Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan investasi demi mencapai kesejahteraan finansial. Investasi dalam hal ini salah satunya dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pasar modal, yang mana di dalamnya terdapat berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal sesuai ketentuan UU Pasar Modal. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai investor dari praktik yang merugikan. Praktik ilegal yang dilakukan oleh suatu pihak yang tidak memiliki izin dan/atau menyalahgunakan izin yang dimilikinya tentu memberikan sentimen negatif dan kekhawatiwan masyarakat terhadap investasi di pasar modal. Maka dari itu, Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk melakukan tugas pencegahan dan tugas penanganan terhadap dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas dan menganalisis pengaturan terkait Satgas Waspada Investasi dengan meninjau tugas, wewenang, bentuk pencegahan, dan bentuk penanganan yang dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi terhadap dugaan kegiatan investasi ilegal. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana efektivitas peran Satgas Waspada Investasi dalam menangani suatu dugaan kasus investasi ilegal dalam pasar modal. Satgas Waspada Investasi sebagai forum koordinasi dalam hal ini perlu dasar hukum yang lebih tinggi untuk mengakomodir tugas dan wewenangnya, serta lebih proaktif dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan terhadap kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat sebagai investor di pasar modal. ......The increasing income of the Indonesian people is directly proportional to the increasing awareness of the Indonesian people about investment to achieve financial welfare. Investment, in this case, of which can be done indirectly through the capital market, in which various parties are carrying out activities in the capital market under the provisions of the Capital Market Law. The provision aims to provide legal certainty for various parties carrying out activities in the capital market, as well as protect the interests of the public as investors from harmful practices. Illegal practices carried out by a party who does not have a license and/or abuses the permit have certainly given negative sentiment and public concern towards investment in the capital market. Therefore, the Investment Alert Task Force was formed to carry out preventive and enforcement tasks against alleged unlawful acts in the field of collecting public funds and managing investments. This juridical-normative research will discuss and analyze the relevant regulation of the  Investment Alert Task Force by reviewing the duties, authorities, forms of prevention, and forms of enforcement that can be carried out by the Investment Alert Task Force against alleged illegal investment activities. This research will also discuss the effectiveness of the role of the Investment Alert Task Force in dealing with an alleged case of illegal investment in the capital market. The Investment Alert Task Force as a coordination forum in this case needs a higher legal basis to accommodate its duties and authorities, as well as be more proactive in carrying out the task of preventing and enforcing on illegal investment activities that harm the public as investors in the capital market.

Abstrak :
Pada tahun 2016-2017 OJK menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya kejahatan korporasi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata banyak dari korporasi tersebut melakukan investasi ilegal. Investasi ilegal yang dilakukan adalah salah satu contoh penipuan berjenis skema. Terdapat dua jenis penipuan berjenis skema, yaitu skema piramida dan skema ponzi. Dari penelusuran yang dilakukan oleh OJK terdapat investasi ilegal dengan modus skema ponzi yang dilakukan oleh korporasi. Tulisan ini disusun untuk melihat aspek apa yang dilanggar oleh korporasi sehingga disebut sebagai kejahatan korporasi menurut Clinard Quinney. Setelah dilakukan analisa lebih lanjut, skema ponzi yang dilakukan korporasi tersebut menggunakan modus yang berbeda. Dari modus-modus tersebut menjadi suatu permasalahan dalam tulisan ini bagaimana modus tersebut dikatakan sebagai kejahatan korporasi.

---

On the year 2016-2017, OJK receives many reports from people regarding the existence of corporate crime. After an investigation has been done, it turns out many of the corporations have done illegal investment. The illegal investment was one of the examples of a scheme fraud. There are two types of scheme fraud, the pyramid scheme and the Ponzi scheme. From the investigation done by OJK, there are illegal investments done by corporations. This paper is written to see what aspects are of offenses are done by corporation so that it may be said as a corporate crime according to Clinard and Quinney. Further analysis shows that Ponzi schemes done by the corporations use different methods. Those methods then serves as a problem in this paper and this paper will also explain how those methods may be a form of corporate crime.

