Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nursiah Armas
Abstrak :
Resosialisasi penyandang cacat tubuh adalah salah satu bagian dari rehabilitasi sosial. Dalam resosialisasi diberikan beberapa bimbingan agar penyandang cacat tubuh memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berintegrasi dengan masyarakat. Ada 4 macam bimbingan yang diberikan yaitu: Pertama, bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat. Kedua, bimbingan sosial hidup bermasyarakat. Ketiga, bimbingan pembinaan bantuan stimulan usaha produktif. Keempat, bimbingan usaha/kerja produktif. Setelah dilakukan resosialisasi penyandang cacat tubuh diberikan evaluasi akhir, kemudian disalurkan dan ditempatkan di masyarakat. Penempatan dalam masyarakat terbagi 3 yakni: Pertama bekerja di perusahaan. Kedua, mendirikan kelompok usaha bersama (KUBE). Ketiga, kembali kepada orang tua/bekerja secara mandiri. Dalam penelitian ini dikaji dua masalah yakni: Pertama, bimbingan apa saja yang diberikan kepada penyandang cacat tubuh dalam proses resosialisasi ?. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat (pengguna jasa tenaga kerja) terhadap penyandang cacat tubuh ?. Kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ada 2 yakni: Pertama, mengenai resosialisasi. Kedua, mengenai bimbingan. Instrumen yang digunakan adalah wawancara mendalam ( Indepth Interview ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan yang diberikan dalam resosialisasi pada Panti Sosial Bina Daksa satria Utama Cengkareng Jakarta Barat, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyandang cacat tubuh sesuai dengan bakat dan minatnya. Manfaat yang diperoleh penyandang cacat tubuh adalah mereka dapat mandiri dan diterima oleh masyarakat, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, tetapi dapat menghidupi diri dan keluarganya. Setelah penyandang cacat tubuh selesai mengikuti resosialisasi, mereka kembali ke Panti untuk mengikuti evaluasi akhir, kemudian diberikan penempatan dan penyaluran. Pandangan masyarakat sangat positif. Hal itu dapat diukur dari kerelaan masyarakat (pengguna jasa) untuk mempekerjakan penyandang cacat tubuh pada perusahaannya.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ngadisah
Abstrak :
Persoalan pokok yang dialami oleh negara-negara barkembang pada umumnya adalah, bagaimana meningkatkan taraf hidup penduduknya yang sebagian besar tergolong miskin. Salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat yang miskin adalah dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka hanya mungkin dicapai apabila ada tersedia lapangan kerja yang dapat untuk menambah ataupun sebagai sumber utama bagi pendapatan mereka. Pekerjaan bagi manual dewasa adalah persoalan yang paling mendasar dibanding dengan masalah-masalah lain, dan merupakan persoalan nyata yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang semata-mata memfokuskan diri pada masalah pertumbuhan dan pemerataan, sebenarnya kurang mengena bila hanya dilihat retorika politik. Persoalan ini harus dilihat dan dijabarkan dengan sasaran menciptakan lapangan kerja. Namun usaha penciptaan lapangan kerja oleh Pemerintah ternyata tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang mebutuhkan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja hanya 2,3 persen sedangkan pertumbuhan angkatan kerja mencapai 3,1 persen pertahun. Sementara itu masalah tiadanya ketrampilan yang dimiliki sebagian angkatan kerja menyebabkan mereka tidak bisa ditampung dalam sektor-sektor formal. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mencari pekerjaan seadanya yang tidak membutuhkan persyaratan - persyaratan khusus seperti pendidikan dan ketrampilan. Karena angkatan kerja yang melimpah itu tidak mendapat pekerjaan yang dianggap lebih baik, terpaksa mereka mengelompok pada kegiatan-kegiatan perekonomian marginal yang disebut faktor perekonomian informal. Di kota-kota besar seperti Jakarta, kegiatan ekonomi dalam sektor informal sering mengundang permasalahan tersendiri. Sektor ini kurang tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditatapkan oleh Pamerintah, sehingga kegiatannya sering dikatagorikan sebagai kegiatan liar. Akibatnya ada oknum-oknum ataupun petugas resmi yang sering melakukan penertiban dan penggusuran