Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun piutang premi pada PT RST untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016. PT RST merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa asuransi kerugian. Prosedur audit dilaksanakan berdasarkan pedoman audit TUV yang telah sesuai dengan standar ISA. Pembahasan dimulai dari tahap perencanaan, tahap audit lapangan, dan tahap penyelesaian dan pelaporan. Terdapat satu temuan audit terkait pengakuan piutang premi undue. Namun secara keseluruhan, net impact yang dihasilkan dari penyesuaian temuan di bawah materialitas sehingga tidak mempengaruhi opini atas laporan keuangan yang telah disajikan.

---

ABSTRACT
This internship report discusses audit procedure of premium receivable account in PT RST rsquo s financial statement for the period ended 31 December 2016. PT. RST is a general insurance company which provides various general insurance service in Indonesia. Audit process are implemented based on TUV Audit Guide which has been appropriate with ISA standard. The discussions start with planning, field audit, and completion and reporting. There are some misstatement related recognition of undue classification in premium receivable account. But in general, the net impact resulted from adjustment of findings are bellow materiality so it didn rsquo t effect the financial statement rsquo s opinion.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tenting pencapaian keuntungan perusahaan melalui penetapan portofolio premi yang harus dicapai dari tahun ke tahun, berdasarkan asumsi-asumsi teknis yang dapat dikendalikan perusahaan. Gambaran model ini sccara umum dapat digunakan sebagai perangkat manajemen untuk pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja perusahaan melalui alokasi sumberdaya yang dimilki perusahaan. Penelilian ini dilakukan di Bringin Life Syariah (BLS), Sesuai dengan hasil penelitian, pcncapaian portofolio premi dalarn mencapai titik impas sangat tergantung pada jenis produk yang dipasarkan, biaya operasional, hasil investasi dan tingkat resiko calon peserta. Berdasarkan analisa profit testing dan sensitivitas produk asuransi jenis Tabarru? menghasilkan titik impas dan indikator keuntungan lebih baik dari pada produk yang mernpunyai unsur tabungan. Berdasarkan hasil penelitian, setiap unit pemasaran yang memasarkan hanya produk Tabarru' membutuhkan biaya operasional per tahun antara Rp.247.500.00 sampai dengan Rp. 302.500.000 akan mencapai titik impas pada setang 3,60 tahun sampai 5,26 tahun. Produk tabungan dengan biaya yang sama akan mencapai titik impas pada selang 3.91 tahun sampai dengan 5,47 tahun.

Abstrak :
Pengembangan sistem penagihan dan pengumpulan iuran yang dilakukan oleh PT Askes (Persero) didalam operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beradasarkan kerangka sistem yaitu analisis input, proses dan output serta berdasarkan pengembangan dari sistem yang ada dan digunakan selama ini yang berdasarkan asuransi sosial peserta pegawai negeri sipil. Analisis Input dilakukan dengan mengindentifikasi seluruh komponen yang ada didalam sistem. Analisis proses dengan melakukan analisis resiko seluruh komponen dan proses yang akan digunakan didalam pengembangan sistem. Outputnya adalah mengembangkan sistem yang ada berdasarkan analisis input dan proses yang telah dilakukan. ......System developing for Premium Collection made by PT Askes (Persero) in the operational of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial base on the framework of analysis that is input, process and output as well as on the development of the system and is used for social insurance based upon the civil service employment. Input analysis is done by identification of all components describe in the system. Analysis of the risk analysis process by doing all components and processes that will be used in the developing of the system. Output is to develop systems that are based on the analysis of the inputs and processes that have been done.

