Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara mungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang merupakan motif konsep kontrak bagi hasi/Production Sharing Contract (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai share sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak seria mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan. Untuk memperlancar opcrasional JOB, pendiri JOB telah me kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hokum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakan karyawan dan lainnya sehingga menempatkan JOB scolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukum, JOB tidak dikenal sebagai subyck bukum/badan hukum dan olch karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 07/PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis ini karenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada Jo dirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus sendiri oleh pendir-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hokum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal......In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of Joint Operating Body (JOB) constituting modification of the Production Sharing Contract (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal share namely 50:50 and jointly establishes committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor committee) to lay down the basis of allocation ofrights and ob party as well as stipulate the procedure of operation implement supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has confer upon the JOB to take corporate acts such as entering into agree other party, controlling assets, employing experts etc thereby placing JOB as is it were a law subject However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 07/PK/N/1999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community pecially those interested in JOB about the legal status of JOB and not ret loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well increase the performance of JOB operation in attaining the maximum.

Abstrak :
Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kontraktor dalam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang merupakan modifikasi dari konsep kontrak bagi hasil Production Sharing Contract (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai share sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak serta mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan atasnya. Untuk memperlancar operasional JOB, pendiri JOB telah memberikan kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakan karyawan dan Iainnya sehingga menempatkan JOB seolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukurn, JOB tidak dikenal sebagai subyek hukum/badan hukum dan oleh karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 071PKJNI1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis ini. Oleh karenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada JOB oleh pendirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus dilakukan send iri oleh pendiri-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hukum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal.

---

In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of Joint Operating Body (JOB) constituting modification of the Production Sharing Contract (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal share namely 50:50 and jointly establishes a committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor (operation committee) to lay down the basis of allocation of rights and obligations of either party as well as stipulate the procedure of operation implementation and its supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has conferred full authority upon the JOB to take corporate acts such as entering into agreement with other party, controlling assets, employing experts etc. thereby placing JOB as is it were a law subject. However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 071PKIN11999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community especially those interested in JOB about the legal status of JOB and not render any loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well as increase the performance of JOB operation in attaining the maximum target.

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengenal adanya suatu perjanjian yaitu joint operating agreement/joint operating body yang merupakan perjanjian derivatif dari Production Sharing Contract. Perjanjian ini mengatur adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan operasi secara bersama-sama untuk mengelola suatu wilayah kerja. Penelitian ini penting dibahas melihat adanya ketidakjelasan dalam suatu kasus mengenai tanggung jawab antara kontraktor industri minyak dan gas bumi yang terikat dalam Joint Operating Agreement/Joint Operating Body tersebut dalam hal sole risk operations. Adapun temuan dari hasil penelitian yuridis normatif ini adalah meliputi kedudukan hukum para pihak dalam suatu joint operating agreement/joint operating body beserta tanggung jawab, hak dan kewajiban. Lebih lanjut lagi, ditemukan adanya pembatasan terhadap tanggung jawab para pihak berdasarkan perjanjian dengan mengaitkannya dengan kasus yang terjadi antara PT X dan PT Y.

---

ABSTRACT
In the law of upstream oil and gas business activities in Indonesia, it is known that there is an agreement named joint operating agreement/joint operating body which is a derivative of Production Sharing Contract. In this agreement, the parties agree to carry out operations on the work area as a joint operation. This research is important to discuss seeing an uncertainty in a case concerning the liabilities between the parties mentioned in joint operating agreement/joint operating body in terms of sole risk operations. Findings from this juridist normative research includes issues regarding the position of the parties in joint operating agreement/joint operating body as well as responsibilities, rights, and obligations. Furthermore, it is known that there is a limitation of liability under these agreements and will be explained along with the case of PT X and PT Y.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Operating Body (JOB) beserta status hukumnya. Perjanjian JOB merupakan perjanjian turunan dari Kontrak Bagi Hasil yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Perjanjian yang dijadikan studi kasus di dalam penelitian ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perikatan, walaupun terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, Perjanjian JOB mewajibkan para pihaknya untuk membuat sebuah badan operasi bersama/Joint Operating Body untuk menjalankan kegiatan operasi. Namun, status hukum dari badan tersebut belum jelas karena tidak diatur di dalam perjanjian. Oleh karenanya diperlukan pengaturan khusus terhadap status hukum dari JOB tersebut, agar dapat memudahkan para pihak apabila terjadi perselisihan di antara pihak atau terhadap pihak ketiga ke depannya. ...... This thesis examines the division between rights and obligations amongst the parties in a Joint Operating Body agreement with its legal status. Joint Operating Body agreement is a derivative of a Production Sharing Contract, which is regulated under Law No. 22/2001. This research is conducted with a normative legal method. In general, the agreement has reflected the freedom of contract principle that is the basis of the contract law, but there is an imbalance between rights and obligations on this agreement. Moreover, the agreement stated that both parties must form a Joint Operating Body that will carry out all operational activities. However, the legal status of said body is still not defined, as it is not governed by the agreement. Therefore, there needs to be a specific clause in the agreement that regulates the formation of Joint Operating Body and its legal status, in order to avoid disputes between the parties involved or with any third parties in the future.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (yang dikategorikan sebagai kegiatan hulu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) yang dilakukan melalui suatu Badan Operasi Bersama (BOB) antara PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu. Temuan dari hasil penelitian meliputi permasalahan prosedur dan mekanisne pembentukan BOB beserta pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku dan asas perjanjian pada umumnya. Lebih lanjut, bagaimana sifat hubungan hukum di dalam pengoperasian BOB tersebut. Pokok-pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa BOB dibentuk melalui Joint Management Agreement (JMA) dan Joint Operating Agreement (JOA). Dimana kedua kontrak tersebut memuat tentang pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab di antara kedua pihak. Sedangkan sifat hubungan hukum di antara BOB dengan Negara dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) yang dapat memberikan kesimpulan mengenai kedudukan Negara yang kuat dalam Operasi Perminyakan tersebut. ......This thesis analyzes the exploration and exploitation of oil and gas ? categorized as upstream activities under Indonesian Law No. 22 Year 2001 ? which is executed by Joint Operating Body (JOB) between PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina. Findings from the research include issues regarding the procedure and mechanism in establishing the JOB and the classification of its rights, obligations, duties and responsibilities according to the applicable law and basic principles in general agreement. Furthermore, it elaborates the nature in refer to the legal relationship between JOB and the State with respect to the operation of JOB. These main issues will be answered and resolved by using the method of normative research which leads to the conclusion that the JOB is formed through a Joint Management Agreement (JMA) and Joint Operating Agreement (JOA). Where both contracts contained the division of rights, obligations, duties and responsibilities between the parties, while on the other hand, the nature of the legal relationship between the JOB with the State are further explained based on the Production Sharing Contract (PSC) which could be concluded that the position of State is superior in such Petroleum Operation.