"Management control system can only be understood effectively by understanding its interactions with control environment. current literatures of management control system tend to view the system in isolation or, at best, as a rational system that support the implementationof organisational strategy to cope with the dynamics of external factors. This paper attempt to openup the possibilities of exploiting sociology's new institutional theory (NIT) in outlining various paths in the development of MCS's theoretical framework. More specifically, the NIT enables researcher to identify various environmental factors that interact with the MCS, i.e: technical effeiciency within organisational context. On the other hand, institutional factors are those related with the creation of legitimation of the MCS implementation. Organisational isomorphism is required to respond effectively to the needs of obtaining technical efficiency and legitimaton simultaneousloy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di PKN STAN mengenai kesiapan PKN STAN dalam mengimplementasikan KKNI, SN-Dikti, dan IES 4, motivasi mengadopsi pembelajaran professional values, ethics and attitudes, kesesuaian implementasinya dengan KKNI, SN-Dikti, dan IES 4, serta peran aktor dalam organisasi terhadap proses desain pembelajaran mengenai professional values, ethics and attitudes. PKN STAN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan akuntansi dan lulusannya sebagian besar bekerja di pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif serta menggunakan institutional theory dalam menganalisis permasalahan penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran PKN STAN mengenai professional values, ethics and attitudes telah sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti, tetapi belum menerapkan IES 4. Dalam merespons konvergensi IES 4, PKN STAN menunjukkan kondisi normative isomorphism dan dinilai telah cukup siap untuk menerapkan standar tersebut dengan sistem pendidikan saat ini.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the phenomenon that occurs in PKN STAN about the readiness of PKN STAN in implementing KKNI, SN Dikti, and IES 4, the motivation to adopt the learning of professional values, ethics and attitudes, the suitability of its implementation with KKNI, SN Dikti, and IES 4, as well as the role of actors in the organization of the learning design process of professional values, ethics and attitudes. PKN STAN is one of the official universities that organizes accounting education programs and graduates mostly work in government. This research uses case study and qualitative approaches and use institutional theory in analyzing research problem. This research indicates that PKN STAN 39 s learning design on professional values, ethics and attitudes has been in accordance with KKNI and SN Dikti, but has not implemented IES 4. In response to convergence of IES 4, PKN STAN shows normative isomorphism condition and is considered ready to apply standard with the current education system. "

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta membuktikan pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap performa CSR perusahaan di Indonesia. Penulis menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan data 45 perusahaan indeks IDX80 tahun 2017-2021 sebagai sampel final. Analisis regresi data panel fixed effect digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Adapun struktur kepemilikan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusi, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap performa CSR, kemungkinan disebabkan adanya faktor CAGE distance. Selain itu penulis menemukan bahwa jenis kepemilikan negara dan institusi tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap CSR perusahaan, serta proporsi komisaris independen juga tidak terbukti memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan antara struktur kepemilikan dan performa CSR.

---

The purpose of this study is to identify and illustrate the impact of ownership structure on the performance of corporate social responsibility (CSR) among companies in Indonesia. Using data from 45 firms listed on the IDX80 index between 2017 and 2021 as the final sample, the author applies the purposive sampling method. The research utilizes fixed effect panel regression analysis. The results show that probably because of CAGE distance effects, foreign ownership has a detrimental effect on CSR performance. The study also comes to the conclusion that corporate social responsibility is not significantly influenced by state ownership and institutional ownership. Furthermore, the percentage of independent commissioners has no moderating effect on the association between ownership structure and CSR results."