Abstrak :
Pialang asuransi memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Namun, kewenangan tersebut tidak semerta-merta memperbolehkan pialang asuransi untuk bertindak bebas. Pialang asuransi selaku wakil dari tertanggung harus tetap mendapatkan persetujuan setiap kali ia ingin melakukan suatu tindakan hukum yang mengatasnamakan tertanggung. Dalam kasus Putusan Nomor 2642 K/PDT/2015, pialang asuransi mengajukan pembatalan polis asuransi tanpa persetujuan tertanggung dan pialang asuransi pada kasus ini tidak menyalurkan premi asuransi kepada penanggung dan menahan premi asuransi tersebut dalam periode waktu yang panjang. Dengan demikian, penelitian ini dirancang dengan tujuan memberikan pemahaman terkait akibat hukum dari polis asuransi yang dibatalkan oleh pialang asuransi serta adanya tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh pialang asuransi pada kasus bersangkutan. Metode penelitian pada penulisan penelitian ini adalah metode doktrinal, yaitu metode yang memfokuskan pada doktrin berupa aturan, asas, atau norma yang diambil dari sumber hukum. Akibat hukum pembatalan polis yang dilakukan oleh pialang asuransi adalah masih berlakunya polis. Hal ini dikarenakan pialang asuransi bukan merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pembatalan polis. Selanjutnya, pialang asuransi dalam kasus bersangkutan telah melakukan tindakan penggelapan premi sebagaimana tindakannya telah memenuhi unsur-unsur penggelapan premi yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. ......Insurance brokers are authorized to act for and on behalf of the insured. However, this authority does not necessarily allow the insurance broker to act freely. The insurance broker must still obtain approval every time they want to take a legal action on behalf of the insured. In the case of Decision Number 2642 K/PDT/2015, the insurance broker submitted a cancellation of the insurance policy without the consent of the insured and did not distribute the insurance premium to the insurer and held the insurance premium for a long period of time. Therefore, this research is designed to provide an analysis of the legal consequences of insurance policies canceled by insurance brokers and the embezzlement of premiums committed by insurance brokers in the case in question. The research method in this writing is the doctrinal method, which focuses on doctrine in the form of rules, principles, or norms taken from legal sources. The legal effect of policy cancellation carried out by insurance brokers is that the policy is still valid. This is because the insurance broker is not an authorized party in canceling the policy. Furthermore, the insurance broker in the case in question has committed an act of premium embezzlement as his actions have fulfilled the elements of premium embezzlement regulated in the applicable regulations in Indonesia.

Abstrak :
Dalam rangka menyongsong perdagangan bebas baik di tingkat ASEAN pada tahun 2003 maupun Asia Pasifik pada tahun 2020, maka Indonesia perlu mempersiapkan diri agar tidak ketinggalan dengan luar negeri, termasuk dalam peraturan perpajakan yang sesuai dengan kaidah perpajakan internasional khususnya prinsip netralitas. Pemajakan atas premi asuransi oleh negara sumber merupakan salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam perpajakan internasioanal. Untuk meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pihak pelaksana di lapangan maka perlu adanya ketegasan dari Direktorat Jenderal Pajak selaku lembaga yang berwenang. Sebagai pelaksana di lapangan, penulis sering menemukan kesulitan untuk mengenakan pajak atas premi asuransi yang dikirim ke luar negeri. Padahal penghasilan premi asuransi yang dikirim ke luar negeri sangat besar. Karena itu, penelitian penulis lebih ditujukan untuk menjawab permasalah sebagai berikut : 1. Apakah setiap pembayaran premi asuransi ke luar negeri dapat dikenakan PPh Pasal 26? 2. Apakah pembebasan pengenaan PPh Pasal 26 atas pembayaran premi asuransi ke luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku? Karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya ketentuan tax treaty yang membebaskan pengenaan PPh Pasal 26 atas pembayaran premi asuransi ke luar negeri dan mengetahui peraturan yang berlaku tentang perantara asuransi yaitu pialang asuransi dan agen asuransi. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan memungut pajak dari penghasilan yang berasal dari Indonesia (asas sumber). Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri wajib dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6241KMK.0411994 tanggal 27 Desember 1994. Aplikasi ketentuan ini dapat dibatasi dengan tax treaty antara Indonesia dengan negara mitra perjanjian (treaty partner). Pembebasan pemotongan PPh Pasai 26 sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen seharusnya hanya dapat dilakukan jika diatur dalam tax treaty. Metode penelitian yang diiakukan oleh penulis adalah deskriptif analisis. Metode penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam membahas tesis ini pertama-tama penulis akan menguraikan mengenai siapa dan apa yang dikenakan pajak, perlunya suatu tax treaty dan peraturan perantara asuransi di Indonesia. Sesudah memberikan deskripsi atas berbagai hal yang relevan, penulis melakukan analisis data-data tersebut guna memecahkan permasalahan pokok yang diperoleh dalam penelitian. Data-data yang diperoleh penulis berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian terhadap literatur dan wawancara dengan berbagai pihak, penulis berkesimpulan bahwa pembayaran premi asuransi ke luar negeri wajib dipotong oleh pembayar premi asuransi jika negara tujuan premi asuransi tersebut tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU PPh. Jika negara tujuan merupakan treaty partner maka tidak ada kewajiban pemotongan berdasarkan tax treaty dan memori penjelasan Pasal 26 ayat (2) UU PPh. Selanjutnya pemajakan terhadap perusahaan asuransi di luar negeri diperlakukan sama dengan Bentuk Usaha Tetap perusahaan jasa lain dan mengacu kepada Pasal 5 UU PPh. Sebagian besar tax treaty Indonesia dengan treaty partner memiliki aturan khusus tentang Bentuk Usaha Tetap bagi perusahaan asuransi yang menerima penghasilan premi dari negara sumber. Ketentuan ini mengadopsi Pasal 5 ayat (6) UN model. Pasal tersebut mengatur bahwa perusahaan asuransi di negara domisili dapat dideem memiliki Bentuk Usaha Tetap di negara sumber asal perusahaan asuransi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan premi asuransi dari negara sumber atau menanggung resiko di negara sumber. Sebagian lain, tax treaty Indonesia dengan treaty partner tidak memiliki aturan khusus tentang Bentuk Usaha Tetap bagi perusahaan asuransi. Tax treaty ini mengadopsi ketentuan dalam OECD model. Menurut OECD model, perusahaan asuransi di suatu negera yang menerima penghasilan premi asuransi dari negara lain dapat dideem memiliki Bentuk Usaha Tetap di negara lain tersebut jika perusahaan asuransi tersebut memiliki a fixed place of business sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) OECD model atau perusahaan asuransi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan asuransi dari negara lain melalui agen tidak babas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) OECD model. Pengiriman premi asuransi ke luar negeri dibawah ini dapat menimbulkan Bentuk Usaha Tetap : 1. Tertanggung langsung mengadakan pertanggungan dengan penanggung di luar negeri. Jika luar negeri tempat domisili perusahaan asuransi merupakan treaty partner yang memiliki ketentuan khusus tentang asuransi (UN model), maka perusahaan asuransi di luar negeri tersebut dapat dideem memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dan Indonesia memiliki hak pemajakan penuh atas Bentuk Usaha Tetap tersebut. 2. Perusahaan asuransi di luar negeri menerima penghasilan premi asuransi melalui agen asuransi di Indonesia. Jika dalam praktek ditemukan cara ini maka perusahaan asuransi di luar negeri tersebut dapat dideem memiliki Bentuk Usaha Tetap baik berdasarkan tax treaty yang mengacu Ice OECD model maupun tax treaty yang mengacu ke UN model. Terakhir, untuk meningkatkan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan kemudahan pelaksanaan di lapangan, penulis mengajukan tiga saran, yaitu : 1) Direktur jenderal pajak hendaknya mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang depedensi agen asuransi. Berdasarkan ketentuan UU Perasuransian dan kebiasaan yang lazim di dunia asuransi bahwa jika perusahaan asuransi di luar negeri menerima premi asuransi atau premi reasuransi melalui agen asuransi yang berada di Indonesia maka perusahaan asuransi tersebut dapat dideem memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia karena telah memenuhi Pasal 5 ayat (5) OECD model. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk : (i) menghilangkan silang pendapat antara Wajib Pajak dengan pelaksana di lapangan; (ii) memberikan panduan bagi petugas pelaksana di lapangan. 2) Hendaknya menteri keuangan menetapkan penghasilan neto bagi Bentuk Usaha Tetap khusus perusahaan asuransi luar negeri berdasarkan Pasal 15 UU PPh. Pertimbangan ketetapan ini adalah pertimbangan praktis untuk memudahkan pelaksanaan dilapangan. Pertimbangan ini dibolehkan dijadikan dasar keputusan menteri keuangan oleh undang-undang selain kelaziman. Pertimbangan lain adalah sulitnya menentukan penghasilan neto berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU PPh. Dengan norma penghasilan neto maka setiap pembayaran premi ke luar negeri langsung yang dapat dideem memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dapat dipotong oleh pembayar premi asuransi. 3) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-4281PJ.43211995 tanggal 05 Desember 1995 merupakan jawaban direktur jenderal pajak yang dilayangkan kepadanya. Surat ini merupakan surat biasa dan bukan surat yang bersifat mengatur. Karena itu tidak dapat dijadikan pegangan bagi pelaksana dilapangan. Berdasarkan pengalaman penulis, Surat Dirjen tersebut banyak dijadikan dasar pemeriksaan aparat Direktorat Jenderal Pajak ditingkat pelaksana. Begitu juga dengan konsultan pajak. Seharusnya, acuan atau dasar hukum yang dipakai adalah tax treaty, undang-undang dan keputusan menteri keuangan atau keputusan direktur jenderal pajak.

