Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstract. There are three specific objectives outlined in this paper, the first objective is to identify and describe existing condition of institutional arrangement of public services in several local governments, the second objective is to examine problems and challenges in providing public services in the areas of investment, the last is to provide recommendations on institutional models and strategies or innovations which can be applied in order to improve performance in investment services; undertanding how regional goverment institutions can contribute significantly to improve investment for economic growth. Qualitative method was employed to evaluate the effectiveness of increasing customer satisfactions, reducing red-tape, and improving coordination amongst government institutions, an in- depth interviews conducted with resource persons as respresentatives from stakeholders, including government officials, businessmen (entrepreneurs), and experts from local universities. By evaluating City Government of Batam as the best practice in the institutional arrangement for investment, the main potential contribution of this study is to provide valid information about the most crucial problems and challenges in institutional arrangement for investment affairs in local government to which their investment target could be achieved by using the institutional model provided.

Abstrak. Ada tiga tujuan tertentu yang digariskan di dalam makalah ini, tujuan pertama adalah untuk mengenali dan menjelaskan kondisi yang ada sekarang dari susunan kelembagaan pelayanan publik di beberapa pemerintahan daerah, tujuan kedua adalah untuk mempelajari masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam hal penyediaan pelayanan publik di daerah-daerah tujuan penanaman modal, tujuan terakhir adalah mengajukan rekomendasi di dalam hal model kelembagaan dan strategi atau inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan penanaman modal; pemahaman bagaimana lembaga-lembaga pemerintah daerah dapat menyumbang secara bermakna untuk meningkatkan penanaman modal demi bertumbuhnya ekonomi, mengurangi birokrasi dan meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peningkatan kepuasan pelanggan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, wawancara mendalam dilakukan dengan para narasumber yang mewakili para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan para ahli dari universitas-universitas setempat. Dengan mengevaluasi Pemerintah Kota Batam sebagai penerapan terbaik dari penataan kelembagaan di dalam hal penanaman modal, kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan informasi yang sahih mengenai masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang paling penting yang dihadapi penataan kelembagaan untuk urusan penanaman modal di pemerintah daerah dalam rangka mencapai target penanaman modal melalui penggunaan modal penataan kelembagaan yang tersedia.

Abstrak :
Pembangunan jalan tol di Indonesia dimaksudkan untuk efisiensi transportasi sekaligus sebagai efisiensi dana APBN dalam rangka menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam Repelita Pemerintah selalu mencantumkan rencana program pembangunan jalan tol yang ingin dicapai sepanjang lima tahun mendatang. Berdasarkan evaluasi panjang jalan tol dibuka pada Pelita Keempat, Kelima dan Keenam masing masing hanya mencapai 86,8 %, 43,3 % dan 33,2 % dari target. Sejak tahun 1987 Pemerintah menetapkan kebijakan untuk melibatkan swasta dalam investasi jalan tol dengan sasaran semaksimal mungkin memanfaatkan dana swasta (masyarakat) serta sehemat mungkin menggunakan APBN. Kondisi ekonomi dan politik yang memang kondusif terhadap investasi telah mendorong Pemerintah untuk meningkatkan target pertumbuhan panjang jalan tol dengan meningkatkan jumlah program jalan tol. Status program pada tahun 1997 adalah konstruksi: 184,6 km, prakonstruksi: 1.365 km, proses penawaran: 485 km. Namun demikian pada kenyataannya pertumbuhan panjang jalan tol rata-rata dari tahun 1987 sampai 1998 hanya 28,2 km per tahun. Hasil proses investasi tersebut hanya 7,27 %. Suatu proses yang tidak efisien. Berkaitan dengan investasi jalan tol pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan sektoral seperti: studi kelayakan yang dapat dilaksanakan investor setelah ditunjuk oleh pemerintah, tidak memberikan kepastian kenaikan tarif tol, dan penyediaan lahan dengan menggunakan dana investo. Pada tahun 1997 mulai terjadi krisis moneter yang menyebabkan Pemerintah menunda sebagian besar proyek infrastruktur termasuk proyek jalan tol. Untuk mengetahui kombinasi kebijakan yang dapat menghasilkan pertumbuhan panjang jalan tol yang optimal maka pada penelitian ini dilakukan simulasi kebijakan investasi jalan tol. Mengingat perilaku parameter sistem yang dinamis serta kompleksitas permasalahan maka pemodelan dilakukan dengan pendekatan dinamik sistem. Simulasi model dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer. Untuk itu digunakan perangkat lunak Powersim. Simulasi Model Kebijakan Investasi Jalan Tol dengan menggunakan Dinamika Sistem Pemodelan dibangun atas dasar data historis investasi jalan tol sejak tahun 1987 sampai tahun 1998. Diagram simpal kausal dibangun berdasarkan kerangka konsep siklus proses investasi jalan tol. Setelah melalui proses validasi dan model anggap sahih maka model digunakan untuk simulasi uji kombinasi kebijakan. Berdasarkan hasil simulasi terhadap tiga skenario kebijakan maka diketahui bahwa kombinasi antara program jalan tol yang selektif yaitu prioritas pada proyek yang sudah layak, penyediaan lahan dengan kombinasi dana investor dan APBN, kepastian kenaikan tarif tol setiap 3 tahun telah memperlihatkan hasil pertumbuhan panjang jalan yang paling optimal sekaligus meningkatkan efisiensi proses investasi jalan tol.