"The purpose of this research paper is to analyze the implementation of corporate governance at the Regional Development Banks, or locally known as Bank Pembangunan Daerah, in Indonesia. The focus of this study is on the role and the position of the governing body or board as well as the relations between governance in micro context and macro condition in the framework of institutional theory. The kind of paradigm that is used in this research paper is the post-positivist paradigm by using mixed methods. To analyze the implementation of corporate governance, this research paper is using several key actors: BOD's Size, Board of Commissioners Size, Board of Independent Commissioners Size, Audit Committee's Size, Block-holder Ownership, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The results of this research paper indicate that Bank Pembangunan Daerah merely fulfill the requirements of important tools in the implementation of corporate governance. In the end, this will influence the manageability of risk management and compliance process. This condition has positioned the importance of the existence of board in the form of both board of commissioners and board of directors in the management and the achievements of the performance of Bank Pembangunan Daerah (BPDs). In the perspective of corporate governance theorizing that is related to the institutional approach, board can be the balancing power in the context of the diversity of agents that display the relationship patterns not only in the micro-level that involve principal, management, and employees, but also in the macro condition such as legal system in the forms of regulations, social and cultural system, and political system in the form of relations between companies and both legislative and executive institutions. This is related to the strong influence of bureaucracy and political institutions that demonstrate the emergence of conflicting objectives and political interference in the management of Bank Pembangunan Daerah. This condition emerges as the consequences of the existence of Bank Pembangunan Daerah as regional-owned enterprises (BUMDs) that has dual functions, namely as a business enterprise that focuses on making profits as well as an agent of regional development and providing services to the public.

---

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan corporate governance pada Bank Pembangunan Daerah. Kajian difokuskan pada peran dan kedudukan board serta hubungan antara tata kelola pada konteks mikro dan kondisi makro dalam kerangka pendekatan institutional theory. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivs dengan menggunakan mix method. Untuk menganalisis pelaksanaan corporate governance, penelitian ini menggunakan proksi: BOD Size, Board of Commisioner Size, Board of Independent Commisioner Size, Audit Commite Size, Blockholder Ownership, Risk Monitoring Committee, dan Nomination and Remuneretion Committee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah baru sebatas memenuhi ketentuan pemenuhan organ-organ penting dalam pelaksanaan corporate governance. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan manajemen risiko (risk management) dan compliance process. Kondisi ini memposisikan pentingnya keberadaan board dalam wujud dewan komisaris maupun direksi dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dalam perspektif teorisasi corporate governance yang terkait dengan pendekatan institusional, board dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam konteks keberagaman aktor (agent) yang menunjukkan pola hubungan tidak saja dalam tataran mikro yang melibatkan pemilik (principal), management, dan pekerja, tetapi juga kondisi makro seperti sistem hukum dalam bentuk regulasi, sistem sosial dan budaya, dan sistem politik dalam bentuk hubungan antara perusahaan dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini berkaitan dengan kuatnya pengaruh birokrat dan institusi politik yang menunjukkan munculnya conflicting objective dan political interference dalam pengelolaan Bank Pembangunan Daerah. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan Bank Pembangunan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada pencapaian keuntungan dan juga sebagai agent of regional development dan melayani kepentingan masyarakat."

"

 

Nama	:	Syanni Yustiani
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Judul	:	Transformasi Fungsi Audit Internal Sebagai Dampak  Penerapan Tata Kelola Berbasis Sistem Informasi. Studi Kasus: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagai dampak penerapan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Untuk menganalisis fenomena tersebut maka penelitian ini akan menganalisis secara rinci mengenai tekanan-tekanan terhadap Inspektorat Jenderal untuk menerapkan tata kelola pada level makro,  asumsi pengendalian dalam Sistem Informasi DJP yang berdampak pada perubahan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai auditor Intern, upaya penyelarasan antara SIDJP sebagai logics dengan prinsip tata kelola dan Fungsi Audit Intern, adaptasi yang dilakukan oleh Inspektorat Umum setelah SIDJP diimplementasikan di Direktorat Jenderal Pajak dan pengaruh adaptasi yang dilakukan terhadap legitimasi Inspektorat Jenderal sebagai fungsi auditor internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori institusional dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara atas narasumber kunci yang mewakili pihak regulator, asosiasi profesi, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada awal pelaksanaan SIDJP adalah resisten (defiance), kemudian dengan didirikannya audit unit TI pada tahun 2014 maka respon strategis ITJEN berubah menjadi kompromi (compromise) setelah semakin meningkatnya kapabilitas SDM ITJEN melalui berbagai pelatihan dan pendidikan maka Inspektorat Jenderal berubah menggunakan Strategi penerimaan (acquiescence). Strategi tersebut membuat beberapa perubahan pada ruang lingkup dan praktik Inspektorat Jenderal, struktur, persyaratan keahlian auditor, alat audit, ukuran audit, hubungan dengan departemen TI sementara sumber audit dan hubungan dengan auditor eksternal tetap sama.

