"
ABSTRAKCapaian kesejahteraan suatu negara tidak lagi hanya tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Kemajuan teknologi yang tercermin dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah lama dipahami sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem inovasi menjadi penting dalam mengakomodir kebutuhan pengembangan dan distribusi ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar utama kemajuan perekonomian dalam era Knowledge Based Economy ini. Keberagaman potensi lokal antar wilayah di Indonesia yang cukup besar memerlukan sistem inovasi yang dapat mengakomodir hal tersebut, sehingga memunculkan pengembangan wacana Sistem Inovasi Daerah SIDa . Dengan berkembangnya SIDa di seluruh daerah akan mendorong capaian inovasi nasional pula.Dengan keterbatasan regulasi dalam implementasi SIDa yang masih dini ini, namun persaingan global terus terbuka, tak dapat dihindari dan semakin kompetitif. Karena itu dibutuhkan berbagai kebijakan yang tepat sebagai langkah-langkah sistemik implementasi inovasi. Dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP disusun hirarki arah kebijakan penguatan SIDa yang dapat segera diberi arahan ataupun regulasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dengan meminta expert untuk mengisi kuisioner yang disusun lalu dilakukan pembobotan.Hasilnya kriteria pendanaan menjadi faktor yang dianggap penting untuk dikuatkan dibandingkan kriteria lainnya. Sehingga dalam hirarki arah kebijakan keseluruhan, penataan APBD dan APBN untuk SIDa menjadi arah kebijakan prioritas pertama dan kedua dan kemudian baru dilanjutkan dengan arah kebijakan yang merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SIDa di daerah yakni Penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah sebagai prioritas ketiga. Meskipun penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah merupakan kunci komitmen pelaksanaan penguatan SIDa di daerah, namun jika dukungan regulasi maupun petunjuk pelaksanaannya dirasa lebih memadai dibandingkan arah kebijakaan terkait penataan pendanaan, maka memungkinkan jika arah kebijakan penataan pendanaan diprioritaskan untuk diberi aturan lebih lanjut.
ABSTRACTAchievement prosperity of a country is no longer just depend on natural resources owned. Advances in technology are reflected in the level of mastery of science and technology has long been understood as an important factor in economic growth. Systems innovation becomes important to accommodate the needs of the development and distribution of knowledge that is needed as the primary fuel economic progress in this era of Knowledge Based Economy. The diversity of local potential between regions in Indonesia sizeable require innovation system can accommodate it, so that led to the development discourse of the Regional Innovation System SIDA . With the development of SIDA in the whole region will encourage the achievement of the national innovation anyway.With a lack of regulation in the implementation of SIDA is still early, but global competition continues to be open, unavoidable and increasingly competitive. Because it takes a variety of appropriate policies as a step by step implementation of systemic innovation. By using Analytical Hierarchy Process AHP arranged hierarchy SIDa strengthening the policy direction that may soon be given a referral or further regulation by the Central Government to ask the expert to fill out questionnaires and then be weighted compiled.The result is a funding factor criteria are considered important for strengthened compared to other criteria. So that in the hierarchy of the overall policy direction, the arrangement of the APBD and APBN for SIDa to be a first and second policy priority and then just continued with the policy direction which is a form of commitment, the implementation of SIDA in the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD as the third priority. Although the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD is a key commitment to strengthen the implementation of SIDA in the region, but if the regulatory support and guide its implementation is considered more adequate than the policy direction associated funding arrangement, it is possible that the arrangement of the funding policy priority to be given more rules."
