Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kerjasama antara Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dan Badan Kepegawaian Negara BKN ditujukan untuk memperkuat peran strategis kedua institusi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara ASN , khususnya pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi JPT . Pada kenyataannya hubungan KASN dan BKN masih menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, dan pada praktiknya masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengisian JPT pada institusi-institusi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh KASN dan BKN dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian JPT, serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan konsep tahapan kerjasama kelembagaan dan analisis faktor-faktor pengaruh, untuk menjelaskan hubungan kerjasama antar-organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama KASN dan BKN berjalan efektif pada tahap pertukaran kontak dan pertukaran pengetahuan, tetapi pada tahap aksi bersama dan hubungan timbal balik tidak berjalan efektif. Hal tersebut terutama dipengaruhi faktor alur informasi, ketidakpastian proses kerjasama, dan ketidakjelasan ketentuan hukum.

---

ABSTRACT
Cooperation between Komisi Aparatur Sipil Negara KASN and Badan Kepegawaian Negara BKN aimed at reinforcing the strategic roles of the two institutions in the management of State Civil Apparatus ASN , particularly the implementation of the filling Top Head Management Jabatan Pimpinan Tinggi JPT . In reality, the relationship between KASN and BKN still pose a potential overlapping authority, and in practice deviation can still be found in the implementation of the filling JPT on government institutions. This thesis discusses the cooperation undertaken by BKN and KASN in monitoring and evaluating the implementation of the filling JPT, and the factors that influence it. This thesis uses the concept of stages of institutional cooperation and analysis of influencing factors, to explain the cooperation of inter governmental organizations. This study uses a post positivist approach with in depth interview data. Results of this study shows that the cooperation KASN and BKN run effectively on the stage of exchange of contacts and exchange of knowledge, but in the stage of joint action and mutual cooperation has not been effective. This is mainly influenced by the flow of information, the uncertainty of the process of cooperation, and the vagueness of the law.

Abstrak :
[ABSTRAK
Birokrasi pemerintah di Indonesia saat ini masih kurang dipercaya oleh publik sebagai penopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu diperlukan aksi nyata dari Pemerintah dengan memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kembali terhadap Birokrasi pemerintah. Perkuatan birokrasi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan salah satunya melalui reformasi dari aparatur sipil negara, karena aparatur sipil negara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Arti penting dari reformasi dari aparatur sipil negara tersebut dikaitkan dengan pengisian jabatan strategis yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait aparatur sipil negara adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara telah dilaksanakan dengan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana prinsip transparansi sehingga Reformasi Birokrasi di Indonesia dapat terlaksana.

---

ABSTRACT
Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms. Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.;Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms. Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.;Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms. Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished., Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms. Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.]

Abstrak :
Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan, reformasi birokrasi yang dihendaki merubah paradigma dan konsep dalam struktur pemerintahan, salah satunya yakni untuk menempatkan orang-orang atau aparatur yang tepat mengisi Jabatan dalam struktur pemerintahan tersebut atau sering disebut dengan istilah the right man on the right position, termasuk dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem seleksi terbuka. Pengisian Jabatan dalam UU ASN dapat berasal dari ASN atau dari TNI/Polri Aktif untuk jabatan tertentu di Instansi tertentu. Permasalahannya adalah di Kementerian Ketenagakerjaan terdapat JPT madya yang diisi oleh Polri Aktif, serta adanya wacana Perwira TNI aktif akan mengisi JPT untuk mengatasi surplus perwira, wacana ini menimbulkan banyak pro-kontra.  Melalui metode penelitian dengan tipologi Yuridis Normatif, menggunakan pendekatan Hukum Eksplanatoris. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi kepustakaan dan pada penelitian ini data dianalisis secara deksriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil data yang diperoleh terdapat kesimpulan, legalitas dari polri aktif yang menjabat JPT di kemnaker adalah tidak tepat/ilegal, secara normatif pengaturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh TNI/Polri aktif hanya untuk 10 instansi yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 47 UU TNI, seharusnya polri tersebut mengundurkan diri terlebih dahulu. Selain itu ditinjau dari Pengaruh Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi oleh Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif dilihat dari aspek sejarah menimbulkan ketidaknetran Aparatur Sipil Negara, terutama pada saat Orde Baru di mana TNI menduduki jabatan pada birokrasi. Ketidaknetralan dari Aparatur Sipil Negara mengakibatkan munculnya adanya Inefisiensi dalam bernegara, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tidak tercapainya good governance, selain itu juga munculnya resiko konflik kepentingan karena menjabat dalam dua institusi yang berbeda, konflik kepentingan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap ASN sehingga wacana mengenai TNI/Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil perlu dipertimbangkan kembali.

