Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJoint analysis merupakan bagian dari Joint Program, dirilis oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai. Kegiatan joint analysis menghasilkan suatu rekomendasi berupa data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh keseluruhan Joint Program sehingga sangat perlu untuk dikaji agar pemanfaatan data dan informasi tersebut efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi OECD dan menganalisis faktor-faktor pemampu dalam implementasi kebijakan berdasarkan WCO Guidelines. Penelitian ini mengadopsi paradigma pos-positivisme dan menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan joint analysis relevan dalam memecahkan masalah terkait kebutuhan sinkronisasi data Pajak dan Bea Cukai, dilaksanakan dengan efektif dan efisien di wilayah Jakarta Utara, memiliki dampak positif yaitu meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan, dan oleh karena itu kebijakan ini perlu dilanjutkan dan diperbaiki. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pemampu dalam implementasi telah dilaksanakan dengan cukup baik meliputi dukungan politis dan komitmen pimpinan, peraturan hukum, sumber daya dan proses tata kelola.

---

ABSTRACTJoint analysis is part of the Joint Program, released by the Ministry of Finance with the aim of optimizing state revenue and increasing compliance in the fields of taxation, customs and excise. Joint analysis activities produce a recommendation in the form of data and information that can be utilized by the whole Joint Program so that it is very necessary to be reviewed so that the utilization of the data and information is effective and efficient. The purpose of this study is to analyze the policy using the OECD evaluation concept and analyze the enabling factors in implementing the policy based on the WCO Guidelines. This study adopts the positivism paradigm and uses qualitative analysis methods. Data sources consist of primary and secondary data. The results show that the joint analysis policy is relevant in solving problems related to the need for synchronizing Tax and Customs data, implemented effectively and efficiently in the North Jakarta area, has a positive impact of increasing state revenue and compliance, and therefore this policy needs to be continued and improved. In addition, the results of the study indicate that the enabling factors in the implementation have been implemented quite well including political support and commitment of the leadership, the rule of law, resources and governance processes."

"Pemerintah Indonesia membutuhkan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara, menjalankan kegiatan pemerintahan, dan melanjutkan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan negara didominasi penerimaan perpajakan (76,96%-78,99%) yang dikumpulkan oleh DJBC dan DJP serta PNBP yang dikelola oleh DJA (20,96%-21,06%). Di sisi lain, pencapaian target penerimaan negara ini terus meningkat tiap tahunnya dan dihadapkan dengan tantangan tax avoidance yang masih berlangsung. Oleh karenanya, sinergi antara DJBC, DJP dan DJA menjadi penting. Salah satu jenis sinergi ketiga otoritas dalam mengoptimalkan penerimaan negara adalah Program Joint Analysis. Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Program Joint Analysis secara umum berdasarkan Evaluation Criteria OECD (2021) yaitu Relevansi, Koherensi, Efektivitas, Efisiensi, Dampak dan Keberlanjutan. Sebelum melakukan evaluasi, penulis akan menganalisis implementasi Program Joint Analysis berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2021 s.t.d.t.d. KMK Nomor 570/KMK.01/2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis Dokumen dilakukan atas dokumen berupa peraturan, Laporan Kegiatan, Hasil Rapat, Kontrak Kinerja dan dokumen terkait lainnya. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari DJBC, DJP, DJA dan ekspertis. Triangulasi dilakukan untuk mengkonfirmasi antara tinjauan literatur, analisis dokumen, serta wawancara yang dilakukan. Hasil studi menyimpulkan bahwa Joint Analysis. Pada bagian Evaluasi Program, tidak ada Kriteria yg seluruh indikatornya terpenuhi sehingga terdapat ruang untuk perbaikan. Namun, kriteria yang menemui banyak kendala adalah Koherensi, Efisiensi dan Dampak. Beberapa indikator yang kurang/tidak terpenuhi yaitu kurangnya pertimbangan atas kelayakan sumber daya pada ketiga UE1 saat desain Joint Analysis dibuat; kurangnya keselarasan unit pusat dan vertikal serta banyaknya perbedaan proses bisnis pada DJBC, DJP dan DJA; adanya pemilihan obyek analisis yang kurang tepat; kurangnya efisiensi atas ketepatan waktu dalam melakukan tindak lanjut hasil analisis; adanya dampak negatif dari Program Joint Analysis serta ketidakpastian atas peningkatan tambahan penerimaan dari Joint Analysis. Selain itu, ditemukan kendala mengenai kapasitas organisasi dan SDM yang terbatas di DJA serta belum adanya mandat, anggaran dan keterbatasan SDM di Unit Vertikal. Temuan-temuan ini menjelaskan kompleksitas Program Joint Analysis dan menekankan perlunya strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

---

The Indonesian government needs state revenue to finance routine state expenditures, run government activities, and continue development. In the last five years, state revenue has been dominated by tax revenue (76.96% - 78.99%) collected by DGCE and DGT and PNBP managed by DGB (20.96% - 21.06%). On the other hand, the achievement of this state revenue target continues to increase every year and is faced with ongoing tax avoidance challenges. Therefore, the synergy between DGCE, DGT, and DGB is imperative. One type of synergy between the three authorities in optimizing state revenue is the Joint Analysis Program. This study aims to evaluate the Joint Analysis Program in general based on the OECD Evaluation Criteria (2021), namely Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact and Sustainability. Before conducting the evaluation, the author will analyze the implementation of the Joint Analysis Program based on KMK Number 210/KMK.01/2021 to KMK Number 570/KMK.01/2023. This research uses a qualitative method with a case study approach. Document analysis was conducted on regulations, Activity Reports, Meeting Results, Performance Contracts, and other related documents. Interviews were conducted with key personnel from DGCE, DGT, DGB, and experts. Triangulation was undertaken to confirm between the document analysis, literature review and the interviews. The study concluded that there were obstacles in Data Exchange Activity and Joint Analysis Implementation. In the Program Evaluation section, no criteria for which all indicators are met are listed, so there is room for improvement. However, the criteria that encountered many problems were Coherence, Efficiency, and Impact. Some indicators that are not met are the lack of consideration on the feasibility of resources in the three Echelon One Unit when the Joint Analysis design is made, the lack of alignment of central and vertical units, and the many differences in business processes in DGCE, DGT and DGB; the selection of inappropriate analysis objects; the lack of efficiency on the timeliness of following up the analysis results; the negative impact or risk of the Joint Analysis Program and the uncertainty over the additional increase in revenue from Joint Analysis. In addition, there are constraints regarding limited organizational capacity and human resources at the DGB and the absence of mandates, budgets, and limited human resources in Vertical Units. These findings shed light on the complexity of the Joint Analysis Program and highlight the need for a tailored strategy to overcome the obstacles."