Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak temuan empiris yang menekankan pentingnya peran negara untuk menjaga kualitas institusinya karena akan memengaruhi proses penciptaan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Apabila negara tidak mampu menjaga kualitas institusinya, cepat atau lambat masyarakat akan semakin hidup sengsara, dan negara berada dibawah bayangan kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan analisis pada data panel kabupaten/kota di Indonesia untuk mengetahui asosiasi dari kualitas institusi terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini secara empiris mengidentifikasi bahwa kualitas institusi dalam dimensi efektivitas pemerintah yang diproksikan melalui nilai indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi berasosiasi negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, hanya variabel SAKIP yang secara statistik memiliki asosiasi yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian membuktikan bahwa setiap kenaikan nilai SAKIP sebesar 1 poin berasosiasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,13%.

---

Various empirical findings emphasized the main key role of the state to maintain the quality of institutions since it would influence the wealth creation process for all people in its country. Whether the state is incapable of maintaining the quality of its institutions, sooner or later the people will be more miserable, and the state is going to be under the shade of failure. Accordingly, this study endeavors to examine panel data from districts and cities in Indonesia to determine the association of institution quality under government effectiveness dimension which proxied by index of government performance accountability system and bureaucracy reform on poverty in Indonesia. This study used the Fixed Effect Model (FEM) to empirically ascertain that the indicators of institutional quality, as defined by government performance accountability systems and bureaucracy reform variables, exhibit a negative association with poverty in Indonesia. Nevertheless, only the government performance accountability system variable exhibits a statistically significant association with poverty in Indonesia. Furthermore, the findings reveal that a one-point increase in SAKIP scores is associated with a 0,13% reduction in poverty rates in Indonesia."