 

Kata Kunci:

Audit Intern; sistem informasi; institutional theory; institutional logics; isomorphism.

 

---

ABSTRACT

 

 

Name	:	Syanni Yustiani
Program	:	Master of Accounting
Judul	:	Transformation of Internal Audit Function as Impact of  Information System Based Governance Implementation. Case Study: Inspectorate General of the Ministry of Finance.

The purpose of this study is to analyze the transformation of  Inspectorate General of Ministry of Finance as impact of Direktorat Jenderal Pajak’s System Information (SIDJP) implementation, To elaborate the phenomena this study will analyze this into detail on what is the macro-governance pressures for Inspectorat General, what is the SIDJP’s control assumption that impact Inspectorate General as it’s internal audit function, how is the alignment between SIDJP logic with governance principles and Internal Audit Function, how the Inspectorate General adaptation after SIDJP is implemented in the Directorate General of Taxation and how the adaptation carried out affects the legitimacy of the Inspectorate General as a function of internal auditor. This study uses case study and qualitative approach and uses institutional theory in studying the phenomenon studied. Data collection is done through content analysis and interviews with key informants representing regulator, Directorate General of Taxation, Supreme Audit Board and Inspectorate General. This study shows that the strategy used by Inspectorate General in order to adapt with SIDJP implementation, at the beginning of SIDJP implementation the responsive strategy given is Defiance, then in 2014 as IT Audit Unit was founded, the strategic response by ITJEN turn into compromise. After ITJEN HR capabilities improved then Inspectorate General using Acquiescence Strategy. The strategy that was taken make some changes on Inspectorate General’s Scope and practice, structure, auditor skill requirement, audit tools, audit size, relationship with IT department while audit source and relation with external auditor are remain the same.

 

Keywords:

Internal Audit; system information; institutional theory; institutional logic; isomorphism.

 

"

"PSAK No. 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 di mana implementasi dini diperkenankan. Kompleksitas standar ini menyebabkan sebagian besar belum melakukan tahap penilaian dampak sesuai roadmap OJK. Perubahan standar ini mengakibatkan kontroversi yang tercermin adanya penolakan berlakunya IFRS seperti di Perancis karena tekanan dari unsur politik yang mempertimbangkan volatilitas dari neraca dan juga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berdampak negatif bagi stakeholder seperti penurunan ekuitas (Ball, 2006) serta adanya pengaduan pelanggaran yang dilakukan pembuat ketentuan IFRS 9 yaitu melakukan perubahan tanpa proses yang tepat (Bouvier, 2017). Di Indonesia, IFRS 9 telah diadopsi menjadi PSAK No. 71, oleh karena itu problematika yang terjadi di negara-negara lainnya diprediksi akan terjadi juga di Indonesia. Namun dalam kenyataan nya terdapat Bank yang telah mengimplementasikan secara dini PSAK No. 71 (early adopters). Studi ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian di mana analisis konten, tematik dan analisa perbandingan konstan diaplikasikan guna menganalisa instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa early adopters adalah Bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa motif untuk mengambil keputusan baik untuk melakukan atau tidak melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini didominasi oleh kondisi isomorphism yang muncul (normative isomorphism) karena adanya tekanan atau tuntutan dari profesional yang dinilai benar mengingat ketentuan belum berlaku efektif dan tidak ada paksaan untuk mengikuti perusahaan induk. Tidak dapat dikesampingkan motif karena alasan tekanan meniru (mimetic isomorphism) juga terjadi namun demikian dapat dipastikan bahwa tekanan paksaan (coercive isomorphism) tidak terjadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan (heteregoneity) perilaku para aktor dan institusi pada masing-masing bank umum yang dipengaruhi oleh multiple logics yaitu ketentuan (regulatory logics) dan keuntungan (banking logics). Hal tersebut dilakukan para aktor untuk menjaga keseimbangan kedua logika tersebut dengan menggabungkan keduanya serta melihat faktor eksternal dan internal institusi. Normatif; Logika Regulator; Logika Perbankan.

