Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan yang dikembangkan di Indonesia, dimana peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komperhensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan indikasi medisnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas). Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2013, Fornas telah mengalami 4 kali revisi dan 7 kali perubahan (Adendum), baik dari segi jumlah item obat ataupun sediaan/kekuatannya. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menerapkan penggunaan Fornas pada pasien JKN juga perlu melakukan pembaruan data obat Fornas terhadap data obat Fornas terbaru. Laporan ini disusun bertujuan untuk memperbarui data terkait obat Fornas pada sistem EHR RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap Fornas edisi 2021 beserta adendumnya berdasarkan hasil tarikan dari sistem EHR pada 18 lokasi yang telah ditentukan, serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan obat Fornas Periode Juli – Desember 2022 berdasarkan data obat Fornas yang telah diperbarui. Hasil dari pembaruan obat Fornas pada sistem EHR RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo diperoleh sebanyak 77 item obat kategori non Fornas yang sudah termasuk kedalam obat kategori Fornas dengan persentase pembaruan sebesar 4% dari total obat yang digunakan selama periode Juli – Desember 2022. Dengan adanya pembaruan terhadap obat Fornas ini diperoleh capaian rata-rata pelayanan resep obat Fornas pada periode Juli – Desember 2022 meningkat dari 96,07% menjadi 96,35%.

---

The National Health Insurance Program (JKN) is a health protection insurance developed in Indonesia, where participants will receive comprehensive health services (promotive, preventive, curative and rehabilitative) according to their medical indications. In order to support the implementation of the program, the Ministry of Health seeks to ensure the availability, affordability and accessibility of drugs by compiling the National Formulary (Fornas). Since it was first published in 2013, Fornas has undergone 4 revisions and 7 amendments (addendum), both in terms of the number of drug items or their dosage/strength. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo as an advanced level referral health facility that applies Fornas to JKN patients also needs to update Fornas drug data against the latest Fornas drug data. This report was prepared with the aim of updating data related to Fornas drugs in the EHR system of RSUPN Cipto Mangunkusumo on the 2021 edition of Fornas and its addendum based on the results of withdrawals from the EHR system at 18 predetermined locations, as well as evaluating the use of Fornas drugs for the period July - December 2022 based on updated Fornas drug data. The results of the Fornas drug update on the EHR system of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo obtained 77 items of non-Fornas category drugs which were included in the Fornas category of drugs with a renewal percentage of 4% of the total drugs used during the period July - December 2022. With the renewal of Fornas drugs, the average achievement of Fornas drug prescription services in the July – December 2022 period increased from 96.07% to 96.35%."

"ABSTRAKDalam era Jaminan Kesehatan Nasional, tata kelola obat harus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Pemerintah telah menetapkan Formularium Nasional (FORNAS) sebagai kendali mutu dan e-catalogue obat sebagai kendali harga. Dalam upaya pencegahan korupsi, FORNAS dan e-catalogue diharapkan dapat merombak praktik korupsi dalam peresepan dan pengadaan obat. Melalui FORNAS, telah dipilih obat-obatan yang bermutu dan cost effective. Penggunaan obat pun diatur untuk setiap tingkat fasilitas kesehatan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak rasional. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dengan menghilangkan praktik suap/gratifikasi dalam peresepan obat oleh perusahaan farmasi. Di sisi lain, pengadaan obat yang selama ini menjadi objek korupsi, ditutup melalui sistem e-catalogue. Sejumlah obat yang dibutuhkan telah dilelang dan dinegosiasikan dengan harga terbaik oleh LKPP untuk kemudian tayang pada e-catalogue. Fasilitas kesehatan dapat melaksanakan belanja obat secara langsung dengan mudah dan transparan tanpa perlu lagi melakukan proses lelang yang sangat berpotensi korupsi. Tetapi dalam proses penerapan FORNAS dan e-catalogue sebagai kendali mutu, kendali biaya dan alat pencegahan korupsi dalam tata kelola obat, masih ditemukan permasalahan yang mengakibatkannya belum dapat mencapai tujuan secara optimal. Ketidaksesuaian obat di FORNAS dengan obat yang tayang di e-catalogue, perbedaan daftar obat di FORNAS dengan Panduan Praktik Klinik (PPK), belum adanya aturan yang mengatur minimal kesesuaian FORNAS pada formularium Rumah Sakit, keterlambatan proses tayang obat di e-catalogue serta kelemahan pada aplikasi e-catalogue adalah serangkaian permasalahan yang masih menghambat FORNAS dan e-catalogue menjadi solusi pencegahan korupsi di tata kelola obat JKN. Instansi terkait (Kementerian Kesehatan dan LKPP) perlu melakukan perbaikan berupa penyusunan aturan yang mendorong kepatuhan implementasi FORNAS di setiap tingkat fasilitas kesehatan, pemenuhan item obat FORNAS dalam e-catalogue, penanyangan obat FORNAS tepat waktu di e-catalogue serta perbaikan fitur aplikasi e-catalogue."

