anggaran pasriwisata satu tahun sebelumnya, travel warning, dan bencana tsunami) berpengaruh signifikan secara statistik terhadap jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Dilihat dari tingkat perubahan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukan bahwa faktor paling berpengaruh adalah infrastruktur jalan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dari kasus korupsi yang terjadi pada infrastruktur jalan terhadap kualitas infrastruktur jalan serta pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data riil kasus korupsi infrastruktur jalan yang telah inkrah di pengadilan dan model estimasi panel data fixed-effect dengan standard error yang di-cluster berdasarkan wilayah pulau di Indonesia, menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif yang signifikan antara kasus korupsi infrastruktur jalan dengan kualitas infrastruktur jalan. Penelitian ini juga menemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara kasus korupsi infrastruktur jalan dengan ketimpangan pendapatan yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak kasus korupsi yang terjadi di suatu wilayah, akan semakin menurunkan kualitas infrastruktur jalan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang diukur melalui indeks gini (gini ratio). ......This study investigates the relationship between the corruption cases in road infrastructure and the quality of road infrastructure and its effect on income inequality in Indonesia. Using actual data on cases of road infrastructure corruption that have been in court and a fixed-effect data panel estimation model with standard errors clustered by island regions in Indonesia, it shows a significant negative correlation between road infrastructure corruption cases and road infrastructure quality. This study also found a significant positive correlation between cases of road infrastructure corruption and income inequality moderated by economic growth. The finding indicates that the more corruption cases occur in an area, the lower the quality of road infrastructure and the increasing income inequality as measured by the Gini index (gini ratio).

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas Dampak pembangunan jalan tol Tangerang - Merak terhadap Kabupaten Tangerang. Sebelum adanya jalan tol Tangerang - Merak, Daerah Kabupaten Tangerang merupakan daerah agraris. Akan tetapi perubahan terjadi setelah dibangunnya jalan tol Tangerang - Merak sebagai realisasi penerapan Jabotabek. Daerah Kabupaten Tangerang perlahan berubah menjadi daerah industri. Perubahan ini dikarenakan oleh pembangunan jalan tol Tangerang - Merak yang dibangun tahun 1990. Jalan tol Tangerang - Merak terbagi dua tahap, tahap pertama menghubungkan Tangerang Barat hingga Ciujung, dan tahap kedua menghubungkan Ciujung hingga Merak. Jalan tol Tangerang - Merak selesai dibangun pada tanggal 23 Oktober 1996. Dampak dari pembangunan jalan tol Tangerang - Merak bagi Kabupaten Tangerang adalah pertumbuhan industri dan perumahan. Industri yang tumbuh di Kabupaten Tangerang merupakan industri pengolahan. Industri di Kabupaten Tangerang tersebar di daerah Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok dan Serpong. Selain industri, perumahan di Kabupaten Tangerang mulai bermunculan seperti Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD, dan Alam Sutera. Dari segi masyarakat, jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang bertambah banyak. Hal ini disebabkan oleh pendatang yang mencari kerja di Kabupaten Tangerang. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia IPM di Kabupaten Tangerang meningkat tajam. Hal ini menandakan Daerah Kabupaten Tangerang lebih baik setelah dibangun jalan tol Tangerang - Merak.

---

ABSTRACT
This research discusses the growth of Tangerang Merak toll road, in Tangerang Regency which was an agrarian region. However, the change occurred after the construction of Tangerang Merak toll road as the realization of Jabotabek implementation, Tangerang Regency slowly turned to become more industrious. This was mainly due to the construction of Tangerang Merak toll road in 1990. The construction was divided into two phases, the first one connected Ciujung to Merak. It was finished in 23 Oktober 1996. The outcome of the construction of Tangerang Merak toll road construction to the Tangerang Regency is the industrial and housing growth. The major industry sector in Tangerang Regency is process manufacturing. This is widely spread in regions such as Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Legok and Serpong. Besides industry, some of the housings had became to arise are Citra Raya, Kota Tigaraksa, BSD and Alam Sutera. From the demographic section, this caused population growth, mainly to the fact that there are many newcomers who are looking for occupations in Tangerang Regency. Furthermore, the Human Development Index HDI in Tangerang Regency is getting improved significantly. This is as a result of the economic growth of the newcomers, which showed that the Tangerang Regency was improved by the Tangerang Merak toll road.

Abstrak :
jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pembukaan menyebutkan untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan berbangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak.

