Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai adanya pelimpahan izin lokasi PT BK kepada pihak lain yaitu PT P. Pelimpahan izin lokasi tersebut mengakibatkan tanah yang termasuk dalam areal izin lokasi harus dilakukan perolehan tanahnya kepada pemegang izin lokasi baru sedangkan tanah tersebut merupakan agunan kredit yang diperoleh PT BK melalui perjanjian novasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskripitif analitis. Analisis didasarkan pada dinamika yang terjadi dalam perolehan tanah yang termasuk dalam areal izin lokasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut serta bagaimana risiko yang dihadapi oleh kreditur apabila prinsip kehatihatian tidak diterapkan dengan baik apabila izin lokasi dilimpahkan kepada pihak lain. Hasil analisis yaitu adanya kendala peraturan daerah,keterbatasan dana, perizinan yang berbelit-belit yang menambah beban biaya. Selain itu, penerapan unsur capacity dan collateral tidak diterapkan sehingga terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah mempengaruhi profitabilitas kreditur sebagai penghimpun dana dan tanah dalam areal izin lokasi yang belum dilakukan perolehan tanah mengakibatkan tidak dapat dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis formal sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan. Oleh karena itu, perlunya permodalan cukup untuk melakukan perolehan tanah untuk pembangunan perumahan, peraturan daerah mengenai izin lokasi mengacu pada peraturan menteri atau peraturan diatasnya yang terbaru serta pengawasan terhadap pemegang izin lokasi perihal progress perolehan tanah. Selain itu, adanya pemberian sanksi kepada pejabat bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan peraturan perbankan yang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan pemukiman. ......This research discussed delegation of PT BK's location permit to another party named PT P. Delegation of location permit caused the land included in the location permit area to be acquired from the new location permit holder, while the land is collateral for credit obtained by PT BK through a debt renewal agreement. To answer the problem used a normative legal research method with a descriptive analytical approach. The analysis is based on the dynamics that occur in the acquisition of land included in the location permit area with the relevant regulations as well as the risks faced by creditors if the precautionary principle isn’t applied properly if the location permit is transferred to another party. The results are regional regulatory constraints, the limited funds, convoluted licensing process which causes the expenditure of more funds. In addition, non-performing loans due to capacity and collateral not applied that affect the profitability of creditors and land in the location permit area where can’t be executed because formal juridical requirements not fullfulied. Moreover, the consumers who have purchased houses do not have the certainty of the status of the land. Therefore, there is a need for sufficient capital to acquire land for housing development, adjustment regional regulations to the latest regulations above regarding location permits and supervision of the location permit holder regarding the progress of land acquisition. In addition, giving laws to bank officials who violate the prudential principles and banking regulation should take into the statutory provisions concerning housing and settlement.

Abstrak :
ABSTRACT
Pelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai beralihnya tanah negara yang dilakukan oleh PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) dengan PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) yang didasarkan oleh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah. Kemudian terbit izin lokasi yang dimiliki PT ABP mengingat di lokasi yang sama telah terbit izin lokasi atas nama PT BSA. Atas permasalahan diatas tersebut, skripsi ini menawarkan saran berupa perlu dibentuk aturan merinci mengenai Izin Lokasi terkait prosedur pengalihan Izin Lokasi bagi Badan Hukum yang tidak dapat melanjutkan keberlangsungan kegiatan peruntukkan tanah berdasarkan izin lokasi yang telah diterbitkan, persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan, dan waktu penyelesaian. Agar dapat diiterapkannya asas keterbukaan/transparansi bagi Badan Pertanahan Nasional. Mengenai akibat hukum bagi kreditur dan debitur, di dalam pembuatan perjanjian kredit yng baru untuk menggantikan yang lama, dinyatakan secara tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

ABSTRACT
Release of land rights is carried out when a legal subject does not fulfill the requirements as a land-rights holder. Release of land rights is when one party surrender and the one other party pay the compensation, then the status of land is changed from owned-land rights to state-owned land, then a rights request must be made. The discuss the matters of shifted state-owned land which is conducted by PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) with PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) that based by the Deed of Transfer and Assignment of Land Rights. Then published the Location Permit owned by PT ABP in mind that in the same location is already published the Location Permit in the name of PT BSA. For the matters above, this thesis presents recommendation in the form of detailed regulation about Location Permit about procedures of transferring Location Permit for Legal Entity that couldnt continue the allocation activities of land based on published Location Permit, technical requirements and administrative the required, and time completion that been published. In order to implement the principle of opened/transparanct for the National Land Agency. About the consequences of law for Creditor and Debtor, in making a new credit agreement to replace the old one, stated explicitly about the matters that related to the contents of the agreement which been agreed by both parties.

Abstrak :
Peruntukan tanah untuk kepentingan umum ternyata dalam prakteknya sering mengalami alih fungsi sehingga manfaat dari pembangunan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok orang. Kasus tanah di Tlogo, Jawa Timur dan Punclut, Jawa Barat, membuktikan bahwa tanah kepentingan umum sering mengalami alih fungsi. Dalam rangka menjamin keberadaan tanah kepentingan umum yang bermanfaat bagi seluruh rakyat maka dibutuhkan kepastian atas kriteria pembangunan kepentingan umum. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum serta menjelaskan daya ikat dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan kedudukan izin lokasi dalam pengendalian pemanfaatan tanah terkait pelaksanaan pembangunan. ......Land use for public interest in practice often have the change, so the access to use it and take the benefit from it become limited, only for group of people. Cases in Tlogo, East Java and Punclut, West Java, proving that implementation of public interest often have change. In order to guarantee the implementation of the development for public interest that benefit to all the people, it is important to have a certainty on criteria of public interest and also spatial plan to control the land use . This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature. The result of this research is analysis and suggestions about criteria of public interest and also the enforceability of spatial plan and location permits in order to control the land use related to the implementation of development.