Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Abdul Wafiy, author
Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kaitan antara pelaksanaan proses konstruksi yang dilakukan secara bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden No18/2016 dengan Undang-Undang No.32/2009; 2) Bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung No.27 P/HUM/2016 terkait pelaksanaan proses konstruksi yang dilakukan bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan. Bentuk penulisan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Palupi Habsari, author
Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Palupi Habsari, author
Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, author
Secara tradisional perizinan lingkungan dianggap memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Di Indonesia muncul keinginan akan adanya integrasi izin, baik integrasi internal, di mana perizinan lingkungan disatukan kedalam satu izin, maupun integrasi ekternal di mana perizinan lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha. Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian perizinan...
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Almitra Indira, author
Kewajiban bagi suatu usaha untuk memiliki izin lingkungan memang baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun ternyata, terhadap usaha yang telah ada sebelum tahun 2009 juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Skripsi ini kemudian membahas perihal penerapan izin lingkungan terhadap usaha yang ada sebelum tahun 2009 dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66170
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Deni Daniel, author
Memetakan akibat hukum perijinan dalam undang-undang lingkungan implikasi bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara Upaya negara karena mempengaruhi penilaian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Perubahan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan juga mengubah akibat hukum perijinan dalam hukum di Indonesia bidang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rafli Listianto, author
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan timah lepas pantai di Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yang terdiri dari mekanisme pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pegawasan. Penelitian ini...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hanoum Salsabila, author
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan e-government untuk mengatasi masalah desentralisasi sehingga dapat meningkatkan dan memperluas hubungan antara pemerintah dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui e-government untuk mendorong...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