Abstrak :
Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai praktik investasi ilegal yang diakui sebagai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group. Sejak tahun 2006 Salman Nuryanto selaku ketua Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana ilegal. Pada Oktober 2014, diadakan pertemuan antara Kementrian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Daerah Depok, dan Salman Nuryanto dengan hasil agar Pandawa Group melakukan pengurusan izin untuk menjadi sebuah Koperasi. Salman Nuryanto kemudian mengurus izin Pandawa Group dengan nama KSP Pandawa Mandiri Group. Pada 9 Januari 2015 Akta Pendirian KSP PMG disahkan, dan diterbitkan juga Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Namun diketahui, hingga Desember 2016 kegiatan investasi ilegal tersebut tetap dilakukan oleh Salman Nuryanto melalui Pandawa Group, kegiatan tersebut diakuinya sebagai kegiatan penyertaan modal yang merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal Koperasi, bagaimana praktik investasi ilegal tersebut dilakukan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berinvestasi di Pandawa Group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan Pandawa Group bukanlah kegiatan Pemupukan Modal Penyertaan seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992, PP No.33 Tahun 1998, dan Permenkop-ukm No.11 Tahun 2015. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pandawa Group kepada nasabahnya. Perlindungan kemudian diberikan oleh OJK, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Pandawa Group selanjutnya menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan Pailit No:31/2017/Pailit/PN.Jkt Pst, Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. ......This thesis discusses and analyzes illegal investment practices that are recognized as capital participation activities carried out by the Pandawa Group on behalf of the Pandawa Mandiri Group KSP. Since 2006 Salman Nuryanto as chairman of the Pandawa Group has been collecting illegal funds. In October 2014, a meeting was held between the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Regional Council of Cooperatives in Depok, and Salman Nuryanto with the result that the Pandawa Group would arrange a permit to become a Cooperative. Salman Nuryanto then took care of the Pandawa Group's permission under the name KSP Pandawa Mandiri Group. On January 9, 2015 the Deed of Establishment of KSP PMG was ratified, and a Savings and Loan Business Permit was also issued. But it is known, until December 2016 the illegal investment activities are still carried out by Salman Nuryanto through the Pandawa Group, the activity is recognized as an equity participation activity that is part of the KSP Pandawa Mandiri Group. This study aims to address the issue of how the laws and regulations regulate community involvement in the participation of Cooperative capital, how illegal investment practices are carried out, and how the legal protection of communities investing in the Pandawa Group. The method used is normative juridical by using library or secondary sources. From the results of this study it was found that the illegal investment practices carried out by the Pandawa Group were not activities of Capital Investment Inclusion as regulated in Law No.25 of 1992, PP No.33 of 1998, and Permenkop-ukm No.11 of 2015. In the end, there is no legal protection given by the Pandawa Group to its customers. Protection is then provided by the OJK, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The Pandawa Group subsequently settled its obligations based on the Bankruptcy decision No: 31/2017/Bankrupt/PN.Jkt Pst, Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum pidana terhadap kasus-kasus investasi ilegal dengan skema money game seperti Skema Ponzi, Skema Piramida, dan skema lainnya, mengingat hukum pidana di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai tindakan tersebut dan investasi berskema money game belum dilihat sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri dan hanya dipandang sebagai isu temporer belaka. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, apa itu money game dalam bentuk investasi ilegal; Kedua, bagaimana pengaturan money game di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain; Ketiga, bagaimana penegakan hukum terhadap money game di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain. Penelitian ini membandingkan pengaturan dan penegakan hukum terhadap money game di Indonesia dengan 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Persemakmuran Australia, dan Amerika Serikat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa money game belum diatur secara khusus di Indonesia, begitu pula di tiga negara yang menjadi pembanding. Pengaturan yang ada di Indonesia juga dinilai belum dapat mengakomodasi kejahatan skema money game secara keseluruhan. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk regulator untuk mengatur skema money game sebagai suatu kejahatan berdiri sendiri, atau setidak-tidaknya melakukan perubahan terhadap rumusan pasal-pasal yang dapat menghukum pelaku money game. Rumusan pasal-pasal tersebut harus mencakup karakteristik dari sebuah skema money game pada praktik. ......This study discusses the criminal law regulation against cases of illegal investment with money game schemes such as Ponzi Scheme, Pyramid Scheme, and other schemes, considering that Indonesian criminal law has not specifically regulated money game and an investment using money game scheme is not seen as a stand-alone crime, yet is only seen as a temporary issue. By using normative research methods, this study discusses the problems outlined in 3 (three) research questions: First, what is a money game as an illegal investment; Second, how money game is regulated in Indonesia and its comparison with other countries; Third, how is the law enforcement against money game in Indonesia and its comparison with other countries. This study compared the regulation and law enforcement against money game in Indonesia with 3 (three) other countries, which comprised of Malaysia, Commonwealth of Australia, and United States. The findings of the study show that money game has not been specifically regulated in Indonesia, as well as in the three comparison countries. The existing regulation in Indonesia are considered not to be able to accommodate the crime of money game entirely. Therefore, there is an urgency for the regulators to stipulate the money game scheme as a stand-alone crime, or at least amend the elements of the regulation that could punish the actors of money game. The elements amendment must cover the characteristics of a money game scheme in practice.

Abstrak :
Modus operandi merupakan salah satu aspek kriminologi yang memperlajari tingkah laku kejahatan manusia. Tingkah laku ini disebabkan pula oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, dan psikologis, yang membentuk pilihan pribadi seseorang berdasarkan apa yang mereka inginkan. Dengan begitu pada pembahasan karya akhir ini menjelaskan mengenai individu yang sengaja melakukan perbuatan jahat karena, adanya tekanan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti kejahatan investasi ilegal yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dan banyak dipilih oleh individu karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, teori pilihan rasional dipilih untuk menjelaskan fenomena ini yang disebabkan adanya perubahan pola pikir rasional individu. Kemudian, teori pilihan rasional juga dianggap mampu memberi dorongan kepada individu untuk melakukan tindak kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga teori pilihan rasional ini berkaitan pula dengan teori segitiga penipuan yang membahas tentang modus operandi pelaku. Maka dari itu, dalam pembahasan karya akhir ini juga dijelaskan asalan mengapa individu yang melakukan kejahatan investasi ilegal dapat melakukan tindak kejahatan lain seperti pencucian uang, dengan alasan untuk menyimpan dan menyembunyikan hasil perolehan.

---

Modus Operandi is one of the criminology aspect that learns ​human wickedness​. This behaviour is caused by so many factors such as social, economy and psychology that determine somebody's personal choice based on what they desire. Therefore, ​this thesis explain about individuals who forced to commit crime because of certain pressure happen in their life​. For an example, illegal investation which is one type of the crime that is chosen by individual, caused by economical factor Because of that, rational choice theory can perfectly describes this phenomenon that caused by change of individual mindset. This theory is also considered to be able to encourage individuals to commit a crime to fulfill their needs. Thus, this theory is also related to the triangle theory of deception that discusses the modus operandi of the perpetrator. At the end, ​this thesis also explains​ the reasons why individuals who commit illegal investment crimes can commit other crimes, such as money laundering, for reasons to store and hide their own proceeds.