Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha perparkiran merupakan bisnis yang menarik dan menjanjikan di DKI Jakarta. Selain tidak memerlukan investasi yang besar, keuntungan yang diperoleh sungguh signifikan. Perkembangan jumlah penduduk dan kendaraan pribadi di DKI Jakarta menyebabkan kebutuhan pengguna jasa parkir akan tempat parkir semakin besar. Keadaan inilah yang menyebabkan pelaku usaha bebas untuk menentukan perjanjian sepihak yang tidak melindungi hak-hak pengguna jasa parkir sebagai konsumen dalam menyelenggarakan usaha perparkirannya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada sumber hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yang paling utama adalah penyelenggara parkir masih menerapkan klausula baku, ketentuan isi karcis parkir yang tidak memenuhi standar, dan tidak menegaskan mengenai jaminan asuransi. Pada prakteknya, penyelenggara parkir masih menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Maka, dibutuhkan suatu pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas bagi penyelenggara parkir untuk menciptakan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir.

---

The parking business is favorable and promising in Jakarta. The benefits given are considerably modest as it does not require a significant amount investment. Growth in population and private vehicles are causing requirements for bigger parking lot. This condition causes the entrepreneurs to freely determine agreement unilaterally and therefore exacerbate rights of service while conducting their business. This study used normative legal research method that refers to the library research study based on secondary data. The results of this study concluded providers are still applying the parking standard clause; the terms of the contents of a parking ticket that does not meet the standards; parking service does not assert the insurance coverage. In practice, the organizers still apply the parking provisions contrary to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Local Regulation 5 Year 2012 on parking regulation. Hence, it is concluded that continuous monitoring and implementation of strict sanctions are crucial for parking organizers to create a protection and legal certainty for consumer."

"Dalam Undang-Undang DKJ diatur bahwa DKI Jakarta akan berubah statusnya menjadi Daerah Khusus Jakarta dengan beberapa kekhususan tertentu. Salah satu kekhususan tersebut adalah mengatur terkait tarif maksimal PBJT Atas Jasa Parkir menjadi 25%. Atas pengaturan tersebut, perlu diketahui peran asas certainty dalam pengaturan PBJT Atas Jasa Parkir yang juga diatur dalam Undang-Undang HKPD, serta apa saja tantangan dalam proses pemungutannya nanti. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik penelitian. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah gagasan dari Rosdiana & Iryanto (2012), yaitu Asas Certainty. Data di analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada Dimensi Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pajak telah memenuhi asas certainty dan akan tetap mengacu pada Undang-Undang HKPD, sedangkan terkait Tarif Pajak akan tunduk pada Undang-Undang DKJ. Hal ini dikarenakan Undang-Undang DKJ merupakan lex specialis Undang-Undang HKPD. Namun, apabila Undang-Undang DKJ sudah berlaku, maka dalam proses pemungutan nantinya, ketentuan terkait tarif belum memenuhi asas certainty. Atas belum terpenuhinya asas certainty terkait tarif pajak maka menimbulkan beberapa tantangan dalam proses pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir di Provinsi DKJ.

---

The DKJ Law stipulates that DKI Jakarta will change its status to Daerah Khusus Jakarta (Special Capital Region) with specific provisions. One of these provisions involves setting a maximum tariff for PBJT on Parking Services at 25%. However, the tax provisions have also been regulated in the HKPD Law. For data collection, the researcher adopts a quantitative approach with a post-positivist paradigm, using literature study and in-depth interviews as research techniques. The theory applied in this analysis is the Principle of Certainty, based on the ideas of Rosdiana & Iryanto (2012). The data are analyzed qualitatively. The research findings show that, in terms of the Dimensions of Object, Subject, Tax Base, and Tax Administration Procedures, the principle of certainty has been met and will continue to refer to the HKPD Law. However, the Tax Rate will follow the DKJ Law, as the DKJ Law is a lex specialis to the HKPD Law. Once the DKJ Law is enforced, the provisions regarding the tax rate will not meet the principle of certainty in the collection process. This gap creates several challenges in collecting PBJT on Parking Services in the DKJ Province."