---

PSAK No. 71 convergence of IFRS 9 which will become effective on January 1, 2020, where early implementation is permitted. The complexity of this standard has caused several Banks not to carry out the impact assessment stage according to the OJK roadmap. Changes in accounting standards have caused controversy, which is reflected in the refusal of IFRS to take effect in France because the pressure from political elements that consider the volatility of the balance sheet and have negative impacts on stakeholders such as decreasing equity (Ball, 2006)and there is accusation violation committed by the rule makers without going through the right process in making IFRS 9 (Bouvier, 2017). Considering IFRS 9 was adopted as PSAK No. 71, it is suspected that this can be a problem in Indonesia. However, there were Banks that had implemented before PSAK No. 71 effective (early adopters). This study applies a case study as its research strategy were content, thematic, and constant comparative analyses were used in analysing data collected from questionnaire and semi-structured interviews. This study found that several early adopters are Banks that are owned by the government (state owned banks), foreign, and joint venture banks. Besides, this study found that the motive in making the decisions to adopt / not to adopt  PSAK No. 71 is dominated by normative isomorphism as the pressures or demands being professional and considered right in the business dominate the motives and there were  no mandatory requirements imposed by the parent company to adopt PSAK 71 at this stage. There is a motive that cant be excluded out due to mimetic isomorphism as the pressure to follow their peer group and also it can be ascertained that coercive isomorphism does not occur. This study also found that there are differences (heteregoneity) in the behavior of the actors and institutions in each of the commercial bank that were influenced by multiple logics (i.e., rules as regulatory logics, and profit being the banking logics). This is done so by the actors to maintain both logics by combining the two and looking at the external and internal factors of the institution."

"

Sampai dengan Oktober 2019, pada Pemerintahan Indonesia, hanya 19 Kementerian/Lembaga (K/L) (22.09%) yang berinisiatif untuk menyusun Laporan Tahunan (Laptah) di samping Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan prinsip utama good governance (transparansi) menjadi tidak optimal. Penelitian ini menggunakan teori institutional logics dan isomorphism untuk menganalisis perbedaan perilaku para manajer yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan publikasi laptah. Strategi penelitian menggunakan studi kasus dengan menggali fenomena dalam penyusunan laptah dan faktor institusional yang menjadi latar belakangnya. Penggalian data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 86 K/L. Tingkat pemenuhan persyaratan symbolic carriers dalam penyusunan laporan tahunan masih rendah.  Terkait material carriers, fenomena budaya kurangnya inovasi dan kurangnya adaptasi dapat menjadi faktor penghambat dalam penyusunan laporan tahunan.  Keberadaan SOP menjadi salah satu faktor penggerak yang memudahkan K/L dalam menyusun laporan tahunan. Dari sisi artifacts, dukungan teknologi dan sistem informasi yang ada saat ini sudah baik dan mampu memfasilitasi K/L dalam menyusun laporan tahunan. Adanya pandangan bahwa penyusunan laporan tahunan merupakan suatu kewajiban karena adanya amanat dari peraturan (coercive isomorphism), menjadi motivasi utama bagi K/L dalam menyusun laporan tahunan. Motivasi kedua adalah karena adanya dorongan profesionalisme (normative isomorphism) bahwa penyusunan laporan tahunan ini merupakan bentuk tanggung jawab transaparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Praktik mencontoh atau mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh K/L lain (mimetic isomorphism) tidak ditemukan pada penelitian ini. 