"ABSTRAKNama : Nur Inda Fadhlika QoyumProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Kepatuhan Dokter dalam Mengisi Resume Medis PasienJKN di RS Islam Siti Khadijah Palembang Tahun 2016Kepatuhan merupakan bentuk kinerja individu dalam organisasi, dipengaruhi olehfaktor internal dan eksternal. Terhambatnya pengajuan klaim akibat tidaklengkapnya resume medis menjadi masalah serius di era JKN. Ketidaklengkapanpengisian ini cerminan dari kinerja dokter yang tidak patuh. Penelitian inimenganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter dalammengisi resume medis pasien JKN tahun 2016. Digunakan desain cross sectionaldengan pendekatan kuantitatif dilanjutkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan hubungan yang bermakna antara jenis pendidikan dengan kepatuhandokter. Sedangkan faktor umur, jenis kelamin, masa kerja, status kepegawaian,format resume medis, reward dan sanksi, serta dukungan manajemen tidakberhubungan. Dari pendekatan kualitatif didapatkan peran staf lain seperti perawatdan petugas administrasi penting. Saran untuk RS: evaluasi berkala, penilaiankinerja, sosialisasi saat rapat, dan melibatkan dokter dalam membuat formatresume medis.Kata kunci:Resume medis, kepatuhan dokter, kinerja, Jaminan Kesehatan Nasional JKN

---

ABSTRACTName Nur Inda Fadhlika QoyumStudy Program Study of Hospital AdministrationTitle Analysis of Physician rsquo s Complience in CompletelyWriting The JKN Patient rsquo s Discharge Summary at SitiKhadijah Islamic Hospital in 2016Complience is a form of individual performance in an organization that may beaffected by internal and external factors. Pending claims due to incompletedischarge summary have been leading to a serious problem in JKN. Incompletedischarge summary is a reflect of physician rsquo s poor performance. The aim of thisstudy was to analyze factors associated with physician rsquo s complience in writing thedischarge summary of JKN Patients in 2016. The design was cross sectional, usedquantitative approach, continued by qualitative approach. The results showedthere was significant relationship between the type of specialist with physician rsquo scompliance, while age, sex, work experience, employment status, dischargesummary format, reward and punishment, as well as management support was notsignificantly associated. It was found from qualitative approach that the role ofother staff such as nurses and other administrative was important. Suggestions forthe hospital rsquo s management periodic evaluation of discharge summary,performance assessment of physicians, reminding at meetings, and engagingphysicians in designing discharge summary format.Keywords Discharge summary, physician rsquo s compliance, performance, Indonesian rsquo s NationalHealth Insurance JKN "

"[Skripsi ini membahas mekanisme pendaftaran pasien dengan JaminanKesehatan Nasional di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi 2014. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi, telaah dokumen, dan wawanncara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayananan JKN masih belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor input,diantaranya yaitu ketersediaan sumber daya manusia, penerapan kuota, danpelaksanaan sistem perjanjian yang masih perlu diperbaiki serta terdapat faktor-faktor lain yang penulis temukan pada saat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan rumah sakit untuk meningkatkan jumlah tenaga dokter dan kuota serta menyempurnakan sistem perjanjian sehingga seluruh pasien JKN dapat dilayani dengan baik.;This thesis discusses the mechanisms of patient registration with Jaminan Kesehatan Nasionnal (JKN) in the outpatient installation Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi 2014. This is a descriptive qualitative study conducted by observation, document review, and deep interview. The results showed that pelayananan JKN still not optimal due to several input factors, among which the availability of human resources, the implementation of quotas, and the implementation of the appointment system that still need to be improved and there are other factors that I have found at the time of the study. Based on these results, the researchers suggest hospitals to increase the number of doctors and quotas as well as perfecting the system so that allpatients with JKN can be served well., This thesis discusses the mechanisms of patient registration with Jaminan Kesehatan Nasionnal (JKN) in the outpatient installation Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi 2014. This is a descriptive qualitative study conducted by observation, document review, and deep interview. The results showed that pelayananan JKN still not optimal due to several input factors, among which the availability of human resources, the implementation of quotas, and the implementation of the appointment system that still need to be improved and there are other factors that I have found at the time of the study. Based on these results, the researchers suggest hospitals to increase the number of doctors and quotas as well as perfecting the system so that allpatients with JKN can be served well.]"

