Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kinerja gu SD yang bergender wanita dalam menjalankan perannya sebagai instruktur pengentasan buta aksara. Penelitian dilaksanakan di 3 Kecamatan di Kabupaten Tangerang: Neglasari, Pinang dan Priok dimulai bulan September sampai dengan November 2007. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan langsung dan wawancara naturalistik dengan penyandang buta aksara dan instruktur buta aksara yang diambil secara acak. wawancara naturalistik juga dilakukan terhadap Pengelola Sanggar Belajar , Pejabat Pemda , Pejabat subdinas Pendidikan Tingkat Kabupaten dan Ketua Kelompok Belajar untuk mendapatkan data tentang kelangsungan program pengentasan buta aksara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru SD masih tetap berperilaku sebagai sebagai guru SD pada saat menjalankan perannya sebagai instruktur buta aksara bagi kelompok orang dewasa, peserta program PBA lebih menyukai instruktur wanita dibanding laki-laki, dan peran Pemerintah daerah sebagai penyandang dana sangat dominan dalam memelihara kelangsungan program PBA di daerah. Disarankan agar para guru SD yang menjadi instruktur buta aksara merubah cara pendekatan pedagogik yang merupakan landasan metode pembelajaran bagi orang dewasa."
JUPENDI
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Pojoh, Ingrid Harriet Eileen
"ABSTRAK
Belakangan ini masalah gender menjadi bahasan yang tampaknya tidak habis-habis. Persoalannya sekarang adalah, apakah isu gender ini yang menempatkan perempuan subordinat terhadap laki-laki memang sudah ada sejak dahulu, ataukah baru belakangan ini bersamaan dengan berjalannya pembangunan nasional. Dalam pendidikan sejarah Indonesia, umumnya kita dikenalkan dengan raja-raja besar yang berkelamin laki-laki, misalnya Airlangga, Pu Sindok, Daksa, Kertanagara, Hayam Wuruk, dan lain-lain. Padahal, data sejarah masa Jawa Kuna mencatat tentang pernah adanya raja atau penguasa berkelamin perempuan di masa lalu, ataupun perempuan yang menjalankan peran-peran dalam kehidupan sosial, politik, agama, ekonomi, dan hukum. Catatan-catatan seperti ini memang tidak kita temukan dalam buku-buku pelajaran sejarah. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan-kedudukan dan peran-peran apa raja yang pernah dipegang perempuan di masa lalu, khususnya di Jawa.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa prasasti, karya sastra, dan gambar pahatan yang merupakan tinggalan dari masa Jawa Kuna. Periode Jawa Kuna, yang juga dikenal sebagai masa pengaruh agama Hindu dan Budha di Jawa, mencakup waktu yang sangat panjang, yaitu sekitar 10 abad. Walaupun cukup banyak prasasti yang ditinggalkan dari masa ini, tidak semuanya digunakan melainkan hanya yang memuat keterangan tentang perempuan. Karya sastra yang dipakai dalam penelitian ini sangat terbatas, karena memang karya sastra tertua barn ada pada masa Kadiri. Akan halnya gambar pahatan, yang diambil sebagai sumber data adalah gambar-gambar pahatan yang ada pada bangunan-bangunan suci yang sudah jelas masanya.
Pembacaan prasasti tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui alih-aksaranya yang sebagian besar sudah dilakukan oleh ahli-ahli epigrafi, yang dihimpun dalam Oud Javaansche Oorkonden (disingkat OJO). Bersamaan dengan pembacaan tersebut, diperhatikan juga koreksi-koreksi yang pernah dilakukan oleh ahli-ahli sejarah kuna. Bagian prasasti yang menjadi pusat penganalisaan adalah sambandha-nya, yaitu bagian inti yang memuat alasan-alasan prasasti dibuat, pejabat-pejabat yang menghadiri, dan pihak-pihak yang menerima pasekpasuk (hadiah dari raja). Dalam bagian yang membicarakan tentang pejabat desa serta penerima pasdk pask itu, pada beberapa prasasti tercantum nama-nama perempuan atau kata sandang jenis feminin, yang dapat dikenal dari penulisan huruf vokal terakhir sebagai vokal panjang [a) atau [1]. Untuk mengetahui kedudukan perempuan yang namanya tercantuin dalam prasasti, selain diketahui dari jabatannya (apabila disebutkan dalam prasasti) juga dengan memperhatikan konteks kalimat lainnya.
