Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga listrik adalah sumber daya yang vital dimana pengadaanya memiliki tingkat kompleksitas dan keamanan yang tinggi. Amanat pendistribusian Arus Daya Listrik di Indonesia diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara tunggal sehingga di lapangan tidak terdapat kompetitor dengan klasifikasi usaha sejenis. Ketiadaan opsi memilih jasa layanan distribusi tenaga listrik menjadikan konsumen rentan untuk dirugikan kendati hak-haknya telah dijamin pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Salah satu bentuk kerugian konsumen adalah ketidaksesuaian pemberian arus daya listrik dengan Tingkat Mutu Pelayanan serta pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan standar operasional. Belum adanya pedoman untuk memberikan mekanisme ganti kerugian pada arus daya listrik yang tidak sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan membawa kerugian bagi konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-normatif, skripsi ini menganalisis ketentuan hukum pelindungan konsumen ketenagalistrikan, pengawasannya, implementasi putusan pengadilan serta pertanggungjawaban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dari hasil analisis didapati bahwa Pemerintah Indonesia harus memberikan kompensasi yang layak dan mengoptimalkan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dari jual beli tenaga listrik. 

---

Electric power is a vital resource where its procurement has a high level of complexity and security. The mandate for the distribution of electric current in Indonesia was given to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) singly so that in the field there are no competitors with similar business classifications. The absence of an option to choose electricity distribution services makes consumers vulnerable to being harmed even though their rights have been guaranteed in the Power Purchase Agreement. One form of consumer loss is the incompatibility of providing electric power with the Service Quality Level and the construction of electricity facilities that are not in accordance with operational standards. The absence of guidelines to provide compensation mechanisms for electric current that is not in accordance with the Quality-of-Service level brings losses to consumers. Using a descriptive-normative research method, this thesis analyzes the legal provisions for the protection of electricity consumers, their supervision, the implementation of court decisions and the accountability of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). From the results of the analysis, it was found that the Government of Indonesia must provide appropriate compensation and optimize legal remedies for consumers who are harmed by buying and selling electricity."

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan untuk mencapai transisi energi netral karbon pada tahun 2060. Dalam mendukung program ini, PT XYZ sebagai perusahaan pembangkit listrik berfokus pada pembangunan pembangkit listrik baru. Pembangunan pembangkit listrik saat ini hanya berfokus pada konsep konvensional yaitu keterjangkauan harga dan keamanan pasokan. Namun, dalam mencapai transisi energi netral karbon, perlu ditambahkan pilar akseptabilitas. Pilar akseptabilitas ini dapat diaplikasikan dalam pengembangan proyek baru dengan mempertimbangkan faktor ESG (Environmental, Social, and Governance) yang berdampak pada financial model proyek. Dengan alokasi penugasan 130 proyek pembangkit listrik dari PLN ke PT XYZ sebagai subholding, usulan dari penulis PT XYZ sebaiknya melakukan kajian komprehensif yang mengevaluasi dampak faktor ESG pada financial model. Pertimbangan ini bertujuan untuk mendukung program transisi net zero emission, mencegah kerusakan lingkungan, mengalokasikan anggaran secara efisien, memastikan stabilitas BPP perusahaan dalam jangka panjang, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Meskipun ada beberapa pendapat yang menganggap ESG sebagai beban, dengan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menganalisis bahwa ESG bukanlah beban melainkan manfaat bagi pengembangan proyek baru. Metode yang digunakan adalah mempertimbangkan faktor ESG yang signifikan terhadap financial model proyek, serta menilai kelayakan finansial dengan metode seperti Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV). Analisis ini memperhatikan adanya batasan penentuan harga jual beli yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) untuk mencegah terjadinya kenaikan subsidi BPP yang signifikan. Analisis kelayakan atas penambahan faktor ESG pada pembangunan proyek pembangkit baru memberikan kesimpulan bahwa faktor ESG memiliki manfaat penghematan bagi PT XYZ.

