Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The Handbook covers key conceptual topics drawn from across the three areas of jus ad bellum, jus in bello and jus post bellum.Publisher Synopsis 'A most important and timely collection of essays that places the established international rules in their modern and challenging of context.' - Philippe Sands QC, University College London, UK 'Events of the past fifteen years have sharpened the focus on well-known issues in international conflict and security law. What responses to international terrorism are permissible? Can humanitarian intervention be justified under international law? The Research Handbook on International Conflict and Security Law addresses these and other debates across the areas of conflict prevention, use of force and post-conflict reconstruction, with the critical insight for which the contributors are known.' - James Crawford, University of Cambridge

Abstrak :
Negara-negara dalam sistem dunia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis didalamnya, atau dalam arti lain merupakan negara multi etnis. Proses pertumbuhan sosial dan modernisasi yang dilakukan banyak negara didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan budaya dan etnis dalam suatu negara bangsa akan cenderung menghilang selain didukung dengan berkurangnya perhatian dari segi-segi ekonomi dan sosial serta kehidupan politik pada unsur etnis yang menjadi unit sistem dalam negara bangsa. Bagaimanapun dapat dijelaskan bahwa `kegagalan' pembangunan suatu negara tidak hanya disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dibidang tehnik, finasial maupun dibidang ekonomi. Karena kegagalan tersebut dapat dihubungkandengan pengaruh kompleksitas budaya dan etnis dalam membangun suatu negara bangsa. Sebagai bagian dari suatu negara, berbagai ikatan kelompok masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap aspek kehidupan bernegara dimana ikatan-ikatan masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan patut diperhitungkan dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan negara. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi hambatan-hambatan yang muncul dengan adanya tuntutan ikatan masyarakat yang hidup di irlandia Utara terutama untuk mencapai stabilitas wilayah Irlandia Utara yang telah lama mengalami krisis berupa konflik komunal yang berkepanjangan sehingga menciptakan konflik teritorial. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data empirik termasuk latar belakang sejarah lrlandia sendiri dalam literatur-literatur dan buku-buku walaupun muncul kendala berupa keterbatasan sumber. Hambatan utama yang menjadi inti permasalahan dalam penyelesaian krisis berkepanjangan di Irlandia Utara tersebut lebih difokuskan dalam permasalahan cara pandang dalam kehidupan bernegara yang demokralis, di mana perbedaan tersebut memiliki implikasi yang bersifat multi-dimensi mengingat adanya kecenderungan yang muncul dan menjadi hambatan tersendiri dalam penyelesaian krisis di Irlandia Utara. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh internal maupun eksternal di wilayah Irlandia Utara dapat mempengaruhi proses penyelesaian konflik di Irlandia Utara.

Abstrak :
Tesis ini membahas masalah dampak invasi Amerika Serikat ke Irak terhadap pasokan minyak Amerika Serikat. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kebutuhan minyak dalam negeri Amerika Serikat. Penulis tertarik pada masalah invasi Amerika Serikat ke Irak yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga AS dapat dikatakan melanggar Piagam PBB untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif malls. Kerangka berpikir dalam tesis ini berupa kerangka berpikir konseptual. Berdasarkan persoalan penelitian, maka konsep yang digunakan adalah energy security, security of supply, economic security, dan oil dependency. Dengan demikian, tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa AS memiliki ketergantungan terhadap minyak yang besar untuk jangka panjang terutama dikawasan Timur Tengah. Sedangkan untuk jangka pendek, AS tidak tergantung pada minyak dari Timur Tengah secara langsung karena AS dapat mengimpor minyak dari negara-negara tetangga seperti Canada, Venezuela, Meksiko dan Inggris. Sejak awal invasi Amerika Serikat ke Irak hingga terbentuknya pemerintahan sementara di Irak, pemerintah AS selalu berubah-ubah dalam memberikan alasan pembenaran / justifikasi untuk menyerang Irak. Mulai dari alasan mencari senjata pemusnah massal (Weapons of Mass Destruction), menumbangkan rezim Saddam Hussein, membebaskan rakyat Irak, hingga alasan demokratisasi di Irak. Sejak pemerintah Irak menasionalisasi industri minyaknya pada tahun 1972, perusahaan-perusahaan minyak AS tidak diizinkan untuk melakukan eksplorasi minyak di Irak. Monopoli terhadap harga minyak dunia dikuasai oleh negara-negara anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) yang kesemuanya berasal dari negara-negara berkembang. Sedangkan negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, sangat membutuhkan minyak untuk keperluan transportasi, industri, perumahan dan perdagangan. Terdapat tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan masalah minyak dunia, yaitu embargo minyak Arab Saudi terhadap AS pada tahun 1973, perang Irak - Iran tahun 1980, dan invasi Irak Ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Peristiwa-peristiwa tersebut telah membuat harga minyak dunia melonjak tajam. Beberapa bulan sebelum peristiwa tragedi 11 September 2001, tepatnya pada bulan Mei 2001, pemerintah AS telah mengeluarkan kebijakan keamanan energi nasionalnya. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Amerika Serikat pada tahun 2001 telah mengalami masalah kekurangan energi paling serius sejak embargo minyak tahun 1970-an. Adanya kebutuhan yang sangat besar terhadap suplai minyak dan keamanan energi nasional, telah membuat pemerintahan Presiden George W.Bush melakukan tindakan secara sepihak yang kemudian mendapat kecaman dunia internasional. Invasi Amerika Serikat ke Irak jelas telah melanggar Piagam PBB terutama pasal 2 (ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 7) dan pasal 51. Sesungguhnya pemerintah AS saat itu dapat menghindari terjadinya invasi yang telah banyak memakan korban jiwa dikedua belah pihak jika pemerintah George W.Bush mau menjalankan upaya-upaya diplomasi melalui lembaga-lembaga internasional.

