Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatur kembali perjanjian perkawinan di Indonesia yang memberikan perluasan terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya tidak dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan menjadi dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang tidak mengetahui mengenai peraturan baru tersebut yang menyebabkan dilakukannya tindakan hukum yang berlebihan sehingga tujuan diputuskannya putusan tersebut tidak tercapai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempermudah pihak-pihak yang sebelumnya belum membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut sehingga para pihak mendapatkan kembali hak-haknya yang sebelumnya hilang karena tidak dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu sangat dibutuhkannya penyebaran informasi mengenai pembaruan peraturan perjanjian perkawinan di Indonesia.

---

This thesis discusses the entering into a marriage agreement when marriage takes place after the Constitutional Court Decree No. 69 PUU XIII 2015 which re regulates marriage agreements in Indonesia providing extensions to the period to enter into a marriage agreement, in which before the issuing of this Decree, a marriage agreement was not able to be entered into after marriage but currently a marriage agreement is able to be entered into after marriage. However, in practice there are still many parties who are not aware of the new regulation causing excessive legal action to be made resulting in the purpose of the Decree to not be reached. This research is a qualitative research with descriptive typology. The result of this research is that the Constitutional Court Decree shall be able to facilitate the parties that have not entered into a marriage agreement before marriage therefore the marriage agreement can be made in order for the parties to obtain their previously lost rights as a result for not entering into a marriage agreement beforehand. Therefore, it is highly necessary to spread information regarding the renewal of the marriage agreement regulation in Indonesia."

"Pidana mati di Indonesia diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, tetapi dalam pelaksanaannya banyak penundaan eksekusi pidana mati yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, sehingga membuat asumsi tidak adanya kepastian hukum bagi penerapan pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pidana mati adalah Jaksa. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Penundaan pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: Faktor Substansi Hukum (Perundang-undangan), Faktor Penegakan Hukum (Struktur Hukum) serta Faktor Sarana dan Fasilitas. Saran yang dapat diberikan yaitu agar pembuat undang-undang dan para penegak hukum agar segera membuat aturan yang mengatur tentang adanya batasan waktu dalam mengajukan pelaksanaan eksekusi pidana mati guna memperlancar eksekusi pidana mati sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas.

---

Capital punishment in Indonesia has been in effect since the Dutch colonial era until now, but in practice there are many delays in the execution of the death penalty which is quite long even for years, thus making the assumption that there is no legal certainty for the implementation of the execution of capital punishment. And the official who has the authority in carrying out capital punishment is the Prosecutor. The method used in writing this law is normative juridical research. Postponement of the execution of capital punishment can occur due to several factors, including: egal Substance Factor (Invitation Act), Law Enforcement Factor (Legal Structure) and Facilities and Facilities Factors. Suggestions that can be given are for lawmakers and law enforcers to immediately make rules governing the existence of time limits in proposing the execution of capital punishment in order to facilitate the execution of capital punishment so as to obtain clear legal certainty."

"PT Hotel Indonesia Natour sebagai BUMN yang mengelola hotel Indonesia bekerjasama dengan PT Cipta Karya Bumi Indah melalui skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS). PT Cipta Karya Bumi Indah sebagai mitra strategis menerima hak BOT dari PT Hotel Indonesia Natour. Penerima hak BOT tersebut membangun, mengelola, dan mengoperasikan tanah dan bangunan dari PT HIN. Berdasarkan kontrak melalui skema BOT, PT CKBI merenovasi dan membangun hotel Indonesia, Mall Grand Indonesia dan gedung parkir. Namun, pada pelaksanaannya terdapat penambahan dua bangunan yaitu menara BCA dan apartemen Kempinski. Selama jangka waktu BOT atau konsesi, PT CKBI berhak untuk mengambil manfaat ekonomi atas bangunan yang telah dibangun. Kontrak BOT antara PT CKBI dengan PT HIN ditandatangani pada tahun 2004 memuat hak penerima BOT untuk melakukan perpanjangan jangka waktu kontrak atau konsesi BOT. Sehingga, waktu pengoperasian untuk memperoleh manfaat ekonomi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang untuk mengembalikan biaya investasi selain dari keuntungan ekonomi untuk korporasi. Namun, terdapat permasalahan ketika waktu pelaksanaan dari perpanjangan jangka waktu kontrak dilakukan pada tahun ke enam kontrak atau tahun 2010. Perpanjangan yang dinilai dini mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi PT HIN. Sebab, terdapat kompensasi atas perpanjangan tersebut dimana perhitungan nilai kompensasi tersebut menggunakan dua cara (dipilih mana yang paling besar). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu menganalisis hukum secara normatif, berfokus pada peraturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan sebelum tahun 2004, literatur hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kontrak, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, laporan sumber referensi lainnya dan sumber data tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis data penelitian ini dihubungkan dengan permasalahan yang kemudian diteliti dan diuraikan dalam bentuk narasi. Hasil dari penelitian ini bahwa perpanjangan jangka waktu kontrak atau masa konsesi telah diatur dalam kontrak BOT antara PT HIN dengan PT CKBI. Pada kontrak tersebut tidak diatur waktu pelaksanaan nya, sehingga dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kapan saja. Namun, kontrak dengan PT HIN sebagai BUMN terdapat pembatasan atas kontrak yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut. Pembatasan tersebut berupa Surat Menteri BUMN No. 5-136/MBU/2004 sebagai persetujuan dari kontrak tersebut. Pada surat tersebut, ditentukan kapan dilakukan perpanjangan yaitu pada tahun terakhir dari kontrak BOT tersebut.Sehingga, atas perpanjangan yang tidak dilakukan sesuai surat tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT HIN sebagai penerima BOT.