Abstrak :
Ketatnya persaingan di dunia asuransi akan mempengaruhi pendapatan hasil underwriting dari premi polis - polis yang diterbitkan. Dana premi yang diperoleh seharusnya dapat dimaksimumkan agar pendapatan dari investasi meningkat. Namun dengan pembatasan investasi dari peraturan yang ada untuk tetap menjaga kesehatan perusahaan asuransi dengan minimal Risk Based Capital. maka diragukan kinerja invcstasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) lebih baik dibanding kinerja investasi Pasar saat ini dan juga diragukan bahwa portfolio investasi Jasindo alas masing-masing trading securities tidak optimal. Untuk itu diperlukan suatu perangkat analisis untuk mengetahui kinerja investasi Jasindo dan mencari alternatif investasi yang lebih baik. Pengukuran kinerja investasi yang dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia akan dianalisis berdasarkan return dan Indeks Sharpe atas trading securities saham, reksadana dan obligasi yang selanjutnya dilakukan perhitungan optimal portfolio. Pengukuran kincrja investasi Jasindo mcnggunakan perbandingan Return dan Indeks Sharpe terhadap kincrja Pasar. Perhitungan parameter tersebut diuji secara statistik mcnggunakan t-Test dan Analysis of Variance (Anova). Sedangkan optimalisasi portfolio dan pembuatan efficient frontier menggunakan Metode Markowitz. Kinerja Investasi Jasindo bcrdasarkan return lebih baik dibanding Pasar, terutama untuk kinerja Saham selama tahun 2003. 2004 dan 2005 dimana return bulanan Saham Jasindo sebesar 4.57% scdangkan return saham Pasar hanya sebesar 2.99%. Namun untuk rata-rasa return Obligasi dan Rcksadana Pasar lebih baik dibanding Jasindo yaitu 2.099% (Obligasi) dan 0.660% (Rcksadana) dimana return Jasindo sebesar 0.916%. dan 0.453%. Kinerja investasi Asuransi Jasindo berdasarkan indeks Sharpe lebih baik dibanding kinerja Pasar kecuali untuk Reksadana dimana Kinerja Pasar lebih baik Selama tahun 2003, 2004 dan 2005. Indeks Sharpe Jasindo untuk Saham Reksadana dan Obligasi secara berturut-lurut sebesar 0.550. -0.1 16 dan 1.047. Sedangkan Pasar mcmpunyai indeksnya sebesar 0.396, -0.105 dan 0,459. Seluruh Portfolio investasi Jasindo untuk Saham. Reksadana dan Obligasi tahun 2003, 2004 dan 2005 tidak optimal. Hal dapat terlihat di Gambar efficient frontier yang disajikan, portfolio Jasindo tidak berada dalam efficient frontier.

