Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Integrasi sistem adalah hal krusial yang harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi yang dilakukan antar instansi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengamanatkan bahwa dalam konteks pelayanan perizinan, Sistem OSS (Online Single Submission) memiliki peran utama sebagai sistem tunggal yang akan mengintegrasikan sistem perizinan lainnya. Saat ini sistem perizinan berusaha yang aktif di DKI Jakarta terdapat Sistem OSS dan JakEVO. Dualisme sistem perizinan baik OSS dan JakEVO menimbulkan munculnya dilematika pada urusan perizinan berusaha. Berdasarkan implementasinya, JAKEVO merupakan jenis perizinan yang lebih terbatas dibandingkan OSS. Karena kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut berdampak terjadinya kebingungan bagi para pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan secara satu pintu . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor determinan dari integrasi Sistem OSS dengan sistem perizinan berusaha di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori faktor sukses pada integrasi sistem oleh dari Bjorn Johanssona, Fredrik Waldaub dan Oskar Ahlstroom (2022) dengan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada yang menjadi faktor determinan dari integrasi sistem antara Sistem OSS dan JakEVO adalah meliputi beberapa faktor, diantaranya adalah top management involvement, internal communication, importance of the right personnel in the right processes dan managing legacy system. Selain itu, ditemukan faktor lain yang menjadi kendala yakni minimnya informasi tentang pendaftaran usaha, infrastruktur technology information yang belum optimal, dan kesulitan dalam menyeragamkan sistem yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan daerah. Rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah para aktor yang berperan untuk untuk melakukan sinkronisasi peraturan terkait perintah integrasi sistem kepada Pemerintah Daerah supaya dalam konteks sistem pendukung di daerah terdapat peraturan yang mengatur dengan jelas ......System integration is a crucial thing that must be done to aim the improvement coordination between agencies. As stated in Government Regulation Number 5 of 2021 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which has mandated that in the context of licensing services, the OSS (Online Single Submission) System has the main role as a single system that will integrate other licensing systems. Currently, the active business licensing systems in DKI Jakarta are the OSS and JakEVO systems. The dualism of the licensing system for both OSS and JakEVO has created a dilemma in business licensing matters. Based on its implementation, JAKEVO is a more limited type of licensing compared to OSS System. Due to the lack of coordination between the central government and regional governments, this has resulted in confusion for business actors in managing the licensing process through one door. This study aims to find out what are the determinants of the integration of the OSS system with the business licensing system in DKI Jakarta. This research uses success factor theory in system integration by Bjorn Johansona, Fredrik Waldaub and Oskar Ahlstroom (2022) with a post-positivist approach. The data used comes from in-depth interviews and several literature studies on secondary data. The findings of this study indicate that the determinants of system integration between the OSS system and JakEVO include several factors, including top management involvement, internal communication, the importance of the right personnel in the right processes and managing the legacy system. In addition, other factors were found to be obstacles, namely the lack of information about business registration, information technology infrastructure that was not optimal, and difficulties in uniforming the system owned by the central and regional governments. Recommendations that can be given in this study are the actors whose role is to synchronize regulations related to system integration orders to the Regional Government so that in the context of support systems in the regions there are regulations that regulate clearly.

Abstrak :
Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan sistem-sistem perizinan yang dimiliki olek kementrian/lembaga non-kementrian dan pemerintah daerah. Pembentukan sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) agar investasi dalam negeri ikut meningkat. Sistem OSS berjalan di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Sistem yang berintegrasi dengan OSS adalah JakEVO. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sistem tata kelola OSS yang berjalan di DKI Jakarta menggunakan pendekatan Multi-level Governance (MLG) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Tiga aspek MLG yaitu desentralisasi, spatial fit, partisipasi, serta komponen kunci Digital-Era Governance digunakan untuk menganalisis implementasi integrasi OSS dengan JakEVO. Hasil penelitian menunjukkan, sistem OSS menyentralisasi kewenangan perizinan berusaha ke tingkat pusat. Terdapat regulasi ditemukan, di mana PP 24/2018 bertentangan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pemerintahan Daerah, serta KBLI yang dirujuk OSS berbeda dengan yang dirujuk DPMPTSP DKI Jakarta. Partisipasi aktor non-pemerintahan tidak ditemukan dalam perencanaan kedua sistem, namun ada dalam pengawasan dan evaluasi. Integrasi hanya berbentuk integrasi data, sedangkan JakEVO sudah mengintegrasikan back office. Lalu, desain sistem OSS dan JakEVO yang tidak mengambil perspektif pelaku usaha. Terakhir OSS telah digitalisasi secara penuh, sedangkan JakEVO baru terdigitalisasi sebagian. MLG dalam kebijakan pelayanan publik daring perlu mempertimbangkan kemampuan literasi digital masyarakat karena mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Persoalan-persoalan dalam OSS 1.0 telah diatasi oleh OSS Risk Based berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 5/2021, dan PP 6/2021, namun dampak implementasinya belum terlihat hingga saat ini. ......Online Single Submission (OSS) is a public service system that integrates licensing systems owned by ministries/non-ministerial institutions and local governments. The establishment of the OSS system aims to increase the ease of doing business index (EODB) so that domestic investment also increases. The OSS system runs at every level of government, starting from the center, province, and city. The system that integrates with OSS is JakEVO. Therefore, this study aims to look at the OSS governance system that runs in DKI Jakarta using the Multi-level Governance (MLG) approach and what factors influence its implementation. Three aspects of MLG, namely decentralization, spatial fit, participation, and the key components of Digital-Era Governance are used to analyze the implementation of OSS integration with JakEVO. The results of the study show that the OSS system centralizes business licensing authority to the central level. There are regulations found, where PP 24/2018 contradicts the Investment Law and the Regional Government Law, and the KBLI referred to by OSS is different from that referred to by the DKI Jakarta DPMPTSP. The participation of non-governmental actors is not found in the planning of the two systems, but is in monitoring and evaluation. The integration is only in the form of data integration, while JakEVO has integrated the back office. Then, the design of the OSS and JakEVO systems that do not take the perspective of business actors. Finally, OSS has been fully digitized, while JakEVO has only been partially digitized. MLG in online public service policies needs to consider the digital literacy ability of the community because it affects the effectiveness of policy implementation. The problems in OSS 1.0 have been addressed by OSS Risk Based based on the Job Creation Law, PP 5/2021, and PP 6/2021, but the impact of its implementation has not yet been seen.

Abstrak :
Jakarta Evolution (JAKEVO) merupakan sistem pelayanan daring perizinan dan non-perizinan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem satu pintu yang direncanakan dapat melayani dan memproses sebanyak 296 jenis izin dan non-izin. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, diketahui bahwa JAKEVO baru dapat melayani 266 jenis izin dan non-izin atau sebesar 90% dari target Rencana Strategis DPMPTSP 2017-2022 pada indikator Persentase Layanan Perizinan dan Non-Perizinan secara Online untuk tahun 2020 yang sebesar 100%. Selain itu berdasarkan besarnya investasi dalam pengembangan JAKEVO, didapatkan data bahwa JAKEVO baru dapat menarik pengguna sebanyak 692.988 user. Berdasarkan penelusuran permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan layanan dari JAKEVO. Penelitian ini menggunakan modifikasi model kesuksesan Delone and McLean. Metodologi penelitian yang digunakan adalah campuran dimana data kuantitatif didapatkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 197 responden dan data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 79.8% model yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan fit/baik. Dari 9 faktor dan 17 hipotesis awal yang digunakan pada penelitian ini, dihasilkan 8 faktor yang terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan dari sistem JAKEVO dan 12 hipotesis diterima. Faktor Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, dan Organization Performance terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan sistem JAKEVO. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu DPMPTSP harus fokus dalam pengembangan dan peningkatan faktor kualitas sistem dari JAKEVO, DPMPTSP juga harus meningkatkan fitur keamanan informasi agar JAKEVO hanya dapat di akses oleh user yang valid saja, JAKEVO harus dapat diakses kapanpun, dan terdapat petugas stand-by 24/7 untuk membantu pengguna yang mengalami kendala dalam menggunakan JAKEVO di luar jam kantor. ......Jakarta Evolution (JAKEVO) is an online permits and non-permits service system owned by the DKI Jakarta Provincial Government through a one-stop system that is planned to serve and process as many as 296 types of permits and non-permits. Based on the 2020 DKI Jakarta Provincial DPMPTSP Implementation Report, it is known that JAKEVO can only serve 266 types of permits and non-permits or 90% of the target of 2017-2022 DPMPTSP Strategic Plan on the Percentage indicator of Online Permit and Non-Permit Services for 2020 which by 100%. In addition, based on the amount of investment in the development of JAKEVO, data obtained that JAKEVO has only been able to attract 692,988 users. Based on these problems, it is necessary to analyze the factors that influence the success of JAKEVO’s services. This study uses a modified Delone and Mclean success model. The research methodology used is mixed methods where quantitative data is obtained from distributing questionnaires to 197 respondents and qualitative data is obtained from interviews. Quantitative data processing is done by PLS-SEM. The results showed that 79.8% of the models used in this study were declared fit. Of the 9 factors and 17 initial hypotheses used in this research, 8 factors were proven to significantly influence the service success of the JAKEVO system and 12 hypotheses were accepted. Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, and Organization Performance factors have been shown to significantly influence the success of JAKEVO system services. Recommendations that can be given are DPMPTSP must focus on developing and improving the quality factor of the system from JAKEVO, DPMPTSP must also improve information security features so that JAKEVO can only be accessed by valid users, JAKVEO must be accessible at any time, and there are 24/7 stand-by officers to help users who have problems using JAKEVO outside of office hours.