Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariahberupa produk pembiayaan al Qardh al Hasan yang merupakan kelebihan dariperbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebutmenjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpadisertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminandapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank i tu sendiri maupun membebankanmuqtaridh mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahuibagaimana pengembalian pembiayaan al Qardh al Hasan kepada pihak muqridh darimuqtaridh jika tanpa disertai jaminan. Disamping itu perlu juga diketahui dasarhukum mengenai pembiayaan tersebut dan mekanisme perbankan Syariah dalammenerapkan hukum jaminan pada pembiayaan al Qardh al hasan. Guna menjawabpermasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulisakan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang didukung denganwawancara dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptifkualitatif yaitu dimana data-data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahandalam mengambil kesimpulan terhadap yang diteliti dengan landasan teori,peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan Syariah danpembiayaan al Qardh al Hasan, serta hukum jaminan. Berdasarkan penelitiantersebut diketahui bahwa pembiayaan al Qardh al Hasan merupakan pembiayaanyang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yangberlaku. Mengenai jaminan barang pada pembiayaan al Qardh al Hasan tidakmenjadi suatu keharusan dan pengembalian pembiayaan j uga sudah dilaksanakandengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak muqridh dalammemberikan pembiayaan harus memperhatikan calon muqtaridh agar tidak salahsasaran. Diharapkan pembiayaan al Qardh al Hasan tidak hanya dilaksanakan padasaat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

---

ABSTRACTThis research was based on the product of al Qardh al Hasan funding whichis one Islamic B anking activity that other convensional bank does not have. Thisfunding was about to be the best product for client who needs immediately loanwithout giving a guarantee to the bank. Funding without guarantee could grow someloss to the bank itself or impose financial responsibility to Muqtaridh as well,considering the usage of the funding. It necessary to acknowledge how to refund alQardh a I Hasan to the Muqridh of Muqtaridh w hen the f unding has b een p lacedwithout guarantee. On the other hand, it is also necessary to acknowledge theregulation of the funding and the Islamic Banking system in applying regulation ofguarantee to ul Qardh al Hasan funding. To get some information about al Qardh alHasan funding and it is problem, this research has been arranged. In this thesis, theresearcher would use the juridical normative method, which was supported byinterview. The researcher would also use the descriptive qualitative method as dataanalysis method. All information gathered would be used to make conclusion basedon theory, regulation of Islamic Banking and al Qardh al Hasan funding, andregulation of guarantee. According to this research, al Qardh al Hasan funding wasused only by Islamic Banking and was started arrange in particular regulation. Theguarantee of al Qardh al Hasan funding is not compulsory and the refund should beapplied according to the banking system and regulation. The Muqridh needs to selectprospective Muqtaridh for the good, al Qardh al Hasan funding should be arrangednot only at one specific time since it is expected to improve the prosperity of loweconomicsociety."

"Tesis ini membahas tentang hukum Jaminan Perorangan yang menjadi jaminan dalam praktik pembiayaan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Perorangan terdapat dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata. Jaminan Perorangan merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah upaya hukum perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan perorangan yang macet, pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan pada perjanjian penanggungan dan akibat hukum dari pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata dalam perjanjian penanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. Dalam rangka untuk melakukan penelitian ini, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan akan mengupayakan penyelesaian pembiayaan macet melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat untuk dapat mengeksekusi jaminan perorangan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian melalui pengadilan agar dapat menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut wanprestasi dan eksekusi jaminan perorangan yang telah diberikan oleh penjamin. Jenis pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst yaitu eksekusi untuk membayar sejumlah uang untuk pemenuhan pembayaran utang. Jika pelaksanaan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi yang dapat dilakukan adalah (i) permohonan eksekusi, (ii) teguran, (iii) sita eksekusi terhadap harta kekayaan penjamin. Lebih lanjut, pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata bertujuan agar memudahkan kreditur untuk dapat menagih penjamin apabila debitur wanprestasi.

---

This thesis discusses the law of the Personal Guarantee which is a security in financing practices which applied in Indonesia. The provisions governing the Personal Guarantee are regulated in Articles 1820-1850 of the Civil Code. Personal Guarantee is an agreement given by a third party to fulfill the debtor's obligations if the debtor defaults. This problems in this thesis are the legal efforts of financing companies in completing non-performing financing facilities with personal guarantees, analysis of the execution of personal guarantees and the legal consequences of waiving the guarantor's privileges which regulated in the Civil Code in the guarantee agreement based on the Decision of the Central Jakarta District Court Number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. In order to conduct this research, the research typology used is prescriptive research. The result of this research is that financing companies will strive to resolve non-performing financing through deliberation to reach a consensus to be able to execute individual guarantees. If there is no settlement, then the financing company can take legal remedies through the court to declare the financing facility agreement in default and the execution of the individual guarantee provided by the guarantor. The type of execution of the Central Jakarta District Court Decision number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst namely execution to pay an amount of money to fulfill debt payments. If the implementation of the decision is not carried out voluntarily, then the execution process that can be carried out is (i) request for execution, (ii) warning, (iii) seizure of execution of the assets of the guarantor. Furthermore, the waiver of the special rights of the guarantor regulated in the Civil Code aims to facilitate the creditor to be able to collect the guarantor if the debtor is in default."

"Tesis ini membahas tujuan sesunguhnya perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tujuan sesungguhnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor), dan agar diketahui oleh umum maka jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dan atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia maka kedudukan kreditor tersebut tidak lebih sebagai kreditur konkuren, yakni kreditor yang hak pelunasannya sama dengan kreditor-kreditor lainnya, bahkan kedudukannya berada di bawah kreditor preferen.

