Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan pemberitahuan untuk  mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung persetujuan negara terkait terhadap yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, ketentuan dalam pemberitahuan pengecualian Indonesia belum dimasukkan dalam seluruh perjanjian investasi yang mengikat Indonesia. Penelitian ini membahas, pertama, dampak hukum dari Keputusan Presiden 31/2012 terhadap pembatasan yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, penelitian ini membahas metode untuk menginkorporasi ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 dan pemberitahuan pengecualian Indonesia ke dalam klausul persetujuan terbatas dalam suatu perjanjian investasi. Penelitian ini juga membahas sejauh mana klausul persetujuan terbatas tersebut dapat digunakan untuk menolak yurisdiksi ICSID.  Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Keputusan Presiden 31/2012 akan membuat penyelesaian sengketa yang dikecualikan terbatas pada penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 harus dimasukkan dalam perjanjian investasi melalui cara reproduksi atau perubahan klausul persetujuan terbatas yang mengandung pengecualian dalam Keputusan Presiden 31/2012 juga tidak akan memiliki dampak terhadap penolakan yurisdiksi ICSID.

 

---

Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certain classes of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, the Indonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“Presidential Decree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising from administrative decisions issued by the regency governments. Notifications of exclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investment treaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction. Moreover, the terms of Indonesia’s notification of exclusion have not been included in any investment treaty that Indonesia is a party to. This research discusses, firstly, the legal consequence of Presidential Decree 31/2012 with regards to limiting ICSID jurisdiction. Secondly, this research discusses the methods through which the terms of Presidential Decree 31/2012 and Indonesia’s notification of exclusion may be incorporated into a limited consent clause of an investment treaty. Thirdly, this research also discusses the extent to which such a limited consent clause may be invoked to deny ICSID jurisdiction. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the operation of Presidential Decree 31/2012 would limit the forum for the settlement of the excluded disputes to the Indonesian Administrative Judiciary. Moreover, the terms of Presidential Decree 31/2012 would have to be incorporated into an investment treaty by way of reproduction or amendment. Further, a consent clause that expresses the exclusion made in Presidential Decree 31/2012 would be inconsequential in denying ICSID jurisdiction.

 

"

"Hukum investasi internasional mencatat bahwa pemegang saham dari perseroan penanaman modal asing telah mengajukan gugatan shareholder reflective loss (“gugatan SRL”) terhadap negara tuan rumah, yakni gugatan atas tindakan negara tuan rumah yang merugikan perseroan tersebut yang seringkali menyebabkan timbulnya gugatan berganda (multiple claims). Penelitian ini menjelaskan tiga hal yaitu alasan-alasan perlunya pengaturan gugatan SRL dalam perjanjian investasi internasional; hal-hal yang menentukan diterima atau ditolaknya gugatan SRL oleh majelis arbitrase internasional; serta pengaturan gugatan SRL yang meminimalisir risiko gugatan berganda terhadap Indonesia sebagai negara tuan rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dalam meninjau pengaturan gugatan SRL pada ketentuan perjanjian investasi internasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga alasan gugatan SRL perlu diatur. Ketiga alasan tersebut adalah untuk mengurangi praktik treaty shopping, meminimalisir gugatan berganda dan menghindari terjadinya pemulihan kerugian berganda oleh pemegang saham perseroan penamaman modal asing. Selain itu, penelitian juga menyimpulkan bahwa gugatan SRL diterima oleh majelis arbitrase karena tidak adanya pengaturan mengenai gugatan SRL pada perjanjian investasi internasional dan ditolak karena sempitnya definisi investor dan investasi dan batasan ruang lingkup berlaku pada perjanjian investasi internasional. Terakhir, penelitian menyimpulkan bahwa untuk mengurangi gugatan SRL terhadap Indonesia sebagai negara tuan rumah, diperlukan adanya pengaturan lain seperti rezim gugatan SRL khusus, ketentuan definisi investor dan investasi, ketentuan denial of benefits, ketentuan pengeyampingan, dan ketentuan konsolidasi dan daluwarsa dalam perjanjian investasi internasional. Hal ini karena aturan gugatan SRL yang dapat melindungi negara tuan rumah tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan lain.

---

International investment law has witnessed that shareholders of foreign investment companies have submitted shareholder reflective loss claims (“SRL claims”) against host States, namely claims challenging the host State’s measure that has injured the company which often result in multiple claims. This study explains three issues, namely the reasons for the regulation of SRL claims in international investment agreements; the factors that determine arbitral tribunals’ acceptance and rejection of SRL claims; and the appropriate regulation of SRL claims that can minimalize the risk of multiple claims against Indonesia as a host State. This study uses judicial normative method and statutory and case-based approach in evaluating the regulation of SRL claims in international investment agreements. The results of the study conclude that there are at least three reasons for the regulation of SRL claims. These three reasons include reducing treaty shopping, minimizing multiple claims and avoiding the occurrence of double recovery by shareholders of the foreign investment company. Apart from this, this study also concludes that arbitral tribunals accept SRL claims due to the lack of regulation on SRL claims and reject SRL claims based on the narrow definition of investors, investments and the scope of the international investment agreement. Lastly, this study concludes that to minimize multiple claims against Indonesia as a host State, there is the need for other provisions such as a special SRL claim regime, investor and investment definition provision, denial of benefits provision, waiver provision, consolidation and statute of limitations provision in international investment agreements. This is because SRL claims cannot be regulated independently, but rather need to be linked to other provisions. "

"Tesis ini akan membahas eksistensi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement ("ISDS") dalam perjanjian investasi internasional di lembaga arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") dan Permanent Court of Arbitration ("PCA"), serta saran pengembangan penyelesaian ISDS melalui PCA yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan penanam modal asing (foreign investor) maupun negara penerima (host country). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PCA saat ini cukup banyak dimanfaatkan sebagai forum penyelesaian sengketa penanaman modal internasional dan khususnya untuk menyediakan dukungan institusional bagi arbitrase ISDS yang timbul dari perjanjian investasi internasional yang dilakukan diluar kerangka Konvensi ICSID. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa pada PCA yang dapat dilakukan perubahan agar penyelesaian sengketa bagi mekanisme ISDS melalui PCA dapat benar-benar menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak.

---

This thesis is aimed to discuss the existence of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements settled through the International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") arbitration and the Permanent Court of Arbitration ("PCA"), as well as suggestions for developing ISDS mechanism through the PCA that can guarantee legal certainty and support the interests of foreign investors and host countries. This research is normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the PCA is currently quite widely used as a forum for resolving international investment disputes and in particular to provide institutional support for ISDS arbitration arising from international investment agreements carried out outside the framework of the ICSID Convention. Nonetheless, there are a number of things related to the dispute resolution arrangements in the PCA that can be improved so that the dispute resolution for the ISDS mechanism through PCA can truly guarantee legal certainty for both parties."