---

Highly competition in insurance industry in Indonesia would have an impact to their revenue from insurance premium. The fund collected from their clients should be invested and earned enough profit. However, the restriction for investment in insurance industry would bring a constraint to earn bigger return on investments. Based on the above constraints, the prediction on the investment performance would lead a pessimistic result for each trading securities i.e. stocks, mutual funds and bonds. Some prediction would also lead to an opinion that the return of trading securities invested by PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) is lower than the return earned by capital market. In terms of portfolio analysis, Jasindo's portfolios would not be reach optimal portfolio. Tools for analyzing the Jasindo's investment performance is needed to find a better result for return and optimal portfolios for Jasindo. The performance analysis is done by comparing return and Sharpe index between Jasindo's and Capital Market. Next analysis is done by computing the optimal portfolio and building an efficient frontier. The calculations arc tested statistically by t-Test and Analysis of Variance (Anova). The calculation for Optimum Portfolio building efficient frontier use Markowitz method. Jasindo's investment performance based on comparing return is better than return earned by Market. Especially for Stocks performance on year 2003, 2004 and 2005 which the monthly return of Jasindo's stock is 4.57% and the monthly return for Market's stock performance is only 2.99%. However, Market's Bond and Mutual fund performance are higher than Jasindo's which are 2.01)9% (Bond) and [1.660`%, (Mutual Fund) whereas Jasindo's returns are 0.916% and 0.453%. Jasindo's investment performance based on comparing Sharpe index is also better than market's perlormance except for Mutual Fund's performance. During year 2003, 2004 and 2005, Jasindo's Sharpe index for Stocks, Mutual Fund and Bond in sequential are 0.550, -0.116 and 1.047. Whereas, market's Sharpe index are 0.396, -0.105 and 0.459. All of Jasindo's portfolios for each bonds, stocks and mutual funds on year 2003, 2004 and 2005 are not optimum. These would be seen on the efficient frontier, which Jasindo's portfolios were none in the efficient lines.

Abstrak :
Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas diskon premi asuransi pada perusahaan leasing berdasarkan konsep taxable supplies dan taxable person. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Simpulan yang didapatkan oleh peneliti adalah berdasarkan konsep taxable supplies dan taxable person, diskon premi asuransi pad a perusahaan leasing bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ......The focus of this research is to know the treatment of VAT upon insurance premium to the leasing company based on taxable supplies and taxable person concept. The approach used by researcher is qualitative approach using data collecting through field study and literature study. The conclusion obtained by researcher is based on the concept of taxable supplies and taxable person, the insurance premium discount to the leasing company is not VAT object and VAT payable.

Abstrak :
Seiring terbatasnya ruang di Jakarta, perguruan tinggi mulai memanfaatkan lahan dengan membangun fasilitas pendidikan berupa bangunan bertingkat tinggi. Bangunan bertingkat tinggi khususnya gedung perkuliahan memiliki potensi bahaya kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian besar. Dalam hal tindakan preventif, penanganan pada saat terjadinya kebakaran, dan tindakan pasca terjadinya kebakaran diperlukan fire safety management agar bahaya kebakaran tersebut dapat diminimalisir. Risiko kebakaran adalah termasuk salah satu faktor yang harus diminimalisirkan dalam suatu pengoperasian bangunan dimana asuransi adalah sebagai salah satu cara mengalihkan risiko tersebut. Akan tetapi, besaran biaya premi asuransi kebakaran di berbagai lembaga asuransi sangat beragam dikarenakan perbedaan faktor penentu biaya premi asuransi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan fire safety management pada gedung perkuliahan bertingkat tinggi di Jakarta dan menentukan faktor penentu biaya premi yang dipengaruhi oleh implementasi fire safety management. Faktor penentu tersebut sebagai alat bantu untuk menentukan besaran biaya premi asuransi kebakaran perusahaan asuransi. Penelitian ini mengacu pada studi literatur, survei, wawancara dan data yang didapat menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini menggunakan work breakdown structure sebagai alat bantu untuk mendetailkan indikator yang memenuhi kriteria fire safety management dan data dianalisis menggunakan software SmartPLS 3.0. Berdasarkan hasil survei, data menunjukkan bahwa gedung perkuliahan bertingkat tinggi di Jakarta belum sepenuhnya mengimplementasikan fire safety management. Penerapan tertinggi pada dimensi pencegahan kebakaran pada bangunan gedung sebesar 83% dan terendah pada dimensi keselamatan orang pada saat terjadi kebakaran sebesar 78%. Dimensi yang paling signifikan mempengaruhi penentuan biaya premi asuransi yaitu dimensi pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan yang kurang signifikan mempengaruhi penentuan biaya premi asuransi yaitu dimensi keselamatan orang pada saat terjadi kebakaran. ......As space is limited in Jakarta, universities have begun to utilize the land by building educational facilities in the form of high-rise buildings. High-rise buildings, especially Lecture Buildings, have