"ABSTRAKKebijakan pemerintah dalam penerapan paket tariff INA-CBG’s untuk pasienJaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengakibatkan adanya perbedaan/ selisihantara tariff INA-CBG’s dengan tariff rumah sakit menjadi latar belakangpenelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang mempengaruhi selisih tarif rawat inap INA-CBG’s dengan tarif rumah sakitpasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Leuwiliang periode Januari-April 2014. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitikdengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak1.853 pasien yang dirawat di ruang perawatan dewasa, anak, bedah, dankebidanan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan pasien Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) mencapai 62,45% dari total kunjungan pasien rawat inap. Hasil penelitiandiperoleh jumlah tariff rawat inap INA-CBG’s sebesar Rp 6.176.721.650 dantariff rumah sakit sebesar Rp 2.650.973.448 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.629.344.980 atau sebesar 233%. Terdapat selisih tariff sebesar antara Rp1.902.169 sampai Rp 2.015.095 per pasien di luar dari biaya obat-obatan danbahan medis pakai habis, lebih besar tariff INA-CBG’s dibandingkan dengantariff rumah sakit. Terdapat perbedaan selisih tariff antar : kelas perawatan,jumlah diagnose, lama hari rawat, dan tingkat keparahan penyakit. Faktor yangmempengaruhi selisih tariff rawat inap INA-CBG’s dengan tariff rumah sakitpasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah kelas perawatan, jumlahdiagnose, dan tingkat keparahan penyakit

---

ABSTRACTGovernment policy in the application of INA-CBG tariff package for the patient'sNational Health Insurance (NHI) results in disparities / differences between INACBG'stariff with tariff hospital into the background of this research. This studyaims to determine the factors that influence the difference in hospitalization ratesINA-CBG's rate hospital patients National Health Insurance (NHI) HospitalLeuwiliang the period January to April 2014. Kind of research is quantitativedescriptive analytical approach cross sectional. The study sample as many as1,853 patients were treated in adult treatment, pediatric, surgery, and obstetrics.Results showed that patients coverage of the National Health Insurance (NHI)reached 62.45% of the total inpatient visits. The result showed the number ofinpatient tariff INA-CBG's tariff of Rp 6,176,721,650 and Rp 2,650,973,448hospital so that there is a difference of Rp 3,629,344,980 or by 233%. There is adifference between the tariff of Rp 1,902,169 to Rp 2,015,095 per patient outsideof the cost of medicines and medical materials of its life, greater tariff INA-CBG'scompared to the tariff hospital. There are differences in the tariff differencebetween: class treatment, the number of diagnoses, long day care, and diseaseseverity. Factors affecting the difference in tariff inpatient INA-CBG's with tariffhospital patients of the National Health Insurance (NHI) are a class of treatment,number of diagnosis, and disease severity."

"Penelitian ini menelusuri manajemen klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Kebayoran Lama selama 2022, fokus pada klaim pending, verifikasi, dan audit paska klaim. Penyebab utama klaim pending meliputi resume medis yang tidak lengkap (29%), data pendukung klaim yang kurang (24%), dan kesalahan koding (21%). Sementara itu, masalah paska klaim umumnya muncul dari episode layanan yang bermasalah (39%), kesalahan koding (31%), dan resume medis yang tidak lengkap (22%). Permasalahan tersebut berasal dari elemen-elemen terkait dalam sistem manajemen klaim JKN di Rumah Sakit, memerlukan perbaikan internal. Rekomendasi hasil penelitian menitikberatkan pembenahan internal rumah sakit, seperti mengembangkan metode sosialisasi yang lebih efektif, meningkatkan komunikasi dengan pimpinan, mempromosikan ketepatan diagnosis dan tindakan berdasarkan ICD, menciptakan format resume medis baru, dan memantau pengembangan rekam medis elektronik. Disarankan juga penunjukan staf medis fungsional, pelatihan untuk Ketua Komite Medik, dan advokasi untuk alokasi anggaran. Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga kesehatan serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah terkait praktik pemeriksaan paska klaim oleh BPJS Kesehatan yang belum sesuai regulas pemerintah. Studi ini menekankan perlunya penyempurnaan aplikasi BPJS Kesehatan untuk menciptakan mekanisme umpan balik yang lebih efektif dalam menangani masalah klaim JKN.

