Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"pemberdayaan wilayah dengan segala potensi yang dimilikinya merupakan suatu langkah untuk meningkatkan peran dan kontribusi daerah tersebut menuju kemanidirian bangsa,kegiatan pariwisata adalah salah satu usaha untuk mengnangkat potensi daerah itu....."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang diperkirakan mempengaruhi keputusan penduduk Jawa Barat untuk memilih daerah tujuan migrasi. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor individu seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status kawin; serta faktor-faktor sosial ekonomi daerah asal dan daerah tujuan seperti tingkat pengangguran dan kondisi ekonominya yang didekati melalui nilai pertumbuhan PDRB, PDRB perkapita dan peran sektor industri terhadap PDRB. Alat statistik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ingin dipelajari adalah Multinomial Logistik. Model ini digunakan karena variabel tak bebas dari permasalahan yang dihadapi, yaitu pilihan daerah tujuan migrasi, adalah kategorik dan kategorinya lebih dari dua. Ada empat kelompok pilihan daerah tujuan migrasi, yaitu migrasi intra Jawa Barat, migrasi ke DKI, migrasi ke Jawa, dan migrasi ke luar Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah (raw data) dari SUPAS 1985 untuk data tingkat individu. Sedangkan untuk data tentang kondisi sosial ekonomi diambil dari data sekunder yang telah dipublikasikan. Signifikansi yang diperoleh dari hasil estimasi terhadap model yang digunakan adalah pada pengaruh variabel bebas terhadap proporsi relatip migran memilih tujuan migrasinya. Selanjutnya melalui tabel MCA dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap proporsi migran memilih suatu tujuan migrasi, meskipun tingkat signifikansinya tidak diketahui. Dari hasil estimasi, ternyata untuk variabel individu hanya tingkat pendidikan yang signifikan pengaruhnya terhadap proporsi relatip. Sedangkan untuk variabel sosial ekonomi, semuanya mempunyai pengaruh signifikan terhadap proporsi relatip. Pendidikan mempengaruhi pola migrasi penduduk Jawa Barat. Untuk migran antar WP, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi proporsi responden untuk bermigrasi antar WP. Sedangkan proporsi responder yang pindah ke DKI ternyata semakin kecil dengan semakin tingginya pendidikan. Proporsi migran menuju luar Jawa, nampak yang lebih tinggi adalah yang tidak tamat SD. Dalam memilih daerah tujuan migrasi, penduduk Jawa Barat tampaknya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tujuan dan daerah asal. Untuk migran Antar Wilayah Pembangunan di Jawa Barat, mereka ini nampaknya berasal dari daerah dengan angka penganggurannya dan peran sektor industri manufaktur nya yang agak rendah dan mereka cenderung menuju ke daerah yang angka penganggurannya relatif tinggi dan peran sektor industrinya juga relatip tinggi pula dibandingkan di daerah asal, atau jika mereka berasal dari derah yang angka penganggurannya atau peran sektor industrinya sudah tinggi, maka nampaknya mereka berusaha untuk pindah ke daerah yang tidak banyak berbeda dengan daerah asal. Sementara itu migran antar WP ini berasal dari daerah dengan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan daerah tujuan dalarn hal pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita. Migran dari Jawa Barat yang menuju ke DKI umumnya berasal dari daerah yang angka penganggurannya relatip rendah, pertumbuhan PDRB yang relatip rendah dan PDRB perkapita yang relatip rendah. Migran yang menuju ke Jawa nampaknya kurang dipengaruhi oleh perbedaan angka pengangguran daerah tujuan dan daerah asal. Sedangkan perbedaan pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita mempunyai hubungan yang negatip terhadap probabilitas pindah ke Jawa. Probabilitas migran yang menuju ke luar jawa semakin rendah dengan semakin kecilnya perbedaan angka pengangguran."

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "

"ABSTRAKSecara klinis xeroftalmia tidak lagi dikatakan sebagai masalah kesehatan masyarakat, tetapi status vitamin A serum masih berada pada tingkat marginal sehingga kondisi ini perlu diwaspadai, terutama pada masa paceklik. Salah satu cara untuk mengukur risiko xeroftalmia dengan metoda riwayat konsumsi makanan (Dietary history). Hasilnya dinyatakan dalam nilai usual pattern of food consumption (UPF). Seperempat anak pra sekolah di Jawa Barat mempunyai indeks risiko xeroftalmia sedang dan tinggi. Apakah hal ini disebabkan oleh pengetahuan ibu tentang gizi yang kurang?Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan rancangan kasus kontrol. Sebanyak 120 anak sebagai kasus dengan nilai UPF S 210 dibandingkan dengan 240 anak sebagai kontrol dengan nilai UPF > 210.Analisis regresi logistik multivariat dilaksanakan untuk menentukan besarnya hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan risiko xeroftalmia pada anak, berdasarkan kecurigaan adanya pengaruh faktor lain secara bersama-lama. Untuk mengetahui validitas dari survey diet (Semi quantitative Dietary Assessmen t/ SDA) dilakukan analisis Sensitifitas dan Spesifisitas (di JawaTengah dan Sulawesi Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari ibu yang mempunyai pengetahuan kurang mempunyai risiko xeroftalmia 2,42 kali dibandingkan dengan anak dari ibu yang mempunyai pengetahuan baik campak dan diare berkontribusi terhadap hubungan antara pengetahuan ibu dengan risiko xeroftalmia anak Anak yang mempunyai riwayat campak mempunyai risiko xeroftalmia 1,84 kali dibandingkan dengan anak yang tidak mempunyai riwayat campak dan 2,86 kali untuk anak yang mempunyai riwayat diare.Walaupun vaksinasi campak, kapsul vitamin A, status sosial ekonomi keluarga, umur dan status gizi tidak secara nyata berkontribusi dalam model, namun kehadirannya tetap perlu diperhatikan dalam mengantisaipasi terjadinya risiko xeroftalmia anak, mengingat pada faktor ini terdapat interaksi dengan model additive.Probabilitas seorang anak untuk terjadi risiko tinggi xeroflalmia pada ibu yang mempunyai pengetahuan baik dan anaknya tidak mempunyai riwayat campak dan diare sebesar 38%. Bila ibu mempunyai pengetahuan kurang dan anaknya mempunyai riwayat campak dan diare make probabilitas untuk terjadi risiko tinggi xeroftalmia meningkat menjadi 89%.Dengan pedoman skrining umum, pada nilai serum 10 ug/dl, untuk Jateng pada titik potong UPF-300, SDA mempunyai Se=6677%, Sp-58,6% dan PPV=5,7% dan untuk Sulsel, pada UPF=380, mempunyai Se=75,O%, Sp=29,9% dan PPV=7,4%.Bila SDA akan digunakan untuk deteksi dini asupan konsurnsi makanan anak yang kurang dari kecukupan, perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan titik potong nilai UPF untuk validitas SDA, mengingat keragaman nilai yang ada di Jateng dan Sulsel.

---

ABSTRACT

Clinically xerophthalmia is not considered as public health problem, however, status of vitamin A serum needs to be aware of due to it is yet at marginal level, especially at the time of scarcity before harvest. One way to measure risk of xerophthalmia is by means of Dietary History in which the result is stated in score of usual pattern of food consumption (UPF). One-fourth of preschool children at West Java have high and medium risk index of xerophthalmia Is it due to the lack of mother's knowledge of nutrient.

Case-control method is used in this quantitative research. 120 children were classified as case with UPF score 5 210 were compared with 240 children classified as control by having UPF score > 210.

Analysis of multivariate logistic regression was carried out to determine the relationship between mother's knowledge regarding nutrient and risk of xerophthalmia for their children, considering the impact of other factors concurrently. Sensitivity (Se) and Specificity (Sp) analysis were employed to evaluate the validity of the survey diet (semi quantitative dietary assessment / SDA) in East Java and South Sulawesi.

Results of this research showed that mothers who lack of knowledge on nutrient and risk of xerophthalmia their children will have 2.42 times risk of xerophthalmia compared to those whose mother have sufficient knowledge thereof Measles and diarrhea affect the relationship of mother's knowledge and risk of xerophthalmia for their children. Children who ever had measles have 1.84 times of having risk of xerophthalmia compared to those who never had and 2.86 times for those who ever had diarrhea.

Though measles vaccination, supplementation of vitamin A capsule, family socio-economic status, .age and nutrient status (PEM) did not contribute significantly in the model, but their existence need to be priority given in anticipating the risk of xerophthalmia for children, for there factors interacted with mother's knowledge in relation to risk of xerophthalmia in their children in an additive model.

The probability of a child to have risk of xerophthalmia when his/her mother has good knowledge and the child never had measles and diarrhea is 38 %. On the contrary, the probability will be 89 %.

Under common screening, at East Java, using 10 ug/dl of serum value with end point of UPF in 300, SDA has 66.7% Se, 68.6% Sp and 5.7% PPV and for South Sulawesi the cut point of UPF in 380, 75.0% Se, 29.9% Sp and 7.4% PPV.

Considering the variety of values at East Java and South Sulawesi, it is recommended to be more careful in interpreting the cut point for UPF and SDA validity when SDA is used for early detection of insufficient children food consumption."

"Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang menjadikan payung hukum dalam penerapan sistem ini di Indonesia. Terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menerapkan sistem ini dengan tujuan utama adalah dalam mencari, mengejar, dan menyita, serta mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia,Berkenaan dengan penyusunan tesis ini, penulis mencoba melihat pelaksanaan sistem bantuan timbal balik antarnegara di Indonesia dari 4 (empat) aspek yaitu: Pertama, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang mendukung proses penegakan hukum; Kedua, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir dari hubungan antarnegara yang lebih menekankan kepada prinsip kerjasama; Ketiga, Hubungan antar kewenangan penegakan hukum hams lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang luar biasa (extraordindry crime); dan Keempat, adalah bentuk sistem bantuan timbal batik yang menekankan pelaksanaannya pada perjanjian dan resiprositas sebagai perwujudan Good Governance. Pelaksanaan sistem bantuan timbal balik mendapat prediksi masalah yang akan muncul, mengingat sistem ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum Acara Pidana di Indonesia maka diperlukan kajian tentang bagaimana pelaksanaan sistem ini dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia sehingga dapat dicapai suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem ini."