---

Until October 2019, in the Government of Indonesia, only 19 Ministries/Institutions (SM/I) (22.09%) took the initiative to prepare an Annual Report (AR) in addition to the Financial Statements and Performance Reports. This resulted in the implementation of the main principles of good governance (transparency) being not optimal. This study uses the theory of institutional logics and isomorphism to analyze differences in the behavior of managers who are responsible for the preparation and publication of the report. The research strategy uses case studies by exploring phenomena in the preparation of the report and institutional factors that are the background. Data mining was carried out through questionnaires and interviews to 86 SM/I. The level of fulfillment of symbolic carriers' requirements in preparing annual reports is still low. Regarding material carriers, lack of innovation and lack of adaptation can be a limiting factor in the preparation of annual reports. The existence of SOPs is one of the driving factors that facilitate SM/I in preparing annual reports. In terms of artifacts, technology support and existing information systems are already good and able to facilitate SM/I in preparing annual reports. The view that the compilation of annual reports is an obligation because of the mandate of regulations (coercive isomorphism), becomes the main motivation for SM/I in preparing annual reports. The second motivation is due to the encouragement of professionalism (normative isomorphism) that the preparation of this annual report is a form of responsibility of transparency and accountability to the community. The practice of imitating or considering decisions taken by other SM/I (mimetic isomorphism) was not found in this study.

"

"Kehawatiran konsumen akan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana perusahaan melakukan kegiatan bisnis mereka saat ini. Studi ini fokus pada keunggulan dalam menerapkan praktik green manajemen dari perusahaan yang bergerak dalam bidang barang/jasa yang berbasis di Indonesia. Studi ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan cara efisiensi dan mengembangkan energi alternatif yang lebih bersih. Kami juga mengusulkan model penelitian yang menunjukkan beberapa faktor yang penting dalam menekan perusahaan untuk menerapkan praktek green manajemen berdasarkan penelitian empiris dan tinjauan literatur sebelumnya. Dalam penelitian ini kami mengamati dampak dari setiap pemangku kepentingan terhadap praktik green manajemen perusahaan dan menentukan bagaimana praktik green manajemen mempengaruhi kinerja lingkungan dan perusahaan. Kami percaya bahwa ada hubungan positif antara komitmen manajemen tim atas (TMT) terhadap penerapan praktik green manajemen dan kinerja perusahaan. Pendekatan penelitian yang diadopsi dalam makalah ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data survei dari 112 perusahaan dan menggunakan structure equation modeling (SEM), hasilnya menunjukkan bahwa praktik green manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan

---

Climate change and growing environmental concerns from consumers has a major impact on how firms perform their businesses today. This study focuses on the advantages of implementing green management practices from services and manufacturing firms based in Indonesia. This research is important in order to create a healthy and sustainable business environment by means of efficiency and developing an alternative cleaner energy. A research model was proposed showing several factors that are important in pressuring firms into implementing green management practices based on former empirical research and literature review. This research also observed the effects of each stakeholder on green management practices of companies and determine how green management practices influence environmental and firm performance. There is also evidence that there is a positive relationship between top team management commitment towards implementing green management practices and firm performance. The research approach adopted in this paper includes quantitative research using survey data from 112 companies and using structural equation modeling (SEM), the results suggest that green management practices plays an important role in enhancing firm performance."

"International Monetary Fund (IMF) mempublikasikan data Tax Audit Coverage Ratio (ACR) tahun 2010 dari negara-negara anggotanya dengan rata-rata tingkat ACR sebesar 3% - 5%. Laporan Kinerja DJP tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat ACR Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 1,61%. Data tersebut menunjukan bahwa Indonesia memiliki tingkat ACR dibawah tingkat ACR ideal IMF. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat ACR di Indonesia serta memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh DJP guna meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak. Analisis dalam studi ini menggunakan komponen-komponen dari teori Institutional Logics yaitu Symbolic carrier yang berupa Peraturan dan Kebijakan DJP dan Material Carrier yang berupa Aktor, Routines dan Artifacs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor yang perlu di perhatikan oleh DJP untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan pajaknya. Dari sisi aktor, hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup jumlah SDM pemeriksa pajak, kompetensi pemeriksa pajak dan motivasi pemeriksa pajak. Dari sisi artifacs (hal-hal pendukung), hal-hal yang harus diperhatikan adalah kemudahan dan ketersediaan data dan integrasi sistem informasi dan teknologi. Sedangkan dari sisi budaya organisasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sinergi tim, komunikasi dengan seksi lain dan pola kepemimpinan atasan.

