Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk memahami isu ini, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memahami dampak dana transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Namun, penelitian yang sudah ada hanya fokus pada dampak dari realisasi dana transfer. Studi ini menguji secara empiris pengaruh ekspektasi transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Analisis empiris ini menggunakan seperangkat variabel ekonomi dan politik sebagai proxy ekspektasi transfer di 426 pemerintah daerah di Indonesia sepanjang 2009-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi dana transfer, meskipun telah diatur secara formal oleh Peraturan Pemerintah, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik di luar formula. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa ekspektasi transfer merupakan faktor yang relevan dalam memengaruhi belanja pemerintah daerah. Peningkatan ekspektasi transfer berasosiasi dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah pada seluruh jenis dan fungsi. Pemerintah daerah yang berekspektasi mengalami kenaikan transfer cenderung memiliki tingkat belanja yang lebih tinggi.

---

Fiscal decentralization in Indonesia is characterized by high dependency of local governments on transfer funds from the central government as a source of revenue. In order to understand the behavior of local governments in spending transfer funds, a substantial amount of work has been done to estimate the impact of transfer funds on local government spending. However, existing research has so far only focused on the impact of the realization transfer funds. This study examines empirically the role of transfer expectation in affecting local government spending behavior. The empirical analysis employs a set of political and economic variables to proxy transfer expectations in 426 local governments in Indonesia across 2009-2018. This research found that transfer allocation, even when enshrined in a law, appear to be influenced by economic dan political factors beyond the formula. The analysis also confirms that transfer expectations are relevant determinant of local government spending. Our findings suggest that an increase in expected transfers is associated with increase in local government spending across type and functions. Local governments expecting a higher level of transfer tend to react with a higher level of expenditure."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."

"AbstractIndonesia has implemented a new policy of regional autonomy and fiscal decentralization for almost ten years. One of the objectives of this fiscal decentralization is to give the full autonomy to local governments in spending and managing their revenues. The local governments have the authority to explore and collect their own-source revenue ('Pendapatan Asli Daerah', or PAD), i.e. through the improvement of their tax effort. The objectives of this study are: (i) to describe the fiscal performance of districts and municipalities in Indonesia, both in the revenue as well as the expenditure sides, (ii) to analyze the effects of intergovernmental transfers (?dana perimbangan', or balancing fund from the central to regional governments) on regional tax efforts, and (iii) to identify the regional economic growth elasticity of intergovernmental transfers and own-source revenue. This study employs a panel data set of 336 districts and municipalities covering the whole area of Indonesia over the time period of 2001-2008. The results show a relatively low contribution of PAD to regional revenues, indicating high fiscal dependency of regional governments on the central government. Intergovernmental transfers positively effect tax efforts. The result of the elasticity analysis also indicates a positive role of the transfers as stimuli to economic growth."

"AbstractIndonesia has implemented a new policy of regional autonomy and fiscal decentralization for almost ten years. One of the objectives of this fiscal decentralization is to give the full autonomy to local governments in spending and managing their revenues. The local governments have the authority to explore and collect their own-source revenue ('Pendapatan Asli Daerah', or PAD), i.e. through the improvement of their tax effort. The objectives of this study are: (i) to describe the fiscal performance of districts and municipalities in Indonesia, both in the revenue as well as the expenditure sides, (ii) to analyze the effects of intergovernmental transfers (?dana perimbangan', or balancing fund from the central to regional governments) on regional tax efforts, and (iii) to identify the regional economic growth elasticity of intergovernmental transfers and own-source revenue. This study employs a panel data set of 336 districts and municipalities covering the whole area of Indonesia over the time period of 2001-2008. The results show a relatively low contribution of PAD to regional revenues, indicating high fiscal dependency of regional governments on the central government. Intergovernmental transfers positively effect tax efforts. The result of the elasticity analysis also indicates a positive role of the transfers as stimuli to economic growth."

"Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara DAK pendidikan dengan angka partisipasi kasar (APK) dan melihat perbedaan pengaruh DAK pedidikan di wilayah 3T dan non 3T dengan menggunakan data sekunder dari DJPK Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan tahun 2015-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa DAK Pendidikan mampu meningkatkan APK di tingkat SD dan SMP, dan dampak DAK pendidikan di wilayah 3T lebih elastis dibandingkan wilayah non 3T karena ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah 3T yang lebih sedikit. Sehingga adanya transfer DAK pendidikan mempercepat penambahan ketersediaan tersebut. Hasil estimasi ini berimplikasi pemerintah harus meningkatkan dan memperbesar skema program afirmasi untuk meningkatkan capaian kinerja pendidikan melalui APK.

---

This study aims to examine the relations between education special allocation funds with gross enrollment rates (GER) and observe the difference in the influence of education special allocation funds in less developed and developed regions by using secondary data from the Ministry of Finance and the Ministry of Education in 2015- 2017. Estimation results show that education special allocation funds can increase GER at elementary and junior high school level, and the impact of education special allocation funds in less developed regions is more elastic than developed regions causing of the availability of facilities and infrastructure in fewer less developed regions. Therefore, the transfer of education special allocation funds accelerates of the availability. The results of this estimation have implications for the government to improve and broaden the affirmation program scheme to increasing educational performance through GER."