Hal yang sama dilakukan terhadap karya sastra. Bedanya dari prasasti adalah bahwa dalam karya sastra jelas disebutkan apakah seseorang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, untuk mengenali tokoh perempuan tidak sulit. Sementara itu, untuk mengetahui kedudukannya, sering dalam karya sastra disebutkan apa pekerjaan atau fungsi seseorang, apakah is seorang dayang-dayang, abdi, atau pendeta perempuan. Terhadap gambar pahat, pengenalan penggambaran figur perempuan diketahui dari ciri pinggang yang lebih kecil dibandingkan pinggul, payudara, dan kadang-kadang pakaiannya. Untuk mengetahui aktivitas perempuan yang digambarkan pada gambar pahatan, sesekali digunakan karya sastra yang kisahnya merupakan alur cerita gambar pahat. Baik terhadap isi prasasti, karya sastra, dan gambar pahatan, ketiganya dianggap sebagai wacana sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan kritik teks.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di masa pengaruh agama Hindu dan Budha, perempuan mempunyai kedudukan yang baik, yang diperolehnya secara tergariskan (ascribed) maupun dengan upaya (achieved). Di kalangan golongan bangsawan, melalui garis kekerabatan, kesempatan untuk memegang kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan golongan bukan bangsawan, karena kedudukan tersebut merupakan kedudukan yang digariskan. Contohnya adalah putri raja dari permaisuri yang bisa menjadi putri mahkota (prasasti Cane, Munggut, Kakurugan, Baru, dan Kamalagyan) dan menjadi ratu (prasasti Pucangan). Seorang cucu perempuan raja yang diperolehnya dari anak selir maupun adik perempuan seorang raja bisa menjadi penguasa daerah (bhre, bhra i) di negara bawahan (punpunan) sebagaimana bisa diketahui dari kitab Nagarakertagama. Kerabat raja lainnya, seperti nenek raja/ratu, ibu, maupun selir mempunyai kedudukan yang penting pula karena mereka sesekali dipercayai oleh raja untuk meresmikan penetapan sima (prasastiprasasti Rukam, Poh, Sukun).
Hasil lainnya menunjukkan bahwa ternyata perempuan Jawa di masa pengaruh agama Hindu dan Budha sudah menjalankan perannya di bidang sosio-ekonomi, hukuxm, dan keagamaan. Perempuan bukan hanya melulu bertanggungjawab atas urusan domestik, melainkan juga menjadi salah satu pihak yang menanggung ekonomi rumahtangga, dibuktikan oleh adanya pedagang, penari dan pesinden, dan petani. Begitu pula ternyata di masa itu, seorang perempuan bisa menjadi salah satu pihak pengambil keputusan pengadilan (prasasti Guntur).
Tampaknya, pembedaan gender yang terjadi sekarang tidak bisa dilepaskan dari latar agama yang dianut masyarakat kita. Dalam masa pengaruh agama Hindu dan Budha, yang mengenal tokoh dewi sebagai pasangan dews, kedudukan perempuan tidak dibedakan dari saki-laki. Masuknya Islam maupun Kristen yang bernuansa patriakhat menyebabkan "pembedaan gender" antara perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya menjadi semacam "norma" dalam tatanan masyarakat kita. Sesungguhnya pembedaan itu tidak perlu karena sejarah telah memberikan bukti kepada kita bahwa perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan lakilaki. Hanya saja, yang terjadi sekarang adalah, bahwa perempuan jarang diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki.

ABSTRACT
The Status And Roles Of Women In The Hindu Buddhist PeriodThe issue of gender has become very favourite lately. The problem we face now is whether this issue - which put women subordinative to men - is really a matter of recent problem or not. In schools wherein ancient history was taught under the subject Ancient History of Indonesia, students are acquainted to our (an ecx tecx t kings such as Airlangga, Pu Sindok, Daksa, Krtanagara, Hayam Wuruk whose sex are all male. Actually, in historical data we find female kings or female rulers which unfortunately never been put in the astory of ancient history°. We also find in such data about the roles conducted by women during the old Javanese period. This research is about that, focusing on the identification of the status and roles of women in the old Javanese periode which is also known as the Hindu-Budhist period of Java.
Data used in this research are inscriptions (especially those which contain informations connected to women), literary-text and story-reliefs engraved in chandi or pethirtan from old Javanese period. In reading the inscriptions, we used those that already transcripted (from Old javanese to Latin) and compiled in Oud Javaansche Oorkonden.
Analysing is focused at the part of the inscriptions known as sambandha, in which we can find the names of rulers or persons who received tokens (pasek-pasek) from the king at the ceremony of establishing a lima. The difference between male-ruler and female-ruler written on inscriptions is known from the long vowel [I] or [a] at the end of a name. Differentiating male from male in literary-text is not as difficult as in inscriptions. Since literary-text is a narrative-text, it is clearly written whether a person is a male or female. On the other side, identificating the difference between male figure and female figure in story-reliefs is based on this criteria: waist, chest, and clothes. Female waist is carved smaller than the hips while in men it's almost the same, male chest is flat while female has their breast, underpart-cloths [kain, sarungj are mostly longer at female compared to men. Content analysing and text critiques are used in analysing the content of the three kinds of data: incriptions, literary-text and story-reliefs. This analysing technique is possible to be used since the content of these data is treated as a discourse.
The result of this research shows us that women of the old-Javanese period had a good status and played important roles in socio-political, socio-economical, socio-religuous and law lives. Some of the status they got by gynealogical line (ascribed-status) as shown in the Cane inscription, Munggut inscription, Kamalgyan inscriptions, etc.; but some are achieved.
