Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang penentuan penggunaan standar akuntansi dan membahas lebih lanjut terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dari standar yang diterapkan dan aspek perpajakan dari perjanjian BOT. Dalam transaksi tersebut, PT TWU sebagai operator melakukan perjanjian jual beli air olahan dengan PT MC yang dilakukan dengan sistem BOT atas Instalasi Pengolahan Air (IPA). Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara yang dikomparasikan dengan hasil asesmen berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi yang tepat atas BOT menggunakan ISAK 8 karena merupakan perjanjian yang mengandung sewa yang menurut PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Perlakuan pajak atas BOT mengacu pada KMK No. 248/KMK.04/1995 karena memandang dari bentuk perjanjiannya secara legal bukan merupakan transaksi sewa. ...... This research aims to determine accounting standard of the BOT agreement, thus examine the recognition, measurement, presentation and disclosure of standard applied and the aspect of taxation. In the transaction, PT TWU as the operator entered sale and purchase agreement of water treatment with PT MC which was issued with BOT system on Water Treatment Plant (WTP). This research using interview method which compared with assesment result based on literature study. The results of this research indicate the appropriate accounting standards for BOT using IFAS 8 because it is arrangement contains a leases which according to SFAS 30 is classified as finance leases. The tax treatment of BOT refers to KMK No. 248/KMK.04/1995 because seen from the form of a legal agreement is not a lease transaction.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit akun pendapatan dan beban lain-lain pada PT XYZ sebagai maskapai penerbangan nasional. Perusahaan ini memberikan jasa penyewaan helikopter, jasa teknisi dan pilot serta jasa perawatan helikopter. Helikopter merupakan salah satu aset utama perusahaan dan aset tersebut didapatkan dari sewa pembiayaan. Perlakuan akuntansi transaksi sewa pembiayaan diatur dalam PSAK 30 berikut dengan peraturan mengenai ketentuan transaksi jual dan sewa kembali. Transaksi jual dan sewa kembali berpotensi terhadap adanya pengakuan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan, dan adanya biaya sewa dan beban bunga yang termasuk dalam akun pendapatan dan beban lain-lain. Audit yang dilakukan mencakup prosedur analitis, pengujian subtantif dan pengujian rincian nilai saldo dengan melakukan perhitungan kembali beban bunga dan jurnal transaksi mata uang asing. Berdasarkan analisis, prosedur audit yang dilakukan KAP LMN sudah sesuai dengan teori dan stadar audit yang berlaku. Namun terdapat ketidaksesuaian penerapan akuntansi pedapatan dan beban lain-lain yang dilakukan PT XYZ dengan standar akuntansi di Indonesia.

---

ABSTRACT
This internship reports explain audit procedure for other income and expense in PT XYZ as national aviation company. This company running its business with provide helicopter charter services, pilot and engineer services, and helicopter maintenance services. Helicopter is one of the main asset for company and this asset is obtained from finance lease. Accounting treatment for leasing is referred to PSAK 30 which also regulates accounting treatment for sale and lease back transaction. Company potentially recognize gain or loss and record payment of interest leasing periodically from that transaction as other income and expenses.The audit has included analytical procedure, substantive test, and test of detail balance by recalculate interest expense and test of journal foreign exchange. Base on analysis, the audit conducted by public accounting firm have complied in accordance with theory and the applicable standards. However, there are some accounting implementation on other income and expenses that not complied with applicable standards in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai hasil dari analisis atas perlakuan akuntansi dari power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; pada PLN dengan PT BEN sebagai independent power producer ldquo;IPP rdquo; . Berlakunya ISAK 8 dan ISAK 16 di Indonesia menjadikan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PLN maupun IPP. IPP sebagai pihak swasta dan operator menerapkan ISAK 16 atas transaksi dari PPA yang merupakan perjanjian konsesi jasa, sedangkan PLN sebagai pemberi konsesi tidak dapat menerapkan ISAK 16 yang hanya mengatur perlakuan akuntansi kepada operator. Oleh karena itu, PLN menerapkan ISAK 8 dikarenakan PPA merupakan perjanjian yang mengandung unsur sewa. Perbedaan perlakuan akuntansi bagi IPP tidaklah signifikan karena PPA menurut ISAK 8 dan PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, dan dari sudut pandang IPP sebagai lessor, maka pencatatan yang dilakukan tidak jauh berbeda jika IPP menggunakan ISAK 16 maupun ISAK 8. Sejak tahun 2016, PLN memperlakukan PPA sebagai transaksi jual beli biasa dan tidak menggunakan ISAK 8, sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang mencatat infrastruktur pembangkit listrik sebagai aset tetap.