---

PT Hotel Indonesia Natour as a BUMN that manages Indonesian hotels collaborates with PT Cipta Karya Bumi Indah through the Build Operate Transfer (BOT) or Build to Handover (BGS) scheme. PT Cipta Karya Bumi Indah as a strategic partner received BOT rights from PT Hotel Indonesia Natour. The recipient of the BOT rights builds, manages and operates land and buildings from PT HIN. Based on the contract through the BOT scheme, PT CKBI renovated and built the Indonesian hotel, Grand Indonesia Mall and parking building. However, in its implementation there were the addition of two buildings, namely the BCA tower and the Kempinski apartment. During the BOT or concession period, PT CKBI has the right to take economic benefits from the buildings that have been constructed. The BOT contract between PT CKBI and PT HIN signed in 2004 contains the right of the BOT recipient to extend the term of the contract or BOT concession. Thus, the operating time to obtain economic benefits can be carried out over a long period of time to recover investment costs in addition to economic benefits for the corporation. However, there was a problem when the implementation time for the extension of the contract period was carried out in the sixth year of the contract or 2010. The extension which was considered early resulted in economic losses for PT HIN. Because, there is compensation for the extension where the compensation value is calculated using two methods (whichever is the largest). This research uses a doctrinal research method, namely analyzing law normatively, focusing on legal regulations, principles and doctrines originating from legislation before 2004, legal literature. The legal materials used in this research are primary legal materials, namely regulations, jurisprudence and contracts, secondary legal materials, namely books, scientific journals, reports from other reference sources and tertiary data sources, namely legal dictionaries, encyclopedias and indexes. The data collection technique in this research is library research. This research data analysis is connected to problems which are then researched and explained in narrative form. The results of this research are that the extension of the contract term or concession period has been regulated in the BOT contract between PT HIN and PT CKBI. The contract does not regulate the implementation time, so it can be carried out at any time or at any time. However, the contract with PT HIN as a BUMN provides for a contract based on freedom of contract. These restrictions are in the form of a Letter from the Minister of BUMN No. 5-136/MBU/2004 as approval of the contract. In the letter, it is determined when the extension will be carried out, namely in the last year of the BOT contract. Thus, an extension that was not carried out according to the letter resulted in losses for PT HIN as the recipient of the BOT."

"Penelitian ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan jangka waktu berakhir berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 1616K/PDT/2018. Dalam suatu perjanjian sewa menyewa, diperlukan suatu kesepakatan antara para pihak yang satu untuk memberikan hak untuk menikmati hal tertentu kepada pihak yang lain, dengan jangka waktu tertentu serta pembayaran yang disanggupi oleh pihak yang menerima hak sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak yaitu perjanjian tersebut batal demi hukum. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum dari perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan jangka waktu berakhir, dan akibat hukum terhadap notaris yang melanggar kewajiban dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa yang tidak mencantumkan jangka waktu berakhir. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan tergugat batal demi hukum serta notaris yang membuat perjanjian sewa menyewa tersebut dapat dikenakan sanksi administatif.

