Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut DPR diberikan hak salah satunya adalah hak interpelasi. Hak tersebut merupakan hak DPR dalam melakukan pengawasan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan fungsi pengawasan dan hak interpelasi DPR terhadap pemerintah di Indonesia serta pelaksanaan hak interpelasi DPR terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2023. Tulisan ini dihasilkan melalui penelitian yuridis-normatif dengan metode kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pengaturan hak interpelasi DPR dan fungsi pengawasan DPR sebagai wakil rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang ada sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah banyak pelaksanaan hak interpelasi yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai 2023. Namun, dalam pelaksanaannya perlu ditinjau lebih lanjut lagi terutama mengenai mekanisme hak interpelasi terkait kehadiran presiden untuk memberikan jawaban interpelasi.  ......Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) as a people's representative institution has a function, one of which is a oversight function. In carrying out this function, the DPR is given rights, one of which is the right of interpellation. This right is the right of the DPR in carrying out supervision to request information from the government regarding important and strategic government policies that have a broad impact on the life of society, nation and state. Thus, this paper will discuss the regulation of the oversight function and the DPR's interpellation rights over the government in Indonesia as well as the implementation of the DPR's interpellation rights over government policies in Indonesia from 2004 to 2023. This paper was produced through normative-juridical research using qualitative methods that describe and analyze data obtained comprehensively to answer the existing problems. Therefore, the regulation of the DPR's right of interpellation and the supervisory function of the DPR as the representative of the people can supervise the implementation of an existing law or government policy as contained in Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. There have been many implementations of the interpellation right from from 2004 to 2023. However, in practice it needs to be reviewed further, especially regarding the mechanism for the right of interpellation related to the presence of the president to provide interpellation answers.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang berdirinya Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena perbedaan kebijakan politik di dalam Partai Sosialis (PS) antara kelompok Amir Sjarifuddin yang lebih cenderung memihak blok komunis dengan kelompok Sutan Sjahrir yang menentang politik memihak tersebut. Sosialisme PSI disebut juga dengan sosialisme kerakyatan. Masyarakat yang dicita-citakan oleh PSI adalah masyarakat Sosialis, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sejak mulai berdirinya bentuk organisasi PSI adalah partai kader, akan tetapi karena kebutuhan untuk pemilihan umum sifat partai kader PSI makin lama makin bergeser ke arah partai massa. Namun demikian PSI tetap mengalami kekalahan dalam pemilihan umum 1955. Penyebab utama kekalahan partai PSI dalam pemilihan umum karena kelemahan partainya sebagai partai kader, penyebab lain karena terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan umum oleh partai-partai yang berkuasa.

Peranan kepolitikan PSI selama masa revolusi sampai pemilihan mumun pertama (1948-1955) dapat dilihat di pemerintahan dan di Lembaga Perwakilan Rakyat. Di pemerintahan PSI mewakili dalam empat Kabinet dari enam Kabinet yang pernah terbentuk pada masa itu. Di Lembaga Perwakilan Rakyat, mulai dari KNIP sampai DPRS PSI menjadi partai terkemuka, jumlah kursinya dalam lembaga tersebut menduduki posisi ketiga di bawwh POI dan Masyumi. Peranan kepolitikan PSI yang lebih konkret terlibat dari sikap PSI terhadap perundingan-perundingan yang dilangsungkan antara Indonesia-Belanda, seperti terhadap Persetujuan Renville, Pernyataan Roem-Royen, dan Konperensi Meja Bundar. Mengenai tuduhan PKI terhadap PSI yang menyatakan bahwa PSI terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat tentang tuduhan tersebut. Oleh karena itu tuduhan tersebut tidak lain hanyalah strategi PKI untuk memojokkan PSI dalam percaturan kepolitikan nasional. Peranan politik PSI pada periode {1948-1955) selain di tingkat nasional juga di daerah-daerah. Peranan tewreebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cabang-cabang PSI di daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya.

Peranan kepolitikan PSI pasta pemilihan umum (1955-1960) dapat dilihat dari perjuangannya di DPR dan di Konstituante. Selain itu peran politik PSI yang tidak kalah pentingnya adalah peranan politik luar negeri yang dimainkannya, karena kebijakan politik luar negeri PSI pada dasarnya juga mencerminkan kebijakan politik luar negeri Pemerintah dan bangsa Indonesia. Peristiwa PRRIPermesta di awal tahun 1958 telah mempercepat berakhirnya peran kepolitikan PSI. Pembubaran PSI oleh Pemerintah tahun 1960 dihubungkan dengan keterlibatan beberapa pemimpin PSI dalam peristiwa PRRI-Permesta tersebut. Akan tetapi penyebab utama dibubarkannya PSI karena partai PSI selalu mengkririk dengan keras konsepsi Presiden dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya. Setelah PSI dibubarkan, PSI masih memperlihatkan peranan kepolitikannya dengan membentuk Liga Demokrasi bersamasama dengan partai-partai politik lainnya. Para tokoh-tokoh PSI bersama-sama dengan politisi partai lainnya dalam Liga Demokrasi memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan demokrasi terhadap Pemerintah. Liga demokrasi pun dibubarkan oleh Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan berakhirnya Liga Demokrasi maka berakhir pulalah peranan kepolitikan PSI di pentas kepolitikan nasional karena tidak mempunyai wadah lagi.