Abstrak :
Kualitas infrastruktur jalan Indonesia hanya menempati peringkat ke-64 dari 137 negara yang diteliti. Peringkat tersebut tertinggal dari Singapura yang menempati peringkat ke-2, Malaysia ke-23, Brunei Darussalam ke-33, Thailand ke-59. Kendala kurang optimalnya infrastruktur disebabkan permasalahan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan berdasarkan aspek berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator infrastruktur jalan di Indonesia berdasarkan aspek berkelanjutan dan mengevaluasi pengaruh masing-masing indikator terhadap variabel dari infrastruktur jalan berkelanjutan menurut persepsi antara Aparatur Sipil Negara ASN dan kontraktor terhadap indikator infrastruktur jalan baik dari segi eksisting maupun dari segi harapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan pustaka untuk mendapatkan variabel dan indikator. Selanjutntya metode survei dilakukan untuk melihat persepsi ASN dan kontraktor terhadap variabel dan indikator tersebut. Analisis menggunakan Structural Equation Modeling SEM dengan pendekatan Partial Least Square dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ASN menyatakan bahwa untuk kondisi eksisting infrastruktur jalan, indikator penerangan jalan adalah yang paling berpengaruh dengan ditunjukkan nilai loading factor terbesar yaitu sebesar 0.904, sedangkan untuk harapan dari infrastruktur jalan, indikator proses peninjauan lingkungan adalah yang paling berpengaruh dengan ditunjukkan dengan nilai loading factor terbesar yaitu 1.000. Kontraktor menyatakan bahwa untuk kondisi eksisting infrastruktur jalan, indikator proses peninjauan lingkungan adalah yang paling berpengaruh dengan ditunjukkan dengan nilai loading factor terbesar yaitu sebesar 1.000, sedangkan untuk harapan dari infrastruktur jalan, bahwa indikator akses pejalan kaki, sepeda, dan angkutan umum adalah yang paling berpengaruh dengan ditunjukkan dengan nilai loading factor terbesar yaitu 1.000.

---

The quality of Indonesia 39 s road infrastructure is ranked only 64th out of 137 countries studied. The ranking left behind of Singapore placed second, Malaysia on 23rd , Brunei Darussalam on 33rd , and Thailand on 59th. The constraints of less optimal infrastructure due to problems of availability and maintenance of road infrastructure based on sustainable aspects. This study aims to analyze indicators of road infrastructure in Indonesia based on sustainable aspects and evaluate the correlation of each indicator to the variables of sustainable road infrastructure according to the perception between the civil servant and the contractor on the road infrastructure indicator either from the existing condition or the expectation condition. The method used in this research is literature review to get the variables and indicators. Furthermore, the survey method is conducted to see the perceptions of civil servant and contractors on these variables and indicators. Analysis using Structural Equation Modeling SEM with Partial Least Square approach using SmartPLS 3.0 software. From the result of the research, it is concluded that civil servant stated that for the existing condition of road infrastructure, indicator of street lighting is the most correlated with indicated by the biggest loading factor factor that is equal to 0.904, while for the expectation from road infrastructure, environmental assessment process indicator is the most correlated with indicated by the largest loading factor value is 1,000. The contractor stated that for the existing condition of road infrastructure, the environmental review process indicator is the most correlated with the largest loading factor value of 1,000, while for the expectation from the road infrastructure that pedestrian, bicycle and public transportation access indicators are the most correlated as indicated by the largest loading factor value of 1,000.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji tentang kesesuaian tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peran Pemerintah dalam hal pendanaan dan penjaminan yang mendasarkan perjanjian kerjasama dengan pola Bangun Guna Serah dalam pembangunan Jalan Tol tersebut. Dalam penelitian ini, Pemerintah bertindak sebagai pemegang hak atas tanah yang diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol, yang menunjuk PT Hutama Karya (Persero) sebagai investor dan disebut dengan Badan Usaha Jalan Tol. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan investor yang tertulis dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Selanjutnya, investor diberikan hak pengusahaan Jalan Tol untuk pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Masa konsesi yang diberikan Pemerintah kepada investor adalah selama 40 (empat puluh) tahun. Setelah masa konsesi berakhir, investor harus menyerahkan kembali Ruas Jalan Tol tersebut kepada Pemerintah. Hal baru di dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Ruas ini bahwa Pemerintah berperan memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara kepada bagian ekuitas PT Hutama Karya (Persero) selaku investor, serta memberikan jaminan penggantian kerugian kepada investor apabila pendapatan atas tol tidak mencukupi nilai investasi yang telah dikeluarkan.