---

This research discusses lease agreements that do not include the expiry term based on the Supreme Court decision number: 1616K/PDT/2018. In a lease agreement, an agreement is needed between one party to give the right to enjoy certain things to the other, with a certain period of time and payments that are accepted by the party receiving the rights in accordance with the provisions of Article 1548 of the Civil Code (KUHPerdata). Violation of the article can cause legal consequences that can harm the parties, namely the agreement is null and void. The problem raised in this study is regarding the legal force of a lease agreement that does not expire, and the legal consequences of violating obligations in making a lease agreement that does not expire. To answer these problems, a normative legal research method is used which is based on secondary data and is juridical normative with an explanatory typology. The results of this study are that the lease agreement between the plaintiff and the defendant is null and void and the notary who makes the lease agreement can be subject to administrative sanctions."

"ABSTRAKRadikal bebas dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan kerusakan sel terutama sel hati karena hati merupakan organ yang memiliki fungsi eliminasi radikal bebas dalam tubuh. Dalam mekanisme eliminasi tersebut, dibutuhkan zat yang bersifat antioksidan. Syzygium aromaticum atau cengkih mengandung eugenol yang diduga dapat berperan sebagai antioksidan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak cengkih sebagai antioksidan dalam perbaikan fungsi hati dengan indikator aktivitas enzim ALT dan pengaruh perbedaan jangka waktu pemberian. Penelitian ini menggunakan uji eksperimental yang dilakukan dengan memberi perlakuan berbeda pada 6 kelompok tikus yang sebelumnya diinduksi kerusakan hatinya dengan CCl4, yaitu sebagai kontrol positif dengan tokoferol, kontrol negatif tanpa perlakuan, dan kelompok sisanya dengan ekstrak cengkih dosis 200mg/kgBB selama 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Hasil penelitian menunjukan penurunan aktivitas enzim ALT yang bermakna, yaitu p=0,007 (p<0,05). Kemudian pemberian ekstrak cengkih selama 3 hari memberikan aktivitas ALT yang menurun drastis dan berbeda bermakna jika dibandingkan dengan kontrol negatif p=0,037 (p<0,05), dan tidak berbeda bermakna dengan pemberian selama 5 hari dan 7 hari (p>0,05). Kesimpulan penelitian adalah ekstrak cengkih tidak memiliki efek antioksidan yang berperan dalam perbaikan fungsi hati dan jangka waktu pemberian tidak berbanding lurus dengan perbaikan fungsi hati.

---

ABSTRACTFree radicals in human bodies can inflict damage on cells especially liver cells as the liver is responsible for the clearance of free radicals in the body. In the clearance process, a substance which is an antioxidant in nature is required. Syzygium aromaticum or clove contains eugenol which is predicted to act as an antioxidant. The objective of the study is to find out the effectivity of a clove extract as an antioxidant on the improvement of the liver function as revealed by the activity indicator of specific enzyme ALT and the influence of administration durations. This study was an experimental study conducted with different treatments on 6 mouse groups which had been administered by CC14 to induce liver cell damage, namely the positive control with tocopherol, negative control without treatment and the rest were treated with a clove extract with the dose 200mg/kg BW for one day,three days,five days and seven days. The results showed a decrease in the activity of specific enzyme ALT significantly namely p=0,007 (p<0,05). The 3 day duration of administration of the extract caused the drastic drop and significant difference if compared with the negative controle p=0,037 (p<0,05), and did not reveal significant difference in the 5 day and 7 day groups of treatment (p>0,05). Conclusion: the clove extract does not have antioxidant effects that may play a role in the improvement of the liver function and the treatment durations do not have a linear correlation with liver improvement."

"Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang terdapat pada UUKPKPU. Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan obyek jaminan Hak Tanggungan dalam hal Debitor dinyatakan pailit dan Bagaimana Akibat Hukum Ketentuan Pasal 59 UUKPKPU Mengenai Jangka Waktu Eksekusi Jaminan Kebendaan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu berdasarkan pasal 21 UUKPKPU, seluruh harta kekayaan Debitor yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan menjadi harta pailit, kecuali harta debitor yang secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 22 tidak termasuk sebagai harta pailit. Dengan demikian kedudukan obyek jaminan Hak Tanggungan dalam hal Debitor dinyatakan pailit akan ikut serta menjadi harta (boedel) pailit. Selain itu, akibat hukum dari ketentuan pasal 59 UUKPKPU adalah 1) terjadi perampasan hak eksekusi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana yang telah dijamin dalam pasal 21 UUHT dan pasal 55 UUKPKPU, 2) tidak sejalan dengan amanah Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, 3) bertentangan dengan pasal 5 huruf d UU No. 12 tahun 2011, 4) Tidak sesuai dengan asas hak jaminan yang memberikan hak separatis bagi Kreditor pemegang hak jaminan untuk melaksanakan eksekusi secara terpisah tanpa adanya batasan waktu dalam rangka pelunasan utang Debitor, 5) Menimbulkan inefesiensi karena obyek jaminan Hak Tanggungan tersebut akan dieksekusi oleh Kurator dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) UUKPKPU yaitu melalui pelelangan di KPKNL, dan 6) turut dikenakan imbalan jasa Kurator yang mengakibatkan nilai obyek Hak Tanggungan ikut berkurang.

