Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Advances in Financial Economics Vol 19 is peer reviewed and focusses on International Corporate Governance. Advances in Financial Economics Volume 19 deals with International Corporate Governance, particularly the role played by boards of directors, internal organization design and governance mechanisms, franchise agreements, the effect of regulation and policy, the market for corporate control, and strategic alliances.

Abstrak :
Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan energi nuklir di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan energi yang semakin meningkat dan tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor geostrategis yang memengaruhi kebijakan pengembangan energi nuklir, mengidentifikasi peran kerjasama internasional dalam membentuk perkembangan energi nuklir di Indonesia, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengoptimalkan manfaatnya. Penelitian berfokus pada analisis kebijakan energi nuklir, keamanan energi, dan aspek ekonomi dari pengembangan infrastruktur nuklir. Penelitian menggunakan desain pendekatan kualitatif dengan metode Delphi untuk merumuskan pandangan dari para ahli dalam bidang energi nuklir. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan energi nuklir Indonesia, signifikansi kerjasama internasional, dan tantangan terkait regulasi dan keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan hambatan pengembangan energi nuklir di Indonesia, serta implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan energi bersih dan berkelanjutan. ......This research explores the development of nuclear energy in Indonesia in response to the increasing energy demand and the pressure to reduce carbon emissions. The objective of this study is to analyze geostrategic factors influencing nuclear energy development policies, identify the role of international cooperation in shaping nuclear energy developments in Indonesia, and evaluate the challenges faced by Indonesia in optimizing its benefits. The research focuses on the analysis of nuclear energy policies, energy security, and economic aspects of nuclear infrastructure development. The research utilizes a qualitative approach with the Delphi method to formulate opinions from experts in the field of nuclear energy. The findings reveal the complexity of factors influencing Indonesia's nuclear energy policies, the significance of international cooperation, and challenges related to regulations and security. The conclusion of this research provides in-depth insights into the potential and barriers of nuclear energy development in Indonesia, along with policy implications that need consideration for achieving clean and sustainable energy goals.

Abstrak :
[Multi-stakeholder partnering has become the 'new mantra' of decision-makers in business, government and civil society. Yet our understanding of what drives success and failure in these institutions remains incomplete. The book introduces a production theory which describes how the relationship between contributions and outputs influences behaviour, and suggests how technology, leadership and governance should be aligned to make partnerships work., Multi-stakeholder partnering has become the 'new mantra' of decision-makers in business, government and civil society. Yet our understanding of what drives success and failure in these institutions remains incomplete. The book introduces a production theory which describes how the relationship between contributions and outputs influences behaviour, and suggests how technology, leadership and governance should be aligned to make partnerships work.]

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian Keamanan Indonesia ? Australia telah ditandatangani oleh pemerintah kedua negara pada tanggal 13 November 2006, di Lombok, Indonesia. Bagi Indonesia perjanjian ini adalah upaya untuk mengikat kedua negara yang kerap mengalami hubungan yang pasang surut dalam sebuah kerjasama yang lebih erat, dan sekaligus untuk mencegah Australia melakukan campur tangan terhadap masalah internal Indonesia. Sedangkan bagi Australia, kerjasama ini lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga keamanan nasionalnya dari serangan terorisme, mengingat di Indonesia, telah terjadi beberapa kali serangan bom, dan tindakan teror yang memakan korban nyawa dari warga sipil Australia. Serangan bom tersebut antara lain bom di Hotel JW Marriot, bom di Kedutaan Besar Australia, bom Bali 1 dan bom Bali 2. Adanya konsep kedaulatan yang diusung dalam perjanjian keamanan ini dan peningkatan kerjasama serta mencuatnya aktor-aktor non-negara yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan/internasional, membuat perjanjian ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh, terutama yang terkait dengan konsep-konsep dan paradigma dalam Ilmu Hubungan Internasional yang terdapat di dalamnya. Bagaimanakah Perjanjian Keamanan Indonesia ? Australia 2006 ditinjau dari sudut pandang ilmu Hubungan Internasional? Hal inilah yang akan dijelaskan secara detail di dalam tesis yang menggunakan metodologi kualitatif interpretatif dalam bentuk wawancara terhadap para perumus perjanjian keamanan RI ? Australia, khususnya dari pihak Indonesia. Metode ini didukung juga dengan analisa terhadap dokumendokumen lainnya yang terkait. Jelas bahwa dengan adanya perjanjian ini kedua negara mempunyai kepentingan nasional yang hendak dicapai. Bagi Indonesia, kepentingan itu adalah kedaulatan dan keamanan, sedangkan bagi Australia kepentingan itu adalah keamanan karena adanya kekhawatiran akan serangan terorisme. Namun dari hasil wawancara dengan para perumus Lombok Treaty, diketahui bahwa terminologi keamanan yang tertera didalam perjanjian antara pemerintah RI dan Australia, bukan lagi keamanan dalam makna tradisional ataupun militer, melainkan keamanan dalam pengertian yang lebih luas dan komprehensif (comprehensive security). Keamanan yang lebih luas ini juga mencakup di dalamnya keamanan manusia (human security). Karena keamanan yang menjadi perhatian bersama kedua negara adalah keamanan dalam pengertian yang luas, dan ancaman yang mereka hadapi pun beragam, baik itu dari negara dan terutama juga dari nonnegara, maka kedua negara merasa perlu untuk bekerja sama dalam mengatasi dan memberantas ancaman-ancaman yang ada. Itu sebabnya kedua negara sepakat untuk bekerjasama demi meningkatkan keamanannya masing-masing dan keamanan mereka bersama, melalui sebuah rejim keamanan bernama Perjanjian Kerjasama Keamanan antara Pemerintah RI dan Australia. Dengan adanya konsep keamanan yang meluas, karena adanya ancaman yang beragam baik dari negara maupun non-negara, dan sekuritisasi isu-isu baru sebagai konsekuensinya, konsep keamanan manusia dan kerjasama keamanan (cooperative security) yang dibuat ke dalam sebuah rejim keamanan, maka dapat disimpulkan dalam tesis ini bahwa perjanjian ini tidak cuma dilatarbelakangi oleh pemikiran dan paradigma realis, tetapi juga pandangan dari paradigma liberalis.

Abstrak :
Terorisme adalah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Pemberantasan terorisme telah menjadi fokus kerja sama negara-negara di seluruh dunia. Pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara, maka negara anggota ASEAN bekerjasama dalam pemberantasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum internasional dalam pemberantasan pendanaaan terorisme oleh negara anggota ASEAN dan implementasinya di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 1 wawancara dengan dua nara sumber yaitu Wakil Ketua dan Asisten Penghubung Kerjasama Internasional Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ; 2 studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas negara dalam pemberantasan dana terorisme adalah bagian tidak terpisahkan dari strategi keseluruhan dalam penanggulangan terorisme di masing-masing negara ASEAN. ...... Terrorism is a threat to world peace and security. The effort to counter terrorism has become the focus of cooperation among countries around the world. Thus, terrorism financing has its cross broader dimension. ASEAN member countries need to cooperate to counter terrorism financing. This study aims to determine the form of cooperation in suppressing terrorism financing among ASEAN member countries and its implementation in Indonesia, Singapore, Malaysia and the Philippines. This research uses juridical normative research approach. The data were collected by 1 interviewing two resource persons namely Vice Chairman and International Liaison Assistant for Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center INTRAC 2 studying literature. The results of this study indicate that cross border cooperation in combating terrorism financing is an integral part of the overall strategy in countering terrorism in ASEAN member countries.