---

This Thesis examines the suitability of stages on implementing the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road with the applicable regulations and the role of the Government in terms of funding and guarantees based on the cooperative agreement of Build Operate Transfer contract model of the Toll Road. In this research, Government acts as the holder of the land's right represented by the Toll Road Regulatory Agency, which appoints PT Hutama Karya (Persero) as an investor and is referres to as the Toll Road Business Entity. This Thesis is prepared using the normative legal research to result descriptive qualitative datas. The results of the research concluded that all stages of the construction of Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road have been in accordance with applicable regulations, began with an agreement between Government and PT Hutama Karya (Persero) as an investor, that is written in the Concession Agreement for the Trans Sumatera Toll Road of Bakauheni-Terbanggi Besar Section. Furthermore, investors are given concession rights for Toll Road for funding, technical planning, construction, operation and maintenance in accordance with Government Regulations Number 15 of 2005 concerning Toll Road. The concession period granted by the Government to investor for about 40 (forty) years. After the concession period is over, investors must return the Toll Road section to the Government. New things found in this construction, that is the Government has the role of providing additional State Capital Participation to the equity section of PT Hutama Karya (Persero). The Government also guarantees investor compensation if the revenues from the Toll Road are insufficient to the investment values that has been spent.

Abstrak :
Penelitian ini melihat bagaimana pembangunan infrastruktur jalan mempengaruhi kriminalitas di pedesaan Indonesia. Pedesaan identik dengan sektor agrikultural, tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, dan infrastruktur jalan yang cenderung masih rendah. Dengan kondisi tersebut, pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan menjadi penting bagi perkembangan desa. Sejak pemerintah mengeluarkan konsep pembangunan desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pembangunan masif infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Namun, selain memberikan dampak positif, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perdebatan karena adanya eksternalitas negatif yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya kriminalitas. Dengan menggunakan model regresi logistik, penelitian ini menganalisis data Potensi Desa (Podes) tahun 2006-2018 untuk desa/kelurahan di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di pedesaan Indonesia beriringan dengan peningkatan peluang kriminalitas, yaitu sekitar 1,3-1,5 kali lebih tinggi. Setelah pembangunan masif karena pemanfaatan dana desa, pembangunan jalan di desa-desa terpencil diindikasi lebih memberikan manfaat untuk kemajuan ekonomi desa, yang kemudian dapat berdampak pada turunnya pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya karena kondisi ekonomi yang membaik. Temuan ini mendukung beberapa literatur yang menjelaskan bahwa infastruktur jalan dan aksesibilitas dapat memberikan peluang untuk terjadinya kriminalitas. ......This study views how the road infrastructure development affects crime in rural Indonesia. Rural areas are related to agricultural sector, high poverty rates, low quality of life, and low road infrastructure. Under these conditions, the road infrastructure development in rural areas is important for village development. Since the government issued the concept of village development through Law no. 6 of 2014 concerning Villages, a massive road infrastructure development occurred in rural Indonesia which aims to fulfill village facilities and infrastructure and develop local economic potential.Despite of having a positive impact, the road infrastructure development is also a debate because of the negative externalities on environment and society, one of which is crime. By using the logistic regression model, this study analyzes the Village Potential (Podes) data for villages in all provinces in Indonesia for the period 2006-2018. The estimation results show that the road infrastructure development in rural Indonesia is accompanied by an increase in crime opportunities, which is about 1.3-1.5 times higher. After the massive road infrastructure development due to village fund, the road development in remote villages is indicated to be more beneficial for village economic progress, which can have an impact on decreasing criminals due to better economic condition. This finding supports some previous literatures which explain that road infrastructure and accessibility can provide opportunities for crime.

Abstrak :
Tesis ini membahas masalah peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera dan Kalimantan serta membandingkan peranan infrastruktur antara pulau Sumatera dan Kalimantan, pertumbuhan ekonomi dalam penelitian sebagai variabel terikat yaitu PDRB per kapita tenaga kerja dan variabel bebas infrastruktur yang digunakan yaitu jalan, listrik, dan telepon per kapita tenaga kerja. Dalam analisis menggunakan data panel tahun 1995-2006 meliputi 12 provinsi yang ada di pulau Sumatera dan Kalimantan. Dengan metode estimasi yaitu Pendekatan Efek Tetap (Fixed Ejfecl Methode) serta menggunakan alat bantu Software statistik yaitu Eviews versi 4.1. Dari hasil analisis per pulau ternyata semua variabel infrastruktur yaitu jalan, listrik dan telepon memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera sedangkan di pulau Kalimantan variabel telepon berpengaruh positif, variabel listrik berpengaruh negatif dan variabel jalan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan ketika Pulau Sumatera dan Kalimantan di analisis menjadi satu kesatuan maka variabel jalan, listrik dan telepon mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. ......This thesis will discuss on the problem of infrastructure role to the economic growth in the island of Sumatera and Kalimantan as well as compare it (infrastructure rolc between the island of Sumatera and Kalimantan). In the researeh, the economic growth will be treated as the dependent variable, namely per capita Gross Domestic Regional Product of labor and the independent variable has bccn the infrastructure used, namely road, electricity and telephone per capita of labor. In the analysis, it employe panel data of 1995 - 2006 that cover 12 provinces cxisted in the island of Sumatera and Kalimantan using the estimation method, namely Fixed Effect Approach as well as making use of statistical Software aid, namely Eviews Version 4.1. From the analysis rcsult per island, all infrastructure variable, namely road, electricity and telephone provide positive contribution against the economic growth in Sumatera island. Whereas, the telephone variable in Kalimantan island has positive effect, electricity variable negative effect and road insignificant against the economic growth. When the islands of Sumatera and Kalimantan are analyzed into one unit, then road, electricity and telephone variables have positive affect against the economic growth.