---

The purpose of this study is to examine more deeply the issues contained in UUKPKPU. As the main problem in this research is how the position of the object in terms of collateral Mortgage debtor is declared bankrupt and How Due to Legal Provisions of Article 59 UUKPKPU Regarding Execution Guarantee Period Against Creditors material Encumbrance Holder. The method used is normative research.

The results obtained are based on article 21 UUKPKPU, the entire assets of the debtor that has existed at the time of the bankruptcy are set and everything that was obtained during the bankruptcy into the bankruptcy estate, unless the debtor assets which have limited manner prescribed in Article 22 is not included as a bankruptcy estate. Thus the position of the object of collateral Mortgage in case the debtor is declared bankrupt will participate and become treasure (boedel) bankruptcy.

In addition, the legal effect of the provisions of Article 59 UUKPKPU is 1) occurs deprivation execution creditor Holder Mortgage as guaranteed in Article 21 UUHT and article 55 UUKPKPU, 2) is not in line with the mandate of Article 28 D Paragraph 1 1945, 3) contrary to article 5 letter d of Law No. 12 in 2011, 4) Not in accordance with the principle of security interest which entitles separatists for creditor rights holders a guarantee for the execution separately without any time limits in order repayment of debt the debtor, 5) Potential inefficiency because the object of collateral Mortgage will be executed by the Curator in the same manner as provided for in article 185 (1) UUKPKPU namely through the auction at KPKNL, and 6) also incur a service fee Curator resulting object value Mortgage lessened."

"BRI (Bank Rakyat Indonesia) berhasil melakukan restrukturisasi kredit, khususnya segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Mengengah), pada masa pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit berhasil mendorong BRI mencapai kinerja keuangan tertinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan restrukturisasi kredit BRI tersebut. Objek penelitian ini adalah Divisi Credit Restructuring and Recovery Segmen Kredit UMKM. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis membuktikan bahwa faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi krisis adalah kemampuan BRI dalam menyesuaikan strategi yang adaptif terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Kriteria debitur dan siklus restrukturisasi merupakan faktor penentu keberhasilan restrukturisasi kredit sebelum kebijakan restrukturisasi ditetapkan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kombinasi 3 (tiga) komponen utama, yaitu tingkat suku bunga, jangka waktu kredit, dan penundaan pembayaran, sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan restrukturisasi kredit. Selain itu, terdapat 5 (lima) komponen pendukung keberhasilan restrukturisasi kredit BRI, yaitu pemasaran kredit, jaminan kredit, nilai personal, informasi dan komunikasi, dan kerja sama pihak luar.

---

BRI (Bank Rakyat Indonesia) succeeded in loan restructuring, especially in the MSMEs (Micro Small Medium Enterprises) segment. Loan restructuring has succeeded in pushing BRI to achieve the highest financial performance. This study aims to determine the key success factors of BRI's loan restructuring. The research object is the Credit Restructuring and Recovery Division for the MSMEs segment. This study applies a qualitative case study. Interviews and documentation were used to collect the data. The findings indicate that the critical success factor in dealing with the crisis is BRI's ability to adapt to government policies change. The debtor's criteria and loan restructuring cycle are critical success factors of BRI's loan restructuring before the loan restructuring policy is set. The findings also indicate that the combination of 3 (three) main components, namely interest rates, extending loan terms, and payment delays, are a determining factors for the success of loan restructuring policies. In addition, there are 5 (five) components that support the success of BRI's loan restructuring, namely loan marketing, loan guarantee, personal values, information and communication, and other party cooperation."