---

Civil Servants are the backbone of government, bureaucratic reforms are required to change the paradigm and concepts in the governance structure, one of which is to place the right people or apparatus to fill positions in the government structure or often referred to as the right man on the right position , including in filling in the High Leadership Position (JPT) with an open selection system. Position filling in the ASN Law can come from ASN or from the TNI/National Police Active for certain positions in certain agencies. The problem is that at the Ministry of Manpower there is an intermediate JPT filled by Active Police, and the discourse of active TNI Officers will fill the JPT to overcome the officer surplus, this discourse raises many pros and cons. Through research methods with normative juridical typology, using explanatory legal approaches. This writing uses data collection techniques in the form of library studies and in this study the data were analyzed descriptively in the form of qualitative research. Based on the results of the data obtained there are conclusions, the legality of active police officers serving JPT in the Ministry of Manpower is illegal, normative arrangements regarding the filling in of High Leadership positions by the TNI/Polri are active only for 10 institutions which are stated limitedly in Article 47 of the TNI Law. resign first. In addition, in terms of the influence of the filling of the High Leadership Position by the Indonesian National Army/Members of the Republic of Indonesia National Police, it was seen from the historical aspect that it caused the irregularities of the State Civil Apparatus, especially during the New Order where the TNI occupied the bureaucracy. The neutrality of the State Civil Apparatus resulted in the emergence of Inefficiencies in the state, the many practices of Corruption, Collusion and Nepotism, the failure to achieve good governance, besides the risk of conflict of interest because of serving in two different institutions, conflicts of interest could undermine public trust in the ASN so that discourse regarding active TNI/Polri can occupy civilian positions need to be reconsidered.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Analisis Seleksi Terbuka dan Kompetitif serta Talent Pool). Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana keunggulan serta kelemahan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka dan kompetitif serta talent pool. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian penelitian yang diperoleh adalah pertama, pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui dua cara yaitu melalui seleksi terbuka dan kompetitif serta talent pool. Pengisian jabatan melalui seleksi terbuka dan kompetitif dari aspek pengaturan sudah memadai karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya sedangkan pengisian jabatan dari talent pool tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi hanya menyebutkan bahwa pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan terhadap instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara. Salah satu persyaratan sistem merit adalah setiap instansi harus memiliki kelompok rencana suksesi yang dihasilkan oleh manajemen talenta. Kelompok rencana suksesi inilah yang disebut dengan talent pool. Kedua, Keunggulan seleksi terbuka dan kompetitif dilaksanakan melalui serangkaian tahapan seleksi sehingga hanya orang-orang terpilih yang sesuai dengan persyaratan jabatan saja yang dapat mengisi jabatan yang lowong. Kelemahannya adalah seleksi terbuka dan kompetitif memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama, kredibilitas panitia seleksi masih diragukan dan seleksi terbuka hanya dianggap sebagai formalitas karena masih adanya intervensi dari pejabat pembinaan kepegawaian yang masih ingin mempertahankan spoil system. Keunggulan seleksi melalui talent pool adalah talent pool dilakukan melalui sistem manajemen talenta dengan mencari pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi dan potensi yang terbaik sehingga hanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi dan potensi tertinggi yang dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi termasuk juga jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Kelemahannya yaitu talent pool dilaksanakan di lingkungan internal organisasi sehingga masih rentan terhadap intervensi kepentingan terutama oleh pejabat pembina kepegawaian yang berasal dari proses politik. ......This thesis addresses the Filling of Senior Executive Services Position in Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus (Analysis of Open and Competitive Selection and Talent Pool). The subject assessed is the method in filling Senior Executive Services position in Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus and the advantages and disadvantages of filling Senior Executive Services positions through open and competitive selection and talent pool. This study uses normative juridical study method with statutory approach. The results of the study obtained are as follows: first, the filling of Senior Executive Services position is carried out by two methods, i.e. through open and competitive selection as well as through talent pool. The filling of positions through open and competitive selection is satisfactory from a regulatory aspect as it is governed in Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus along with its implementing regulations, whereas the filling of positions by talent pool is not specifically provided in Law Number 5 of 2014 regarding Civil State Apparatus, it merely states that the filling of positions in an open and competitive manner may be excluded from government agencies that have implemented a merit system with the approval of the State Civil Apparatus Commission. One of the criteria of the merit system is that each agency shall have a succession plan group produced by talent management. This succession plan group is what meant as talent pool. Secondly, the advantage of open and competitive selection is that it is carried out through a series of selection stages hence only selected people qualifying for the requirements of the position may fill vacant positions. The disadvantage is that open and competitive selection is great in cost and also time consuming, the credibility of the selection committee is still doubtful and open selection is considered merely formality as intervention still takes place by staff development officials favoring spoil system. The advantage of selection through talent pool is that it is carried out through talent management system by seeking employees with best competence and potential hence only employees having the highest competence and potential may fill Senior Executive Services positions including administrative and functional positions. The disadvantage is that talent pool is carried out internally within the organization therefore it is exposed to intervention of interests, particularly by staff development officials originating from political process.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak dari penerapan seleksi terbuka dapat mengurangi jumlah korupsi JPT pada pemerintah daerah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel korupsi JPT di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2009-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka memiliki dampak positif terhadap penrunan kasus korupsi Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia pada pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka memiliki efek terhadap jumlah kasus korupsi sebesar -0.892% dan signifikan pada tingkatan 10% pada daerah dengan total belanja modal yang tinggi. Temuan ini memperlihatkan dampak dari seleksi terbuka yang positif terhadap kasus korupsi JPT dan dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari pelaksanaan sistem merit, khusunya seleksi terbuka terhadap jumlah kasus korupsi JPT pada daerah yang memiliki total belanja yang tinggi. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian dengan menambahkan studi kasus dan wawancara mendalam dengan KASN dan ICW. Didapatkan bahwa peran politik daerah yang sangat kental sangat mempengaruhi pelaksanaan seleksi terbuka. Biaya politik di daerah yang tinggi lah yang menjadi penyebab utama yang menyebabkan korupsi gubernur, walikota dan bupati diikuti oleh pejabat perangkat daerah dibawahnya akan terus terjadi.