---

This study investigates the management of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN) claims at RSUD Kebayoran Lama Regional Hospital in 2022, focusing on pending claims, verification, and post-claim audits. The primary causes of pending claims include incomplete medical records (29%), insufficient supporting claim data (24%), and coding errors (21%). Post-claim issues mainly stem from service episode problems (39%), coding errors (31%), and incomplete medical records (22%), originating from interconnected elements within the hospital's JKN claim management system, necessitating internal enhancements. The recommendations emphasize internal improvements, advocating for more effective socialization methods, updated communication practices, accuracy in diagnoses and procedures based on ICD, new outpatient medical record formats, and ongoing monitoring of electronic medical record progress. Additionally, it suggests appointing responsible medical staff, training the Medical Committee Chairperson, and advocating for budget allocation. Recommendations also target the Jakarta Provincial Health Office to enhance communication among healthcare providers and provide constructive feedback to align post-claim examinations with regulations. Lastly, it underscores BPJS Kesehatan's need to refine its application for improved feedback mechanisms to address JKN claim issues effectively.
"

"

Tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Universal Health Coverage adalah cakupan pemiliki JKN yang ditargetkan mencapai minimal 95% pada tahun 2019 berdasarkan RPJMN 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk mengikuti JKN adalah ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan metode logit, studi ini mengobservasi individu dari 33 provinsi di Indonesia menggunakan data cross section dari SUESNAS 2017, Kemenkes, dan BPS. Studi ini menemukan bahwa ketersediaan rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, dokter rumah sakit, dan Puskesmas dapat meningkatkan probabilita seseorang mengikuti JKN.

 

---

The Biggest challenge to the government in implementing Universal Health Coverage is the coverage of JKN owners, which is targeted to reach a minimum of 95% in 2019 according to the RPJMN. The uneven availability of health facilities and health workers in each region is one of the factors that causes individuals reluctant to join JKN. With logit estimation, data used in this study are cross section data from SUSENAS 2017, Ministry of Health, and BPS. This study found the availability of hospitals, beds in hospital, doctor in hospital, and doctor in Puskesmas can increase probability someone to join JKN.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.

---

ABSTRACTThis study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment."

"[ABSTRAKPer 1 Januari 2015, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program JKN. Terdapat sanksi bagi badan usaha yang melanggar peraturan tersebut. Sebagian besar badan usaha mendaftar JKN dikarenakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan persepsi peserta badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Bekasi terhadap penyelenggaraan program JKN. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dianalisa secara univariat, jumlah sampel sebanyak 75 responden badan usaha yang diambil secara purposive sampling. Karakteristik responden badan usaha, paling banyak didominasi oleh badan usaha yang berasal dari sektor industri pengolahan (44%), jumlah tenaga kerja > 99 orang (62,7%), upah tenaga kerja seluruhnya dibayar sesuai dengan UMK (44%), lama kepesertaan pada program JKN ≥ 8 bulan (57,3%), tenaga kerja sudah seluruhnya didaftarkan (56%), dan sudah memiliki asuransi kesehatan sebelum JKN (86,7%). Sedangkan persepsi badan usaha dilihat dari 5 aspek yakni persepsi terhadap peraturan JKN, kepesertaan JKN, kontribusi iuran, pelayanan kesehatan, dan prosedur pendaftaran. Hasil penelitian menunjukkan 5,3% badan usaha dengan persepsi kurang; 77,3% dengan persepsi cukup; dan 17,3% dengan persepsi baik. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti sosialisasi, pelayanan medis pasien JKN, dan pelayanan di BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACT

;"In January 1, 2015, employer are required to register their employee in"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception;"

"77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan.", "In January 1, 2015, employer are required to register their employee in"

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception;"

"77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan."]"

"Jaminan kesehatan merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 19 UU No. 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh BJPS Kesehatan. Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58 tahun 2005, WHO bersama negara-negara di dunia berkomitmen untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, yakni Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN pada 2019 namun kenyataannya pada Januari 2019 hanya 216.152.549 jiwa atau 81% penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip UHC. Selain itu, Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh manfaat JKN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif–analitis. Penelitian ini menggunakan kajian mendalam terhadap UU SJSN, UU BPJS, Perpres Program JKN, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Jaminan Kesehatan, serta dokumen WHO.

---

Social health Security is citizen’s right according to Article 28H section (3) of Constitution of Republic of Indonesia 1945, Article 34 section (2) Constitution of Republic of Republic of Indonesia 1945, Article 19 on Law Number 39 of 2009, and Article 18 on Law Number 40 of 2004. Social Health Security in Indonesia implemented through programme National Health Insurance System (JKN), which is held by Social Health Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan). According to resolution Fifty- Eight World Health Assembly 2005, WHO and all countries committed to guarantee access to health service for all people through sustainable health-financing system, which is Universal health Coverage (UHC). Government targeted all people registered to national social health insurance due to 2019 but until January 2019 only 216.152.549 people or 81% of citizens have national health insurance. This study aims to analyze the implementation of JKN held by BPJS Kesehatan based on UHC principles and to know how citizens who is not registered able to get access to health security. This study using juridical-normative research and descriptive data analysis. This study also using depth review towards laws of social health security and documents of WHO."