---

The thesis discussed the necessity of registering fiduciary guarantee and the position of fiduciary recipient (creditor) after the rejection or fiduciary guarantee is not being registered. This research is normative legal descriptive-analytical research. Conclusions can be derived from the research, fiduciary guarantee must be registered to meet two objectives, first is to give right to the creditor and secondly to be acknowledged by public, fiduciary guarantee must be registered. And for fiduciary guarantee that has been being rejected or not being registered, creditor can be considered as concurrent creditor which does not even better compare to preference creditor."

"Indonesia merupakan penganut negara kesejahteraan dengan karakteristik tersendiri yakni berdasarkan prinsip sila ke-lima Pancasila ?keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?. Salah satu cirri dari Negara kesejejahteraan adalah Negara bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan sosial. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap identifikasi permasalahan terkait topik penelitian ini, yaitu: pertama, ketika kita berbicara mengenai konsep jaring pengaman sosial berarti kita berbicara mengenai konsep bantuan sosial untuk penduduk miskin, lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang masalah sosial lainnya yang harusnya diberikan sebuah program berupa bantuan sosial. Bantuan sosial itu dapat bermacam-macam bentuknya, bisa berupa pemberian uang tunai untuk masa-masa tertentu, bantuan pemenuhan keesehatan, atau bantuan pemberdayaan masyarakat miskin. Namun, dalam prakteknya terdapat kerancuan program antara bantuan sosial dan asuransi sosial. Kedua, sistem jaminan sosial ini tidak diterapkan menurut penulis lebih karena kekhawatiran yang berlebihan hilangnya ?tambang emas? yang saat ini menjadi program andalan sebuah kementerian. Misalnya saja, Kementerian Tenaga Kerja akan sangat berat hati melepas program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan akan berat hati melepas program Jaminan Kesehatan Rakyat Miskin. Ketiga, terkait terhambatnya pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Presiden mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan seakan-akan peraturan ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Padahal, pembentukan Peraturan Presiden tersebut merupakan usaha untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebenarnya mengindikasikan pembagian kewenangan tentang jaminan sosial, dimana jaminan sosial yang berbasis asuransi merupakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sedangkan jaminan sosial yang berbasis bantuan sosial adalah kewenangan Kementerian Sosial. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

---

Indonesia is a welfare state with its own characteristics based on the fifth principles of Pancasila, 'social justice for all Indonesian people?. One of the characteristics of welfare state is the responsibility for social security. Based on the analysis done on the identification of problems related to these research topics, is: First, when we talk about the concept of social guarantee network means we are talking about the concept of social assistance to the poor, elderly, waif, and other social problems that should be a formula of social assistance programs. The social assistance could be a variety of forms, it can be a gift of cash to a certain times, assistance health care, or empowering the poor community. However, in the practice the obscure of the program is in the social assistance and social insurance. Second, the social security system is not applied; more because of interest to over loss of 'gold mining' that is now a main program of the ministry. For example, the Ministry of Labor will be very heavy released its Labor Social Security program and the Ministry of Health will reluctantly release the Poor People's health assurance program. Third, the obstacles of forming the regulation that implementing the Law Number 40 Year 2004 about The National Social Security System relating to the Social Security system, and then President issuing Presidential Regulation Number 15 Year 2010 about Velocity Tackling Poverty on handling poverty and act as if the regulation is one of the implementation of Law Number 40 Year 2004. In fact, the formation of such Presidential Regulation is to accelerate efforts of handling poverty. Law Number 40 Year 2004 and Law Number 11 Year 2009 about Social Prosperity, actually indicates the distribution of authority on social protection, the social protection which is based on insurance is the authority of Social Security Institution while social protection based on social assistance is the authority of Ministry of Social. The Research method is juridical-normative method, legal research done by reviewing library materials or secondary data."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."

"Outsourcing merupakan bentuk strategi baru yang sedangberkembang dalam dunia usaha sebagai salah satu efek dariperubahan cara pandang bisnis. Dilakukannya outsourcingdikarenakan agar perusahaan dapat lebih berkonsentrasi padapekerjaan utamanya. Dalam pelaksanaannya, outsourcingdiatur dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 64 yang menyebutkanbahwa terdapat 2 jenis outsourcing, yaitu outsourcingpekerjaan yang menggunakan perjanjian pemborongan pekerjaandan outsourcing pekerja/buruh yang menggunakan perjanjianpenyediaan jasa pekerja/buruh. Pada sistem outsourcing,tenaga kerja outsource terikat hubungan kerja denganperusahaan penyedia jasa di dalam perjanjian kerja. Sebagaiakibat adanya hubungan kerja antara tenaga kerja outsourcedengan perusahaan penyedia jasa tersebut, maka muncul hakdan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harusdiperhatikan. Hak dari tenaga kerja outsource yang wajibdipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa adalah kepastianadanya pemberian program jaminan sosial tenaga kerja,khususnya dalam hal ini adalah program jaminan kecelakaankerja. Hal ini penting mengingat dalam menjalankanpekerjaannya, tenaga kerja outsource dihadapkan pada resikotertimpa kecelakaan kerja. Tetapi pada prakteknya, tidakjarang ditemukan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan haktenaga kerja outsource tersebut. Hal ini dikarenakan tenagakerja outsource tidak bekerja di lokasi perusahaan penyediajasa melainkan ditempatkan lagi di perusahaan penggunajasa, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan programjaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja outsourcetersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. UndangundangNo.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjamembebankan tanggung jawab atas pelaksanaan program jaminankecelakaan kerja kepada pengusaha."