ke tempat mereka berusaha, dengan alasan mengganggu ketertiban dan keindahan kota; seperti pedagang kaki lima dan tukang becak. Namun di samping masalah yang ditimbulkan, sesungguhnya sektor ini mempunyai sumbangan yang tidak sedikit dalam menanggulangi pengangguran di perkotaan, karena usaha-usaha masyarakat kecil di sektor informal merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Oleh karena itu, selama Pemerintah belum dapat manyediakan lapangan kerja, bagi sebagian besar angkatan kerja, tindakan yang paling tepat adalah membina dan membimbing mereka supaya usaha yang dilakukannya terus berlangsung tanpa mengganggu sektor lainnya. Apalagi bila diingat bahwa orang yang bergerak di dalam sektor informal justru orang pribumi yang berekonomi lemah, atau bahkan ada orang-orang yang tergolong paling miskin di kota. Oleh karenanya, pembinaan dan perlindungan sektor ini menjadi sangat penting. Usaha pembinaan dan pengembangan itu akan sulit dilakukan apabila kegiatan interaksi sosial yang ada dalam kelompok ini below taste dipahami dengan jelas. Mengingat orang-orang yang terlibat dalam usaha informal ini termasuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan modalnya aangat terbats, maka kelangsungan usahanya tentu didukung oleh kelompok-kelompok orang yang mempunyai modal relatif besar. Sekurang-kurangnya, pasti ada faktor pendukung yang memungkinkan orang-orang yang bekerja di sektor informal ini tetap bisa mempertahankan usahanya.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1987
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Rizal Farid
Abstrak :
Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis, yakni sebagai pusat ibukota sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut merupakan peluang tapi juga ancaman apabila tidak dapat mengelola dan mengembangkan potensi daerah secara efisien dan efektif. Sebagai peluang adalah karena dapat menjadi pusat produksi dan distribusi barang dan jasa, baik dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan maupun di Kawasan Timur Indonesia/Nasional. Sebagai ancaman adalah akan digantikan oleh posisi daerah lain apabila tidak dapat memanfaatkan posisi strategis tersebut. Penelitian ini berusaha menganalisis sektor-sektor strategis dan kebijakan peningkatan daya tarik investasi di Kota Makassar. Sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, yakni sektor-sektor yang mempunyai keunggulan ekonomi, baik dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan maupun secara Nasional. Metode yang digunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi, analisis peranan sektor dalam PDRB, analisis location quotient (LQ) dan analisis shift share. Sedangkan analisis yang digunakan untuk mengetahui kebijakan peningkatan daya tarik investasi pada sektor¬sektor strategis Kota Makassar adalah pendekatan analytic hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor yang mempunyai keunggulan dibandingkan sektor sejenis dalam lingkup Propinsi Sulawesi Selatan adalah sektor industri pengolahan (subsektor industri makanan dan minuman; dan subsektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya); sektor perdagangan, hotel dan restoran (subsektor perdagangan besar dan eceran); serta sektor angkutan dan komunikasi (subsektor angkutan). Sedangkan sektor jasa jasa merupakan sektor cukup potensial untuk dikembangkan dimasa depan, karena mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi dan adanya dukungan sumberdaya alam (jasa pariwisata bahari). Sementara hasil analisis AHP menunjukkan bahwa dalam peningkatan daya tank investasi di Kota Makassar, prioritas yang perlu diperhatikan adalah adanya perbaikan kelembagaan (khususnya kepastian hukum); infrastruktur fisik (penyediaan infrastruktur fisik); sosial politik (kondisi keamanan); ekonomi daerah (peningkaran PDRB per kapita); dan tenaga kerja dan produktifitas (biaya tenaga kerja). Dengan mengidentifikasi sektor-sektor strategis dan peningkatan daya tarik investasi, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengarahkan segala kebijakan untuk mengembangkan pada sektor-sektor strategis dengan mendorong investasi di Kota Makassar.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20247
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library