---

The International Monetary Fund (IMF) published 2010 Tax Audit Coverage Ratio (ACR) data from its member countries with an average ACR rate of 3% - 5%. The 2018 DGT Performance Report shows that Indonesia's ACR rate in 2018 was 1.61%. The data shows that Indonesia has an ACR level below the IMF's ideal ACR level. This study aims to identify factors related to the level of ACR and provide recommendations to DGT in order to improve tax audit performance. The analysis in this study uses components of Institutional Logics theory, namely Symbolic carriers in the form of DGT Regulations and Policies and Material Carriers in the form of Actors, Routines, and Artifacts. This study uses a descriptive qualitative approach and uses questionnaires and interviews as research instruments. The results of the study indicate from the actor's point of view, factors that need to be considered include the number of human resources for tax auditors, competence, and motivation of tax auditors. From artifacts (supporting matters), the factors are the ease and availability of data and the integration of information systems and technology. From organizational culture, the factors are team synergy, communication with other sections, and leadership patterns."

"Sistem pembayaran digital mengalami pertumbuhan yang substansial, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan transaksi digital di dunia maya, dengan generasi Z sebagai penggerak utama perubahan. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh stimulus macro-environmental (digital economy ecosystem advancement & digital culture exposure) terhadap kontinuitas implementasi digital payment behavior. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan survey kepada 125 responden pada April 2024. Metode sampling yang digunakan adalah purposive dengan kriteria: generasi Z, berdomisili di Indonesia, dan pernah menggunakan sistem pembayaran digital. Model penelitian dibangun dengan beberapa teori dasar: institutional theory, rational addiction theory, dan theory of planned behavior. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode PLS-SEM melalui software SmartPLS 4.0. Aspek macro-environmental terbentuk dari variabel digital economy ecosystem advancement dan digital culture exposure, yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap continued digital payment adoption behaviour. Selanjutnya, perceived institutionalization of digital payment usage berperan sebagai variabel mediasi. Variabel ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap continued digital payment adoption behavior. Peran mediasi ditemukan memperkuat pengaruh antara variabel independen (digital economy ecosystem advancement, digital culture exposure) dan continued digital payment adoption behavior. Studi ini memberikan pengaruh secara teoritis dan empiris dalam menentukan faktor pembentuk continued digital payment adoption berhavior.

---

The digital payment method is experiencing a substantial growth as the digital transactions in cyberspace increase, with Generation Z as the main driver of change.  This study was conducted to investigate the effect of macro-environmental stimulus (digital economy ecosystem advancement & digital culture exposure) on the continuity of the implementation of digital payment behavior. This study was conducted using a quantitative research method by distributing a survey to 125 respondents in April, 2024. The sampling method was purposive sampling with the following criteria: generation Z, domiciled in Indonesia, and have used digital payment system. The research model was built with several basic theories: institutional theory, rational addiction theory, and theory of planned behavior. Data processing was carried out using a research method utilizing SmartPLS 4.0 software. The macro-environmental aspect is formed from the variables of digital economy ecosystem advancement and digital culture exposure, which have a positive and significant effect on continued digital payment adoption behavior. Furthermore, perceived institutionalization of digital payment usage acts as a mediating variable. This variable has a positive and significant effect on continued digital payment adoption behavior. The mediation role is found to strengthen the influence between independent variables (digital economy ecosystem advancement, digital culture exposure) and continued digital payment behavior. This study provides theoretical and empirical influence in determining the factors that form continued digital payment adoption behavior."