the potential for fire hazards which can cause large losses. In terms of preventive action, handling when a fire occurs, and post-fire action, fire safety management is required so that the fire hazard can be minimized. Fire risk is one of the factors that must be minimized in a building operation where insurance is a way of transferring the risk. However, the amount of fire insurance premiums in various insurance institutions varies greatly due to differences in the determinants of insurance premium costs. The purpose of this study is to evaluate the application of fire safety management in high-rise lecture buildings in Jakarta and determine the determinants of premium costs that are influenced by the implementation of fire safety management. This determining factor is a tool to determine the amount of the insurance company's fire insurance premiums. This research refers to literature studies, surveys, interviews, and data obtained using a questionnaire instrument. This study uses the work breakdown structure as a tool to detail indicators that meet the fire safety management criteria and the data are analyzed using the SmartPLS 3.0 software. Based on the survey results, the data shows that the lecture buildings in Jakarta haven’t fully implemented fire safety management. The highest implementation is in the dimension of fire protection in buildings 83% and the lowest is in the dimension safety of people in the event of a fire 78%. The dimension that most significantly affects the determination of the cost of insurance premiums is the dimension of fire prevention in buildings and the less significant one influences the determination of the cost of insurance premiums, namely the dimension of safety of people in the event of a fire.

Abstrak :
Jumlah hotel bertingkat tinggi di Jakarta meningkat, menciptakan tantangan bagi manajemen keselamatan kebakaran. Kebakaran hotel di Jakarta hampir terjadi setiap tahun dan menyebabkan kerugian besar pada bangunan dan korban jiwa, yang membuktikan bahwa manajemen keselamatan kebakaran di gedung hotel di Jakarta belum optimal. Dalam mencapai keselamatan kebakaran, risiko juga dapat dialihkan dengan asuransi. Namun, besaran asuransi dari berbagai lembaga sangat bervariasi, karena regulasi yang memiliki batas luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan faktor penentu premi yang dipengaruhi oleh fire safety management di gedung hotel bertingkat tinggi. Untuk memenuhi tujuan ini, sejumlah besar data dikumpulkan melalui studi literatur, survei, wawancara mendalam dan instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan work breakdown structure dalam pemecahan indikator yang memenuhi kriteria fire safety management agar lebih sistematis dan detail. Berdasarkan hasil survei, data menunjukkan bahwa beberapa hotel bertingkat tinggi belum sepenuhnya menerapkan manajemen keselamatan kebakaran. Selain itu, tidak ada hubungan yang jelas mengenai peran asuransi dalam pembiayaan proteksi kebakaran di gedung hotel. Untuk mengatasinya, diusulkan untuk mempertimbangkan sejauh mana hotel bertingkat tinggi menerapkan fire safety management dalam menentukan tingkat premi asuransi untuk meningkatkan penerapan fire safety management di gedung-gedung bertingkat tinggi, dengan memproses data menggunakan SmartPLS 3.0 dan analisis rata-rata untuk mendapatkan faktor prioritas dalam manajemen keselamatan kebakaran yang dapat digunakan sebagai penentu biaya premi yang realistis. Hasilnya, faktor paling prioritas dalam manajemen keselamatan kebakaran yang dapat digunakan sebagai penentu biaya premi yang realistis adalah pencegahan kebakaran di gedung hotel, dan faktor yang paling tidak prioritas adalah keselamatan orang jika terjadi kebakaran. ......The number of high-rise hotel in Jakarta is increasing, creating challenges for fire safety management. Hotel fires in Jakarta almost occur every year and cause substantial loss to buildings and casualties, which proves that the fire safety management in hotel buildings in Jakarta is not optimal. In achieving fire safety, risk can also be transferred by insurance. However, the amount of insurance from various institutions varies significantly, due to the regulations that has a broad limit. This study aims to propose the determining factor of premiums influenced by the application of fire safety management in high-rise hotel buildings. To meet this goal, a large amount of data is collected through literature studies, surveys, in- depth interviews and research instruments. This study uses work breakdown structure in the breakdown of indicators that meet fire safety management criteria to be more systematic and detailed. Based on the results of the survey, data shows that some high-rise hotels have not fully implement fire safety management. In addition, there is no clear relation regarding the role of insurance in fire protection financing in hotel buildings. To address this, proposed to consider the extent to which high-rise hotels implement fire safety management in determining insurance premium rates to improve the application of fire safety management in high-rise buildings, by processing the data using SmartPLS 3.0 and average analysis in order to obtain priority factors in fire safety management which can be used as a determinant of realistic premium costs. As the result, the most priority factor in fire safety management which can be used as a determinant of realistic premium costs is fire prevention in hotel buildings, and the least priority factor is safety of people in the event of fire.