---

ABSTRACT
This study aims to identify the extent to which the impact of open selection can reduce the amount of corruption cases of high leadership position on Indonesian local governments. Using a difference-in-differences-in-differences (DDD) approach, this study analyzes panel data in Indonesia that has been inkracht handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2009-2019. Estimation results show that the implementation of open selection has a positive impact on the decline in corruption cases of High Leadership Position in Indonesia in local governments. This study found that the implementation of open selection had an effect on the number of corruption cases by -0.892% and was significant at the 10% level in regions with high total capital expenditures. This finding shows the positive impact of open selection on the number of corruption cases of high leadership position and thus supports previous studies on the positive impact of implementing the merit system, especially the open selection in regions with high total expenditure. In addition, to strengthen research results by adding case studies and in-depth interviews with KASN and ICW. It was found that the very strong role of regional politics greatly influenced the implementation of open selection. Political costs in the high regions are the main cause of corruption in governors, mayors and regents followed by officials of the regional apparatus underneath.

Abstrak :
ABSTRAK
Aparatur Sipil Negara berperan sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah yang diperlukan untuk mewujudkan berlangsungnya kegiatan administrasi negara dalam organisasi pemerintahan. Aparatur Sipil Negara merupakan pejabat pemerintahan. Dalam jabatan pemerintahan dikenal jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi yang mempunyai peran strategis dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga baru pengelola Aparatur Sipil Negara yang terbentuk tahun 2014. Lembaga baru ini perlu diteliti lebih dalam terkait struktur organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan perannya dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi. Peran Komisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pengawas dalam setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dan sebagai pemberi rekomendasi.

---

ABSTRACT
Civil Service have a role as human resources driving the government bureaucracy needed to realize the ongoing activities of the state administration in governmental organizations. Civil Service are government officials. Government positions known to the administration office, functional and high leadership positions. High leadership positions that have a strategic role in the management of the Civil Service. Civil Service Commission is a new organization managing the State Civil Apparatus formed in 2014. This new institution should doing to research deeper organizational structure of the Commission related to the Civil Service and its role in the selection of high leadership positions. This research method using normative juridical qualitative approach. State Civil Administrative Commission set up under the authority of attribution. The role of the Civil Service Commission is a controller in every stages of the process for filling the positions of high leadership and as a referrer.