Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adanya dua Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai pada penyerahan jasa outsourcing memberikan peluang bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT CJ pada tahun 2018 dalam penentuan DPP, meninjaunya dari asas netralitas serta efisiensi, dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan DPP dilakukan pada proses negosiasi dan diperkenankan memilih antara kedua DPP tersebut. Seluruh PPN dihitung dari DPP berupa penggantian, dikarenakan adanya kebiasaan pengadministrasian atas transaksi tersebut serta Pajak Masukan yang lebih besar bagi klien. PT CJ menjalankan empat tahapan dalam merencanakan perencanaan PPN, memenuhi ketiga syarat perencanaan pajak yang baik, serta mengarahkan strategi pajaknya kearah penghindaran pemeriksaan pajak. Selanjutnya, perencanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak memenuhi asas efisiensi dan memenuhi asas netralitas. Kendala yang dihadapi PT CJ disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran jasa dari klien yang menyebabkan PT CJ harus menalangi pembayaran PPN. Peneliti menyarankan agar PT CJ mempertegas klausul mengenai pembayaran dalam kontrak dan penagihannya guna memperlancar arus kas perusahaan. ...... The presence of two tax basis for Value Added Tax on transfer of outsourcing services allow Taxable Entrepreneur for VAT Purposes to plan their tax planning. This study aims to analyzes CJ enterprises 2018 Value Added Tax planning on the determination of tax basis, reviews it from neutrality and efficiency principles, and cognize the obstacles they are facing. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The result of this study show that the determination of tax basis started at negotiation process, and clients are allowed to choose between the two tax basis. VAT calculated from tax basis of penggantian because of the familiarity tax administration it has and bigger input tax for the clients. CJ enterprise perform four steps of VAT planning, comply the three terms of good tax planning, and directing their VAT strategy to avoids tax audit. In different circumstances, CJ enterprises VAT planning on the determination of tax basis comply neutrality principle, and is not conform with efficiency principle. The obstacle CJ enterprise faces is the delay of services payment, also cause CJ enterprise to bail out payments of VAT. Researcher suggest CJ enterprise to emphasizes contract clauses about the payment of services and billing.

Abstrak :
Dalam memperoleh modal kerja untuk kegiatan usaha, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing, PT Hidup Anugerah Rejeki melakukan peminjaman melalui perjanjian kredit kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Kredit diberikan sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan jaminan berupa invoice yaitu tagihan atas nama dengan nominal tertentu. Invoice merupakan bagian dari benda yang dapat diikat dengan pembebanan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap jaminan invoice perlu diperhatikan mengenai kedudukannya dalam proses pengikatan jaminan dan asumsi dilakukan eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi.

---

In obtaining working capital for business, outsourcing provider company, PT Hidup Anugerah Rejeki borrows through a credit agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk. Loans granted in accordance with Article 6 point b of Law Number 10 Year 1998 about Banking bail invoice form the bill on behalf of a particular nominal. Invoice is part of the object that is bound to the imposition of fiduciary due o the provisions of Article 1 paragraph 4 jo. Article 9 of Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary. The guarantee of invoices need to be considered regarding its position in the binding process execution guarantees and assumptions made in the event of default.

Abstrak :
Penggunaan jasa penyedia tenaga kerja dalam dunia usaha semakin banyak diminati mengingat di era sekarang banyak perusahaan yang sudah beralih menggunakan system pegawai kontrak. Hal ini juga selaras dengan data yang menunjukan bahwa terdapat kurang lebih 100 perusahaan penyedia tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia yang bergabung ke dalam asosiasi alih daya Indonesia. Atas transaski jasa penyedia tenaga kerja terdapat pengenaan aspek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas biaya manajemen. Dalam mekanisme pemotongan PPh 23, peran Wajib Pajak cenderung lebih dominan dibanding peran otoritas pajak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri baik bagi Pemerintah maupun Wajib Pajak yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan beserta dampak yang timbul akibat adanya penerapan sistem pemotongan PPh 23 dengan studi pada sektor jasa penyedia tenaga kerja menggunakan sampel PT. XYZ sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja. Hasil yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur menyatakan bahwa permasalahan yang timbul yakni terkait dengan permasalahan teknis yang disebabkan dari kesalahan Wajib Pajak itu sendiri serta belum adanya regulasi terkait dengan sanksi penyerahan bukti potong kepada pihak yang penghasilannya di potong PPh 23. Dampak atas permasalahan yang timbul dari  kesalahan Wajib Pajak itu sendiri yakni dapat meningkatkan compliance cost serta memicu timbulnya double taxation yang berimbas pada beban pajak. Belum diberlakukannya sanksi dapat mengakibatkan semakin menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penajaman administrasi yang memudahkan Wajib Pajak seperti pembaharuan fitur e-Bupot serta spesifikasi dalam regulasi penerapan sistem pemotongan PPh 23 seperti pemberian sanksi atas tidak diberikannya bukti potong ke lawan transaksi. ......The use of labor provider services in the business world is increasingly in demand considering that in the current era many companies are switching to using the contract employee system. This is also in line with data showing that there are approximately 100 labor supply companies spread throughout Indonesia that have joined the Indonesian outsourcing association. On top of the employment service transaction, there is an aspect of withholding Income Tax Article 23 which is imposed on management fees. In the mechanism of withholding PPh 23, the role of taxpayers tends to be more dominant than the role of tax authorities. This poses a challenge for both the Government and the Taxpayer concerned. This research is a qualitative research that aims to find out the problems and impacts that arise due to the application of the PPh 23 withholding system with a study in the labor service sector using a sample of PT. XYZ as a labor provider company. The results obtained through in-depth interviews and literature studies state that the problems that arise are related to technical problems caused by the Compulsory error itself, and there are no regulations related to penalties, withholding evidence to parties whose income is deducted from PPh 23. Impact on problems that arise from the taxpayer's own error, which can increase compliance costs and trigger the emergence of double taxation which has an impact on the tax burden. The non-enactment of sanctions can reduce tax obligations. Therefore, there is a need for administrative sharpening that makes it easier for taxpayers, such as changes to the e-bupot feature and specifications for the application of the PPh 23 withholding system, such as sanctions for not providing proof of deduction to transaction partners.