---

The Indonesian government has set a roadmap to achieve a carbon neutral energy transition by 2060. In supporting this programme, PT XYZ as a power generation company focuses on building new power plants. The current power plant development only focuses on the conventional concepts of affordability and security of supply. However, in achieving a carbon-neutral energy transition, it is necessary to add an acceptability pillar based on environmental considerations. This acceptability pillar can be applied in the development of new projects by considering ESG (Environmental, Social, and Governance) factors that have an impact on the project's financial model, without increasing the Cost of Supply (BPP) and still maximising the company's value. With the allocation of the assignment of 130 power plant projects from PLN to PT XYZ as a subholding, the authors suggest that PT XYZ should conduct a comprehensive study that evaluates the impact of ESG factors on the financial model. This consideration aims to support the net zero emission transition programme, prevent environmental damage, allocate budgets efficiently, ensure long-term stability of the company's BPP, and maximise the company's value. Although there are some opinions that consider ESG as a burden, with this research the author aims to evaluate or analyse that ESG is not a burden but a benefit for new project development. The method used is to consider ESG factors that are significant to the financial model of the project, and assess the financial feasibility using methods such as Internal Rate of Return (IRR) and Net Present Value (NPV). This analysis takes into account the limitations of the sales and purchase price set by PT PLN (Persero) to prevent a significant increase in BPP subsidies that could harm the company but still attract investors. The feasibility analysis of the addition of ESG factors in the construction of new power plant projects concluded that ESG factors have savings benefits for PT XYZ."

"Tesis ini membahas mengenai penjualan tenaga listrik lintas negara yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dimana diketahui mengenai perkembangan akan globalisasi yang semakin meningkat membuat kebutuhan akan tenaga listrik pun menjadi meningkat. Berdasarkan Nota Kesepahaman ASEAN dibidang Ketenagalistrikan telah disepakati oleh negara anggota ASEAN untuk melakukan kerjasama jual beli listrik lintas negara. Indonesia salah satu negara yang mengalami krisis tenaga listrik, dimana ketersediaan tenaga listrik tidak diimbangi dengan pertumbuhan diwilayah Indonesia itu sendiri Indonesia dalam hal ini telah melaksanakan kerjasama tenaga listrik lintas negara dengan perusahaan Malaysia dalam hal perjanjian ini diwakilkan oleh PLN dari Pihak Indonesia, dan Perusahaan X dari Pihak Malaysia untuk sebagai salah satu cara mengatasi krisis ketenaga listrikan yang terjadi selama ini khususnya didaerah-daerah wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan listrik. Tesis ini memfokuskan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak, konsep mengenai jual beli listrik lintas negara, mekanisme jual beli listrik lintas negara, sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran, sampai dengan resiko hukum yang terjadi dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik lintas negara. Selain itu menganalisis mengenai Perjanjian yang dilakukan oleh PLN dengan Perusahaan X, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengenai peluang perusahaan swasta dalam melakukan perjanjian jual beli listrik lintas negara diperbolehkan ataukah tidak.

---

This thesis discusses about cross-country electric power sales associated with Act No. 30 of 2009 About Power Grid. Where known about the development of an ever increasing globalisation will create demand for electric power has become inflated. Based on the ASEAN memorandum of understanding in the field of Power Grid agreed by the ASEAN member countries to carry out cooperation in electricity sale and purchase of cross country. Indonesia is one of the countries that are experiencing a crisis of power, where the availability of power is not offset by the growth of the relic in Indonesia. Indonesia it self in this regard has been carrying out cooperation with cross-country electric power X company in the event this agreement is represented by PLN from Indonesia, and the X company of Malaysia to Parties as one way to overcome the crisis of power that occurred during this particularly in areas remote, areas far from electric range. This thesis focuses on the rights and obligations between the parties, the concept of selling electricity cross-country, the mechanism of buying and selling electricity cross country, what sanctions can be imposed in case of violation, up to the legal risks that occur in conducting electric power purchase agreement of cross country. In addition to analyzing the Agreement undertaken by Malaysia, with the company PLN is already in compliance with the provisions and regulations, as well as about opportunities in private enterprise do the power purchase agreement allowed cross country or not."