Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip The Most Favoured Nation di bidang investasi, ragam ketentuan prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties serta adanya perdebatan tentang penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam sengketa investasi internasional. ...... This study discusses about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment dispute settlement originating from Bilateral Investment Treaties. Through juridical-normative research, this study elaborates about the Most Favoured Nation principle under international law, the principle of the Most Favoured Nation principle in the Bilateral Investment Treaties and international investment disputes related to the application of the Most Favoured Nation principle according to the decisions of international courts and international arbitration. The research of this study shows some general principles of international law and international legal instruments that governs the Most Favoured Nation principle in investment field, diversity of the Most Favoured Nation provisions in Bilateral Investment Treaties and debates about the application of the Most Favoured Nation principle in international investment disputes.

Abstrak :

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan pemberitahuan untuk  mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung persetujuan negara terkait terhadap yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, ketentuan dalam pemberitahuan pengecualian Indonesia belum dimasukkan dalam seluruh perjanjian investasi yang mengikat Indonesia. Penelitian ini membahas, pertama, dampak hukum dari Keputusan Presiden 31/2012 terhadap pembatasan yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, penelitian ini membahas metode untuk menginkorporasi ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 dan pemberitahuan pengecualian Indonesia ke dalam klausul persetujuan terbatas dalam suatu perjanjian investasi. Penelitian ini juga membahas sejauh mana klausul persetujuan terbatas tersebut dapat digunakan untuk menolak yurisdiksi ICSID.  Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Keputusan Presiden 31/2012 akan membuat penyelesaian sengketa yang dikecualikan terbatas pada penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 harus dimasukkan dalam perjanjian investasi melalui cara reproduksi atau perubahan klausul persetujuan terbatas yang mengandung pengecualian dalam Keputusan Presiden 31/2012 juga tidak akan memiliki dampak terhadap penolakan yurisdiksi ICSID.

 

---

Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certain classes of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, the Indonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“Presidential Decree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising from administrative decisions issued by the regency governments. Notifications of exclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investment treaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction. Moreover, the terms of Indonesia’s notification of exclusion have not been included in any investment treaty that Indonesia is a party to. This research discusses, firstly, the legal consequence of Presidential Decree 31/2012 with regards to limiting ICSID jurisdiction. Secondly, this research discusses the methods through which the terms of Presidential Decree 31/2012 and Indonesia’s notification of exclusion may be incorporated into a limited consent clause of an investment treaty. Thirdly, this research also discusses the extent to which such a limited consent clause may be invoked to deny ICSID jurisdiction. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the operation of Presidential Decree 31/2012 would limit the forum for the settlement of the excluded disputes to the Indonesian Administrative Judiciary. Moreover, the terms of Presidential Decree 31/2012 would have to be incorporated into an investment treaty by way of reproduction or amendment. Further, a consent clause that expresses the exclusion made in Presidential Decree 31/2012 would be inconsequential in denying ICSID jurisdiction.