Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada hakikatnya subjek pajak adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi yang kedudukannya adalah sebuah harta waris, merupakan subjek pajak atau dapat dikatakan juga merupakan bagian dari subjek hukum. Di lain sisi, warisan yang belum terbagi ini juga berkedudukan sebagai harta peninggalan tidak terurus yang menjadi kewenangan dari Balai Harta Peninggalan. Sehingga seyogyinya Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengurusan atas warisan yang belum terbagi termasuk dalam pengurusan pajaknya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana warisan sebagai objek dapat menjadi subjek pajak dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan bagaimana pengurusan Balai Harta Peninggalan dalam menyelesaikan utang pajak harta peninggalan. Penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. Permasalahan berupa tidak jelasnya penjelasan mengenai warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dan ketidaklengkapan atas peraturan Balai Harta Peninggalan dalam mengurus pajak warisan yang terbagi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam mengatasi permasalahan pajak yang berasal dari warisan yang belum terbagi. Maka dari itu, penulis menyarankan adanya penyempurnaan pengaturan berupa penambahan penjelasan mengenai warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dan disusunnya peraturan untuk Balai Harta Peninggalan. 

---

In essence,the tax subject is a person or legal entity that has rights and obligations. However, in Indonesian Law Number 36 Year 2008, an undivided inheritance whose position exists as inheritance or assets is a tax subject or can be said as a legal subject. On the other hand, the undivided inheritance is also hold the position as as an neglected inheritance under the authority of the Inherited Property Board. So that the Inherited Property Board will manage the undivided inheritance including the management of the tax.

This thesis discusses how inheritance as an object can be a tax subject in Indonesian Law Number 36 year 2008 and how Inherited Property Board manage the tax liability problems. For this research author used juridical-normative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, including interviews with related interviewees.

Problems in the form of unclear explanation the definition of the undivided inheritance is tax subject and incompleteness the regulation of the Inherited Property Board to manage the tax liability problems of the undivided inheritance creates confusion and legal uncertainty. Therefore, the author suggest an improvement in the regulation of undivided inheritance as a tax subject and regulate the regulations for the Inherited Property Board."

"Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, sehingga Penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya untuk segera melakukan pembaharuan terhadap pengaturan terkait keadaan tidak hadir (afwezigheid) serta kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan dibutuhkan pula kecermatan serta ketelitian pengadilan dalam menetapkan ketidakhadiran seseorang.

---

This thesis examines the provisions related to the authority of the Inherited Property Board in conducting the management of the interests and assets of absentee (afwezig) based on the court decision, as it is regulated in Article 463 of Indonesian Civil Code and other related regulations. This research uses normative juridical methods descriptively by a qualitative analysis approach, so that the Author uses both primary and secondary data which are legal as its data source.

The results of this research indicate that it is necessary to immediately have a renewal of the regulations related to the state of absence (afwezigheid) and the authority of the Inherited Property Board in managing the interests and assets of absentee as it is regulated in Indonesian Civil Code, and also requires punctilio and thoroughness of the court in determining someones absence."