Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"MPP DKI Jakarta diinisiasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terpadu kepada masyarakat. Namun, MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam integrasi organisasi, hukum, dan data. Penelitian ini menganalisis integrasi pelayanan publik di MPP DKI Jakarta dengan pendekatan Interoperability Framework dari European Commission. Metode yang digunakan adalah post-positivisme dengan wawancara mendalam 11 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam Interoperability Governance seperti kurangnya dukungan politik dan kepemimpinan. Legal Interoperability menghadapi masalah integrasi peraturan antar organisasi dan internalisasi peraturan. Organizational Interoperability kekurangan integrasi proses bisnis dan kelembagaan yang jelas. Technical Interoperability menghadapi kendala pertukaran, keamanan, dan sistem satu data. Integrated Public Service Governance juga terkendala dalam aksesibilitas layanan digital dan tidak terintegrasi. Dapat disimpulkan bahwa MPP DKI Jakarta belum mencapai interoperabilitas dalam integrasi pelayanan publik.

---

The MPP DKI Jakarta was initiated to provide fast, easy, and integrated services to the public. However, the MPP DKI Jakarta faces challenges in organizational, legal, and data integration. This study analyzes the integration of public services at the MPP DKI Jakarta using the European Commission's Interoperability Framework approach. The methodology used is post-positivism, with in-depth interviews of 11 informants and literature studies. The findings indicate that MPP DKI Jakarta encounters challenges in Interoperability Governance, such as a lack of political support and leadership. Legal Interoperability faces issues with the integration of regulations between organizations and insufficient internalization of regulations. Organizational Interoperability lacks business process integration and clear institutional structures. Technical Interoperability deals with challenges in data exchange, security, and single data systems. Integrated Public Service Governance also struggles with digital service accessibility and lack of integration. It can be concluded that MPP DKI Jakarta has not yet achieved interoperability in public service integration."

"Penelitian ini membahas interoperabilitas 3 (tiga) perpustakaan Jaringan Perpustakaan APTIK (JPA) terhadap APTIK Digital Library (ADL). Perpustakaan digital mampu untuk beroperasi dan memberikan layanan kepada pengguna karena adanya dukungan dari beberapa perpustakaan. Untuk memudahkan beroperasinya perpustakaan-perpustakaan tersebut terhadap portal perpustakaan digital, maka kemampuan untuk saling beroperasi atau yang disebut sebagai interoperabilitas tampak diperlukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana mekanisme interoperabilitas yang terjadi di 3 (tiga) perpustakaan JPA terhadap ADL serta untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang timbul pada interoperabilitas di 3 (tiga) perpustakaan JPA terhadap ADL. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi tak terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 3 (tiga) perpustakaan JPA telah berupaya untuk dapat beroperasi sebaik mungkin terhadap ADL di dalam setiap aspek interoperabilitasnya namun terdapat kendala yang menghambat di antara mereka. Seluruh mekanisme interoperabilitas di 3 (tiga) perpustakaan JPA terhadap ADL dapat terlaksana maupun terhambat karena adanya standar, kesepakatan, konten, teknologi, dan manusia.

---

This research discusses the interoperability of 3 (three) Jaringan Perpustakaan APTIK (JPA) libraries to the APTIK Digital Library (ADL). Digital libraries are capable to operate and provide the services to users because any support from several libraries. To facilitate the operation of those libraries to digital libraries portals, the ability to be interoperate or known as interoperability is seem necessary. The purpose of this study discovered how the interoperability mechanism that occurs on the 3 (three) JPA libraries to ADL and described the obstacles in interoperability on the 3 (three) JPA libraries to ADL. Data collected by non-structured observation, semi-structured interviews, and review of documents related to the problem. The results showed that 3 (three) JPA libraries have tried to be interoperable as well as possible to the ADL in every aspect of interoperability but there were obstacles that hampered them. All interoperability mechanisms in the 3 (three) JPA libraries to ADL could be implemented or hampered due to standards, agreements, contents, technologies, and humans."

"Keberagaman sistem informasi kepegawaian yang ada di Indonesia menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi kepegawaian. Perbedaan sistem, platform, proses, dan metadata kepegawaian menjadi masalah yang tidak terelakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pengelola data kepegawaian memiliki tugas untuk menyatukan datatersebut dalam sebuah database PNS nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun interoperabilitas data kepegawaian. Interoperabilitas ini akan menjadi jembatan sistem-sistem tersebut untuk dapat melakukan sharing data yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun interoperabilitas data kepegawaian yang sesuai untuk BKN. Pembuatan interoperabilitas data ini menggunakan standar Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) dan metode perancangan Rapid Application Development (RAD) sebagai framework yang digunakan untuk merancang sistem layanan data kepegawaian. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer yang didapat dari wawancara dan notulensi rapat serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen sistem. Penelitian ini menghasilkan sebuah rekomendasi perancangan interoperabilitas data kepegawaian baik dari sisi semantik, organisasi, maupun teknik yang sesuai dengan karakteristik BKN serta implementasi interoperabilitas data kepegawaian tersebut.

---

The current diversity of personnel information systems in Indonesia is causing segmental issues with respect to the personnel information. Thus, because of the differences in systems, platforms, process and metadata, personnel issues are inevitable. The National Civil Service Agency (BKN) has a duty to produce all the data in a single database of national civil servantsinformation. Developing central employment data entity featuring interoperability is one way amongst other to resolve the issue. This will function as a bridge for those systems to share the required data.

The purpose of this study is to establish interoperability for personnel data for BKN. The development is using Standard of Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) and architecture method of Rapid Application Development (RAD) as a framework for designing the personnel system. The data collection approach used in this study is containing primary data obtained from interviews and minutes of meetings as well as secondary data from system documents.

The end result of this study is a recommendation for personnel data providing interoperability, and designed in terms of semantics, organizations and suitable techniques for BKN and implementation thereof."