Abstrak :
Disertasi ini mengkaji bagaimana Pemerintah menerapkan konsep model kontrak build operate and transfer (BOT) dalam kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38/ 2004) yang menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (UU No. 13/ 1980). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 38/2004 (2004-2010) sepanjang 131,35 Km yang jauh lebih kecil dibandingkan total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 13/1980 (1978-2004) yaitu sepanjang 610,62 Km. Partisipasi investor swasta juga sangat kecil yaitu hanya 25 % (dua puluh lima persen) sedangkan sisanya 75 % (tujuh puluh lima persen) adalah Jasa Marga sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah telah melakukan regulasi-regulasi yang mendukung, namun kendala-kendala masih ditemukan seperti: kenaikan harga tanah, status tanah yang dimiliki Pemerintah namun dibiayai investor swasta, pengadaan tanah, kelembagaan dan prosedur badan layanan umum untuk pendanaan tanah, kemampuan investor swasta dalam pendanaan pengadaan tanah, dan adanya ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. Permasalahan yang mendasar adalah bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa infrastruktur sebagai salah satu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini terlihat dari pola investasinya dimana tanah dibiayai oleh investor swasta, namun dimiliki secara hukum oleh Pemerintah. Secara teoritis pola tersebut mengarahkan infrastruktur jalan tol sebagai public goods, padahal konsep model kontrak BOT secara teoritis merupakan private goods. Disertasi ini mencoba memberikan solusi dengan membuat struktur hukum dimana infrastruktur jalan tol model kontrak BOT tetap sebagai private goods namun tidak melepaskan statusnya sebagai public goods, yaitu dengan memberikan hak penggunaan tanah kepada investor dalam bentuk hak pakai (HP) di atas hak pengelolaan (HPL) dari Kementerian Pekerjaan Umum RI. Dengan diberikannya HP di atas HPL selama masa konsesi private goods dan dapat dialihkan, disewa atau dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan, namun berdimensi publik, karena Pemerintah (Negara) masih menguasai infrastruktur jalan tol tersebut melalui HPL. ...... This dissertation examines how the government of Indonesia implements the concept of build operate and transfer (BOT) contract model upon partnership between government and private sector or public private partnership (PPP) of which entered into the toll road concession agreement after the government promulgated Law No. 38 year 2004 concering the Road (Law No. 38/ 2004) as new law which replaced the previous law. Data collected shows that total as built section roads refer to new law only 131,35 Km long compared with previous law which built as 610,62 Km long. Private sector was very small in participation as well with approximately 25 % (twenty five persen) only from which the remain with approximately 75 % (seventy five persen) operated by Jasa Marga as goverment enterprise. Government had issued the regulations to support its development, but obstacles still exist such as: increasing of land price, land status which owned by government legally but financed by private investor, land acqusition, and there are many toll road sections are economic worthyness but not financial worthyness. However, the basic problem of wich, the article 33 (2) of Indonesian Constitution (UUD 1945) stipulated that infrastructure as one of part of product (goods and services) that is very important for State and dominate the social lives are under authority of State. These could been seen from the pattern of investments where the land acquisition financed by private investor but then owned by the government legally. Theoritically, such patterns bring the toll road infrastructure as public goods whilst the concept of BOT contract model theoritically as private goods. This dissertation make an attempt to give a solution by making the legal structure where the toll road infrastructure contract model remain as private goods but do not realese the status as public goods, of which by giving to private investor the right of land use (Hak Pakai) upon the management right of land (Hak Pengelolaan) of Kementerian Pekerjaan Umum RI. By giving such the right of land during the concession period to private investor then the toll road infrastructure status could be as private goods, of which could be transferred, rent or could be put as collateral in debt financing (Hak Tanggungan), but with the public dimension, where the Government (State) still have the right of authority through Hak Pengelolaan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.

---

ABSTRACT
Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.;Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement., Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.]