The problem of gender we are facing now seemingly is caused by the social structure, which is "patriarchy-based". It could be possible that the religious institutions (pranata instead of institusi) had played its role in the making of social structure where we are in now. It seems that during the old-Javanese period, where dewa and dewi were put at the same level, either women or men could have the same status and played the same role except for reproduction role which is only belong to women. This is not the same to the recent condition. Although some women may already have jobs with good pay (that means the may play the public role), but stil we find differences since we still hear the saying about 'because women are powerless than men so not all men's work is appropriate for women". In this case, maybe we should believe what Jungh said about women: " women have the same capability as men"."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1997
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Annisa Zephania
"Gender telah menjadi persoalan di masyarakat sejak lama karena telah menghasilkan perbedaan peran, hak, serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dolle Mina merupakan sebuah gerakan feminis di Belanda yang menuntut adanya kesamaan hak serta perlakuan terhadap kaum perempuan. Komik menjadi media penyampaian kritik sosial kepada masyarakat. Het Vrije Volk merupakan surat kabar Belanda yang turut meliput perjuangan perempuan untuk menyampaikan aspirasinya, salah satunya melalui komik Dol en Mina karya komikus Nel van Beek. Penulis ingin memaparkan kritik tersirat maupun tersurat dari komik mengenai isu gender yang terjadi pada masa itu dengan menganalisis keseluruhan bangun komik, baik dari segi gambar maupun teks. Teks berupa pertuturan tokoh akan dianalisis berdasarkan teori tindak tutur menurut Austin dengan melihat tindak lokusi dan ilokusinya. Kemudian dilihat juga jenis tindak ilokusinya berdasarkan teori pengelompokkan tindak ilokusi Searle. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis-desktiptif untuk menganalisis keseluruhan komik dan kaitannya dengan isu gender. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan melalui peristiwa yang sama, diakibatkan oleh gender.

Gender has become an issue in our society for a long time as it has created a set of roles, rights, and responsibilities between men and women. Dolle Mina was a feminist movement in the Netherlands which strived for women’s equality and rights. Comic has become an effective media to express social criticism to the society. Het Vrije Volk is a Dutch newspaper that also lifted up the women's struggle to express their aspirations, which one of them is through comic called Dol en Mina by a comic artist Nel van Beek. The author would like to expose the critisisms on gender issues which were portrayed overtly and covertly in the comic by analyzing the whole structure of comics, either in images and texts. The character dialogues will be analyzed using Austin’s theory of speech acts by seeing the locutionary and illocutionary acts. Then the illocutionary acts will also be analyzed further using illocutionary acts theory grouping by Searle. This study uses literature methods and descriptive analysis to analyze the entire comic and its relation to gender issue. The result shows that gender has emerged different treatments between men and women although in the same events or occasions.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
M. Afif Alfadin Syarif
"Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu hak asasi manusia yang selalu terpinggirkan, sekalipun telah sampai pada dimensi kekerasan yang paling ekstrem, yaitu pembunuhan. Sejalan dengan ratifikasi Konvensi Istanbul tentang kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014, wacana pembunuhan perempuan di Prancis mulai dirumuskan dengan istilah féminicide. Karakteristik kejahatannya pun terus menjadi polemik di ruang hukum seiring dengan kasus pembunuhan perempuan yang meningkat secara signifikan per tahun 2019. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan fenomena féminicide di Prancis dan respons pemerintah lewat otorisasi hukum. Penelitian ini menganalisis data observasi sebagai artikulasi pengalaman féminicide di Prancis yang dihimpun oleh kolektif feminis #NousToutes dengan menggunakan metode kualitatif oleh Creswell dan Poth (2016) melalui teori hukum feminis oleh Bartlett (1990) dan konsep kekuasaan oleh Foucault (1976). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Prancis telah menolak dan mengalienasi féminicide dari kontinum kekerasan terhadap perempuan melalui Article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 sebagai produk hukum yang menggeneralisasi pengalaman kekerasan berbasis gender, selaras dengan sikap otoritas hukum Prancis yang tidak responsif dan sensitif dalam membaca kekerasan terhadap perempuan, sehingga fenomena féminicide di Prancis menjadi semakin intens dan masih direduksi sebagai “crime passionnel”.

Violence against women is an issue of human rights that continually marginalizes, even though it has ranged to the most extreme dimension of violence, which is homicide. In line with the ratification of the Istanbul Convention on preventing violence against women in 2014, the discourse of female homicide in France began to formulate in the term féminicide. The characteristics of its crime continue to be polemic in the legal field as cases of female homicide have increased significantly in 2019. Based on this background, this study aims to review the phenomenon of féminicide in France and the governmental response through legal authorization. This study analyses observational data as an articulation of féminicide experiences in France compiled by the feminist collective #NousToutes using qualitative methods by Creswell and Poth (2016), through feminist legal theory by Bartlett (1990) and the concept of power by Foucault (1976). The results of this study indicate that the French government has rejected and alienated féminicide from the continuum of violence against women through Article 171 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 as a legal product that generalizes the experience of gender-based violence, in tune with unresponsive and insensitive nature of French legal authorities in reading violence against women, so that the phenomenon of féminicide in France becomes more intense and still reduces to “crime passionnel”."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library