---

Toll road development in Indonesia is intended for efficiency in transportation and National Budgeting in order to support economic growth. Repelita includes toll mad development program that wants to achieve in the next five years. Based on evaluation of toll road opened on Fourth, Fifth and Sixth Repelita, it is just reached 86,8%, 43,3% and 33,2% from target. Since 1987 the Government has introduced policy in the toll road investment in order to use private fund for saving in Government Budgeting. Due the national economic growth, the Government has improved the toll mad development by increasing the number of toll road program. By 1997, program status is as follow: construction: 184.6 km, pre-construction: 1.365 km, bid process: 485 km. However, from 1987 to 1998 the actual growth of length of toll road is 28.2 km per year in average. It is' only 7.27% from investment process. Related with toll road investment, the Government has policies such as feasibility study done by investor who appointed by the Government, uncertainty in toll rate adjustment and use investor's fund for land settlement. In the middle of 7997, monetary crisis was 'started to occur and cause the Government delayed a lot of infrastructure projects including toll road projects. To recognize the combination of policies that can affect on optimum toll road growth, the simulation of the combination of policies on toll road investment is done. Considering the dynamic behavior, non linter real system parameter and complexibility of the problem, the model was developed by system dynamic approach. In order to ease the simulation model, computer devices is used with Powersim software. The model is built based on historical data in toll road investment since 1987 to 1998. Causal loop diagram is made based on the frame of investment process cycle. After being validated, the model is used for the policy's test simulation with simulation time 2000-2070. Based on the model simulation on three scenarios of policy, it is known that the most optimum toll road growth came from the combination among selective toll road program, (the priority on feasible projects), use investor's fund and Government Budgeting for land settlement and periodic toll rate adjustment every three years.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini bermula dari kompleksnya masalah penetapan kebijakan kenaikan upah minimum yang selalu diiringi dengan unjuk rasa/demo buruh menolak penetapan tersebut dan kondisi ini dikatakan menjadi salah satu penyebab terhambatnya investasi, maka yang menjadi pertanyaan penelitian seberapa besar faktor kenaikan upah berpengaruh terhadap perkembangan investasi dan bagaimana implementasi kebijakan pengupahan dan investasi yang ada. Tujuan penelitian untuk mengukur dampak kenaikan upah minimum terhadap perkembangan investasi pada enam provinsi di pulau Jawa dari tahun 2004 2013 dan menganalisis kebijakan upah minimum dan investasi yang berlaku. Metode yang dipakai menggunakan analisis data panel dengan softwere Eviews. Uji hipotesis menggunakan pengujian secara fixed effect. Variabel-variabel pengontrol yang digunakan adalah produktivitas tenaga kerja, supply tenaga kerja berpendidikan minimal SMP, infrastruktur dan inflasi. Sementara untuk menganaisis kebijakan dilakukan pemetaan kebijakan pengupahan dan investasi. Hasil estimasi menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap investasi mempunyai arah kausalitas negatif terhadap peningkatan baik PMA maupun PMDN namun tidak signifikan. Kesimpulannya ada indikasi upah minimum berpengaruh pada perkembangan investasi baik PMA maupun PMDN tetapi tidak signifikan. Ini berarti perkembangan investasi pada enam provinsi tetap tinggi yang disebabkan oleh semakin meningkatnya upah minimum di negara-negara tetangga dan juga didukung dengan berbagai kebijakan yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan kemudahan investasi walaupun bagi pekerja/buruh masih merasa dirugikan terkait besaran penetapan upah. Maka perlu penyesuaian untuk pemberlakuan upah riil dan lebih ketat lagi memonitor implementasi kebijakan.

---

ABSTRACT
The background of this research stems from the complexity of the minimum wage policy that accompanied by workers protests to reject the policy wich this condition is said to be one of causes in investments inhibition, there for the questions of this research are how big wage increases factors influence the development of investment and how wage policies and existing investments implemented. This study measured the impact of minimum wage increases on investment in Java from the year 2004-2013 as well to analyze and mapping the minimum wage and investment policies. The research used panel data analysis method with Eviews software. Fixed effect method were used to test hypothesis. Variables controller used are labor productivity, labor supply with minimum education level at junior high school, infrastructure and inflation. As to policy analysis been held by mapping wage and investment policy. The result of estimation shows that effect of minimum wages on investment has a negative direction to the increase of both FDI and domestic investment with no significant relation. It can be concluded that there is an indication that minimum wage affect the development of both FDI and domestic investment with no significant relation. It means that the development of investment in six provinces remained high due to minimum wage increased in neighboring countries and also supported by various policies that pay more attention to business continuity and ease of investment although the workers still feel disadvantaged in relation to the amount of wage determination. It is necessary to adjust the implementation of real wages and tighter monitoring of policy implementation.