"Saat ini dunia pasar modal dan investasi makin marak diminati oleh masyarakat. Selain diminati oleh masyarakat, perusahaan juga semakin gencar mencari investor untuk pembiayaan perusahaannya. Salah satu produk pasar modal yang saat ini sedang naik daun ialah Perpetual Bond, yang mana adalah sebuah surat utang yang tidak memiliki batas waktu dan jatuh tempo sampai dengan adanya opsi tebus (call option) oleh penerbit. Perpetual Bond dikategorikan sebagai produk pasar modal yang hybrid karena karakternya yang merupakan surat utang yang dianggap sebagai ekuitas. Perpetual Bond dinilai menjanjikan bagi permodalan perusahaan-perusahaan besar khususnya perusahaan infrastruktur karena Perpetual Bond ini tidak akan menaikan Debt Equity Ratio (DER) perusahaan. Akan tetapi, untuk Perpetual Bond ini belum memiliki Peraturan khusus terhadapnya, yang mana membuat ketidakpastian hukum pada pelaksanaannya. Sedangkan dalam hal emiten gagal bayar, maka untuk perlindungan investor Perpetual Bond tidak kuat. Hal ini menimbulkan isu mengenai eksistensi pengaturan Perpetual Bond di Indonesia dan perlindungan investor pada saat adanya gagal bayar atau pailit dari penerbut. Untuk itu pada penelitian ini, digunakan metode yuridis-normatif yang mana penulis menganalisis ketersedian pengaturan dan perlindungan investor pada Perpetual Bond. Setelah adanya penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum ada pengaturan mengenai Perpetual Bond beserta perlindungan investornya. Untuk itu, disarakan untuk Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat peraturan mengenai Perpetual Bond dan juga menguatkan perlindungan Investor Perpetual Bond.

---

Currently, the world of capital markets and investment is increasingly in demand by the public. In addition to being in demand by the public, the company is also increasingly seeking investors to finance its company. One of the capital market products that is currently on the rise is the Perpetual Bond, which is a debt bond that has no time limit and matures until there is a call option by the issuer. Perpetual Bond is categorized as a hybrid capital market product because of its character which is debt securities which are considered as equity. Perpetual Bonds are considered promising for the capital of large companies, especially infrastructure companies because this Perpetual Bond will not increase the company's Debt Equation Ratio (DER). However, this Perpetual Bond does not yet have a special regulation against it, which creates legal uncertainty in its implementation. Meanwhile, in the event that the issuer fails to pay, the Perpetual Bond investor protection is not strong. This raises the issue of the existence of perpetual bond arrangements in Indonesia and the protection of investors in the event of default or bankruptcy of the issuer. For this reason, in this study, the juridical-normative method is used in which the author analyzes the availability of regulation and investor protection in Perpetual Bonds. After the research has been conducted, it can be concluded that there is no regulation regarding Perpetual Bonds and their investor protection. For this reason, it is recommended for the Financial Services Authority to make regulations regarding Perpetual Bonds and also strengthen the protection of Perpetual Bond Investors. "

"Tesis ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi korporasi di Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 (4 tahun) dengan mengambil sampel sebanyak 81 obligasi korporasi. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa penggabungan antara data time series dengan data cross section sehingga terdapat total data observasi sebanyak 324 data dan dengan menggunakan pendekatan analisa data panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi secara langsung pergerakan harga pasar obligasi adalah rating obligasi, inflasi dan return di pasar modal. Sedangkan faktor-faktor yang juga mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi namun tidak secara langsung adalah suku bunga, tingkat pertumbuhan, dan return pada pasar keuangan. Salah satu faktor internal obligasi yaitu Jangka Waktu dimana rata-rata jangka waktu adalah 2.72 tahun ternyata tidak signifikan dalam menjelaskan pergerakan harga pasar obligasi.Penelitian ini menyarankan bagi investor atau fund manager untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi baik langsung maupun tidak langsung dalam me-manage portofolio investasi obligasi yang dimiliki. Penelitian ini juga menyarankan antara lain bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam hal faktor jangka waktu obligasi dengan menambah data obligasi yang mempunyai jangka waktu yang lebih panjang dan dengan periode observasi yang lebih panjang. Disamping itu mengingat cukup berpengaruhnya rating obligasi terhadap pergerakan harga pasar perlu dikembangkan model yang dapat memprediksi rating obligasi.

---

This thesis is proposed to study the influence of factors on Indonesia Corporate Bonds price during year 2003 to 2004 (54 years) using 81 corporate bonds. This thesis uses combining quantitative time series data and quantitative cross section data therefore there are 324 total data and uses data panel approach to analysis the data.The result of this thesis shows that rating, inflation, and return on stock market create direct influence on bond price movement. Otherwise other factors such as interest, growth and return on financial market create indirect influence on bond price movement. Once of internal factor that is Term to Maturity cannot explain the bond price movement significantly. The average of term to maturity of bond sample is 2.72 years.This thesis proposes for investor and fund manager to consider on both direct and indirect factors that influence the bond price movement in order to manage their obligation portfolio. For the following research, this thesis proposes to make another research along with longer maturity and longer period of observation. Since obligation rating issue is one of the important factor influenced the bond price, this thesis also propose to develop rating prediction model."