Abstrak :
Tingginya jumlah kebakaran yang terjadi setiap tahun di Jakarta menjadi indikasi bahwa implementasi sistem keselamatan bangunan (fire safety management) terhadap bahaya kebakaran masih belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.186/MEN/1999, bangunan hotel termasuk dalam klasifikasi bangunan dengan bahaya kebakaran ringan yang artinya bangunan tersebut memiliki jumlah dan kemudahan terbakar yang rendah. Tetapi, risiko terjadinya kebakaran akan tetap ada, karena didalam hotel banyak fasilitas yang mudah terbakar, maka sistem proteksi kebakaran di bangunan hotel yang sesuai dengan peraturan harus tetap diperhatikan. Pengalihan resiko yang ditimbulkan oleh kebakaran sangat dibutuhkan, yaitu dengan pengadaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan biaya premi asuransi yang menggunakan aspek okupansi bangunan dan kelas konstruksi dengan rate batas atas dan batas bawah. Tetapi antar perusahaan asuransi masih memiliki kesenjangan hingga empat kali lipat dalam menentukan tarif premi, dikarenakan setiap perusahaan memiliki dasar penentuan yang berbeda. Penentuan premi yang realistis dengan mempertimbangkan aspek lain yang mempengaruhi biaya premi asuransi sangat dibutuhkan agar perang tarif premi antar perusahaan dapat teratasi. Penelitian ini akan membahas fire safety management, kebijakan, stakeholder, work breakdown structure (WBS), dan building information modelling (BIM) yang mempengaruhi biaya premi asuransi kebakaran. Pengolahan data penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SMART-PLS. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kebijakan, stakeholder, work breakdown structure, okupansi bangunan, building information modelling, dan fire safety management berpengaruh terhadap biaya premi asuransi kebakaran dengan model penelitian yang didapatkan untuk perhitungan biaya premi asuransi kebakaran adalah A= (F:E) + (-0,235 X1 – 0, 213 X2 – 0,205 X3 – 0,239 X4 – 0,193 X5 – 0, 250 X6)+e. ......The high number of fires that occur every year in Jakarta is an indication that the implementation of fire safety management system against fire hazards is still not running optimally. Based on The Decree of the Minister of Manpower No.186/MEN/1999, hotel buildings are included in the classification of buildings with a mild fire hazard which means the building has a low number and fire facilities. However, the risk of fire will remain, because in the hotel many facilities are flammable, then the fire protection system in the hotel building in accordance with the regulations should be kept in mind. The risk transfer posed by fire is urgently needed, namely by the procurement of insurance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is an institution authorized to determine the cost of insurance premiums that use aspects of occupation of buildings and construction classes with upper and lower limit rates. But insurers still have a gap of up to four times in determining premium rates, because each company has a different basis for determination. The determination of realistic premiums taking into account other aspects that affect the cost of insurance premiums is urgently needed so that the war on premium rates between companies can be resolved. This research will discuss fire safety management, regulation, stakeholders, work breakdown structure (WBS), and building information modelling (BIM) that affect the cost of fire insurance premiums. Data processing of this research using Structural Equation Modeling (SEM) method with the help of SMART-PLS software. The results of this research were obtained that policies, stakeholders, work breakdown structure, Building occupancy, building information modelling, and fire safety management affect the cost of fire insurance premiums with research models obtained for the calculation of the cost of fire insurance premiums are A= (F:E) + (-0.235 X1 – 0.213 X2 – 0.205 X3 – 0.239 X4 – 0.193 X5 – 0.250 X6)+e.