Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan sistem pembayaran INACBGs bagi pelayanan rawat inap yang mulai berlaku per 1 Januari 2014. Sistem pembayaran INA CBGs memunculkan argumen bahwa pelayanan kesehatan dengan budget tertentu, akan bertendensi bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengurangi kualitas pelayanan kesehatan dengan meniadakan pengobatan yang tidak perlu atau pun dengan cara lainnya guna memangkas biaya, dan pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kondisi klinis pasien saat dirawat di rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kestabilan kondisi pasien saat keluar rawat inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dibandingkan dengan pembayaran Tunai pada pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue di RS Dr.Cipto Mangunkusumo sebagai parameter mutu klinis terhadap pelayanan kesehatan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional , sumber data berupa data sekunder dari rekam medis pasien dengan diagnosis Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue tahun 2010 - Mei 2014 antara pembayaran INA CBGs dan Tunai. Analisis bivariat menunjukkan perbedaan signifikan Kondisi Pasien Saat Pulang Rawat Inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dengan Tunai berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi untuk memulangkan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue oleh Departemen Kesehatan maupun Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr.Cipto mangunkusumo, namun saat dikontrol dengan variabel lain melalui analisis multivariat didapatkan nilai tidak bermakna antara kedua jenis pembayaran. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel umur bermakna signifikan dimana pasien dewasa berisiko 22,2 (1/ 0,045) kali untuk pulang dalam kondisi tidak stabil saat pulang rawat inap dibandingkan pasien anak setelah dikontrol oleh variabel lain (R Square 0,309; 95% CI: 0,005- 0,417) Kesimpulan : Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan INA CBGs sebagai sistem pembayarannya, tidak berpengaruh signifikan bagi rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu dalam penatalaksanaan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue setelah dikontrol oleh variabel lainnya. ......The National Health Insurance (JKN) using INA-CBGs payment system for inpatient services implemented on January 1, 2014. the payment system led to an argument that INA CBGs health services with a particular budget, will tend to the health care providers, to reduce the quality of health care by eliminating unnecessary treatment or any other way to cut costs, and in turn potentially affect the clinical condition of the patient while hospitalized. The purpose of this study was to analyze the stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment compared with cash payments to patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in the Hospital Dr. Cipto Mangunkusomo as clinical quality parameters to health care. The research design used in this study was a quantitative cross-sectional design, data sources in the form of secondary data from the medical records of patients with a diagnosis of Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in 2010 - May 2014 between INA CBGs and cash payments. Bivariate analysis showed significant differences in stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment with cash based on the criteria that must be fulfilled in order to repatriate patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever by the Ministry of Health Guideline and the Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, but when controlled with other variables through multivariate analysis found no significant values between both types of payments. Multivariate analysis showed that age is significant variable in which adult patients at risk of 22.2 (1 / 0.045) time to go home in an unstable condition at discharge than children patients after other variables are controlled (R Square 0.309, 95% CI: 0.005 -0.417) Conclusions: Implementation of the National Health Insurance with INA CBGs as a payment system, no significant values for the hospital to provide quality health services in the management of patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever after controlled by other variables.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang dilihat dari Empat Variabel Implementasi menurut George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil Evaluasi Dewan Jaminan Dalam pelaksanaan Program Jaminan di Provinsi Banten masih banyak ditemui kendala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi JKN di Kota Serang pada variabel Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sementara pada variabel Sumber daya masih ditemui bahwa di puskesmas masih ditemui kekurangan dokter dan dokter gigi, pada variabel Disposisi ada respon negatif dari para pelaksana terhadap pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel ketenagakerjaan dan kehadiran, sementara itu pada variabel Struktur birokrasi ada SOP/mekanisme yang belum sesuai standar.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the implementation of National Health Insurance Policy in Serang city views of Four Variables Implementation by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In the Security Council Evaluation Assurance Program implementation in Banten Province still many obstacles encountered. This study used qualitative methods. The results of this study can be concluded that the implementation of JKN in Serang on Communication variables are already well underway, while the variable power source is still found in health centers that are still encountered a shortage of doctors and dentists, to no negative response variable disposition of the executor of the division variable based employment services and attendance, while the existing bureaucratic structure variable SOP / mechanisms are not yet standardized.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan sistem kesehatan mencapai keadilan dalam pembiayaan kesehatan (fairness of financing) adalah dengan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan pada provinsi Bali dan Jambi berdasarkan RISKESDAS tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan desain cross sectional dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh individu di rumah tangga di provinsi Bali dan Jambi pada sampel Riskesdas tahun 2013. Dengan desain efek dua, maka jumlah sampel minimal adalah 5004 responden. Total sampel individu di provinsi Bali dan Jambi adalah 43.008 responden. Faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan di provinsi Bali dan Jambi adalah tingkat pendidikan seseorang. Dimana penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi mempunyai peluang 2.66 kali lebih besar untuk memiliki jaminan kesehatan dibandingkan dengan responden dengan pendidikan tamat SD kebawah setelah dikontrol oleh variabel kelompok umur, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, status ekonomi, wilayah tempat tinggal, riwayat penyakit menular, riwayat penyakit tidak menular, riwayat cedera, pengalaman rawat jalan dan rawat inap responden.