PSI ternyata tidak hanya dibubarkan,, tetapi para pemimpinnyapun ditahan dan dlasingkan oleh penguasa pada awal athun 1962. Penahanan dan pengasingan para pemimpin PSI dihubungan dengan tuduhan mengadakan rapat rahasia di Bali yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah, dan tuduhan terlibat dalam usaha percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Ujung Pandang. Akan tetapi semua tuduhan tersebut harsyalah skenario yang dibuat oleh PKI untuk melenyaikan pengaruh PSI dalam kehidupan politik Indonesia, karena setelah diadakan pemeriksaan tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya.

Selama memainkan peranan kepolitikannya, hubungan PSI dengan partai-partai lainnya seperti dengan PNI, Masjumi, NU, dan partai-partai lainnya cukup baik. Kendatipun pada masa-masa tertentu dan pada masalah-masalah tertentu terjadi perbedaan pandangan antara PSI dengan partai-partai tersebut, namun masih dalam taraf yang wajar dan tidak sampai menimbulkan konflik seperti yang terjadi antara PSI dengan PHI. Suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari tesis ini adalah bahwa PSI telah memainkan peranan kepolitikannya yang cukup penting dan berarti di pentas percaturan kepolitikan nasional selama periode 1048-1960. Dalam memainkan peran kepolitikannya itu terjadi konfllk antara PSI dengan PKI, dan PKI berhasil mendekati dan mempengaruhi Presiden Soekarno. Nampaknya Presiden Soekarno terlalu percaya pada fitnahan yang dilakukan oleh PKI terhadap PSI, dan selanjutnya PKI dan Presiden Soekarno berhasil menyingkirkan PSI dari percaturan kepolitikan nasional.

Abstrak :
Ideologi sebelumnya dikenali sebagai sebuah sistem kepercayaan, dalam ideologi Althusser, Interpelasi dimaknai sebagai ideologi yang berbeda dengan ideologi hegemoni. Interpelasi mensyaratkan sesuatu yang lain dalam cara kerjanya. Syarat tersebut terdapat dalam fenomenologi Husserl yang menuntut refleksi diri untuk memahami dunia yang dihayati (lebenswelt). Oleh sebab itu, penelitian cara kerja ideologi dalam skripsi ini memuat syarat-syarat yang memungkinkan dalam cara kerja interpellation. ...... Ideology recognized as a believe system before. In Althusser’s ideological, interpellation interpreted as a different ideology with ideological hegemony. Interpellation requires something else in the way it works. The requires term contained in the Husserl’s phenomenology that demands self-reflection to understand the life-world (lebenswelt). Therefore, the working study of ideology in this thesis contains the require terms which allow the workings of interpellation.

Abstrak :
Hak interpelasi merupakan salah satu hak yang dapat digunakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya berdasarkan konstitusi. Mekanisme pelaksanaannya telah diatur dalam undang- undang dan aturan pelaksananya yaitu tata tertib. Pelaksanaannya pun sudah dilakukan beberapa kali sejak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen, walaupun hanya sedikit di antaranya yang benar-benar digunakan atau disetujui untuk digunakan dalam rapat paripurna DPR. Dalam penggunaan hak interpelasi, beberapa kali terjadi perbedaan penafsiran antar sesama anggota Dewan terhadap ketentuan yang mengaturnya yang disebabkan adanya pertentangan antara undang-undang dan peraturan tata tertib DPR sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang dimaksud. Untuk itu diperlukan metode penafsiran sesuai dengan doktrin untuk dapat menjelaskan pengertian tersebut, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam menerapkan hak interpelasi.

---

Abstract
The right of interpellation is a right that can be used by The House of Representatives in carrying out its oversight function by the constitution. Implementation mechanisms are set in statute and the rules implementing the order. Implementation were already done several times since the Constitution of 1945 was amended, although only a few are actually used or approved for use in the plenary session of Parliament. In the use of interpellation, some times there is a difference of interpretation among fellow members of the Board of the provisions that govern them are caused by the contradiction between the law and disciplinary rules of the House of Representatives as the regulations implementing the law in question. It required a method of interpretation in accordance with the doctrine to be able to explain the sense, so as to create legal certainty in applying the right of interpellation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang dinamika pembentukan identitas tokoh Peter Parker dalam film Spiderman dan Spiderman 2 karya sutradara Sam Raimi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan keseluruhan analisis merujuk pada teks. Penulis mengaitkan konsep psikoanalisis Jacque Lacan dan interpelasi Louis Althusser untuk menunjukkan dinamika pembentukan identitas tokoh Peter Parker. Temuan penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pembentukan identitas Peter Parker sangat dipengaruhi oleh kondisi subjektivitas dalam dirinya yang rentan berubah. Subjektivitas inilah yang mampu menunjukkan identifikasi Peter terkait dengan konflik yang dihadapi dirinya. ......The Focus of this study is about the dynamics of identity formation through the character Peter Parker in the film Spiderman and Spiderman 2 by Sam Raimi. This qualitative study fully refers to the analysis of the text. This study applies the psychoanalysis theory by Jacque Lacan and theory of interpellation by Louis Althusser to show the dynamics of the main character Peter Parker. The conclusion of this study is the identity formation of Peter Parke is influenced by the condition of his subjectivity that is vulnerable to change. This subjectivity can show Peter's identity relates to the conflicts of his life.