Abstrak :
Dalam tesis ini ingin menjelaskan mengapa hubungan Arab Saudi-AS yang dianggap 'hubungan khusus' belum dapat membawa Arab Saudi untuk berperan optimal dalam menyelesaikan masalah Palestina. Penyelesaian masalah Palestina merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Arab Saudi yang dirumuskannya tahun 1943. Tugas dan misi tersebut berisi bahwa penyelesaian masalah Palestina ditempuh dengan dua Cara : Arab Saudi bersatu dengan negara-negara Arab lainnya untuk menyelesaikan Palestina, dan Arab Saudi mempengaruhi Amerika untuk menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan masalah Palestina. Namun, pelaksanaan untuk menarik Amerika menjadi mediator yang adil masih mendapat hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal dan internal yang dimaksud, sebagai berikut : 1. Kuatnya lobi pro-Israel terhadap pengambil kebijakan (decision maker) di Amerika, sehingga Amerika dapat mengorbankan hubungan khususnya dengan Arab Saudi, terutama menyangkut penyelesaian masalah Palestina. Lemahnya dukungan negara-negara Arab lainnya atas kepemimpinan Arab Saudi (Arab leadership) membuat Arab Saudi tidak dapat berperan optimal, karena tidak mendapat wewenang penuh dari negara Arab lainnya. 2. Lemahnya pengaruh Arab Saudi terhadap Amerika akibat ketergantungannya di bidang politik, militer dan ekonomi, sehingga Arab Saudi tidak mempunyai posisi tawar menawar yang memadai terhadap Amerika Serikat, dan ketergantungan Arab Saudi tersebut menempatkan kedua negara tidak mempunyai hubungan khusus dalam arti yang sesungguhnya. 3. Perbedaan sosial budaya antara Arab Saudi-Amerika Serikat mengakibatkan kedua negara tidak mendapat dukungan yang penuh dari warga kedua negara masing-masing, dan bahkan perbedaan sosial budaya tersebut dapat menghambat usaha pemerintah kedua negara untuk menyelesaikan masalah Palestina. 4. Adanya konflik elit di Arab Saudi mengenai hubungan yang ideal antara Arab Saudi-Amerika, sehingga para elit di lingkungan kerajaan tidak mempunyai pandangan yang sama mengenai keterlibatan Amerika dalam proses perdamaian, dan dari pihak Arab Saudi tidak mempunyai strategi yang baku untuk membawa Amerika dalam menyelesaikan masalah Palestina. 5. Lemahnya pengaruh pro-Palestina di Arab Saudi merupakan akibat sistem politik Arab Saudi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Arab Saudi kelihatan passif dalam mencari terobosan baru dalam penyelesaian masalah Palestina, dan cenderung menunggu inisiatif dari Amerika Serikat.