---

ABSTRACT
Health is a human right of every human being, the cost of health day by day increasingly soared. One of the government's efforts to achieve the goal of health systems is achieve fairness in health financing is by organize the health insurance program. This study aims to determine the factors that affect the ownership of health insurance in Bali and Jambi provinces based on National Basic Health Research/ RISKESDAS 2013. This type of research is descriptive with cross sectional design using data from the National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. The sample in this study are all individual in households in the province of Bali and Jambi on samples National Basic Health Research/RISKESDAS 2013. With two design effects, the minimum sample size was 5004 respondents. Total sample of individuals in the province of Bali and Jambi is 43.008 respondents. Factors relating to the ownership of health insurance in the province of Bali and Jambi is the level of education. Where the population with higher education levels have a 2.66 times greater chance of having health insurance compared to respondents with elementary school education down after being controlled by the variable age group, gender, marital status, number of family members, employment, economic status, region of residence , history of infectious disease, a history of non-communicable diseases, injury history, the experience of outpatient and inpatient respondents.

Abstrak :
[ABSTRAK Tingginya kejadian menunggak rata ? rata nasional 33% dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh kepesertaan mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam jangka panjang bisa mengganggu kelancaran, kelangsungan, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Terlebih lagi dengan adanya penyakit kronis pada peserta mandiri semakin memberikan beban ekonomi dan dampak negatif (adverse selection) bagi program JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara penyakit kronis pada peserta mandiri dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok. Metode penelitian cross-sectional dengan mengambil sampling keseluruhan peserta mandiri yang pernah mendapat layanan kesehatan di Kota Depok dari Januari 2014 ? Agustus 2015 didapat bahwa penyakit kronis dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok berbeda menurut kelas perawatan. Semakin rendah kelas perawatan peserta mandiri dengan penyakit kronis akan cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu, distribusi proteksi risiko keuangan harus lebih berpihak atau pro kepada kelompok yang kurang mampu.

---

ABSTRACT The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of the National Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinder the continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illness among the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverse selection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness has correlations in connection with paying dues compliance among the independent member of the National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total sampling against the independent membership of National Health Coverage in Depok who have received treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance of paying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, the members with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute public financial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of the National Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinder the continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illness among the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverse selection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness has correlations in connection with paying dues compliance among the independent member of the National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total sampling against the independent membership of National Health Coverage in Depok who have received treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance of paying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, the members with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute public financial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of the National Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinder the continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illness among the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverse selection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness has correlations in connection with paying dues compliance among the independent member of the National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total sampling against the independent membership of National Health Coverage in Depok who have received treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance of paying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, the members with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute public financial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor., The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of the National Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinder the continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illness among the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverse selection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness has correlations in connection with paying dues compliance among the independent member of the National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total sampling against the independent membership of National Health Coverage in Depok who have received treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance of paying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, the members with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute public financial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.]