---

ABSTRACT
This report aims to explain about the result of accounting treatment analysis of the power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; in PLN and PT BEN as an independent power producer ldquo;IPP rdquo; . The issuance of ISAK 8 and ISAK 16 in Indonesia served differences in accounting treatment implemented by PLN and IPP. IPP as private sector and operator applies ISAK 16 for transactions from PPA which can be categorized as service concession arrangement, while PLN as grantor can rsquo;t apply ISAK 16 because the standard only gives guidance on the accounting for operator. As such, PLN applies ISAK 8 for PPA because the arrangement contains a lease. The differences in accounting treatment for IPP are not significant because PPA is classified as finance lease in accordance with ISAK 8 and PSAK 30, and from IPP rsquo;s perspective as a lessor, the record won rsquo;t have much differences whether IPP uses ISAK 16 or ISAK 8. Since 2016, PLN treated PPA as a regular sale and purchase transaction and not applying ISAK 8, so neither parties record the power plant infrastructure as fixed asset for the agreement.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi terhadap perlakuan akuntansi atas piutang sewa pembiayaan serta tindakan dan penerapan kode etik KAP EAT dalam rangka kelangsungan usaha PT KLJ (KLJ). KLJ merupakan perusahaan afiliasi dari PT ABC Group (ABC) bergerak di bidang transmisi gas alam. KLJ terlibat sebagai transporter dalam Gas Transportation Agreement (GTA) dengan PLC dan SLM sebagai shipper, serta PPP sebagai offtaker. GTA diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan ISAK 8 sehingga KLJ mengakui piutang sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK 30. Pada tahun 2016 PLC melakukan pelanggaran perjanjian GTA dan memberikan notifikasi keadaan kahar pada tahun 2017 yang berujung pada penghentian perjanjian pada tahun 2019. Manajemen KLJ melakukan evaluasi ulang atas perjanjian tersebut dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi mengandung sewa. Manajemen KLJ memutuskan untuk melakukan penurunan nilai dan reklasifikasi piutang sewa pembiayaan menjadi piutang usaha dan aset tetap sebagai upaya mempertahankan kelangsungan usaha. Piutang sewa pembiayaan direklasifikasi menjadi piutang usaha berdasarkan probable cash flow atas Ship-or-Pay tahun 2016 September 2019. Sisa dari piutang sewa pembiayaan kemudian direklasifikasi menjadi Aset Tetap. Secara umum, perlakuan akuntansi yang diterapkan pada piutang sewa pembiayaan dan dampak pelanggaran perjanjian atas pengakuan selanjutnya telah sesuai dengan PSAK berlaku. Auditor KAP EAT telah melakukan tindakan sesuai dengan SA 570 terkait dengan kelangsungan usaha dan menerapkan kode etik dengan baik. ......This internship report discusses the evaluation of the accounting treatment on finance lease receivables along with the actions and application of the code of ethics by KAP EAT in the framework of PT KLJ (KLJ)s going concern. KLJ is an affiliated company of PT ABC Group (ABC) which is engaged in gas transmission. KLJ was involved as a transporter in the Gas Transportation Agreement (GTA) with PLC and SLM as shipper, and PPP as an offtaker. GTA is classified as an agreement that contains a lease based on ISAK 8 so KLJ recognizes finance lease receivables in accordance with PSAK 30. In 2016 PLC violated the GTA and gave a force majeure condition notification in 2017 which led to termination of the agreement in 2019. KLJ management re-evaluated the agreement and states that the agreement did not contain any lease. The management of KLJ decided to impair and reclassify the finance lease receivables into trade receivables and fixed assets in order to maintain KLJs going concern. Finance lease receivables are reclassified into trade receivables based on probable cash flow for Ship-or-Pay in 2016- September 2019. The remainder of the finance lease receivables is then reclassified as Fixed Assets. In general, the accounting treatment applied to finance lease receivables and the impact of breach of agreement for subsequent recognition is in accordance with applicable PSAK. KAP EAT auditors have acted in accordance with SA 570 related to business continuity and implemented the code of ethics properly.